Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

"Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional," kata Zulfikar.
Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

"Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru," tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

"Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bisnis.com, JAKARTA — Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) resmi melantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

BG kerap menjadi sorotan lantaran saat itu namanya masuk dalam bursa menteri Prabowo setelah sehari dicopot Jokowi sebagai Kepala BIN.

Sepak terjang BG penuh dengan kontroversi mulai dari pernah menjadi tersangka di KPK, meski akhirnya berhasil memenangkan praperadilan hingga pernah disindir Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena BIN yang pernah dipimpinnya dianggap sering mengintai musuh politik.

Lantas, siapa sosok Budi Gunawan?

Budi Gunawan alias BG lahir di Solo, Jawa Tengah pada 11 Desember 1959. Nama Budi sudah tak asing lagi di kalangan kepolisian, lantaran dia memiliki latar belakang yang kuat dalam pendidikan dan pengalaman luas di bidang kepolisian.

Perjalanan karier Budi dimulai ketika dia lulus dari Akademi Kepolisian pada 1983. Dia berhasil menjadi lulusan terbaik di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri/Sespimpol (1988) dan Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhannas (2005).

Program prestisius tersebut membuat dirinya dapat mengasah kemampuan di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan predikit Summa Cum Laude dalam program doktor ilmu hukum di Universitas Trisakti.

Adapun, pada era pemerintahan Jokowi, Budi menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) sejak 9 September 2016. Sebelumnya, dia juga pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian. Dia adalah unsur Polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin BIN.

Tak hanya itu, dia turut pernah dinobatkan sebagai jenderal termuda dan berprestasi di Polri, bahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dia menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004).

Sebagai seorang perwira Polri, Budi pun pernah memegang berbagai posisi penting seperti Karobinkar SSDM, Kaselapa Lemdiklat, Kapolda Jambi, Kadiv Binkum, Kadiv Propam, Kapolda Bali, dan Kalemdiklat. Sebagai pengakuan atas kontribusinya, ia diangkat menjadi Wakil Kapolri.

Dengan demikian, sepanjang kariernya, Budi mendapatkan banyak bintang jada dan penghargaan dengan total lebih dari 25 penghargaan berbeda. Penghargaan tersebut telah diberikan oleh berbagai institusi, termasuk Polri, Lemhannas, hingga Presiden Republik Indonesia.

Di luar bidang kepolisiannya, Budi juga diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PB ESI) pada 2020. Perannya ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan e-sports Indonesia.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menegaskan, akan menangani kejahatan judi online dengan serius.

"Tidak boleh main-main lagi, harus ditangani dengan baik, dan lebih tajam, lebih maksimal," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Budi mengatakan, pemberantasan judi online ini diperlukan karena sudah meresahkan masyarakat, bahkan sampai ke rumah tangga dan lingkungan.

Sebab itu, Eks Kepala Badan Intelijen Negara ini akan menyelaraskan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenkopolkam untuk bekerja maksimal memberantas judi online.

"Banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian/lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," tuturnya.

Selain judi online, prioritas lainnya adalah kasus penyelundupan yang bisa menyebabkan kebocoran devisa yang seharusnya masuk kas negara menjadi hilang.

"Agar semua devisa itu bisa masuk ke kelas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," tutur Budi.

Terakhir adalah terkait ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Budi akan menterjemahkan keinginan Prabowo agar Indonesia menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara sahabat.

"Intinya bahwa menjadi good neighbor itu atau tetangga yang baik ini menjadi prioritas juga pekerjaan nanti dari Kemenkopolkam," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Berantas Judi Online, Kemenkopolkam Budi Gunawan: Tak Boleh Main-main Lagi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/14391951/siap-berantas-judi-online-kemenkopolkam-budi-gunawan-tak-boleh-main-main.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto bakal melakukan sertijab kepada Menko Polkam Budi Gunawan hari ini, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kedua tokoh itu telah tiba di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hadi tiba pukul 10.49 WIB dengan menggunakan mobil Land Rover berkelir hitam dan berplat dinas Kemenkopolhukam. Dia mengenakan jas dan kopiah hitam.

Sementara, Budi Gunawan tiba sekitar 11.08 WIB dengan menggunakan mobil hitam berplat sipil. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengenakan setelan yang sama dengan Hadi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Gunawan atau biasa disapa BG diketahui mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo–Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Kemudian, pejabat yang dikenal sebagai orang dekat Megawati itu dilantik oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo kepada menteri dan pejabat setara menteri.

"Bersedia," jawab pejabat Kabinet Merah-Putih, termasuk Budi Gunawan.