Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kembali menggelar Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Pendaftaran peserta dibuka pada 28 Oktober hingga 18 November 2024.

"Penghargaan ini tidak hanya untuk mengapresiasi, tetapi juga sebagai dorongan bagi para pendidik untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memajukan pendidikan berbasis nilai-nilai agama di madrasah," ujar Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, dikutip dari laman kemenag.go.id, Rabu, 6 November 2024.

GTK Madrasah bertujuan mengapresiasi dan memotivasi para guru dan tenaga kependidikan madrasah yang telah berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada empat kategori utama, yaitu Inspiratif, Inovatif, Dedikatif, dan Berprestasi.
Penghargaan ini diberikan kepada guru, kepala madrasah, pengawas, laboran, dan pustakawan berstatus ASN maupun Non-ASN. Syarat peserta telah berdedikasi minimal tiga tahun dan belum pernah meraih penghargaan serupa di tiga peringkat teratas sebelumnya.

Pendaftaran secara online dengan cara mengklik link ini. Selanjutnya, peserta mengisi formulir dan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan.

Thobib menuturkan proses seleksi dibagi menjadi dua, yaitu seleksi administratif dan penilaian. Seleksi administrasi berlangsung pada 19-21 November 2024.

Tim seleksi akan memverifikasi dokumen administrasi. “Peserta yang memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap penilaian,” tegas Thobib Al-Asyhar.

Tahap penilaian berlangsung pada 22-25 November 2024. Tim juri yang terdiri atas para ahli di bidang pendidikan akan melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

“Hasil penilaian akan diumumkan pada 25 November 2024 melalui media resmi Kementerian Agama. Pemenang akan diundang untuk menerima penghargaan uang tunai dan piagam,” papar Thobib.

Thobib berharap penghargaan ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan madrasah yang semakin profesional, inovatif, dan bermartabat. Hal itu sejalan dengan komitmen Kementerian Agama meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

Baca juga: Kisah Rusman Edi, Ajarkan Baca Al-Qur'an pada Anak Berkebutuhan Khusus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Agama melalyi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah baru saja menggelar uji coba Rapor Kinerja Madrasah (RKM) berbasis digital. Sebagai pilot project, uji coba tahap pertama dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum hasilnya baik, meski ada beberapa aspek yang masuk kategori sedang. RKM didesain untuk menyatukan data evaluasi madrasah dalam satu sistem terintegrasi.

Terobosan ini diharapkan membantu pengelolaan dan pemetaan mutu pendidikan secara lebih efektif. Uji coba melibatkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Operator Madrasah dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
“Sistem RKM berbasis digital dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data pendidikan madrasah yang selama ini terpecah di berbagai platform," kata Direktur KSKK Madrasah Muchamad Sidik Sisdiyanto dilansir dari laman Kemenag, Sabtu, 2 November 2024.

Sidik mengatakan, integrasi ini akan membuat data kinerja madrasah lebih mudah diakses, akurat, dan menjadi dasar yang transparan bagi kebijakan peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

RKM berhasil mengintegrasikan berbagai data dari sejumlah platform seperti EMIS, AKMI, AKG, EDM, dan eRKAM. Menurut Sidik, RKM ini, tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai referensi utama bagi perencanaan kebijakan pendidikan. Integrasi data yang baik akan mendukung tercapainya pendidikan madrasah yang lebih berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Selama pelatihan, para operator melaporkan bahwa waktu pengisian data kinerja madrasah dapat dipangkas hingga 30 persen, sementara keakuratan data meningkat berkat validasi otomatis dari sistem,” ungkap Sidik.

Berikut hasil ujicoba RKM:

1. Aspek Pendataan (Emis)

MI = baik, MTs = sedang, MA = sedang

2. Aspek Siswa (AKMI)

MI = baik, MTs = baik, MA = baik???????

3. Aspek Guru (AKG)

MI = baik, MTs = baik, MA = baik

4. Aspek Tata Kelola (EDM & eRKAM)

MI = sedang, MTs = baik, MA = sedang

Baca juga: Kemendikbudristek Luncurkan Dataset AN dan Pembaruan Rapor Pendidikan Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Sebanyak 73.615 guru madrasah akan mendapatkan pelatihan secara online melalui platform MOOC Pintar. Pelatihan ini sebagai wujud dukungan terhadap implementasi kurikulum madrasah yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 tahun 2024.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki menjelaskan tujuan pelatihan ini untuk mensosialisasikan secara massif KMA Nomor 450 tahun 2024 kepada pelaksana pendidikan madrasah sekaligus memberikan pemahaman komprehensif mengenai kurikulum madrasah yang baru. Kurikulum baru sesuai KMA 450 ini dirancang untuk memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan pendidikan yang sangat dinamis dan cepat.

"Guru madrasah harus waskita dan menangkap kecenderungan baru dunia pendidikan secara tepat. KMA ini memberi guidance, mencakup berbagai aspek penting termasuk struktur kurikulum, pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka, serta projek penguatan profil pelajar Pancasila," ujarnya dilansir dari laman Kemenag, Jumat, 1 November 2024.
Antusiasme guru untuk mengikuti pelatihan ini pun sangat tinggi, sebab dalam kurun waktu satu minggu namun peserta yang mendaftar mencapai 73.615 orang. Terdiri atas 8.213 guru RA, 25.975 guru MI, 20.334 guru MTs, dan 11.985 guru MA.

Melalui platform inovatif MOOC Pintar, pelatihan dimulai 31 Oktober s.d 4 Nopember secara mandiri oleh peserta. "MOOC Pintar menyediakan metode pembelajaran daring yang fleksibel dan efisien bagi para peserta dimanapun berada. Sesuai tren pelatihan saat ini, pelatihan di MOOC Pintar tak akan mengganggu tugas-tugas guru mengajar karena dapat dilakukan di luar jam kerja produktif, dari wilayah mana saja dan kapa saja mereka sempat,” tambahnya.

MOOC Pintar menyediakan berbagai sumber belajar yang lengkap dan menarik, seperti video dan materi terkini, mendukung pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyenangkan. Dengan pendekatan yang inovatif, setiap peserta dapat memahami kurikulum baru secara efektif di kelas mereka.

Inisiatif pelatihan ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan tonggak penting dalam pengembangan kapasitas pendidik di madrasah. Dengan jumlah peserta mencapai 73.615, pelatihan online ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pelatihan online di Kemenag.

"Saya berharap implementasi kurikulum ini akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap proses belajar mengajar di madrasah, menciptakan suasana pendidikan yang lebih progresif dan dinamis," imbuhnya.

Baca juga: Siswa Madrasah Peraih Emas di KSM dan MYRES Berpeluang Studi Singkat ke Tiongkok

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) segera merealisasikan program pemberian bantuan sarana prasarana madrasah, negeri maupun swasta, yang rusak. Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan verifikasi lapangan terkait objek penerima bantuan.

Hal itu dibahas bersama dalam Konsinyering dan Evaluasi Program Sarana Prasarana Madrasah di Tangerang pada 9-11 Oktober 2024. Pembahasan dilakukan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Biro Perencanaan Setjen Kemenag dan pihak Kementerian PUPR.

“Kami mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR, khususnya untuk madrasah swasta yang masih sangat memerlukan bantuan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan peningkatan mutu sarana prasarana madrasah,” kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchamad Sisik Sisdiyanto, dikutip dari laman kemenag.go.id, Senin, 14 Oktober 2024.
Pada tahap awal, sebanyak 201 madrasah negeri dan swasta dilakukan proses monitoring melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mulai bergulir pada 2025. Renacananya, ada anggaran Rp3 triliun dari Kementerian PUPR yang disiapkan untuk penguatan sarana prasarana madrasah.

“Monitoring akan dilakukan dalam beberapa tahap. Kami berharap mutu sarana dan prasarana madrasah dapat ditingkatkan sesuai timeline yang telah disepakati,” ujar dia.

Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah, Arif Rahman, menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung program ini. Termasuk data kerusakan madrasah dan tim yang akan diterjunkan untuk menilai kondisi madrasah.

“Beberapa pihak di Direktorat KSKK Madrasah telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk menilai tingkat kerusakan dan kelayakan,” ujar Arif.

Perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenag, Ida Noor Qosim, menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring tahap awal ini. “Banyak madrasah di pelosok yang lahir dari semangat masyarakat. Kehadiran madrasah-madrasah ini perlu dimaknai sebagai berkah karena turut mencerdaskan bangsa,” tutur dia.

Kepala Subdirektorat pada Direktorat Prasarana Strategis PUPR, Usman, mengungkapkan monitoring Tahap 1 ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan konstruksi sekaligus pemetaan anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi madrasah. “Monitoring ini adalah langkah awal penting, yang akan menentukan besaran anggaran dan kebutuhan revitalisasi madrasah,” tegas Usman.

Baca juga: Anggaran GTK Madrasah 2025 Capai Rp7,25 Triliun, Mayoritas untuk Tunjangan Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Tes soal diberikan untuk tenaga pendidik dalam menghadapi penilaian pelatihan Pintar yang diadakan Kementerian Agama. Kunci jawaban pelatihan Pintar Kemenag Berbagi Cerita Inovasi Madrasah akan diberikan setelah soal selesai dikerjakan.

Diambil dari buku Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Teknis, Kementerian Agama (2016:41), tujuan pelatihan Pintar adalah untuk meningkatkan kompetensi di lingkungan pendidikan. Pelatihan terutama ditujukan bagi kepala sekolah dan wakilnya, serta guru-guru di Madrasah.

Standar Nasional Pendidikan (Best Practice) menjadi tema untuk modul 3.2. Soal dan kunci jawaban pelatihan Pintar Kemenag Berbagi Cerita Inovasi Madrasah adalah sebagai berikut.

1. Peraturan yang mengatur tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan tercantum dalam...

Kunci Jawaban: C. PP No 4 Tahun 2022

2. Pasal 3 Ayat (2) dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa SNP digunakan sebagai acuan...

Kunci Jawaban: B. Pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

3. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan disebut...

Kunci Jawaban: C. Standar kompetensi lulusan

4. Berikut ini adalah dasar ruang lingkup materi yang dirumuskan dalam standar isi, kecuali...

Kunci Jawaban: C. Latar belakang

5. Prosedur yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian disebut...

Kunci Jawaban: E. Mekanisme penilaian

6. Pilih satu pernyataan yang tidak benar terkait pelaksanaan pembelajaran!

Kunci Jawaban: A. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan hanya memberikan fasilitas

7. Yang manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

Kunci Jawaban: D. Jawaban a, b, c dan d benar semua

8. Standar proses memiliki ... kegiatan dalam pembelajaran.

Kunci Jawaban: E. Empat

9. Standar isi adalah...

Kunci Jawaban: E. Kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu

10. Berikut adalah hal-hal penting tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kecuali...

Kunci Jawaban: B. SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada kejuaraan lomba baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan atau internasional

Soal untuk pelatihan Berbagi Cerita Inovasi Madrasah dilaksanakan secara daring dalam bentuk pilihan ganda. Kunci jawaban pelatihan Pintar Kemenag Berbagi Cerita Inovasi Madrasah tersedia pada platform yang dapat diakses peserta pelatihan. (DK)

Kunci jawaban Pintar Kemenag Modul Penyusunan Rancangan Program Inovasi Madrasah merupakan materi yang disajikan dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini digunakan dan diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Mengutip dari Manajemen Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah, Hilda Ainissyifa, dkk (2024: 2009), Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang telah disahkan sebagai kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat.

Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dengan adanya pelatihan PINTAR atau Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran. Untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti pelatihan, berikut ini adalah kunci jawaban Pintar Kemenag Modul Penyusunan Rancangan Program Inovasi Madrasah beserta soalnya.

1. Dalam mengembangkan sebuah inovasi, ada beberapa tahapan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Herbert G Hicks, yaitu...

A. Akumulasi, proses inkubasi, idea dan gagasan, evaluasi

B. Akumulasi, proses inkubasi, idea dan gagasan, evaluasi

C. Logic, idea thinking, problem solving, free association

D. Akumulasi, proses inkubasi, idea dan gagasan, evaluasi

Kunci Jawaban: C. Logic, idea thinking, problem solving, free association

2. Ciri-ciri keberadaan inovasi adalah sebagai berikut, kecuali....

A. Akuntabel

B. Baru

C. Memiliki tujuan yang jelas

D. Terencana

Kunci Jawaban: A. Akuntabel

3. Salah satu manfaat adanya inovasi dalam sebuah madrasah adalah...

A. Menjadi terkenal

B. Meningkatkan penghasilan

C. Nilai madrasah menurun

D. Meningkatkan produktivitas madrasah

Kunci Jawaban: D. Meningkatkan produktivitas madrasah

4. Dalam menciptakan inovasi madrasah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti...

A. Keterlibatan stakeholder dalam komite

B. Keterlibatan masyarakat

C. Keterlibatan komite dalam erkam

D. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan RPM

Kunci Jawaban: D. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan RPM

5. Sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain serta menjadi icon dari madrasah tersebut merupakan ciri inovasi dari...

A. Terencana

B. Memiliki tujuan yang jelas

C. Baru

D. Khas

Kunci Jawaban: D. Khas

6. Salah satu tokoh pengembangan tahapan dalam mengembangkan inovasi yaitu....

A. Arikunto

B. Kuratka dan Hodgetts

C. Tim Madrasah

D. Hedry dan Hicks

Kunci Jawaban: B. Kuratka dan Hodgetts

7. Salah satu alasan pengembangan inovasi madrasah adalah....

A. Terciptanya lulusan yang baik

B. Terciptanya siswa yang bisa mengaji

C. Terciptanya siswa yang mandiri

D. Terciptanya kader-kader yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islam

Kunci Jawaban: D. Terciptanya kader-kader yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islam

8. Dalam membangun mental model dalam berinovasi ada beberapa langkah yaitu, kecuali...

A. Fear

B. Proud

C. Amazing

D. Knowledge

Kunci Jawaban: D. Knowledge

9. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam menciptakan inovasi ada .... tahapan

A. Satu

B. Dua

C. Tiga

D. Empat

Kunci Jawaban: D. Empat

10. Mampu menggunakan peluang yang ada merupakan salah satu..

A. Hal yang tidak perlu diperhatikan

B. Hal yang ditakuti

C. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan inovasi

D. Hal yang tidak perlu diperhatikan

Kunci Jawaban: C. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan inovasi

Demikian kunci jawaban Pintar Kemenag Modul Penyusunan Rancangan Program Inovasi Madrasah. Semoga bermanfaat. (DAP)

Sebanyak 4.000-an guru madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sebagian besar adalah guru madrasah non-PNS yang mengajar di madrasah swasta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY, Abdus Su’ud. Menurutnya, berdasarkan data terbaru Kemenag DIY tahun 2024, total ada 4.325 guru madrasah di DIY yang berstatus non-PNS.

“Gaji mereka ditanggung oleh yayasan dan banyak yang kemudian secara kuantitatif di bawah UMR,” kata Su’ud ditemui di kantornya, Selasa (1/10).

Berdasarkan data per kabupaten/kota, jumlah guru madrasah non-PNS paling banyak ada di Sleman yakni 1.326 orang. Disusul Gunungkidul sebanyak 1.118 orang, Bantul sebanyak 1.105 orang, Kulon Progo sebanyak 464 orang, dan Kota Yogyakarta 312 orang.

Banyaknya guru madrasah non-PNS ini juga beriringan dengan jumlah madrasah swasta di DIY yang mencapai 602 sekolah. Sementara, jumlah madrasah negeri di DIY terhitung hanya 71 sekolah.

Dari angka tersebut menunjukkan bahwa 89 persen madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di DIY merupakan madrasah swasta.

Tahun 2025 mendatang, guru-guru madrasah di Indonesia, termasuk di DIY kata Su’ud akan mendapatkan tunjangan untuk tambaham pendapatan. Pasalnya, Kemenag telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru madrasah.

Untuk guru PNS akan mendapat tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok, sedangkan guru non-PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan insentif sebesar Rp 250 ribu.

Meski Su’ud menilai nominal tersebut belum mencukupi, ia tetap berharap jumlah itu dapat menjadi sumber semangat para guru madrasah, terutama yang statusnya masih non-PNS. Kemenag DIY kata Su’ud juga pernah mengajukan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pemerintah pusat, namun belum dapat disetujui.

“Mudah-mudahan tercover semuanya dari Januari sampai Desember karena banyak juga kasus tidak bisa dibayarkan karena memang kekurangan anggaran,” ujarnya.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Anggaran ini sebagian besar disiapkan dalam bentuk tunjangan yang akan disalurkan pada 2025 mendatang.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY, Abdus Su’ud menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan kepada guru madrasah dengan berbagai skema. Skema tersebut terdiri dari 3 bagian yakni skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNS dan non-PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik, TPG Inpassing, dan insentif guru swasta non TPG dan inpassing.

Dari skema tersebut, guru madrasah yang berstatus PNS nantinya akan mendapat tunjangan sebesar gaji pokok per bulan. Sementara, guru non-PNS yang belum inpassing maupun non-inpassing hanya mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulannya.

“Nanti dibayarkan untuk guru-guru non-PNS sejumlah Rp 250 ribu per bulan, untuk swasta non-PNS, non-TPG,” kata Su’ud ditemui di kantornya, Selasa (1/10).

Sedangkan gaji pokok untuk guru Non-PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik di madrasah swasta berasal dari yayasan masing-masing. Untuk besarannya, bergantung pada kemampuan yayasan yang menaunginya.

Ia berharap, tunjangan yang diberikan tersebut bisa menjadi penyemangat, terutama untuk guru-guru madrasah yang statusnya non-PNS.

Kemenag DIY kata Su’ud juga sudah pernah mengajukan insentif sebesar Rp 500 ribu untuk guru-guru non-PNS kepada pemerintah pusat, namun pengajuan itu belum disetujui.

“Mudah-mudahan tercover semuanya dari Januari sampai Desember karena banyak juga kasus tidak bisa dibayarkan karena memang kekurangan anggaran,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak lebih 37 ribu pekerja lokal dari berbagai daerah di Indonesia telah dilibatkan dalam proyek Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) Madrasah, Program Reformasi Pendidikan Madrasah atau Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform (REP MEQR) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI, selama tahun 2024.

Keterlibatan para pekerja dalam proyek tersebut tidak hanya membantu kualitas pendidikan Indonesia semakin baik, tetapi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian warga yang ada di sekitar madrasah secara signifikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, melaporkan, hingga 2024, Kemenag telah menyalurkan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) Madrasah kepada 8.092 madrasah. Setidaknya ada 37.653 pekerja yang dilibatkan oleh Kemenag dalam program BKBA tersebut.

Adapun rinciannya yakni 33 madrasah piloting dengan melibatkan 165 pekerja. Kemudian, sebanyak 2.302 madrasah penerima BKBA dengan melibatkan 11.510 pekerja. Selanjutnya, ada 3.177 pekerja di tahap ke-2 dengan 13.895 pekerja lokal.

Berikutnya, untuk BKBA tahap 3 sebanyak 2.516 madrasah dengan 11.714 pekerja lokal. Lalu, 64 madrasah terdampak bencara di Cianjur dengan keterlibatan pekerja lokal sebanyak 369 orang.

“Kami melihat proyek ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Dengan melibatkan ribuan pekerja, kami tidak hanya memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga membantu menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah madrasah penerima bantuan,” kata Abu Rokhmad, Senin (30/9/2024).

Abu Rokhmad merinci, keterlibatan para pekerja itu meliputi sektor konstruksi, pelatih guru, ahli teknologi informasi, hingga konsultan pendidikan. Dengan adanya pelibatan itu, ekosistem pendidikan di madrasah diharapkan menjadi lebih maju dan modern.

Sementara itu, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag RI, M Sidik Sisdiyanto, mengatakan keterlibatan lebih dari 37 ribu pekerja menunjukkan betapa luas dan inklusifnya cakupan proyek ini.

“Kami mengelola tim dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa madrasah penerima bantuan mendapat dukungan sesuai kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik,” ujarnya.

Menurut Sidik, proyek BKBA juga dikelola secara berkelanjutan dengan evaluasi berkala untuk memastikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua Projek Manajement Unit (PMU) REP MEQR, Arif Rahman menyebut bahwa proyek BKBA Madrasah merupakan bagian dari REP MEQR. Program tersebut, kata dia, telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan fokus pada madrasah yang memerlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan.

Adapun dampak nyata yang dirasakan madrasah yakni peningkatan fasilitas belajar, pelatihan bagi guru, dan peningkatan kompetensi staf madrasah.

Lebih dari itu, Arif Rahman melihat, masyarakat sekitar madrasah penerima bantuan juga merasakan dampak ekonomi langsung melalui keterlibatan dalam proyek ini. Misalnya saja pengadaan material dan jasa lokal yang turut mendukung perekonomian setempat, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pendidikan dan ekonomi lokal.

“Dengan keterlibatan lebih dari 37 ribu pekerja, proyek BKBA Madrasah melalui REP MEQR tidak hanya mendorong transformasi pendidikan madrasah, tetapi juga menjadi inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Jakarta: Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggandeng The Japan Foundation melalui Program Nihongo Partners menghadirkan pengajar bahasa Jepang di madrasah. Pada tahap awal, ada dua relawan pengajar native speaker Bahasa Jepang.

“Program Nihongo Partners bertujuan untuk memperkenalkan Bahasa dan Budaya Jepang secara interaktif di lingkungan SMA/MA/SMK di Indonesia," kata Higashi Haruko, mewakili Direktur The Japan Foundation Jakarta, dikutip dari laman kemenag.go.id, Minggu, 29 September 2024.

Dia berharap kehadiran para relawan di madrasah dapat mempermudah siswa mempelajari Bahasa Jepang dengan metode yang lebih kreatif dan menyenangkan dengan tidak hanya melalui platform virtual.
Direktur KSKK Madrasah, M Sidik Sisdiyanto, mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang datang jauh dari negeri Sakura untuk berbagi ilmu dan berbagi budaya dengan warga madrasah menjadi relawan untuk mengajar Bahasa Jepang di Madrasah.

“Program ini bagian dari kerja sama antara Indonesia dan Jepang melalui The Japan Foundation untuk mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, serta memperkaya wawasan siswa madrasah mengenai budaya dan etika kerja Jepang,” ungkap Sidik.

Dia menuturkan belajar Bahasa Jepang memiliki banyak manfaat, termasuk memperluas pemahaman tentang teknologi dan inovasi Jepang, yang diakui sebagai salah satu negara terdepan di bidang ini. Selain itu, budaya kerja Jepang yang menjunjung tinggi disiplin, kerja keras, ketepatan waktu, dan kerja sama tim dapat menjadi inspirasi bagi siswa dan pengajar di madrasah.

Sidik berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dengan adanya penambahan jumlah native speakers untuk mengajar Bahasa Jepang di lebih banyak madrasah. Selain itu, ia juga berharap para relawan yang kembali ke Jepang dapat memperkenalkan budaya Indonesia, baik melalui relawan maupun program pertukaran pelajar, untuk semakin mempererat hubungan antar kedua negara.

“Program Nihongo Partners tidak hanya mendukung pengajaran bahasa, tetapi juga menciptakan jembatan budaya dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia melalui pembelajaran budaya asing yang relevan dengan perkembangan zaman,” ujar dia.

Kedua relawan akan mengajar di dua Madrasah Aliyah Negeri (MAN), yakni MAN 2 Mojokerto, Jawa Timur dan MAN Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca juga: Dari ‘Oshin,’ Lussy Novarida Ridwan Sukses Kuasai Bahasa Jepang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan 39 madrasah kini berstatus 'negei'. Direktur Jenderal Pendis, Abu Rokhmad, menyampaikan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam.

"Penegerian diharapkan memperbaiki tata kelola madrasah. Dengan tata kelola yang semakin baik, otomatis layanan kepada masyarakat dan siswa-siswi juga akan meningkat. Penegerian juga berarti adanya peningkatan sarana dan prasarana madrasah," kata Rokhmad dikutip dari laman kemenag.go.id, Minggu, 29 September 2024.

Rokhmad mengatakan penegerian membawa amanat yang harus dipenuhi oleh stakeholder madrasah untuk terus meningkatkan kualitas dan kemajuan madrasah. Ke-39 madrasah yang dinegerikan tersebar di 12 provinsi, baik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Berikut rinciannya:

1. Banten: 2 madrasah
2. DKI Jakarta: 5 madrasah
3. Jawa Timur: 4 madrasah
4. Kalimantan Barat: 1 madrasah
5. Kepulauan Riau: 2 madrasah
6. Riau: 3 madrasah
7. Sumatera Utara: 5 madrasah
8. Lampung: 5 madrasah
9. Maluku: 2 madrasah
10. Bengkulu: 6 madrasah
11. NTT: 1 madrasah
12. NTB: 3 madrasah

Namun, Rokhmad menekankan prestasi tetap menjadi faktor utama dalam membangun reputasi madrasah. "Branding penting, tetapi prestasi adalah cara terbaik untuk membangun reputasi dan pengakuan," pesan Rokhmad.
Dia juga menegaskan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu madrasah. Ia berharap madrasah dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia.

Baca juga: Kemenag Pastikan Guru Madrasah Gorontalo yang Berbuat Asusila Bakal Kena Sanksi Berat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan di madrasah. Program pembangunan infrastruktur madrasah dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan terus bergulir pada 2025.

“Anggaran SBSN Tahun 2025 sebesar Rp848.599.000.000. Kami masih menunggu daftar dan calon penerima manfaat program ini yang akan dirilis oleh Bappenas dan DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko),” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdiyanto dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 27 September 2024.

Sidik mengapresiasi kemajuan pembangunan gedung-gedung madrasah penerima SBSN 2024. Menurutnya, progres pembangunan sangat positif dengan target realisasi anggaran tercapai pada September 2024.
Dia meminta semua laporan pembangunan infrastruktur madrasah berbasis SBSN selesai sebelum akhir Oktober 2024. Sidik optimistis SBSN 2025 akan bertambah.

Saat ini, pemerintah merencanakan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pembangunan infrastruktur madrasah, namun masih dalam proses pendataan. "Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki data tersebut agar pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan lancar," tutur dia.

Sidik juga menyoroti program quick wins yang segera dilaksanakan Kementerian PUPR dan Bappenas. Program ini mensyaratkan madrasah yang akan menerima manfaat SBSN pada TA 2025 belum pernah mendapatkan alokasi pembangunan gedung SBSN pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat KSKK Madrasah Arif Rahman menyebut rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan proyek SBSN pada triwulan ketiga 2024 serta mempersiapkan SBSN 2025. Ia menyatakan Kementerian Agama masih menunggu penetapan dari DJPPR terkait madrasah penerima manfaat SBSN 2025.

"Penting bagi setiap pihak untuk menjaga ketertiban administrasi, terutama dalam pelaporan keuangan, guna menghindari potensi temuan atau masalah di masa mendatang," ujar Arif.

Arif menyebut Bappenas juga telah meminta long-list madrasah calon penerima SBSN untuk TA 2026. "Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dijaga bersama-sama," tutur dia.

Baca juga: Anggaran GTK Madrasah 2025 Capai Rp7,25 Triliun, Mayoritas untuk Tunjangan Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)