BANDUNG, investor.id - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan mengatakan, akan membantu persoalan yang dihadapi para ojek online (ojol). Menurut Erwan, pemerintah harus hadir menjembatani persoalan antara ojol dan aplikator misalnya terkait potongan tarif.

Hal ini disampaikan paslon nomor urut empat saat berkampanye dengan makan bersama para ojol di kawasan Dipati Ukur, Bandung, Jumat (27/9/2024). 

Erwan berjanji untuk membantu para ojol, terkait tarif murah serta memperbaiki infrastruktur jalan yang terintegrasi ada di Jawa Barat.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para pengemudi ojol untuk menyampaikan keluhan dan uek-uneknya seperti tarif murah serta potongan yang besar oleh pihak aplikator.

Erwan pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan driver ojol bila kelak dirinya terpilih sebagai wakil gubernur mendampingi Dedi Mulyadi.

"Alhamdulillah di sini sedang pada kumpul teman-teman ojol, jadi sekalian kita makan sama-sama, kita ngobrol apa yang menjadi keluhan mereka selama ini," ujar Erwan Setiawan di Kota Bandung. Jumat (27/09/2024). 

Erwan menjelaskan, para ojol mengeluhkan soal potongan yang terlalu besar dari pihak aplikator, potongannya sampai 50%, dan hal ini dinilai tidak manusiawi.

Karenanya, menurut Erwan, Pemerintah harus hadir menjembatani dengan menghadirkan perwakilan dari ojol dan aplikatornya supaya dapat menyepakati hal dengan tidak mengambil potongan terlalu besar.

"Nanti akan lihat payung hukumnya, kalau memungkinkan kita juga akan bantu untuk BPJS Kesehatan para pekerja non formal, pemerintah harus hadir memberikan solusi dan menyejahterakan masyarakat," tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait aksi demonstrasi driver Ojek Online (ojol) pada Kamis (29/8/2024).

Dalam aksi itu, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan 6 tuntutan, yang salah satunya terkait revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Mengacu beleid tersebut, definisi dari pos sendiri adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Sementara itu, layanan pos komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Lantas, apakah Kemenkominfo akan merevisi formula tarif layanan pos komersial untuk ojol?

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan sebenarnya layanan paket kiriman (LPK) sudah diatur di dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012.

“Misalnya kirim paket dari sini berupa barang ke Bali, ke Lampung. Nah paket-paket itu yang diatur. Itu belum on-demand [sesuai permintaan],” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Namun, Wayan menjelaskan bahwa usulan yang diminta para driver ojol tidak diatur di Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012. Kendati demikian, dia menyebut sudah ada upaya agar usulan terkait formula tarif layanan pos komersial diatur di kementerian/lembaga.

“Nah paket yang dikirim, seperti apa yang diusulkan [di demo] supaya disesuaikan, di dalam peraturan ini tidak mengatur itu sebenarnya. Namun, ada upaya kalau misalnya memungkinkan itu [tarif layanan pos komersial] diatur, tapi enggak tahu siapa kementerian/lembaga yang mengatur,” ujarnya.

Untuk itu, Wayan menegaskan Kemenkominfo bersama dengan kementerian/lembaga lain harus berkoordinasi terkait tuntutan para driver ojol

“Makanya, kami harus berkoordinasi dulu. Kami akan mengkomunikasikan karena untuk urusan ojol ini banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Kemenkominfo hanya mengatur sebatas formula, sedangkan tarif ojol merupakan kewenangan dari aplikator, seperti Grab-Gojek cs, untuk berkompetisi di pasar.

“Tetapi, tetap monitoring tarif itu akan kami lakukan,” jelasnya.

Adapun, terkait wacana perubahan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan mengungkapkan ada kemungkinan aturan terkait formula tarif bisa dilakukan namun sesuai dengan Undang-Undang.

“Kalau mengubah Permen ada kemungkinan, tapi kemungkinannya tarif, kembali ke sesuai dengan dasar undang-undangnya. Tarif itu untuk formula apanya, dilihat seperti apanya,” terangnya.

Pasalnya, dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pada penyelenggara pos untuk bisa mengatur sendiri tarif.

“Mereka [Gojek-Grab cs] kan berinvestasi, cost base. Kemudian dia akan melihat kalau terlalu rendah, kalau terlalu tinggi, ditinggal oleh pengguna, itu pemikiran penyelenggara. Sehingga kalau bisa mengubah [itu] bisa, tetapi formulanya, bukan kita yang mengatur tarif,” tuturnya.

Namun, Wayan menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga, aplikator, dan pemerinth daerah untuk mencari jalan terbaik.

“Kami komitmen berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemudian dengan para aplikator, dengan Pemda, untuk melihat-melihat solusi terbaiknya ini seperti apa,” ungkapnya.

Tuntutan Ojol-Kurir

Diberitakan sebelumnya, Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menyebutkan terdapat enam tuntutan dari aksi demo yang dilakukan driver ojol dan kurir pada Kamis (29/8/2024).

“Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia,” kata Andi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Kedua, meminta Kominfo mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan perusahaan aplikator menanggapi tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (30/8/2024).

Para pengemudi ojol dan kurir dalam aksi unjuk rasanya menuntut kondisi kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan pengakuan status hukum.

"Aksi-aksi protes rakyat termasuk pekerja platform seperti ojol, taksol, dan kurir telah berlangsung lama dan di berbagai kota. Tuntutannya adalah untuk kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah yang layak," kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Lily mengatakan, pendapatan pengemudi ojol semakin turun akibat adanya perang tarif antar aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, Lalamove, Borzo, dan lainnya.

"Akibatnya, banyak pengemudi yang harus bekerja pada waktu istirahat dan hari libur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kontrakan dan biaya sekolah anak," tambah Lily.

Ia menilai, para aplikator sewenang-wenang mengatur upah rendah karena menganggap pengemudi ojol dan kurir sebagai mitra, bukan pekerja. Dengan status mitra ini, pengemudi ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak untuk tidak bekerja lebih dari 8 jam sehari dan hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran bagi pengemudi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, Lily mendesak agar aplikator menghapus kebijakan sanksi berupa skors atau suspend dan putus mitra. "Maka kami mendesak diberikannya juga kesempatan untuk menyusui anak dan tempat penitipan anak yang disediakan oleh platform," kata Lily.

Respons Pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setuju dengan permintaan para pengemudi ojol dan kurir agar profesi ini diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU). Terlebih, aspirasi tersebut menyangkut kesejahteraan mereka. Namun, ia mengakui pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," kata Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Terkait tarif layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Pemenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012, Budi Karya mengatakan, hal tersebut bukan wewenangnya. Namun, ia akan berkoordinasi dengan Kominfo.

Grab Jamin Tak Potong Pendapatan Ojol

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan, Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Ia mengatakan, seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen.

"Yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif," kata Tirza.

Respons Gojek dan Maxim

Sementara itu, Gojek memastikan masyarakat tetap bisa menggunakan layanan aplikasi mereka meski ada demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) pada Kamis (29/8/2024). Kepastian layanan juga disampaikan Maxim Indonesia.

Keduanya juga terbuka mendengarkan aspirasi para mitra perusahaan. Meski demikian, Gojek dan Maxim tidak memberi penjelasan terkait formula pendapatan mitra pengemudi ojol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan perusahaan aplikator menanggapi tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (30/8/2024).

Para pengemudi ojol dan kurir dalam aksi unjuk rasanya menuntut kondisi kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan pengakuan status hukum.

"Aksi-aksi protes rakyat termasuk pekerja platform seperti ojol, taksol, dan kurir telah berlangsung lama dan di berbagai kota. Tuntutannya adalah untuk kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah yang layak," kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Lily mengatakan, pendapatan pengemudi ojol semakin turun akibat adanya perang tarif antar aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, Lalamove, Borzo, dan lainnya.

"Akibatnya, banyak pengemudi yang harus bekerja pada waktu istirahat dan hari libur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kontrakan dan biaya sekolah anak," tambah Lily.

Ia menilai, para aplikator sewenang-wenang mengatur upah rendah karena menganggap pengemudi ojol dan kurir sebagai mitra, bukan pekerja. Dengan status mitra ini, pengemudi ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak untuk tidak bekerja lebih dari 8 jam sehari dan hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran bagi pengemudi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, Lily mendesak agar aplikator menghapus kebijakan sanksi berupa skors atau suspend dan putus mitra. "Maka kami mendesak diberikannya juga kesempatan untuk menyusui anak dan tempat penitipan anak yang disediakan oleh platform," kata Lily.

Respons Pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setuju dengan permintaan para pengemudi ojol dan kurir agar profesi ini diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU). Terlebih, aspirasi tersebut menyangkut kesejahteraan mereka. Namun, ia mengakui pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," kata Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Terkait tarif layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Pemenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012, Budi Karya mengatakan, hal tersebut bukan wewenangnya. Namun, ia akan berkoordinasi dengan Kominfo.

Grab Jamin Tak Potong Pendapatan Ojol

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan, Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Ia mengatakan, seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen.

"Yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif," kata Tirza.

Respons Gojek dan Maxim

Sementara itu, Gojek memastikan masyarakat tetap bisa menggunakan layanan aplikasi mereka meski ada demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) pada Kamis (29/8/2024). Kepastian layanan juga disampaikan Maxim Indonesia.

Keduanya juga terbuka mendengarkan aspirasi para mitra perusahaan. Meski demikian, Gojek dan Maxim tidak memberi penjelasan terkait formula pendapatan mitra pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan massa demo ojek online (ojol) telah menyampaikan aspirasinya di kawasan Patung 'kuda' Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2024).

Berikut adalah 6 tuntutan ojol dalam aksi kemarin:

Ribuan pengemudi ojol dan kurir menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kominfo. Mereka mengajukan beragam tuntutan terkait dengan tarif antar makanan dan barang.

Para pengemudi ojol menilai ada perlakuan yang kurang adil terkait tarif, karena menurut mereka biaya bagi hasil dengan aplikator atau potongan komisi terlalu besar sehingga membebani pengemudi.

Kemudian, mereka juga meminta agar aplikator menghilangkan program layanan tarif hemat.

Unjuk rasa para pengemudi ojol menjadi salah satu artikel terpopuler Katadata.co.id pada Kamis (29/8). Selain itu, langkah Anies untuk maju menjadi calon gubernur kandas, serta rencana RUPSLB GOTO.

Beragam artikel terpopuler ini kami rangkum ke dalam Top News Katadata.co.id.

1. Detail Tuntutan 2.000 Driver Ojol Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood Demo Hari Ini

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol dan kurir menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo pada Kamis siang (29/8) pukul 13.00 WIB.

Mereka juga berencana off bid atau tidak mengambil order.

Pengemudi ojol dan kurir yang akan berdemo tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional atau KON. Kelompok lainnya seperti Asosiasi Driver Online atau ADO turut mendukung.

2. GOTO RUPSLB Besok, Minta Restu Tarik Kembali Saham Treasuri

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Jumat (29/8). RUPS Luar Biasa tersebut bertujuan untuk meminta restu pemegang saham terkait rencana pengurangan modal perseroan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, GOTO menjelaskan bakal menarik kembali saham treasuri perseroan sebagai aksi dari rencana pengurangan modal. Melansir Stockbit, saham treasuri yaitu saham hasil pembelian kembali atau buyback.

Biasanya perusahaan terbuka melaksanakan pembelian kembali saham ketika harga sahamnya dianggap undervalued sehingga harga saham tidak semakin turun.

"Saham treasuri berasal dari saham yang dibeli kembali pada 31 Desember 2023 yakni sebanyak 10,26 miliar saham seri A," tulis Manajemen GOTO dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (29/8).

3. Hari Terakhir Pendaftaran Cagub, Peluang Anies Maju Pilgub Diusung Parpol Kandas

Pendaftaran calon Gubernur (cagub)-Wakil Gubernur yang akan berlaga di Pilkada 2024 telah memasuki hari terakhir pada hari ini, Kamis (29/8).

Di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta, peluang Anies Baswedan untuk diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik telah kandas.

Pasalnya, partai politik yang belum mengusung calon di Pilgub Jakarta tak memenuhi ambang batas pencalonan.

Berpedoman pada Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10/2024, partai politik atau gabungan partai politik setidaknya harus menutup suara 7,5% untuk mengusung calon di Pilgub.

Di sisi lain, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menuturkan, partai politik yang telah mengusung calon tak dapat mengganti dukungannya apa bila telah mendaftar.

4. MD Entertainment (FILM) Mau Caplok NETV Rp1,65 Triliun

PT MD Entertaiment Tbk (FILM) mengungkap rencana akuisisi atas 80,05% saham PT Net Visi Media Tbk (NETV) dengan nilai transasksi Rp1,65 triliun. Jika transaksi selesai dilakukan, maka MD Entertaiment akan menjadi pemegang saham pengendali baru NETV.

Mengutip data keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), akusisi dilakukan dalam tiga skema.

Pertama adalah membeli utang yang kemudian dikonversikan menjadi 13.238.946.827 saham NETV senilai Rp 661,95 miliar setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.

Terkait dengan pembelian utang tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2024, perseroanan Newton Capital Ltd (NCL) telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement Over Loan Asset.

Perseroan berencana untuk membeli utang dan menerima pengalihan pihak kepemilikan dan kepentingan NCL yang jumlahnya sebesar 75,00% dari Rp 882,60 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp 661,95 miliar dari NCL pihak ke tiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

5. Bank BTPN Resmi Ganti Nama Jadi Bank SMBC Indonesia

apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank BTPN Tbk (BTPN) menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Transformasi merek ini mencerminkan sinergi yang lebih kuat antara Bank BTPN dengan induk usahanya, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

"Langkah ini menandai transformasi Bank BTPN untuk merespons dinamika pasar dan portofolio yang terus berkembang," ujar Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar, dalam pernyataan resmi, Kamis (29/8).

Ia berharap Bank BTPN dapat memperkuat posisi di pasar domestik dan menegaskan relevansi perseroan bagi segmentasi yang lebih luas melalui layanan keuangan yang komprehensif dan inovatif di seluruh lini bisnis.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) telah merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada 2019. Meski ada transformasi merek, Bank BTPN dan pemegang sahamnya tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia melalui beragam inisiatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi aspirasi yang disampaikan para driver ojek online (ojol) soal ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online. Kemenkominfo berjanji akan mencari solusi terbaik atas aksi ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa perwakilan delapan orang dari driver ojek online (ojol) diterima oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

“Perwakilan [pengemudi ojol] berkesempatan menyampaikan aspirasinya,” kata Wayan kepadaBisnis.com, Kamis (29/8/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, kata Wayan, Wamenkominfo memberikan tiga tanggapan kepada perwakilan driver ojol.

Pertama, Kemenkominfo mendengarkan dan mempertimbangkan dengan serius aspirasi rekan-rekan ojol.

Kedua, Kemenkominfo menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan driver ojol berkaitan dengan otoritas beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi. Menurut Angga, aspirasi tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pihak.

“[Ketiga] kami berkomitmen untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, manajemen Grab memperkirakan sekitar 99,9% mitra pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta.

“Terima kasih dan penghormatan kami pada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja. Baik di jalanan maupun di ruang kantor, sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas,” kata Director of Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi.

Sebagai mitra, kata Iki, Grab percaya pentingnya saling menjaga dan memahami. “Grab selalu mendengarkan semua aspirasi keluarga besarnya, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas mitra,” ujarnya.

Diketahui, Koalisi Ojol Nasional menuntut enam poin dalam aksi demo ojol pada Kamis (29/8/2024). Salah satu dari tuntutan itu, para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Berikut adalah 6 tuntutan ojol yang dimaksud adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

3. Menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

5. Menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dukungan terhadap tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir yang melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8/2024).

Budi Karya setuju dengan permintaan para pengemudi ojol dan kurir agar profesi ini diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU). Terlebih, aspirasi tersebut menyangkut kesejahteraan mereka.

"Jadi itu satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Namun demikian, Budi Karya mengakui bahwa pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," ungkapnya.

Terkait tuntutan mengenai tarif layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Pemenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012, Budi Karya menyatakan bahwa hal tersebut bukan wewenangnya.

Meski demikian, ia akan tetap berkoordinasi dengan Kominfo untuk memastikan para pengemudi ojol dan kurir bisa mendapatkan upah yang layak.

"Kalau tarif, tanya dengan Kominfo. kalau dari kami sendiri domainnya adalah keselamatan," kata Menhub.

Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan bahwa agenda demo hari ini adalah menuntut pemerintah dan perusahaan agar dapat menetapkan status hukum yang legal bagi para pengemudi ojol. Meski layanan ojol telah banyak digunakan oleh masyarakat umum cukup lama, belum ada dasar hukum yang melindungi mereka.

"Para pengemudi ojol makin tertekan oleh perusahaan aplikasi, sedangkan pihak pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan para mitra perusahaan aplikasi. Hingga saat ini, status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang (UU)," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Igun menambahkan bahwa dengan belum adanya legal standing, perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform serta tidak bisa diberi sanksi oleh pemerintah.

Demo hari ini juga menuntut regulasi tarif layanan pengantaran makanan maupun barang yang dinilai tidak adil dan lebih banyak merugikan mereka.

Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara tentang aksi unjuk rasa demostran dari unsur ojek online (ojol) siang hari ini. Adapun salah satu tuntutan utamanya ialah meminta intervensi pemerintah dalam penetapan tarif ojol.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, proses audiensi akan digelar bersama dengan sejumlah perwakilan dari driver ojol. Pihaknya juga berkomitmen akan mendalami aspirasi dari para driver ojol ini secara aktif.

"Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan-kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu, kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Audiensi segera dilakukan bersama massa aksi. Prabu mengatakan, mereka akan ditemui langsung oleh Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

"Infonya Pak Wamen Angga langsung yang menemui kawan kawan ojek online," ujarnya.

Terpantau oleh detikcom di lokasi demo, setidaknya ada 8 orang massa aksi yang dipersilahkan masuk untuk melangsungkan audiensi. Mereka merupakan perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional.

Aksi demonstrasi ini digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 1.000 masa aksi yang hadir, berasal dari berbagai perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Tuntutan utama yang disuarakan oleh para massa aksi ialah terkait tarif ojol.

Massa aksi merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.

Simak Video:Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek

[Gambas:Video 20detik]

(shc/das)

Jakarta -

Ribuan mitra driver ojek online (Ojol) se-Jabodetabek hari ini turun ke jalan menuntut soal situasi penetapan tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun buka suara soal isu tersebut.

Menurut Budi, urusan tarif berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia mengatakan bahwa Kemenhub hanya berwenang mengatur mengenai aspek keselamatan para pengemudi.

"Jadi begini, kalau tarif, Kominfo. Rekan-rekan tanya dengan Kominfo. Kalau dari kami sendiri domainnya adalah keselamatan," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Namun dalam hal keselamatan, Budi menjelaskan pihaknya selalu menaruh perhatian kepada para Ojol. Kemenhub pun sudah sering menekankan hal tersebut.

Meskipun demikian perihal tarif, Budi mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi agar hak dan kesejahteraan para pengemudi Ojol terjamin. "Tentu kita bakal koordinasi agar satu kejelasan tertentu yang membuat saudara kita tetap terlindungi dan mendapatkan nafkah dengan baik," jelasnya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkap alasan ribuan pengemudi ojol dan kurir turun ke jalan pada Kamis (29/8). Selain persoalan legal standing, Igun mengatakan para pengemudi meminta Kementerian Kominfo mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan melalui regulasi yang jelas.

"Dari Koalisi Ojol Nasional (KON) di mana tuntutan fokus pada layanan antar barang dan makanan yang tarifnya belum diatur oleh Pemerintah dalam hal ini Kominfo yang diminta mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan, tarif yang berlaku saat ini terjadi perang harga akibat belum adanya regulasi dari Pemerintah," terangnya.

Simak Video:Demo Ojol Patung Kuda Tuntut Revisi Peraturan Kominfo Soal Tarif Pos Komersial

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA - Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina mengimbau kepada mitra driver untuk tidak terprovokasi dalam aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh asosiasi driver dan kurir yang berlangsung hari ini, Kamis (29/8/2024).

Rosel mengatakan pihaknya siap memberikan sanksi kepada mitra driver jika melakukan tindakan yang merugikan pelanggan misalnya dengan melakukan aksi seperti berhenti beroperasi.

"Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami," ujar Rosel dalam keterangan resminya, Kamis (29/8/2024).

Mewakili Gojek, Rosel menyayangkan bahwa adanya upaya memberikan kesan untuk tidak beroperasinya beberapa layanan gojek akibat adanya aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh gabungan para mitra driver dan kurir dari berbagai platform aplikasi.

"Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa," kata Rosel.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, Pada hari ini beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah.

Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia menuntut kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi, sedangkan pihak Pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang. Sebab hingga saat ini, para mitra driver menganggap status hukum ojek online ini masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang.

Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi dikhawatirkan bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tidak dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra.

Jakarta -

Sekitar 2.500 ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demo hari ini. Aksi rencananya dilakukan hari ini sekitar pukul 12.00 WIB di sekitar Jalan Medan Merdeka barat dan sekitar kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain aksi demo, ojol dan kurir juga dikabarkan tidak akan mengambil orderan penumpang pada hari ini. Pengguna jasa diminta mencari atau menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

"Driver Ojek Online se-Jabodetabek dan se-Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum bisa ditentukan," tulis pesan yang dilihat detikcom, Kamis (29/8/2024).

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.

"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.

"Tidak mengaktifkan artinya mau barang, makanan maupun penumpang tidak diambil semua bagi peserta aksi dan ojek online yang ikut serta dalam solidaritas," tambah dia.

Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini khususnya bakal dilakukan hari ini saja. Terkait imbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.

"Normatif ya agar kegiatan bisnis mereka tidak terganggu. Artinya apa yang dilakukan rekan-rekan aksi mungkin dari perusahaan aplikasi akan mengganggu baik itu pelanggan maupun cash flow bisnis mereka, ekosistem bisnis mereka," bebernya.

Adapun aksi hari ini membawa tuntutan utama soal tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menurut Igun, kewenangan itu seharusnya ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menyebut saat ini terjadi perang harga di lapangan imbas belum adanya regulasi dari pemerintah.

Simak Video: Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

[Gambas:Video 20detik]

(ily/fdl)