Bisnis.com, JAKARTA -- Pada 1000 hari pertama kehidupan anak adalah periode yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana asupan yang masuk dalam tubuh anak akan sangat menentukan tumbuh kembang anak hingga masa depannya.

Lantas seperti apa pola asupan nutrisi yang diperlukan untuk anak, terutama pada saat anak mulai makan atau makan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) dan bagaimana mengatasi kendala yang ada?

Dokter Cut Nurul Hafifah, SpA(K), Anggota Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI menjelaskan bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak bukan dimulai sejak dia lahir, tapi sudah dimulai sejak dalam kandungan selama 270 hari, kemudian ditambah dengan tahun pertama dan tahun kedua, sehingga totalnya mencapai 1000 hari.

"Di dua tahun pertama kehidupan, terjadi pembentukan sel-sel saraf itu mencapai puncaknya dan setelah dua tahun pertama kehidupan tidak akan sebanyak sebelumnya. Sehingga ketika ada suatu gangguan pada dua tahun pertama kehidupan seorang anak, ditambah tadi dalam kandungan, maka dia potensinya, dari kecerdasan, potensi pertambahan berat badan dan tinggi badannya akan mempengaruhi potensi dia di dewasa nanti," jelasnya dalam Media Briefing, Selasa (29/10/2024).

Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan dan asupan gizi ibu selama masa kehamilan dan menyusui, persiapan yang matang juga diperlukan menjelang periode anak MPASI.

Apa saja yang harus terkandung dalam MPASI?

Dr. Nurul menegaskan, setelah masuk periode MPASI, saat anak mulai bisa makan, orang tua tidak bisa hanya memberikan satu jenis makanan, misalnya yang mengandung karbohidrat saja, protein saja atau hanya lemak saja.

"Jadi semuanya harus ada, seorang anak yang sekarang banyak didengungkan untuk makan protein hewani. Tapi kalau makan protein hewaninya banyak, lalu karbohidratnya dikurangi, tentunya ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme anak tersebut juga," jelasnya.

Dr. Nurul menjelaskan, apabila anak tidak mendapatkan karbohidrat yang cukup untuk energinya, maka protein akan diolah untuk menjadi energinya di dalam tubuh. Hal ini tidak baik untuk membentuk masa otot dengan baik.

"Kalau begitu nanti tidak bisa dipakai untuk menaikkan berat badan dan panjang badannya. Sehingga semua komponen ini harus ada," tegasnya.

Dr. Nurul memberi contoh, melihat orang Indonesia yang harus makan nasi, maka bisa menambahkan protein pada anak dengan menambahkan telur. Selanjutnya, untuk menambah komponen lemaknya, bisa ditambahkan santan.

"Kenapa kita perlu protein hewani? Karena ada komponen asam amino esensial yang terkandung di protein hewani yang lengkap, terutama komponen leucin ini sangat penting untuk menaikkan tinggi badan anak. Jadi kalau dia leucinnya sedikit, maka kemampuan untuk menaikkan tinggi badannya akan berkurang dibandingkan dengan protein lain yang leucinnya lebih tinggi," jelasnya.

Jika dibandingkan kadar leucinnya, lanjut Dr. Nurul, susu sapi mengandung kurang lebih 93mg per gram protein. Lalu telur 82mg, daging sapi ada sekitar 79mg.

"Ternyata telur pun sama baiknya, bahkan lebih baik dibandingkan dengan makan daging dari sisi sumber protein. Tapi daging adalah sumber zat besi yang baik, oleh karena itu seorang anak tidak bisa hanya makan satu jenis makanan saja. Anak itu harus makan bervariasi, karena masing-masing makanan punya keunggulannya masing-masing," lanjutnya.

Namun demikian, dengan kandungan protein yang cukup, makan telur saja sudah sangat baik untuk mencegah stunting, dan bahwa pencegahan stunting bisa dengan makanan yang ada sehari-hari di sekitar kita.

"Tapi yang perlu diingat adalah target edukasi protein hewani itu adalah sebagai pencegahan, bukan tata laksana menangani stunting. Kalau anaknya sudah stunting, tidak bisa hanya dengan makan protein hewani," imbuhnya

Selanjutnya, Dr. Nurul mengatakan, terkait penggunaan santan pada makanan MPASI anak, justru sangat dianjurkan sebagai salah satu sumber lemak Hal ini karena otak manusia itu salah satu komponen utamanya adalah lemak.

"Jadi kalau kita mau anaknya cerdas, maka banyak makan ikan, banyak lemak, itu harus diperhatikan juga. Jadi anak di bawah 2 tahun, kita tidak boleh membatasi lemak seperti anak besar," tambahnya.

Selanjutnya, penambahan sayur dan buah juga bisa dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan pertambahan usia dan berat badan anak tersebut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan bantuan pangan untuk pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting bisa berlanjut di tahun depan.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 800 miliar untuk mengakomodir program ini.

"Usulan anggarannya (tahun depan) Rp 800 miliar, masih sama dengan tahun 2024," kata Sarwo usai Appreciation Night Program Penyaluran Bantuan Pangan Pengentasan Stunting Tahun 2024, Kamis (17/10) malam.

Sarwo bilang rencananya program ini akan kembali disalurkan di tujuh wilayah provinsi dengan kasus stunting terbesar di Indonesia.

Beberapa wilayah itu di antaranya adalah Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya bantuan pangan ini bisa mulai pada awal tahun depan jika anggaran yang diusulkan disetujui. Adapun rencananya penyalurannya dilakukan selama 6 bulan mulai dari Januari-Juni 2025.

"Misal diterima bisa mulai Januari, Februari Maret tahap pertama dan lanjut April, Mei Juni, kalau anggarannya disetujui," pungkas Sarwo.

Sebelumnya, Bapanas menugaskan kepada ID Food untuk penyaluran bantuan pangan pengentasan stunting pada tahun 2024.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto menjelaskan sepanjang 2024, seluruh paket bantuan yang terdiri dari 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam tersebut didistribusikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai kelompok penerima manfaat.

1,4 juta KRS tersebut tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” sebutnya.

Sis Apik mengatakan, pendistribusian bantuan stunting ini dilakukan dalam 2 tahap secara proporsional dengan menyasar penerima yang berada di wilayah perkotaan hingga ke daerah 3 T, sesuai data KRS yang diperoleh dari BKKBN.

Untuk Sumatra Utara terdapat 137.000 penerima (KRS), Banten 92.000 KRS, Jawa Barat 403.000 KRS, Jawa Tengah 345.000 KRS, Jawa Timur 374.000 KRS, Sulawesi Barat 20.000 KRS, dan NTT 73.000 KRS.

"Masing-masing KRS mendapatkan bantuan sebanyak 3 kali dalam setiap tahapan, atau 6 kali dalam satu tahun. Dengan asupan protein hewani secara berkala bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, diharapkan dapat mengurangi potensi stunting di masa depan,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai pencegahan stunting di Indonesia dengan melibatkan ulama akan lebih efektif menurunkan angka stunting dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemerintah dan tokoh masyarakat.

"Jadi tidak hanya pemerintah, menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tapi akan lebih efektif lagi kalau kita juga melibatkan para alim ulama," kata Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah sudah sepatutnya mengajak atau mengikutsertakan ulama di Indonesia untuk melakukan pencegahan stunting. Berikutnya, Nurhadi menyoroti persoalan banyaknya kasus stunting di Bondowoso, Jawa Timur. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya angka stunting di Bondowoso adalah pernikahan usia dini.

"Saya juga pernah berkunjung ke Bondowoso, saat itu saya bersama BKKBN. Di Bondowoso itu, cukup tinggi angka stunting-nya. Ini disebabkan oleh pernikahan dini," ujarnya.

Nurhadi menyampaikan pernikahan dini di Bondowoso antara lain terjadi karena perjodohan oleh pihak keluarga."Pernikahan dini ini bisa terjadi karena dijodohkan. Jadi peran dari pondok pesantren ini seorang kiai mempunyai anak dijodohkan dengan anak kiai dari pesantren lain," ujar dia.

Terkait dengan keterlibatan pondok pesantren, Nurhadi mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memaksimalkan edukasi pencegahan stunting di pesantren-pesantren.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kemenag telah menyatakan ikut mengupayakan penurunan angka stunting di Indonesia dengan menghadirkan beragam program edukasi, mulai dari Program Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Keluarga, hingga bekerja sama dengan perguruan tinggi.

"Kami memberikan bimbingan, kemudian bimbingan perkawinan, dan bimbingan keluarga. Ini yang kami laksanakan di Kementerian Agama. Kemudian kami kerja sama dengan universitas dan juga ormas keagamaan, bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi keagamaan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.