JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengakui adanya peningkatan angka total pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024 ini. Tercatat, total 46 ribu pegawai dari awal Januari hingga Agustus 2024.

Atas dasar hal tersebut, Ida mengatakan Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Ia pun menyebutkan upaya mediasi juga dapat cukup menekan total angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Ya, memang kita banyak mengalami, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Menaker Ida di Kompleks DPR Senayan, Senin (2/9/2024).

"Kita terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," sambung Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan total 46 ribu pegawai yang di-PHK tersebut berasal dari sejumlah industri. Dia menjelaskan dominasi PHK masih berasal dari industri manufaktur tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Yang terbanyak manufaktur tekstil. Masih, masih. Industri pengolahan ya. Industri pengolahan itu tekstil garmen dan alas kaki," jelas Ida.

Meski mengakui adanya kenaikan PHK, Ida menjelaskan angka total pegawai yang dirumahkan tersebut diharapkan lebih rendah dibandingkan jumlah PHK di tahun 2023.

"Ya, memang naik, tapi kan kita mudah-mudahan angkanya tidak seperti, lebih tinggi dari angka tahun 2023," tutur Ida.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi seperti pembukaan job fair nasional sebelumnya, yang membuka 175 ribu lowongan pekerjaan.

"Makanya kita terus lakukan mitigasi itu. Ini kan belum bisa lihat trennya. Di samping itu tentu lapangan pekerjaan baru kita create. Kemarin kita melaksanakan. Job Fair Nasional itu juga cukup tinggi, lowongan yang tersedia. 178 ribu lapangan pekerjaan yang tersedia," terang Ida.

Sebelumnya, Total pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nyaris 46 ribu sejak Januari 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan data PHK sejak Januari 2024 hingga 26 Agustus mencapai 45.969 orang.

?Jadi memang setiap bulan kami melihat tren mulai dari Januari-Februari, Februari-Maret, Maret-April, kemudian April-Mei, rata-rata sekitar 3.500-4.200,? ungkap Anwar, Kamis (29/8/2024).

JAKARTA - Pemerintah bakal menggelar hajatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-79 tahun ini di Ibu Kota Nusantara pada esok hari, Sabtu (17/8/2024). Namun, di tengah euforia menyambut perayaan tersebut badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga kini masih melanda Tanah Air.

Merespon hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap PHK menjadi jalan terakhir yang dilakukan pengusaha kepada karyawan.

"Jika pun tidak bisa menghindarkan dari PHK, maka Jaminan Kehilangan Pekerjaan harus diberikan. Hak mereka, hak yang menjadi hak mereka harus diberikan. Kemudian kesempatan kerja baru harus dibuka yang seluas-luasnya," jelasnya ketika ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Diungkapkan Ida, pemerintah pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi permasalahan PHK ini.

"Upaya untuk membangun kesepahaman antar pekerja dengan pengusaha harus dilakukan," tegasnya.

Ida pun menuturkan, biasanya, pemerintah selalu memanggil perusahaan yang melakukan PHK tersebut. Ia bilang, hingga saat ini juga sudah banyak perusahaan yang dipanggil.

"Kita biasanya panggil untuk kita mediasi, untuk kita lakukan dialog yang difasilitasi dijembatani oleh pemerintah. Itu tadi," imbuhnya.

Ida bilang, apabila PHK memang sudah tidak bisa dihindari, maka pemberi kerja harus memberikan hak-hak pekerja.

"Kemudian teman-teman yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kan kita sudah punya Jaminaan Kehilangan Pekerjaan yang menjamin bagi teman-teman pekerja yang mengalami PHK," tutupnya.