Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Melalui aturan ini, kredit macet bagi para pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan akan dihapuskan, khususnya pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan pantauan detikcom di RTI Business, Rabu (6/11/2024) sehari setelah aturan tersebut diteken, mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Saat berita ini ditulis, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225. Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Menanggapi hal tersebut, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan saham melemah yang dialami oleh bank-bank Himbara lebih banyak berpengaruh pada faktor eksternal. Dia menilai kebijakan Prabowo soal hapus utang tagih tersebut tidak berpengaruh pada pergerakan saham di bank-bank Himbara ke depannya.

"Iya (tidak berpengaruh). Sentimen global jauh lebih kuat ya daripada sentimen domestik. Sebenarnya kalau faktor pelemahan bank BUMN lebih dipengaruhi faktor eksternal. Para pelaku pasar memfaktorkan terkait dengan speculation bahwasannya Trump akan jadi pemenang di US Election. Jadi, pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati," kata Nafan kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

Dia pun menilai dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah memberi keleluasaan dalam mengembangkan bisnis sehingga ada potensi pemulihan ekonomi lebih lanjut di domestik. Perbankan pun sering kali melakukan pemutihan kredit di masa-masa sulit, seperti krisis moneter 1998, krisis keuangan global di 2008, hingga krisis pandemi COVID-19.

"Di satu sisi, pemerintah saat ini memiliki janji politik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%," jelasnya.

Senada, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan apabila diperhatikan lebih lanjut kebijakan itu justru memberikan dampak positif bagi para petani dan nelayan ke depannya, khususnya bagi peningkatan dan penyaluran kredit yang selama ini tertahan.

Dia menjelaskan kebijakan itu juga mempunyai syarat atau kriteria bagi penerimanya. Dengan kriteria tersebut, dia bilang dapat mengukur seberapa besar dampak yang diberikan kepada perbankan. Salah satu kriterianya, yakni bagi pelaku UMKM, petani, serta nelayan yang tidak memiliki kemampuan membayar.

"Hal itu menjelaskan bahwa apabila ternyata dinilai masih mampu untuk membayar oleh bank-bank Himbara, maka tidak akan dihapuskan. Tentu hal ini memberikan gambaran bahwa tidak semua bisa dihapuskan, karena ada syarat tersebut. Memang betul, akan akan ada gejolak dan tekanan, tapi hanya jangka pendek," kata Nico kepada detikcom.

Lebih lanjut, secara jangka panjang, dia melihat dengan fundamental bank-bank Himbara, hal ini seharusnya akan memberikan katalis positif. Sebab, kebijakan itu akan memberikan kesempatan pertumbuhan ekonomi untuk berjalan kembali, dan masyarakat dapat kembali mengajukan utang.

"Apalagi, yang dihapuskan adalah yang benar benar sudah tidak bisa tertolong kembali," imbuh dia.

Namun, dia menjelaskan masih terlalu dini untuk mengukur seberapa besar dampak aturan tersebut kepada perbankan. Sama halnya seperti relaksasi perbankan akibat Covid-19 lalu, saham-saham bank mengalami tekanan, tapi seiring waktu saham bank justru mengalami pemulihan.

"Setiap kali ada kebijakan, sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Untuk mengukur seberapa besar dampak tersebut, kita membutuhkan langkah langkah yang lebih detail yang akan dilakukan terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, biasanya laporan keuangan juga akan membantu kita mengetahui, seberapa besar dampak dari penghapusan utang. Namun untuk saat ini, terlalu dini mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak atau tidaknya," terang dia.

Ratusan sopir angkot atau angkutan kota di Ambon meminta Pemerintah Kota alias Pemkot menghentikan sementara operasional Maxim pada Senin (30/9). Menanggapi hal ini, Maxim menyatakan perusahaan memiliki izin resmi.

“Maxim telah secara sah dan legal beroperasi di Kota Ambon, berdasarkan izin Nomor Sertifikat Tanda Daftar Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nomor 001037.01/DJAI.PSE/06/2021 atas nama perusahaan PT Teknologi Perdana Indonesia," kata PR Specialist Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir dalam keterangan pers, Selasa (1/10).

Hal itu menanggapi tuntutan ratusan sopir angkot di Ambon agar Pemkot menghentikan sementara operasional Maxim. Alasannya, mereka merasa dirugikan oleh banyaknya mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol Maxim.

Maxim menyediakan layanan transportasi online untuk pengantaran orang, barang, dan makanan. Perusahaan hadir di Indonesia sejak 2018 dan menyediakan layanan di 250 kota.

“Saat ini, kami menunggu kepastian dari Dinas Perhubungan terkait kuota untuk pengurusan izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) untuk para mitra pengemudi,” Yuan menambahkan.

Yuan menyampaikan, Maxim mengikuti peraturan terkait tarif taksi dan ojek online alias ojol, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Oleh karena itu, menurut dia pembekuan aplikasi Maxim tanpa alasan dan landasan hukum yang jelas merupakan tindakan ilegal.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan fakta di lapangan, ada banyak permintaan layanan dari masyarakat di Ambon. "Kehadiran Maxim di Indonesia untuk melengkapi layanan transportasi sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital," kata dia.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bertemu dengan aplikator ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood pada Jumat (30/8). Bagaimana respons kementerian terkait tuntutan ribuan driver ojek online yang berdemo pada Kamis (29/8)?

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, kementerian akan berupaya memediasi aplikator dan mitra untuk mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi oleh pengemudi ojek online alias ojol.

“Ini urusan aplikator dengan pekerja. Kami akan berusaha memediasi dan memberikan regulasi yang baik, bukan hanya dari sisi aplikator, tetapi juga para pekerja," ujar Budi Arie di Jakarta, Jumat (30/8).

Budi Arie menekankan pentingnya mendengarkan keluhan dan masukan dari para pengemudi ojek online alias ojol untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan mereka.

Mengenai kebijakan tarif, Budi Arie menjelaskan bahwa isu ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kominfo, tetapi juga sejumlah kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.

"Jangan salah. Tarif itu juga persoalan pemerintah daerah. Bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain," kata Budi Arie.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan perubahan Peraturan Menteri Kominfo terkait tarif pengantaran barang dan makanan, Budi Arie menyatakan bahwa kebijakan itu memerlukan harmonisasi. Sebab, pembahasan aturan ini mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengemudi ojol, aplikator, serta masyarakat pengguna layanan.

Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengupayakan yang terbaik bagi para pekerja pengemudi ojek online alias ojol di Indonesia. "Dalam waktu dekat ini, kami akan konsolidasi terus semua, supaya harmonisasi bisa berjalan," ujar dia.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, penanganan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online alias ojol membutuhkan pembahasan lintas-sektor.

Kominfo sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan aplikator untuk membahas penanganan persoalan penyelenggaraan layanan pemesanan ojek online alias ojol.

"Prinsipnya, Kominfo membangun komunikasi, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, pemda, dan aplikator untuk mencarikan solusi terbaik seperti apa," kata Wayan pada Jumat (30/8).

Terkait tuntutan pengemudi ojek online alias ojol agar Kominfo yang menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, Wayan menyampaikan bahwa hal ini tetap menjadi kewenangan perusahaan.

"Kewenangan menentukan tarif itu mereka dengan kompetisinya, sebagaimana mereka berkompetisi mencari uang. Sementara itu, kami mengawasi," katanya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Prabu Revolusi menyampaikan, pertemuan dengan aplikator ojol digelar pada Jumat (30/8). “Pihak aplikator menyepakati untuk melakukan sejumlah penyesuaian pada proses bisnis mereka,” ujar dia dalam pesan singkat pada Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Akan tetapi, Prabu tidak memerinci penyesuaian apa saja yang disepakati oleh aplikator ojek online alias ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood.

Sementara itu, daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Tarif pengantaran barang dan makanan memang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Ribuan pengemudi ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan. Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah.

“Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Pengemudi ojek online Gojek sekaligus Grab, Bintang, menjelaskan tarif pengantaran makanan dan barang maksimal lima kilometer Rp 10.800. Setelah dikurangi potongan 20% menjadi sekitar Rp 8.000.

“Tetapi ada program Aceng, argo goceng. Pengemudi ojek online alias ojol yang tergabung dalam program ini akan didahulukan mengambil order, tetapi argonya parah sekali yakni Rp 5.000. Saya berharap aceng dihilangkan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojek online atau ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini. Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200.

“Hal ini berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan, menjadi menurun sangat drastis baik mitra Gojek reguler maupun kompetitor seperti GrabFood dan ShopeeFood,” demikian dikutip.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bertemu dengan aplikator ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood. Pertemuan ini membahas tuntutan ribuan pengemudi ojek online yang berdemonstrasi pada Kamis (29/8).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Prabu Revolusi menyampaikan, pertemuan dengan aplikator ojol itu digelar pada Jumat (30/8). “Pihak aplikator menyepakati untuk melakukan sejumlah penyesuaian pada proses bisnis mereka,” ujar dia dalam pesan singkat pada Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Akan tetapi, Prabu tidak memerinci penyesuaian apa saja yang disepakati oleh aplikator ojek online alias ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood.

Sementara itu, daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Tarif pengantaran barang dan makanan memang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Ribuan pengemudi ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan. Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah.

“Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Pengemudi ojek online Gojek sekaligus Grab, Bintang, menjelaskan tarif pengantaran makanan dan barang maksimal lima kilometer Rp 10.800. Setelah dikurangi potongan 20% menjadi sekitar Rp 8.000.

“Tetapi ada program Aceng, argo goceng. Pengemudi ojek online alias ojol yang tergabung dalam program ini akan didahulukan mengambil order, tetapi argonya parah sekali yakni Rp 5.000. Saya berharap aceng dihilangkan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojek online atau ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini. Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200.

“Hal ini berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan, menjadi menurun sangat drastis baik mitra Gojek reguler maupun kompetitor seperti GrabFood dan ShopeeFood,” demikian dikutip.

Lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau mengikuti aksi demo di depan kantor Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis siang (29/8). Berikut aturan lengkap tarif ojol untuk pengantaran penumpang, barang, dan makanan.

Tarif ojol yang masuk dalam tuntutan ribuan pengemudi ojek online kemarin (29/8) terkait dengan pengantaran makanan dan barang. Aturannya sebagai berikut:

Tarif Ojol Antar Barang dan Makanan

Tarif ojol pengataran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Tarif ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Pasal 3: Perhitungan dan penetapan tarif

Komponen perhitungan tarif layanan pos komersial, terdiri atas:

• Biaya tetap
• Biaya tidak tetap

Kelompok biaya komponen perhitungan tarif, terdiri dari:

• Biaya operasi/produksi, termasuk biaya risiko)
• Biaya pemasaran
• Biaya administras
• Biaya umum
• Biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi alias overhead cost

Pasal 4: Formula tarif layanan pos komersial ditetapkan dengan perhitungan berbasis biaya yang meliputi seluruh komponen biaya ditambah marjin untuk penyelenggaraan suatu layanan pos komersial.

Pasal 5:

• Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan
• Besaran tarif yang dimaksud setelah dikurangi marjin adalah merupakan harga pokok produksi
• Besaran tarif tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi

Pasal 6:

Penyelenggara wjaib membuat laporan kepada direktur jenderal penyelengara pos dan informatika Kominfo paling lama 30 hari kerja setelah perubahan tarif, dilengkapi dengan komponen biaya yang digunakan sebagai basis perhitungan.

Pasal 7:

Dirjen pos dan informatika Kominfo mengevaluasi laporan paling lama 30 hari kerja sejak menerima. Penyesuaian penetapan tarif dilakukan oleh penyelenggara pos dalam selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 8:

Penyelenggara pos yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.

Tarif Ojol Antar Penumpang

Tarif ojek online alias ojol untuk pengantaran penumpang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut:

Zona I (Sumatera, Jawa di luar Jabodetabek, Bali):

• Tarif Batas Bawah: Rp 2.000 per km
• Tarif Batas Atas: Rp 2.500 per km
• Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk empat km pertama

Zona II (Jabodetabek):

• Tarif Batas Bawah: Rp 2.650 per km
• Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km
• Biaya Jasa Minimal: Rp 10.500 – Rp 13.000 untuk empat km pertama

Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua):

• Tarif Batas Bawah: Rp 2.300 per km
• Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km
• Biaya Jasa Minimal: Rp 9.200 – Rp 11.000 untuk empat km pertama

Sementara itu, tarif taksi online ditetapkan oleh pemerintah daerah alias pemda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Peraturan tersebut juga mengatur biaya tidak langsung yakni potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau berdemo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Kamis (29/8) siang hingga menjelang malam. Bagaimana respons Gojek, Grab, dan Maxim?

Public Relation Specialist Maxim Yuan Ifdal Khoir menyampaikan, aksi tersebut tidak berpengaruh pada penggunaan layanan di aplikasi Maxim. Maxim tetap bekerja secara normal," kata Yuan kepada Katadata.co.id, Kamis(29/8).

Terkait aksi penonaktifan aplikasi alias off bid yang dilakukan mitra pengemudi, Maxim mengimbau mitra pengemudi tetap melayani kebutuhan pengguna.

"Maxim terbuka untuk menjawab pertanyaan, pendapat, kritik serta aspirasi dari mitra pengemudi melalui komunikasi yang sesuai prosedur. Kami mengajak mitra pengemudi untuk menyelesaikan segala permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku,serta tidak terprovokasi dalam aksi unjuk rasa," ujar dia.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyampaikan, besaran tarif layanan antar makanan dan barang di platform sudah dihitung secara saksama sesuai ketentuan Pasal 3 Permenkominfo Nomor 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Tarif pengantaran juga dirancang untuk menjaga pendapatan mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen," ujar Tirza dalam keterangan pers kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Biaya promosi yang diberikan oleh aplikator kepada konsumen berasal dari pemasukan perusahaan. "Biaya promosi didesain untuk meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para mitra pengemudi secara positif," kata dia.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Gojek Rosel Lavina menyampaikan bahwa perusahaan selalu terbuka terhadap aspirasi mitra pengemudi ojek online alias ojol aktif Gojek.

"Juga senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver taksi dan ojek online alias ojol aktif Gojek menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki," kata Rosel dalam keterangan pers kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Berikut daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara tentang aksi unjuk rasa demostran dari unsur ojek online (ojol) siang hari ini. Adapun salah satu tuntutan utamanya ialah meminta intervensi pemerintah dalam penetapan tarif ojol.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, proses audiensi akan digelar bersama dengan sejumlah perwakilan dari driver ojol. Pihaknya juga berkomitmen akan mendalami aspirasi dari para driver ojol ini secara aktif.

"Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan-kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu, kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Audiensi segera dilakukan bersama massa aksi. Prabu mengatakan, mereka akan ditemui langsung oleh Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

"Infonya Pak Wamen Angga langsung yang menemui kawan kawan ojek online," ujarnya.

Terpantau oleh detikcom di lokasi demo, setidaknya ada 8 orang massa aksi yang dipersilahkan masuk untuk melangsungkan audiensi. Mereka merupakan perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional.

Aksi demonstrasi ini digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 1.000 masa aksi yang hadir, berasal dari berbagai perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Tuntutan utama yang disuarakan oleh para massa aksi ialah terkait tarif ojol.

Massa aksi merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.

Simak Video:Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek

[Gambas:Video 20detik]

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima tujuh perwakilan ojek online alias ojol yang berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Apa saja yang dibicarakan?

Perwakilan pengemudi ojol akan bertemu dengan Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo yang baru dilantik pada 19 Agustus.

“Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan pengemudi ojek online alias ojol, serta secara aktif meneruskan aspirasi mereka ke kementerian, lembaga, dan industri terkait,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Prabu Revolusi lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (29/8).

Isi pertemuan belum bisa disampaikan, karena masih proses diskusi dengan perwakilan ojek online alias ojol.

Demo ojol kali ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 pengemudi ojek online. Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman menyampaikan, salah satu tuntutan yakni menuntut Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo.

Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan.

Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah. “Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Sekitar 2.000 pengemudi ojek online alias ojolGojek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood berdemo di kisaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). TransJakarta pun menambah jumlah armada untuk mengantisipasi penumpukan penumpang.

Polisi memblokade Jalan Merdeka Barat sekitar pukul 11.30 WIB imbas aksi komunitas ojek online alias ojol. Di lokasi, nampak blokade beton lengkap dengan kawat jerat menutupi Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Jalan Majapahit.

Di balik blokade tersebut, sejumlah personel polisi lengkap dengan kendaraan taktis bersiaga. Sekitar pukul 12.30 WIB, komunitas ojol mulai memadati area Patung Kuda.

Jalan Merdeka Barat dari arah Jalan Merdeka Utara masih dibuka dan berjalan normal. Adapun dengan diblokadenya Jalan Merdeka Barat, arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Merdeka Selatan.

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk masyarakat yang terkena dampak demo ojek online dan kurir seluruh Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi alias Jabodetabek pada Kamis (29/8).

“Untuk pelayanan ke masyarakat harus standby dalam kondisi apapun. Apalagi kalau penyedia yang lain tidak menyediakan pelayanan pastinya menjadi tanggung jawab kita untuk menyediakan lebih dari yang biasanya,” ujar Direktur Operasional dan Keselamatan, Daud Joseph di Jakarta, Kamis.

Untuk memastikan hal tersebut, TransJakarta telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi salah satunya mempercepat waktu kedatangan bus alias headway untuk meminimalisir terjadinya penumpukan pelanggan di halte. Selain itu, TransJakarta siap menyiagakan armada bus cadangan apabila dibutuhkan.

“Kami masih punya cadangan armada 10%. Bisanya kami gunakan untuk perawatan dan perbaikan, maintenance di bengkel. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kita bisa keluarkan semua,” kata Joseph.

Dengan cadangan 10% itu lanjut Joseph, diharapkan kekosongan terkait layanan transportasi bisa ditangani dengan baik. Selain itu, TransJakarta juga akan menunda implementasi split shift atau pengendapan bus setelah lewat jam sibuk pagi hari.

“Pada jam-jam off peak bisanya di jam 09.00 - 16.00 WIB bisanya bus-bus itu kita pulangkan (split). Kalau aksi penyampaian pendapat berlangsung di jam-jam itu, pastinya tidak akan kita lakukan penundaan split untuk memastikan layanan tetap tersedia,” ujar Joseph.

Sekitar 2.000 pengemudi ojek online alias ojolGojek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood berdemo di kisaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Tuntutan driver di masing-masing aplikator berbeda

Katadata.co.id merangkum isi tuntutan masing-masing pengemudi ojek online alias ojol yang ikut berdemo di Patung Kuda, Kamis (29/9).

Maxim: Rizkiawan (26 tahun)

• Tarif yang kecil dan potongan atau biaya bagi hasil yang diambil oleh aplikator Maxim besar. Tarif pengantaran orang atau ojek online Rp 11.200 ke bawah untuk jarak di bawah empat kilometer atau km dipotong komisi 8% lebih. Jika tarif lebih dari Rp 11.200, maka potongan 12%.

“Dulu, sebelum akun saya masuk prioritas, sangat tidak mencukupi. Uang habis untuk membayar bensin. Biaya mengantar orang bisa mendapatkan Rp 20 ribu, sementara barang belasan ribu rupiah. Saldo berkurang dipotong komisi,” kata Rizki kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Pendapatan kotor Rp 100 ribu – Rp 150 ribu per hari. Jika dikurangi bensin dan komisi, hanya Rp 60 ribu – Rp 100 ribu.

ShopeeFood dan ShopeeExpress: Akhdes (23 tahun)

• Menuntut dihilangkannya sanksi suspend akun

“Misalnya, kami mendapatkan tujuh order pengantaran barang dan tiga dibatalkan, maka akun akan di-suspend atau tidak aktif 30 menit sampai tiga hari,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

• Pengaturan ketat mengenai berat barang. Sering kali ia mendapatkan order pengantaran barang dengan berat melebihi yang tertera di aplikasi.

“Saya pernah mengadukan hal itu kepada customer services ShopeeFood, tetapi justru kami yang terkena dampak. Saat itu, saya membatalkan order pesanan tiga kilogram namun ternyata 20 kilogram, dan terkena suspend tiga hari,” kata dia.

• Mengantar tiga pesanan sekaligus untuk pesanan ShopeeFood

Pengemudi ojol ShopeeFood bisa mengantar tiga pesanan sekaligus. Sementara itu, di Gojek dan Grab maksimal dua pesanan.

“Konsumen sering protes karena pengantaran bisa satu jam. Jika pelanggan menolak, kami terkena poin pinalti suspend 30 menit sampai tiga hari,” ujar dia.

Grab dan Gojek: Bintang

• Potongan komisi terlalu besar

Kementerian Perhubungan alias Kemenhub membatasi potongan aplikasi 15%. “Saat yang diambil bisa 26% - 30%. Ini belaku untuk pengantaran orang, barang, atau makanan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

• Menolak program pengantaran Rp 5.000

Gojek dan Grab memiliki program pengantaran makanan minimal Rp 5.000 untuk jarak di bawah lima kilometer. Pemesanan dengan jarak lima kilometer, pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp 8 ribu.

“Belum lagi, jika mengambil dua order pesanan sekaligus, rutenya bisa menyimpang jauh. Ini memberatkan,” kata dia.

Dalam sehari ia mendapatkan Rp 150 ribu – Rp 200 ribu. Untuk mencapai pendapatan ini, ia perlu beroperasi minimal 12 jam.

Sekitar 1.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau sudah berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/8) pukul 13.00 WIB meski sempat diguyur hujan. Driver yang hadir mengenakan jaket Gojek, Grab, ShopeeFood, dan Maxim.

Koalisi Ojol Nasional atau KON yang menginisiasi demo menyampaikan, rencananya ada 2.500 pengemudi ojek online dan kurir berencana menggelar demo di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo, Jakarta Pusat pada Kamis siang (29/8) pukul 13.00 WIB.

"Rencana digelar di Kominfo mulai jam satu siang. Ada sekitar 2.500 orang," kata Ketua Divisi Hukum KON Rahman kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Ia pun memerinci daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

“Kemungkinan driver ojek online dari luar Jabodetabek ikut,” kata Ketua Umum ADO Taha Syafariel kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Pria yang akrab disapa Ariel itu menyampaikan, teknis di lapangan dapat berubah tergantung arahan kepolisian.

Ariel mengatakan, mayoritas pengemudi ojek online alias ojol dan kurir protes terhadap regulasi pengiriman makanan dan barang. Para pengemudi ojek online atau ojol menilai, program yang dibuat oleh aplikator seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, inDrive berfokus pada perang tarif.

Alhasil, mitra pengemudi ojek online alias ojol mau tidak mau mengikuti besaran tarif yang semakin kecil. “Ini sudah di bawah ambang batas kelayakan dan biaya operasional kendaraan,” kata Ariel.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia atau PAS INDONESIA Wiwit Sudarsono membenarkan kabar akan ada demo pengemudi ojek online alias ojol. “Ojol yang bergabung di KON akan melaksanakan aksi off bid,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Off bid yakni tidak menerima pesanan konsumen lewat aplikasi.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyampaikan, informasi yang ia peroleh, jumlah pengemudi ojek online alias ojol yang akan berdemo sekitar 500 – 1.000 dari berbagai komunitas di Jabodetabek.

Menurut dia, salah satu tuntutan yang akan disampaikan oleh pengemudi ojol besok yakni status hukum ojek online. Mereka mendorong adanya Undang-undang atau UU tentang layanan ojek online.

“Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Bisnis.com, BATAM - Taksi online, Maxim dan GoCar akhirnya resmi beroperasi di Bandara Hang Nadim Batam, Senin (5/8/2024). Dengan beroperasinya dua aplikator ini, maka konflik berantai antara taksi konvensional dan taksi online di bandara tersebut dinyatakan berakhir secara damai. Maxim dan GoCar sendiri menyusul Grab yang sudah beroperasi di Bandara Hang Nadim sejak Agustus 2023 lalu.

"Mulai hari ini, GoCar dan Maxim bisa beroperasi menambah kelengkapan dari Grab dan taksi konvensional. Kedepannya kami akan menyediakan layanan premium seperti Alphard dan bahkan Ferrari jika diperlukan," kata Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah usai peresmian, Senin (5/8/2024).

Pikri menjelaskan bahwa perseteruan antara taksi konvensional dan taksi online di Batam, telah berlangsung bertahun-tahun. "Dengan kebijaksanaan dan kearifan lokal, kita bisa menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat tanpa mementingkan ego masing-masing," ujarnya.

Mengenai persoalan tarif, Pikri menyebut tarif sudah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing operator taksi online berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak menetapkan tarif tambahan, kecuali biaya parkir bandara sebesar Rp 7.000 per trip, sama dengan biaya parkir biasa," imbuhnya.

Lokasi penjemputan untuk taksi online berada di dekat lapangan parkir, tepat di seberang terminal kedatangan. Untuk jumlah armada taksi online yang bertugas akan dibagi, contohnya GoCar terbagi atas 10 armada dan 40 armada konvensional, sehingga total ada 50 armada yang akan beroperasi.

Sementara Maxim ada 10 armada dan 25 armada konvensional, sehingga total ada 35 armada yang beroperasi. Jumlah keseluruhan sebanyak 180 armada.

Di tempat yang sama, Perwakilan Maxim Bobby Rahman memberikan apresiasi atas beroperasinya taksi online di Bandara Hang Nadim.

"Ini menjadi harapan kami sejak dulu, semoga dengan resmi hadirnya layanan taksi online di bandara tidak ada lagi konflik antara taksi konvensional dan online," paparnya.

Mengenai tarif, ia menyebutkan bahwa Maxim menawarkan harga yang paling terjangkau. "Untuk tarif, kami membuka harga Rp 60 ribu sebagai tarif dasar, kemudian tarif per kilometer sesuai ketentuan dari Dinas Perhubungan. Jadi ada perbedaan dengan Maxim di luar bandara, ada biaya tambahan khusus di bandara," pungkasnya.