Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Mengutip DJPPR, ST013 dibuka dengan masa penawaran dimulai pada 8 November 2024 pukul 09.00 WIB, sampai dengan 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Adapun, ST013 akan ditawarkan dalam dua seri, yaitu ST013T2 tenor 2 tahun dengan kupon 6,4% dan ST013T4 tenor 4 tahun memiliki kupon 6,5% per tahun.

Selanjutnya, ST013T2 akan jatuh tempo pada 10 November 2026, sedangkan ST013T4 jatuh tempo pada 10 November 2028.

Minimal pemesanan dari kedua seri sebesar Rp1 juta, sedangkan maksimum pemesanan ST013T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan ST013T4 senilai Rp10 miliar.

Sebagai informasi, tanggal setelmen ST013 akan jatuh pada 11 Desember 2024, sedangkan tanggal pembayaran imbalan pertama dilaksanakan pada 10 Januari 2025, dan pada tanggal 10 setiap bulannya.

ST013 bersifat tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) kepemilikan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption.

Kupon ST013 ditawarkan lebih tinggi dibandingan SBN ritel sebelumnya, ORI026. ORI026 ditawarkan dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor 6 tahun dengan kupon 6,4%.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana telah memproyeksikan kupon SBN ritel syariah ST013 akan lebih tinggi dari penawaran SBN sebelumnya, yakni untuk kupon ST013 tenor 2 tahun antara 6,4% - 6,5% dan tenor 4 tahun antara 6,6% - 6,7%.

"Diharapkan penjualannya masih akan tinggi hingga proyeksi penjualan ST013 bisa tembus Rp15-20 triliun," katanya saat ditanyai Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, SBN ritel syariah ST013 ditawarkan dalam 2 tenor yakni tenor 2 tahun atau ST013T2 dan tenor 4 tahun atau ST013T4. Kupon ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor), artinya imbal hasil ST013 bisa naik saat suku bunga BI naik, namun tidak bisa turun lebih rendah dari batas minimal (floor).

SBN ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 akan menjadi seri terakhir di tahun ini yang menawarkan imbal hasil tinggi di tengah tren penurunan suku bunga acuan.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menyerap dana sebanyak Rp 10 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlangsung pada Selasa (22/10).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa lelang SBSN ini memiliki tujuh seri yang ditawarkan.

Dari ketujuh seri tersebut, total penawaran yang masuk mencapai Rp 17,4 triliun.

"Sedangkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun," tulis DJPPR dalam situs reminya, Selasa (22/10).

Adapun dari ketujuh seri SBSN yang ditawarkan, PBS038 menjadi seri dengan penawaran masuk tertinggi yaitu sebanyak Rp 4,95 triliun. Sayangnya PBS038 tidak menjadi seri tertinggi yang diserap pemerintah.

Lebih lanjut, berikut rincian hasil lelang SBSN pada Selasa (22/10).

1. SPNS01042025 mencatat penawaran yang masuk mencapai Rp2,715 triliun dengan jumlah nominal dimenangkan Rp2,250 triliun. Ini menjadi seri dengan nominal tertinggi kedua yang diserap pemerintah. Adapun yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri SPNS01042025 sebesar 6,21%. Seri ini akan jatuh tempo pada 1 April 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

2. SPNS07072025 mencatat penawaran masuk hingga Rp3,397 triliun. Jumlah nominal yang diserap pemerintah sebanyak Rp3,050 triliun, menandai seri dengan nominal tertinggi yang dimenangkan oleh pemerintah. Sementara yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada seri ini adalah 6,25%. Seri ini akan jatuh tempo pada 7 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

3. Seri PBS032 catat penawaran masuk sebesar Rp1,71 triliun, dengan nominal yang dimenangkan pemerintah adalah Rp 0,700 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan PBS032 ini adalah 6,44%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2026 dengan tingkat imbalan 4,875%

4. Seri PBS030 mencatatkan penawaran masuk sejumlah Rp2,68 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,46%. PBS030 akan jatuh tempo pada 15 Juli 2028 dengan tingkat imbalan 5,875%

5. Seri PBS029 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp1,140 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,900 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,67%. PBS029 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034 dengan tingkat imbalan 6,375%

6. Seri PBS004 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp0,864 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,150 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,82%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan tingkat imbalan 6,1%.

7. Seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk Rp4,953 triliun, dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1,95 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri PBS038 sebesar 6,97%. PBS038 akan jatuh tempo pada 15 Desember 2049 dengan tingkat imbalan 6,875%

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumpulkan dana segar sebesar Rp 7,75 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan pada Selasa (8/10/2024).

Tujuh seri yang dilelang terdiri dari SPNS01042025 (pembukaan kembali), SPNS07072025 (penerbitan baru), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa total penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 14,85 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPNS07072025, yang dimenangkan sebesar Rp 2,80 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp 4,36 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang untuk seri ini adalah 6,21443 persen.

Serapan berikutnya adalah seri PBS032, yang berhasil dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dari total penawaran masuk Rp 2,00 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39921 persen.

Pemerintah juga menyerap dana sebesar Rp 1,65 triliun dari seri PBS038, yang menerima penawaran masuk Rp 3,62 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri ini tercatat sebesar 7,04972 persen.

Dari seri PBS030, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 750 miliar dari penawaran masuk Rp 2,26 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,48958 persen.

Selanjutnya, pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp 600 miliar dari seri SPNS01042025, dengan penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 2,15 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,23000 persen.

Dari seri PBS004 dan PBS039, pemerintah masing-masing menyerap dana sebesar Rp 100 miliar.

Penawaran masuk untuk seri PBS004 tercatat sebesar Rp 260 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,79923 persen, sementara untuk seri PBS039, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 171 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,89581 persen.

KOMPAS.com - Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi instrumen keuangan penting di Indonesia. Instrumen tersebut dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan.

SBSN dan SUN tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah, keduanya berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Instrumen SBSN dan SUN termasuk dalam Surat Berharga Negara (SBN), sehingga termasuk investasi yang aman karena dijamin oleh negara.

Lantas, apa perbedaan antara SBSN dan SUN?

Perbedaan SBSN dan SUN

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perbedaan antara SBSN dan SUN sebagai berikut:

• Surat Utang Negara (SUN)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.

Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai uang dan punya fungsi utama sebagai legitimisasi atas kepemilikan hak tertentu dan bisa digunakan untuk keperluan transaksi.

Berdasarkan jangka waktunya, terdapat dua jenis SUN yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi negara sebagai berikut:

- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan dalam denominasi rupiah dengan jangka waktu paling lama 12 bulan dan pembayaran kupon/bunga secara diskonto.

- Obligasi negara

Obligasi negara adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, baik dengan kupon/bunga atau tanpa kupon/bunga.

Obligasi negara terbagi menjadi dua jenis sesuai mata uang, yakni obligasi negara berdenominasi rupiah dan obligasi negara berdenominasi valas.

Berdasarkan tingkat bunganya, obligasi negara berdenominasi rupiah terbagi menjadi variable rate seperti VR Reguler dan Savings Bond Ritel (SBR) dan fixed rate seperti FR Reguler, zero coupon bonds, Obligasi Negara Ritel (ORI).

• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Untuk diketahui, SBSN terdiri dari dua jenis yaitu SBSN jangka panjang dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS).

- Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) adalah SBSN yang dikeluarkan dalam denominasi rupiah, berjangka waktu paling laman 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

- SBSN jangka panjang

SBSN jangka panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

SBSN jangka panjang terbagi lagi sesuai dengan mata uang yaitu obligasi negara berdenominasi rupiah dan obligasi negara berdenominasi valas.

Untuk SBSN jangka panjang berdenominasi rupiah terbagi berdasarkan tingkat bunganya yaitu variable rate (Sukuk Tabungan/ST) dan fixed rate (SDHI, Islamic Fixed Rate, Project Based Sukuk, Sukuk Wakaf, dan Sukuk Ritel).

Jenis SUN dan SBSN

Ada berbagai macam jenis investasi SUN dan SBN berdasarkan karakteristik produknya, yang terbagi menjadi kategori konvensional dan syariah.

Di kategori konvensional, ada Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), sedangkan kategori syariah ada Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Wakaf Ritel (Cash Waqf Linked Sukuk Ritel/CWLS Ritel).

Obligasi Negara Ritel (ORI) memiliki nilai kupon tetap dan bisa diperdagangkan antar investor domestik, sedangkan Saving Bonds Ritel (SBR) mempunyai tingkat kupon mengambang dan tak bisa diperdagangkan.

Sementara itu, Sukuk Ritel mempunyai tingkat imbalan tetap dan dibayarkan setiap bulan, yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

Investasi Sukuk Tabungan memiliki tingkat imbalan mengambang dan tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

Produk lainnya,Sukuk Wakaf Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Meski memiliki kategori berbeda, seluruh surat berharga negara (SBN) digunakan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pembangunan nasional.

Nah, itulah ulasan terkait perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan di madrasah. Program pembangunan infrastruktur madrasah dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan terus bergulir pada 2025.

“Anggaran SBSN Tahun 2025 sebesar Rp848.599.000.000. Kami masih menunggu daftar dan calon penerima manfaat program ini yang akan dirilis oleh Bappenas dan DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko),” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdiyanto dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 27 September 2024.

Sidik mengapresiasi kemajuan pembangunan gedung-gedung madrasah penerima SBSN 2024. Menurutnya, progres pembangunan sangat positif dengan target realisasi anggaran tercapai pada September 2024.
Dia meminta semua laporan pembangunan infrastruktur madrasah berbasis SBSN selesai sebelum akhir Oktober 2024. Sidik optimistis SBSN 2025 akan bertambah.

Saat ini, pemerintah merencanakan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pembangunan infrastruktur madrasah, namun masih dalam proses pendataan. "Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki data tersebut agar pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan lancar," tutur dia.

Sidik juga menyoroti program quick wins yang segera dilaksanakan Kementerian PUPR dan Bappenas. Program ini mensyaratkan madrasah yang akan menerima manfaat SBSN pada TA 2025 belum pernah mendapatkan alokasi pembangunan gedung SBSN pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat KSKK Madrasah Arif Rahman menyebut rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan proyek SBSN pada triwulan ketiga 2024 serta mempersiapkan SBSN 2025. Ia menyatakan Kementerian Agama masih menunggu penetapan dari DJPPR terkait madrasah penerima manfaat SBSN 2025.

"Penting bagi setiap pihak untuk menjaga ketertiban administrasi, terutama dalam pelaporan keuangan, guna menghindari potensi temuan atau masalah di masa mendatang," ujar Arif.

Arif menyebut Bappenas juga telah meminta long-list madrasah calon penerima SBSN untuk TA 2026. "Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dijaga bersama-sama," tutur dia.

Baca juga: Anggaran GTK Madrasah 2025 Capai Rp7,25 Triliun, Mayoritas untuk Tunjangan Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantongi Rp 8 triliun dana segar dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (13/8/2024).

Adapun ketujuh seri SBSN yang dilelang yakni SPNS02022025 (pembukaan kembali), SPNS29052025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nominal penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 17,97 triliun.

Pada lelang kali ini, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 800 miliar dari seri SPNS02022025 yang menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,26 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,45000 persen.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 550 miliar dari seri SPNS29052025 yang menerima penawaran masuk Rp 3,46 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,56000 persen.

Dari seri PBS032, pemerintah menyerap dana Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 5,01 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,66988 persen.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal Rp 2,65 triliun dari seri PBS030, menjadi serapan terbesar pada lelang kali ini. Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66757 persen.

Dari seri PBS004 diserap dana sebesar Rp 900 miliar dari penawaran masuk Rp 1,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,86622 persen.

Sedangkan dari seri PBS039, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp 150 miliar dari penawaran masuk Rp 160 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,91700 persen.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp 3,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03955 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantongi Rp 8 triliun dana segar dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (13/8/2024).

Adapun ketujuh seri SBSN yang dilelang yakni SPNS02022025 (pembukaan kembali), SPNS29052025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nominal penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 17,97 triliun.

Pada lelang kali ini, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 800 miliar dari seri SPNS02022025 yang menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,26 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,45000 persen.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 550 miliar dari seri SPNS29052025 yang menerima penawaran masuk Rp 3,46 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,56000 persen.

Dari seri PBS032, pemerintah menyerap dana Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 5,01 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,66988 persen.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal Rp 2,65 triliun dari seri PBS030, menjadi serapan terbesar pada lelang kali ini. Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66757 persen.

Dari seri PBS004 diserap dana sebesar Rp 900 miliar dari penawaran masuk Rp 1,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,86622 persen.

Sedangkan dari seri PBS039, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp 150 miliar dari penawaran masuk Rp 160 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,91700 persen.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp 3,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03955 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraup dana segar Rp8 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah (SBSN) Negara melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pada Selasa (13/8/2024). Nilai yang dimenangkan itu 44% dari total penawaran yang masuk sebesar Rp17,97 triliun.

Adapun dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, ada tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang pada hari ini.

Ketujuh seri tersebut dalam status reopening. Secara rinci, tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang ialah seri SPNS02022025, SPNS29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039 dan PBS038.

Untuk seri SPNS02022025 mendapat penawaran sebesar Rp2,256 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,45%, dan yield tertinggi 6,65%, yang jatuh tempo pada 2 Februari 2025.

Seri SPNS29052025 mendapat penawaran sebesar Rp3,460 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,55%, dan yield tertinggi 6,7%, yang jatuh tempo pada 29 Mei 2025.

Lalu, seri PBS032 mendapat penawaran sebesar Rp5,014 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,57%, dan yield tertinggi 6,8%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026.

Selanjutnya, seri PBS030 mendapat penawaran sebesar Rp2,853 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,61%, dan yield tertinggi 7%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028.

Seri PBS004 mendapat penawaran sebesar Rp1,1127 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,79%, dan yield tertinggi 7,02%, yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037.

Lalu, seri PBS039 mendapat penawaran sebesar Rp0,160 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,83%, dan yield tertinggi 6,97%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2041.

Kemudian, PBS038 mendapat penawaran sebesar Rp3,1125 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 7%, dan yield tertinggi 7,2%, yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

Adapun dalam lelang tersebut, pemerintah menetapkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp8 triliun.

Rincian nominal yang dimenangkan, untuk seri SPNS02022025 sebesar Rp0,800 triliun, seri SPNS29052025 sebesar Rp0,550 triliun, PBS032 sebesar Rp1,000 triliun, PBS030 sebesar Rp2,650 triliun, PBS004 sebesar Rp0,900 triliun, PBS039 sebesar Rp0,150 triliun, dan PBS038 sebesar Rp1,950 triliun.

Sementara itu, pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu mengumumkan hasil lelang pada hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pengeelolaan pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

Kali ini, pemerintah melelang Sukuk Negara seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Tujuh seri Sukuk Negara yang ditawarkan kepada investor, yaitu seri SPNS 02022025, SPNS 29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.

Adapun, tingkat imbalan untuk PBS032 dipatok sebesar 4,875%, PBS030 sebesar 5,875%, PBS004 sebesar 6,1%, PBS039 sebesar 6,625%, dan PBS038 sebesar 6,875%.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu akan mengumumkan hasil lelang ada hari yang sama. Adapun, setelmen akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 13 Agustus 2024. Pemerintah memasang target indikatif dari lelang ini senilai Rp 8 triliun. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Ada tujuh seri SBSN yang akan dilelang besok, yakni SPNS 02022025, SPNS 29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, PBS038. Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang ini bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam atau multiple price.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. "Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dalam keterangan resmi yang dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Dealer utama dari lelang ini meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Panin Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Kemudian ada Citibank N.A, PT Bank Central Asia Tbk., Deutsche Bank AG, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Bahana Sekuritas, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peserta lelang juga termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan BI.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil atau yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

Lelang dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 atau dua hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS diterbitkan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

JAKARTA, investor.id – Ketika orang berbicara mengenai investasi di pasar modal,  umumnya yang pertama terlintas adalah investasi saham. Padahal, ada banyak instrumen investasi lain di antaranya berbagai jenis surat utang.

Definisi surat utang atau disebut juga obligasi merupakan dokumen surat berharga (bisa berbentuk fisik atau digital) berupa janji yang berisi pernyataan pengakuan utang dari pihak penerbit surat utang, beserta kewajiban membayar bunga atau kupon bunga yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman (pemegang obligasi atau surat utang).

Kewajiban jangka waktu pembayaran pokok utang dan kupon juga dicantumkan sebagai janji atau komitmen pembayaran.

Surat utang ini diperjualbelikan di pasar modal, baik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perbankan, maka pemilik dari surat utang atau obligasi disebut dengan investor.

Investor bisa membeli surat utang di pasar sekunder selama obligasi tersebut diperdagangkan hingga jatuh tempo. Jatuh tempo surat utang bermacam-macam, ada yang cuma tiga tahun, sampai tiga puluh tahun atau bahkan bisa lebih.

Surat utang bisa diterbitkan oleh pemerintah, yang dikenal dengan sebutan Surat Utang Negara (SUN). Umumnya SUN berjangka waktu panjang. SUN bisa  diterbitkan di dalam negeri dengan mata uang rupiah, bisa juga diterbitkan di pasar modal global dengan mata uang asing.

SUN Republik Indonesia (RI) terpanjang adalah seri RI0153 dalam mata uang dolar AS yang bertenor atau jatuh tempo 30 tahun setelah tanggal penerbitan, yaitu pada 11 Januari 2053. SUN ini diterbitkan pemerintah senilai US$ 750 juta.

Seri SUN di dalam negeri memiliki kode FR. Misalnya FR044 yang akan jatuh tempo pada 15 September 2024, lalu ada FR0037 yang jatuh tempo 15 September 2026.

Ada SUN yang diterbitkan menggunakan skema syariah (Sukuk), yang dinamakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Bulan Juli 2024, pemerintah baru saja melelang (istilah penerbitan perdana) tujuh seri SBSN baru, di antaranya seri SPNS 02022025 yang jatuh tempo 29 Mei 2025 dan seri PBS 032 yang jatuh tempo 5 Juli 2026.

SUN dengan seri FR dan RI serta Sukuk dengan seri SPNS dan PBS umumnya hanya bisa diperjualbelikan dengan minimum denominasi yang besar, sehingga kebanyakan pembeli atau penjual di pasar sekunder adalah para investor institusi. Contohnya, seperti Dana Pensiun, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, Dana Abadi, Yayasan, dan institusi lainnya.

Sementara untuk investor individu atau untuk investor ritel, pemerintah mengeluarkan khusus surat utang yang bisa dibeli dengan minimum pembelian yang relatif terjangkau dengan nama Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel (Sukri).

Beberapa seri ORI dan Sukri antara lain ORI024 dan ORI025 serta SR 20T3 dan SR20T5. Investor bisa membeli ORI dan Sukri dengan minimal pembelian serta minimal penjualan Rp1 juta. Disamping ORI dan Sukri pemerintah juga menerbitkan Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST), yang merupakan surat utang dan sukuk yang tidak dapat diperjual belikan hingga jatuh tempo, namun memiliki suku bunga floating sehingga memiliki potensi kupon dan nilai balik yang lebih tinggi.

Selain mendapatkan potensi keuntungan berupa kupon yang dibayarkan setiap bulan, investor juga bisa mendapatkan capital gain dari kenaikan harga surat utang di pasar sekunder. Harga surat utang akan dihitung 100% ketika jatuh tempo, yang artinya 100% modal dikembalikan. Saat ditawarkan di pasar perdana, harganya bisa 100% juga atau bisa ditawarkan dengan harga diskon, misalnya 90%.

Ketika investor membeli dengan harga 90% dan memegangnya sampai jatuh tempo, dia akan mendapatkan keuntungan 10% dari pokok modal investasi.

Keuntungannya juga ditambah kupon yang diterima setiap periode, bisa per bulan, per kuartal, atau per semester. Besarnya kupon surat utang bervariasi antara 4,9% per tahun, hingga yang tertinggi yang pernah diterbitkan pemerintah adalah 12,05% pada Agustus 2006, karena saat itu suku Bunga acuan Bank Indonesia sedang ada di posisi 12,25%.

Tujuan penerbitan surat utang dan sukuk oleh pemerintah adalah untuk berbagai macam kebutuhan anggaran. Seperti untuk menutupi defisit anggaran yaitu kebutuhan belanja negara, pengendalian inflasi, pembayaran utang, serta pembangunan infrastruktur.

Selain diterbitkan oleh negara, surat utang atau disebut obligasi juga diterbitkan oleh perusahaan, sehingga disebut Obligasi Korporasi. Perusahaan swasta dan BUMN juga menerbitkan obligasi untuk berbagai kebutuhan pendanaan. Antara lain untuk ekspansi usaha, membayar utang-utang, atau kebutuhan keuangan lainnya.

Obligasi korporasi yang diperjualbelikan di pasar modal di antaranya, Obligasi ADHI Commuter Properti, Obligasi Berkelanjutan Adira Finance Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan Angkasa Pura II, Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Bank BRI Tahap II.

Obligasi korporasi memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan SUN yang bersifat zero risk, sehingga perlu melihat kinerja penerbit obligasi dari rating surat utang yang diberikan lembaga pemeringkat efek.

Salah satu lembaga pemeringkat efek di pasar modal Indonesia adalah Pefindo. Indikator peringkat obligasi dimulai dengan AAA (atau yang setara) yang berarti memiliki kinerja atau kemampuan membayar utang yang paling tinggi. Berikutnya secara berurutan dilihat dari risikonya adalah AA+, AA, A+, BBB+, BBB, BB, B, CCC+, CCC, CC, C, dan D.

Jika surat utang memiliki rating D artinya Default, yang berarti perusahaan mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar pokok dan kupon obligasi yang diterbitkan.

Semakin tinggi rating, semakin rendah risiko, tetapi juga semakin kecil tingkat return. Hal ini karena dalam dunia investasi berlaku rumus high risk high return, low risk low return. Untuk itu, diperlukan pemantauan secara berkala terhadap indikator rating ini. Selain itu, investor tentunya wajib untuk mengamati kinerja keuangan perusahaan penerbit obligasi, dan memahami sektor usaha masing-masing.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News