JAKARTA - Salah satu mega proyek yang infrastruktur dasarnya tengah dikerjakan untuk menarik investasi adalah Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Per 10 Oktober 2024, jumlah investasi yang masuk mencapai Rp58,41 triliun atau 58% dari target Rp100 triliun.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah memasuki tahap 8, yang di mana tahapan ini sudah ada tiga investor asing yang ikut membangun IKN. Tiga investor asing ini berasal dari China, Australia dan Rusia yang membangun berbagai macam proyek dengan nilai investasi Rp950 miliar.

Groundbreaking IKN tahap 8 ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 25 September 2024. Selain investor asing, juga ada investor lokal yang membangun IKN.

Delonix yang merupakan perusahaan asal China membangun kawasan mix-used mencakup pembangunan mal, hotel hingga apartemen. Sementara itu, dua investor asing lainnya bakal bermitra dengan pengusaha lokal RI yakni Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti asal Rusia.

Total investasi yang mengalir ke IKN pada groundbreaking tahap 8 sebesar Rp1,075 triliun, dengan rincian Rp300 miliar oleh Magnum Estate. Kemudian, nilai investasi dari Delonix sebesar Rp500 miliar.

Australian Independent School menyuntikkan dana Rp150 miliar, sehingga total ada Rp950 miliar dana asing yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, untuk investasi lokal pada groundbreaking IKN tahap 8 sebesar Rp125 miliar dengan perincian nilai investasi D?Prima mencapai Rp100 miliar, sedangkan Teras Hutan IKN by Plataran investasi Rp25 miliar.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa semakin banyak investasi mancanegara yang mulai berdatangan ke IKN, menandakan kepercayaan investor global terhadap potensi besar yang dimiliki oleh IKN.

?Mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi,? ujar Presiden Jokowi.

Jokowi pernah berujar bahwa pembangunan IKN adalah pekerjaan yang besar. Jokowi menyebut pembangunan IKN Nusantara ini diperkirakan bisa diselesaikan selama 15-20 tahun ke depan.

"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya, ini pekerjaan yang besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu, memang butuh waktu yang panjang," kata Jokowi

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun.

Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN
3. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan
Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi

Investor asing menunjukkan ketertarikan yang sama kuatnya dengan investor dalam negeri terhadap potensi Nusantara. Namun demikian, Otorita IKN tetap mengedepankan kehadiran merek lokal yang menjadi kebanggaan nasional. Hal ini sejalan dengan visi Nusantara sebagai karya anak bangsa yang mampu berkontribusi besar tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional.

?Dari 8 groundbreaking selama setahun, sejak grounbreaking tahap 1 di September 2023 hingga tahap 8 di September 2024 menunjukkan, bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud. Bahkan sudah ada yang beroperasi dan diresmikan. Komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan investasi sebagai pilar dominan pembangunan IKN, telah terwujud pondasinya setahun ini oleh Otorita IKN dengan Investor Pelopor dari dalam negeri maupun luar negeri. Keberlanjutan IKN ke depan oleh Presiden terpilih akan semakin menguatkan keyakinan investor di masa depan,? kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono.

Tahapan Pembangunan IKN

Pembangunan IKN direncanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari 2022 hingga 2045 dengan target bakal dihuni oleh 1,9 juta jiwa. Seluruh tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 mengenai Rencana Induk IKN.

1. Target tahapan 2022-2024

Pemindahan tahap awal ke Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan, serta pemindahan awal ASN.

Infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk juga sedang dibangun dan mulai beroperasi. Presiden Republik Indonesia telah merayakan HUT Ke-79 RI di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.

2. Target tahapan 2025-2035

Pengembangan IKN sebagai kawasan inti yang kuat mencakup pembangunan fase kota selanjutnya, termasuk pusat inovasi dan ekonomi, serta penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan.

Selain itu, IKN akan mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan insentif bagi sektor-sektor tersebut, dan berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

3. Target tahapan 2035-2045

Pembangunan infrastruktur dan Ekosistem Tiga Kota bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi utama FDI di sektor-sektor ekonomi prioritas Indonesia, serta masuk dalam lima besar destinasi teratas di Asia Tenggara.

Upaya ini juga mencakup pengembangan jaringan utilitas berkelanjutan melalui penerapan enablers ekonomi sirkuler, serta pengembangan pusat inovasi dan talenta.

4. Tahapan target 2045-seterusnya

Memantapkan diri sebagai "Kota Dunia untuk Semua," kota ini berambisi menjadi yang terdepan di dunia dalam daya saing. Dengan masuk ke dalam daftar 10 Kota Paling Layak Huni.

Kota ini juga menargetkan pencapaian emisi karbon nol bersih serta penggunaan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang, menjadikannya IKN sebagai kota pertama di dunia dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa yang berhasil mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah yakin bahwa melalui setiap tahapan yang berjalan, IKN akan berkembang menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan siap beroperasi sepenuhnya pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

IKN dirancang untuk mendukung pencapaian target Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung identitas nasional, IKN diharapkan mengalihkan fokus pembangunan menjadi lebih Indonesia-sentris dan mempercepat transformasi ekonomi negara.

Tahapan pembangunan ini juga diharapkan menjadi langkah bersejarah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di setiap antarwilayah dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

JAKARTA - Direktur Utama PT Surveyor Indonesia , Sandry Pasambuna menegaskan, peran Surveyor Indonesia dalam percepatan investasi . PT Surveyor Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat layanan investasi.

Peran kami sebagai operator dalam sistem berbasis risiko adalah untuk memastikan bahwa proses investasi berlangsung efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.?

Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. PT Surveyor Indonesia membantu dalam proses Verifikasi Validasi Dokumen dan Verifikasi Validasi Lapangan, kemudian Melakukan Quality Control atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga.

Setelah dilaksanakan Proses Penilaian tersebut, PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha untuk mendapatkan Pemenang terbaik dengan dilaksanakan Acara Anugerah Layanan Investasi.

?Harapannya terjadi peningkatan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Percepatan Pelaksanaan berusaha Pemda dan Kementerian/Lembaga di tahun 2025,? ujar Sandry Pasambuna.

Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus memperbaiki pelayanan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, serta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya bersama dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama melalui peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan usaha.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing,? ujar Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani.

Dalam sambutannya, Rosan menyampaikan bahwa selama periode Kabinet Indonesia Maju, realisasi investasi telah mencapai Rp5.931,3 triliun, meningkat sebesar 77,6% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik lebih banyak investasi.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi yang diperlukan agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif.?

?Dalam lima tahun terakhir, investasi ini telah berhasil menciptakan lebih dari 7 juta lapangan kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat positif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Kami menyadari bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,? pungkasnya.

Senada dalam sambutannya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

?Kami mengharapkan setiap daerah terus berinovasi dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional,? ujarnya.

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia dinilai dapat mempengaruhi iklim investasi . Investor asing bakal memilih menjauh terlebih dahulu hingga urusan ini selesai.

Sejumlah ekonom menyayangkan situasi ini dan berharap segera teratasi. Perebutan kekuasaan antara Kadin terpilih yakni Arsjad Rasjid dan Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie akan merugikan semua pihak. Terutama presiden mendatang Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan investor untuk membawa pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Himawan. Menurut dia, polemik kepemimpinan di internal Kadin akan berdampak langsung terhadap aktivitas investasi asing. Bagaimanapun mereka membutuhkan kepastian agar tidak salah melakukan deal bisnis.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah. Menurut dia dualisme ini tidak boleh berlangsung lama. Yang penting pemerintah cepat bertindak dan jangan berpihak.

?Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," ucap Piter, saat dihubungi Kamis (19/9).

Dijelaskan Piter, selama ini Kadin kerap dijadikan kendaraan politik oleh para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Mereka, juga tergabung dalam asosiasi lain di luar Kadin. Polemik kepengurusan Kadin yang terjadi baru-baru ini tidak lepas dari kepentingan politik yang melibatkan organisasi pengusaha.

Kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan pemerintah. Maka itu, kemampuan pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, maka akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.

Yang paling realistis adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama sama mundur selangkah. Artinya, di satu sisi Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan hentikan proses hukum.

?Nah, kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan jangan itu klaim sepihak,? katanya.

Seperti diketahui, Kadin versi Munaslub mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas pengurus Kadin Daerah dan anggota luar biasa. Sementara kubu Arsjad juga menyebutkan dukungan yang sama bahkan menghadirkan seluruh Kadin daerah dalam sejumlah konferensi pers. Untuk menguji klaim versi Munaslub, Kadin melakukan investigasi terhadap para pengurus daerah yang disebut telah memberikan dukungan kepada Anin.

Sementara proses ini berlangsung, Menara Kadin diduduki oleh puluhan orang yang dipimpin Umar Kei. Kehadiran mereka bukan hanya mengganggu juga mengintimidasi. Aksi sepihak ini memancing reaksi dan terjadilah insiden. Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Arif Rahman melaporkan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dirinya di Menara Kadin ke Polda Metro Jaya pada Rabu (18/9).

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, Kadin berperan sebagai jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal serta membantu investor dalam perizinan usaha dan insentif melalui interaksi dengan pemerintah.

Namun, dengan adanya dualisme ini, investor dan pengusaha mungkin kebingungan dalam menentukan pihak mana yang harus dijadikan mitra. Hal ini berpotensi memperlambat masuknya investasi, terutama investasi asing, karena ketidakjelasan dalam mencari mitra lokal.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa dualisme tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, yang berpotensi menurunkan reputasi Kadin di mata investor.

Kadin yang seharusnya menyuarakan aspirasi pengusaha justru terlihat lebih terlibat dalam kepentingan politik, mencerminkan iklim usaha di Indonesia yang kurang baik dan membuat investor enggan menanamkan modal.