Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam melawan sengketa lahan lantaran telah merugikan masyarakat dan negara.

“Yang kita lakukan untuk gebuk mafia tanah ini bukan main-main,” kata AHY dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Menteri AHY menyatakan bahwa pihaknya memiliki Satgas Anti Mafia Tanah yang melibatkan jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar dan mengungkap berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang telah merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

“Potential loss luar biasa akibat oknum-oknum mafia tanah. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung,” jelasnya.

Bahkan, AHY mengaku dirinya sering berkunjung untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah melindungi penuh masyarakat dari oknum mafia tanah.

“Ini yang juga harus kita tuntaskan, karena selama ini masih terjadi. Selama itu pula kepastian hukum atas tanah tidak terwujud dan masyarakat akan menerima permasalahan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan bergerak cepat dan segera menangani jika ditemukan masalah mafia tanah yang terjadi di suatu daerah.

AHY juga menyebut bahwa pada prinsipnya, keberadaan mafia tanah tidak bisa hanya dilihat dari lingkup kota/kabupaten lengkap saja.

“Justru kami ingin juga mendengarkan segala laporan dan masukan dari masyarakat karena kita segera tindak lanjuti dengan tegas,”

Namun, lanjut AHY, dengan status lengkap ini dapat mengurangi secara drastis kemungkinan munculnya mafia tanah.

“Tidak menghilangkan sama sekali karena selalu ada yang namanya oknum, tetapi paling tidak akan sangat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah oleh mafia tanah,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak se-Indonesia pada Selasa (8/10/2024).

Adapun, sederet keuntungan yang didapat dengan adanya kota/kabupaten lengkap ini di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat sehingga menimbukkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah.

Lalu, memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, memudahkan proses transformasi digital, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN resmi bakal berkolaborasi untuk menumpas sengketa pertanahan khususnya yang dijalankan oleh para pelaku mafia tanah.

AHY juga menyebut hal itu menjadi langkah konkret pihaknya untuk senantiasa menjaga iklim investasi di dalam negeri yang hingga saat ini masih menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menanam uangnya, ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, menjelaskan pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.

“Dari 62 kasus, ditetapkan 169 tersangka dengan potensial kerugiannya Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah yang kita selamatkan," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,41 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, para pelaku kejahatan pertanahan ini telah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

“Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun,” kata AHY dalam konferensi pers, dikutip melalui Youtube Kementerian ATR/BPN, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah menjadi penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan bagi para investor.

AHY menyatakan kementeriannya ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman, yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa pelaku kejahatan pertanahan di Jawa Tengah berasal dari semua lini, termasuk dari tokoh intelektual.

Dia mengungkapkan, kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah tapi juga dari nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar. Belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres No.60/2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” paparnya.