Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Anggaran ini sebagian besar disiapkan dalam bentuk tunjangan yang akan disalurkan pada 2025 mendatang.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY, Abdus Su’ud menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan kepada guru madrasah dengan berbagai skema. Skema tersebut terdiri dari 3 bagian yakni skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNS dan non-PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik, TPG Inpassing, dan insentif guru swasta non TPG dan inpassing.

Dari skema tersebut, guru madrasah yang berstatus PNS nantinya akan mendapat tunjangan sebesar gaji pokok per bulan. Sementara, guru non-PNS yang belum inpassing maupun non-inpassing hanya mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulannya.

“Nanti dibayarkan untuk guru-guru non-PNS sejumlah Rp 250 ribu per bulan, untuk swasta non-PNS, non-TPG,” kata Su’ud ditemui di kantornya, Selasa (1/10).

Sedangkan gaji pokok untuk guru Non-PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik di madrasah swasta berasal dari yayasan masing-masing. Untuk besarannya, bergantung pada kemampuan yayasan yang menaunginya.

Ia berharap, tunjangan yang diberikan tersebut bisa menjadi penyemangat, terutama untuk guru-guru madrasah yang statusnya non-PNS.

Kemenag DIY kata Su’ud juga sudah pernah mengajukan insentif sebesar Rp 500 ribu untuk guru-guru non-PNS kepada pemerintah pusat, namun pengajuan itu belum disetujui.

“Mudah-mudahan tercover semuanya dari Januari sampai Desember karena banyak juga kasus tidak bisa dibayarkan karena memang kekurangan anggaran,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.

Menjadi seorang guru non-ASN yang baru saja lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, terutama dalam proses untuk mendapatkan SKTPG (Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru). Berdasarkan pengalaman pribadi kami, berikut adalah perjalanan yang pernah kami lalui berbagai kode status dalam sistem Info GTK, khususnya bagi guru non-ASN seperti kami.

Setelah berhasil lulus PPG dan memenuhi syarat minimal 24 Jam Pelajaran (JP) per minggu, awalnya status pengajuan kami berada di kode 02 dan berproses menuju kode 07. Kode ini menunjukkan bahwa pengajuan penerbitan kami sedang dalam proses, namun belum terbit SKTPG. Jika sudah berada di kode ini, para guru Non-ASN khususnya yang baru saja lulus PPG jangan khawatir, karena kode ini menandakan seluruh data kita sudah valid.

Setelah menunggu kurang lebih 2 Bulan, status pengajuan berubah menjadi kode 20. Untuk pertama kalinya pada tahun 2024 muncul kode ini, karena pada tahun-tahun sebelumnya, sepengetahuan kami tidak ada kode ini. Kode ini menunjukkan bahwa pengajuan SKTPG khusus untuk guru non-ASN dan guru Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) sedang dalam verifikasi lebih lanjut. Para guru jangan khawatir, karena kode ini juga valid, yang membedakan adalah kode ini muncul karena status kita adalah guru Non-ASN atau guru SILN.

Selama proses ini, kami mengalami perubahan status yang cukup membingungkan. Status pengajuan kami kembali ke kode 07, kemudian berubah lagi ke kode 20, dan ini terjadi berulang kali hingga kurang lebih tiga kali. Ketika ini terjadi, para guru juga jangan khawatir selama seluruh data masih valid dan berada di kode 07 dan 20.

Setelah melewati siklus perubahan kode yang cukup panjang kurang lebih 1,5 bulan, akhirnya status pengajuan kami berubah menjadi kode 08. Kode ini adalah kode yang dinantikan oleh setiap guru non-ASN yang mengajukan SKTPG, karena menandakan bahwa SKTPG sudah terbit dan pengajuan telah berhasil. Ini adalah momen yang sangat melegakan setelah melalui berbagai tahap verifikasi dan pengecekan.

Setelah status berubah menjadi kode 08, tahap terakhir adalah menunggu pencairan tunjangan. Berdasarkan pengalaman, proses pencairan ini memerlukan waktu sekitar 14 hari. Menunggu selama dua minggu ini terasa lebih ringan setelah mengetahui bahwa SKTPG sudah terbit dan tunjangan akan segera diterima.

Perjalanan dari kode 07 ke 20, dan akhirnya ke kode 08 dalam proses pengajuan penerbitan SKTPG untuk guru non-ASN memang penuh kesabaran. Namun, dengan hal tersebut akhirnya semua yang dilakukan terbayar. Semoga pengalaman ini dapat menjadi referensi dan motivasi bagi rekan-rekan guru non-ASN lainnya yang sedang atau akan mengajukan SKTPG. Jangan pernah menyerah, karena setiap proses pasti akan berakhir dengan hasil yang memuaskan.

Muarojambi: Heboh kasus seorang guru taman kanak-kanak di Kabupaten Muarojambi, Jambi, yang harus mengembalikan uang gajinya sebesar Rp75 juta mendapat perhatian jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi.

Hal itu diperkuat dengan kedatangan beberapa anggota dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi, Jumat sore, 5 Juli 2024.

Sempat mengejutkan beberapa pegawai, terlihat kedatangan personel Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi dilayani oleh Sekretaris BKD Muarojambi Hasbullah dan Kabid Pengangkatan dan Data Pegawai Rini Herawati.

Baca juga: Miris, Ngajar Hingga Usia 60 Tahun Pensiunan Guru TK Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution membenarkan hal itu kepada wartawan di Jambi.
Menurutnya kedatangan tim dari Polda Jambi ke Kantor BKD Muaro Jambi, berkaitan dengan kasus guru TK Asniati, 60 tahun, yang diminta pemerintah setempat untuk mengembalikan uang sekitar Rp75 Juta, atas kelebihan pembayaran gaji selama dua tahun.

"Tim dari Polda Jambi ingin mengetahui akar permasalahan kasus dimaksud. Hal itu perlu dilakukan, lantaran menyangkut keuangan negara," ujarnya,

Tidak hanya pengumpulan informasi dan data ke Kantor BKD, Polda Jambi juga akan berkoordinasi dengan Kantor Regional VII Badan Keuangan Negara Palembang.

(MEL)