TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dari kabinet Presiden Jokowi, demikian dilaporkan Majalah Tempoedisi 22 September 2024. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

Dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah.

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah koordinator. “Masih dinamis,” kata ketua Tim Sinkronisasi ini.

Sejumlah kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Adapun Ditjen Kebudayaan akan masuk Kementerian Pariwisata yang menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Prabowo juga akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif terpisah dari Kementerian Pariwisata.

Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga akan dipecah menjadi Kementerian Desa serta Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini mengingatkan nomenklatur di zaman Presiden Soeharto ketika pakar ekonomi UI Profesor Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 1978-1983.

Prabowo juga akan menjadikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai holding BUMN seperti Temasek di Singapuran.

Kementerian BUMN baru dibentuk pada 1998 di era terakhir Pemerintahan Soeharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah itu, pada kabinet Presiden BJ Habibie dipertahankan dengan menterinya Tanri Abeng, mantan menteri sebelumnya.

Setelah itu, kementerian ini dipertahankan sampai Pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2024. Kementerian BUMN sebelumnya merupakanunit kerja eselon II Kementerian Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998).

Berita selengkapnya bisa Anda simak di Bagi-bagi Kekuasaan Ala Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan pentolan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Ketua Umum Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie membuat asosiasi ini terbelah menjadi dua kubu. Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 hasil Musyawarah Nasional VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 2021 silam. Sedangkan Anindya Bakrie terpilih untuk mengganti Direktur Utama Indika Energy itu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 14 September 2024.

Kubu Arsjad Rasjid menuding Munaslub yang mendongkel dirinya sebagai Ketua Umum itu digelar secara ilegal. Sebaliknya, Anindya Bakrie mengklaim Munaslub itu berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Dari perebutan nahkoda Kadin ini menyebabkan kubu Arsjad Rasjid tak bisa menempati kantor mereka di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Orang-orang yang diduga utusan Munaslub memblokir akses kubu Arsjad Rasjid pada Ahad, 15 September 2024.

Meski demikian, Arsjad Rasjid mengaku optimistis Selasa hari ini timnya telah menemukan tempat lain untuk berkantor. “Kami pengusaha musti agile. Hari Selasa sudah mulai hari kerja, Insyaallah sudah ada tempat lain,” kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Ketika ditanya apakah dia tak bisa memasuki di Menara Kadin, Arsjad Rasjid membenarkan dan mengaku menyayangkan blokade yang terjadi pada hari ini. Kubunya sedianya akan menggelar jumpa pers merespons Munaslub. Tapi acara itu terpaksa bergeser ke Hotel JS Luwansa. "Tapi tadi kami agile. Kami yang penting adalah bagaimana memastikan program jalan. Kami akan lihat terus,” katanya.

Selanjutnya: Suksesi Kadin 2015 dan 2010....

<!--more-->

Suksesi Kadin 2015 dan 2010

Perpecahan di internal Kadin ini bukanlah peristiwa anyar. Pada periode 2015-2020, Kadin juga memiliki dua pentolan, yaitu Rosan Perkasa Roeslani dan Eddy Ganefo. Kadin kubu Rosan Roeslani memiliki logo perahu dengan layar kecil lima yang berkantor di kawasan Kuningan, Jakarta Jakarta Selatan. Sedangkan Kadin kubu Eddy berlogo perahu dengan 3 layar berkantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, lima tahun sebelumnya, Majalah Tempo jugapernah menulis tentang perebutan posisi Ketua Umum Kadin. Dalam laporan berjudul "Berebut Kursi kadin-1" pada 10 Mei 2010, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI merapatkan barisan untuk membahas sukses rencana sukses Kadin dalam Musyawarah Nasional.

Pada persamuhan di Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, itu dihadiri oleh pentolan Kadin dan para bekas ketua umum. Mereka tampil necis dengan setelan jas warna gelap dan senyum lebar.

Hadir di sana, antara lain bos Sahid Group Hariyadi Sukamdani; pemilik kelompok usaha Ariobimo, Sharif Cicip Sutardjo; mantan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Muhammad Lutfi; bos Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno; dan CEO Bosowa Group, Erwin Aksa.

Selanjutnya: Para bos ini punya hajatan penting: membahas rencana suksesi Kadin....

<!--more-->

Para bos ini punya hajatan penting: membahas rencana suksesi Kadin dalam Musyawarah Nasional pada Agustus 2010. Mereka tak ingin suara organisasi terbelah dalam proses pemilihan nahkoda Kadin. “Hipmi ingin punya satu suara,” kata Cicip ketika itu.

Saat itu, Ketua Umum Kadin dijabat oleh M.S. Hidayat yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Sukses Kadin tersebut berharap ada revisi AD/ART untuk menyelesaikan kasus rangkap yang dialami Hidayat.

Terjadi kericuhan dalam persiapan menuju Munas. Ada kubu yang berkeras bahwa persiapan itu membutuhkan waktu sekitar setahun. Alasannya, AD/ART baru mesti disahkan melalui Keputusan presiden, seperti yang selama ini terjadi. Sedangkan kubu lain berpendapat Munas harus segera dilaksanakan. Diduga, kubu kedua khawatir tidak kecipratan "rezeki" Pemilu Kadin.

Pada Munas Kadin 2010. Ada tujuh nama yang masuk bursa calon ketua umum, antara lain Suryo Bambang Sulisto, Rachmat Gobel, Sharif Cicip Sutardjo, Chris Kanter, Sandiaga Uno, Hariyadi Sukamdani, dan Wisnu Wardhana. Lima nama terakhir adalah kader Hipmi. Suryo mendapat dukungan Ketua Kadin 1988-1993 sekaligus Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. Suryo Bambang Sulisto pun memenangi pemilihan ketua umum.

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan pentolan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Ketua Umum Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie membuat asosiasi ini terbelah menjadi dua kubu. Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 hasil Musyawarah Nasional VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 2021 silam. Sedangkan Anindya Bakrie terpilih untuk mengganti Direktur Utama Indika Energy itu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 14 September 2024.

Kubu Arsjad Rasjid menuding Munaslub yang mendongkel dirinya sebagai Ketua Umum itu digelar secara ilegal. Sebaliknya, Anindya Bakrie mengklaim Munaslub itu berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Dari perebutan nahkoda Kadin ini menyebabkan kubu Arsjad Rasjid tak bisa menempati kantor mereka di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Orang-orang yang diduga utusan Munaslub memblokir akses kubu Arsjad Rasjid pada Ahad, 15 September 2024.

Meski demikian, Arsjad Rasjid mengaku optimistis Selasa hari ini timnya telah menemukan tempat lain untuk berkantor. “Kami pengusaha musti agile. Hari Selasa sudah mulai hari kerja, Insyaallah sudah ada tempat lain,” kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Ketika ditanya apakah dia tak bisa memasuki di Menara Kadin, Arsjad Rasjid membenarkan dan mengaku menyayangkan blokade yang terjadi pada hari ini. Kubunya sedianya akan menggelar jumpa pers merespons Munaslub. Tapi acara itu terpaksa bergeser ke Hotel JS Luwansa. "Tapi tadi kami agile. Kami yang penting adalah bagaimana memastikan program jalan. Kami akan lihat terus,” katanya.

Selanjutnya: Suksesi Kadin 2015 dan 2010....

<!--more-->

Suksesi Kadin 2015 dan 2010

Perpecahan di internal Kadin ini bukanlah peristiwa anyar. Pada periode 2015-2020, Kadin juga memiliki dua pentolan, yaitu Rosan Perkasa Roeslani dan Eddy Ganefo. Kadin kubu Rosan Roeslani memiliki logo perahu dengan layar kecil lima yang berkantor di kawasan Kuningan, Jakarta Jakarta Selatan. Sedangkan Kadin kubu Eddy berlogo perahu dengan 3 layar berkantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, lima tahun sebelumnya, Majalah Tempo jugapernah menulis tentang perebutan posisi Ketua Umum Kadin. Dalam laporan berjudul "Berebut Kursi kadin-1" pada 10 Mei 2010, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI merapatkan barisan untuk membahas sukses rencana sukses Kadin dalam Musyawarah Nasional.

Pada persamuhan di Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, itu dihadiri oleh pentolan Kadin dan para bekas ketua umum. Mereka tampil necis dengan setelan jas warna gelap dan senyum lebar.

Hadir di sana, antara lain bos Sahid Group Hariyadi Sukamdani; pemilik kelompok usaha Ariobimo, Sharif Cicip Sutardjo; mantan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Muhammad Lutfi; bos Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno; dan CEO Bosowa Group, Erwin Aksa.

Selanjutnya: Para bos ini punya hajatan penting: membahas rencana suksesi Kadin....

<!--more-->

Para bos ini punya hajatan penting: membahas rencana suksesi Kadin dalam Musyawarah Nasional pada Agustus 2010. Mereka tak ingin suara organisasi terbelah dalam proses pemilihan nahkoda Kadin. “Hipmi ingin punya satu suara,” kata Cicip ketika itu.

Saat itu, Ketua Umum Kadin dijabat oleh M.S. Hidayat yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Sukses Kadin tersebut berharap ada revisi AD/ART untuk menyelesaikan kasus rangkap yang dialami Hidayat.

Terjadi kericuhan dalam persiapan menuju Munas. Ada kubu yang berkeras bahwa persiapan itu membutuhkan waktu sekitar setahun. Alasannya, AD/ART baru mesti disahkan melalui Keputusan presiden, seperti yang selama ini terjadi. Sedangkan kubu lain berpendapat Munas harus segera dilaksanakan. Diduga, kubu kedua khawatir tidak kecipratan "rezeki" Pemilu Kadin.

Pada Munas Kadin 2010. Ada tujuh nama yang masuk bursa calon ketua umum, antara lain Suryo Bambang Sulisto, Rachmat Gobel, Sharif Cicip Sutardjo, Chris Kanter, Sandiaga Uno, Hariyadi Sukamdani, dan Wisnu Wardhana. Lima nama terakhir adalah kader Hipmi. Suryo mendapat dukungan Ketua Kadin 1988-1993 sekaligus Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. Suryo Bambang Sulisto pun memenangi pemilihan ketua umum.

Bisnis.com, JAKARTA - Tempo Media menjelaskan kronologi dugaan perusakan mobil personel Bocor Alus Politik, Hussein Abri Dongoran oleh orang tidak dikenal di Jakarta Selatan.

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra menyampaikan penyerangan tersebut terjadi pada Senin (5/8/2024) sekitar 21.50 WIB di sekitar Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau di belakang Mabes Polri.

"Perusakan mobil Hussein terjadi pada 5 Agustus 2024 malam di jalan putar-balik Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di belakang Markas Besar Kepolisian RI dan depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Setri saat dihubungi, Selasa (6/8/2024).

Setri menjelaskan, kala itu Hussein baru selesai bertemu narasumber di mal Senayan City, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan ke rumah, Hussein mendengar suara keras di belakang mobilnya.

Awalnya, Hussein menduga ada yang menabrak mobilnya dari arah belakang. Namun, Hussein tidak menemukan mobil lain lewat spion tengah mobilnya.

Menurut Setri, Hussein mengaku hanya melihat dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Senayan.

Karena jalan gelap, Hussein tidak berhenti. Dia baru memarkirkan mobil di Jalan Senjaya, dekat Museum Polri. Selanjutnya, Hussein kembali ke sekitar lokasi untuk mencari CCTV.

"Namun, petugas keamanan di Kementerian PUPR menyatakan tidak ada CCTV yang mengarah ke lokasi kejadian," pungkas Setri.

Atas kejadian itu, Tempo Media telah melaporkan kasus dugaan perusakan mobil jurnalisnya oleh orang tidak dikenal ke Polres Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, Bocor Alus Politik merupakan program Tempo Media di YouTube. Program ini menampilkan sebagian informasi yang akan tayang di majalah Tempo.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil sejumlah pihak untuk meminta keterangan ihwal laporan dugaan jual beli kuota haji di DPR pada Senin (29/7/2024).

Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan, pihaknya mempunyai tugas untuk menjaga etika dan kehormatan anggota dewan. Oleh sebab itu, MKD dirasa perlu meminta keterangan pihak dari salah satu majalah nasional untuk memperdalam laporannya terkait jual beli kuota haji di DPR.

"[Ini] klarifikasi loh, bukan pemeriksaan. Jelas disitu dinyatakan ada dugaan jual beli kouta dan suap miliaran rupiah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ini sebagai MKD kan kita harus meng-clear-kan, apakah ada anggota DPR RI yang betul-betul telah menerima suap miliaran rupiah," jelas Adang dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Dia mengaku MKD DPR tetap menghormati independensi media. Oleh sebab itu, lanjutnya, MKD hanya coba meminta klarifikasi dari majalah tersebut untuk lakukan pendalaman lebih lanjut.

Meski demikian, pihak yang bersangkutan tidak berkenan penuhi panggilan dari MKD tersebut. Anggota MKD DPR Habiburokhman pun menyayangkan penolakan tersebut.

Padahal, lanjutnya, MKD berhak mengumpulkan alat bukti sebelum maupun pada sidang seperti yang diatur dalam Pasal 128 UU MD3. Oleh sebab itu, MKD sangat terbuka berdiskusi dengan pihak terkait baik dengan persidangan tertutup ataupun memberi keterangan dengan surat.

"Jadi ini sebetulnya tergantung pada mereka nih, pengungkapan perkara ini. Kalau Tempo tidak berkenan ke sini ya tentu sulit sekali untuk menindaklanjuti masalah ini," kata Habiburokhman pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, MKD hanya perlu menerima bukti yang kuat. Jika memang ada bukti maka MKD akan tindaklanjuti dugaan jual beli kuota haji di DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Menanggapi adanya perintah BPOM untuk menarik dan memusnahkan produk roti Okko, Mami mengaku bersedia mengikuti aturan yang tersebut atas alasan keamanan. Namun, ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan itu membuatnya rugi. “Tapi jangan bikin rugi saya. (Produk) ditarik, tapi nggak dibayar,” kata Mami.

Hal tersebut merespons pengumuman BPOM soal hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka dan roti Okko. Hasilnya, produk roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat, sedangkan produk Aoka dinyatakan tidak mengandung zat tersebut.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM melalui keterangan resmi, dikutip Rabu, 24 Juli 2024.

Terhadap hasil pengujian dan penemuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari pasaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Selain penjual roti Okko, ramai pemberitaan soal produk roti yang diduga mengandung kandungan pengawet kosmetik juga berdampak ke penjual roti merek Aoka.

Kendati BPOM tak menemukan bahan berbahaya pada roti Aoka, sejumlah penjual produk itu turut terimbas karena penjualannya langsung turun.

Erie, pemilik warung di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, misalnya. Di etalase warungnya kemarin terlihat jajaran produk roti Aoka yang belum tersentuh. Ia bercerita, sejak berbelanja stok tiga hari lalu, produk roti Aoka di warungnya baru terjual sepuluh.

Ia lalu membandingkan omzet penjualan roti Aoka sebelum isu kandungan zat berbahaya dalam produk ini mencuat. Kala itu, penjualan roti tersebut bisa mencapai 100 bungkus per minggu. “Buat saya pedagang kecil juga merasa, lah. Omzet kita merosot gitu. Istilahnya, kan kita mah orang nyari recehan,” kata Erie kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Sementara itu, tak jauh dari toko Erie, sebuah toko sembako lainnya juga merasakan penurunan penjualan produk roti Aoka.Pemiliknya, Ahmad, mengatakan biasanya pelanggan akan mencari roti tersebut. Namun, belakangan ini sudah tidak ada lagi yang menanyakan produk roti Aoka. “Sebelum ada berita itu (roti Aoka) laku di sini. Kalau nggak ada itu, ditanya sama orang,” tutur Ahmad.

Stok produk roti Aoka yang belum terjual di Warung Erie di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. Tempo/Ervana.

Beberapa kilometer dari toko sembako Ahmad, ada toko kelontong milik Imam. Ketika ditemui, Imam memperlihatkan stok produk roti Aoka yang ada di tokonya kepada Tempo. Di dalam sebuah kardus, terlihat tumpukan roti-roti Aoka yang belum terjual. Stok produk ini sudah ada sekitar dua minggu.

Sedangkan, sebelum berita zat berbahaya pada roti Aoka menyebar, Imam mengaku bisa menjual satu kardus roti Aoka dalam waktu yang cukup singkat. “Satu dus dua hari sih,” ujar Imam. Sebagai informasi tambahan, satu karton produk Aoka ini berisi 60 bungkus roti.

Sedangkan di warung kecil milik Ros di bilangan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, penurunan penjualan roti Aoka juga terasa. “Tadinya kan, ini kalo ngambil dua, tiga dus. Laku banget, pesat. Sekarang itu aja masih segitu,” ujar Ros, sembari menunjuk sebuah kardus yang masih dipenuhi produk roti Aoka. Stok roti ini diperbaharui dua hari lalu, tetapi baru terjual beberapa bungkus saja.

Saat ini, menurut Ros, pelanggannya lebih memilih untuk membeli produk roti yang berasal dari usaha rumahan dibandingkan produk pabrik. “Malahan pindahnya ke roti-roti yang biasa,” katanya.

Sebelumnya, Majalah Tempo berjudul “Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti” melaporkan adanya zat sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) dalam produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko (PT Abadi Rasa Food).

Menurut laporan Majalah Tempo, Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo), Aftahuddin, mengirimkan beberapa sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate sebanyak 235 miligram per kilogram, dan sampel roti Okko mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram. Produsen roti Aoko maupun roti Okko sama-sama membantah temuan tersebut.