Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam melawan sengketa lahan lantaran telah merugikan masyarakat dan negara.

“Yang kita lakukan untuk gebuk mafia tanah ini bukan main-main,” kata AHY dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Menteri AHY menyatakan bahwa pihaknya memiliki Satgas Anti Mafia Tanah yang melibatkan jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar dan mengungkap berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang telah merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

“Potential loss luar biasa akibat oknum-oknum mafia tanah. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung,” jelasnya.

Bahkan, AHY mengaku dirinya sering berkunjung untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah melindungi penuh masyarakat dari oknum mafia tanah.

“Ini yang juga harus kita tuntaskan, karena selama ini masih terjadi. Selama itu pula kepastian hukum atas tanah tidak terwujud dan masyarakat akan menerima permasalahan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan bergerak cepat dan segera menangani jika ditemukan masalah mafia tanah yang terjadi di suatu daerah.

AHY juga menyebut bahwa pada prinsipnya, keberadaan mafia tanah tidak bisa hanya dilihat dari lingkup kota/kabupaten lengkap saja.

“Justru kami ingin juga mendengarkan segala laporan dan masukan dari masyarakat karena kita segera tindak lanjuti dengan tegas,”

Namun, lanjut AHY, dengan status lengkap ini dapat mengurangi secara drastis kemungkinan munculnya mafia tanah.

“Tidak menghilangkan sama sekali karena selalu ada yang namanya oknum, tetapi paling tidak akan sangat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah oleh mafia tanah,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak se-Indonesia pada Selasa (8/10/2024).

Adapun, sederet keuntungan yang didapat dengan adanya kota/kabupaten lengkap ini di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat sehingga menimbukkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah.

Lalu, memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, memudahkan proses transformasi digital, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fenomena adanya aktor-aktor intelektual dibalik kasus mafia tanah.

Hal tersebut disampaikan AHY usai memberikan sambutan pada acara penyerahan 12 sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

"Karena mafia tanah ini memang sudah terorganisisr, ada aktor-aktor intelektual di belakangnya," terang AHY.

AHY mengungkapkan, mereka yang memiliki profesi ini mengintai tanah-tanah telantar milik pensiunan maupun lansia, dan menyerobot sertifikat mereka.

Bahkan, juga seringkali para aktor-aktor intelektual ini memalsukan sertifikat tanah mereka.

"Dan ketika itu terjadi, bisa panjang urusannya, bisa hilang betul properti yang kita miliki. Padahal, itu satu-satu milik yang berharga. Kita harus berantas," tegas dia.

Maka dari itu, adanya sertifikat tanah elektronik diyakini menghindari terlalu mudahnya sertifikat dipalsukan atau dipermainkan oleh mafia tanah.

Dirinya pun beharap agar sertifikat tanah elektronik membuat segala hal menjadi akuntabel, transparan, serta efisien.

Adapun sertifikat tanah elektronik bermanfaat dalam meminimalisasi berbagai risiko kehilangan, terbakar, pencurian, kerusakan akibat bencana alam, dan menutup ruang gerak mafia tanah.

Selain itu, data di sertifikat tanah elektronik juga terintegrasi dengan database Kementerian ATR/BPN agar tidak mudah diduplikasikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN resmi bakal berkolaborasi untuk menumpas sengketa pertanahan khususnya yang dijalankan oleh para pelaku mafia tanah.

AHY juga menyebut hal itu menjadi langkah konkret pihaknya untuk senantiasa menjaga iklim investasi di dalam negeri yang hingga saat ini masih menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menanam uangnya, ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, menjelaskan pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.

“Dari 62 kasus, ditetapkan 169 tersangka dengan potensial kerugiannya Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah yang kita selamatkan," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,41 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, para pelaku kejahatan pertanahan ini telah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

“Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun,” kata AHY dalam konferensi pers, dikutip melalui Youtube Kementerian ATR/BPN, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah menjadi penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan bagi para investor.

AHY menyatakan kementeriannya ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman, yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa pelaku kejahatan pertanahan di Jawa Tengah berasal dari semua lini, termasuk dari tokoh intelektual.

Dia mengungkapkan, kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah tapi juga dari nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar. Belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres No.60/2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” paparnya.

Pemerintah saat ini terus memberantas mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui penyelesaian kasus ini cukup kompleks dan sudah terjadi selama puluhan tahun.

Selain itu komplotan mafia tanah juga memiliki jaringan yang luas serta dilindungi oknum yang punya pengaruh. Meski begitu, pihaknya yakin bisa memberantas mafia tanah asalkan kompak dan solid.

"Jaringan di mana-mana, resources luar biasa, ada aktor intelektual, backup kuat-kuat. Tapi kita yakin kalau kita solid dan kompak, dan hati kita bersih, niat kita baik, Insyaallah semua tantangan bisa kita hadapi dan kita bisa memberantas mafia tanah di Indonesia," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

AHY menyebut aksi mafia tanah membuat rugi masyarakat, dunia usaha, hingga negara. Tahun 2024, Kementerian ATR/BPN menyasar 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 5 target operasi dari yang sebelumnya.

Untuk kasus yang masuk tahap P21, AHY menyebut ada 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang dan luas tanah mencapai 198 hektare. Menurutnya total kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun.

"Khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semua, ada 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan luas objek tanah mencakup 198 hektare, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun," bebernya.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan ciri-ciri lahan yang menjadi incaran mafia tanah. Menurut AHY, mafia tanah cenderung mengincar lahan-lahan yang tampak ditelantarkan, sehingga meminta masyarakat merawat lahannya dengan baik.

"Jangan telantarkan tanah bapak ibu. Rawat dan garap, jangan sampai terlantarkan lalu dikuasai pihak lain. Jika memiliki kemampuan pasanglah patok-patok batas. Secara fisik paling tidak mencegah orang-orang yang kerjanya mengitari daerah-daerah, lokasi-lokasi yang tidak dihuni, seolah ditelantarkan. Kemudian itu rentan diserobot mafia tanah," jelas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah yang menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Salah satu kasus bahkan menghambat rencana investasi dan pembangunan kawasan industri dengan total kerugian Rp 3,41 triliun.

Kasus tersebut dilakukan tersangka berinisial DB, 66 tahun, di Grobogan dengan modus pemalsuan akta autentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah sehingga mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah. Kasus yang dilakukan DB merupakan yang terbesar yang berhasil diungkap Kementerian ATR/BPN.

"Akibatnya lahan tersebut jadi objek sengketa. Padahal lahan tersebut seyogyanya akan dikembangkan menjadi kawasan industri. Baik utk pembangunan infra reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Dengan terungkapnya kasus ini maka kami selamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara kurang lebih Rp 3,41 triliun," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

"Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini terbesar sampai dengan hari ini yang kami ungkap antara kasus-kasus yang lain," lanjutnya.

Adapun yang menjadi korban dalam kasus ini adalah PT ALIB, yang memenangkan lahan tersebut dari hasil lelang tahun 2004. Pemalsuan dokumen mulai dilakukan pada 2010 hingga 2011, yang mana hak tanah PT ALIB dialihkan ke tersangka.

Pada 2016, DB selaku dirut PT AAA menjual 10 hektare lahan dari total 82,6 hektare ke PT DK Utama Mandiri secara tidak sah. Tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada 17 Desember 2017.

Lalu pada 2023, DB juga membangun kantor PT AAA tanpa izin dan memasangi pagar hingga papan nama. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan sengketa.

"Tahun 2023 tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama," imbuhnya.

Pada kesempatan itu AHY menjelaskan kasus mafia tanah kedua di Jawa Tengah yang terjadi di Kota Semarang. Tersangkanya adalah DBP berusia 34 tahun yang melakukan penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kavling.

"Tersangka DBP ternyata residivis dengan pidana 2 tahun penjara dalam perkara kasus lainnya. Kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai Rp 1,8 miliar," tutur AHY.