Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Hari ini, telah melakukan serah terima jabatan dari Pelaksana tugas (Plt) Menaker Airlangga Hartarto.

Yassierli pun mengungkap pesan dari Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia menyebut, kesejahteraan pekerja menjadi harapan nomor satu Prabowo.

"Pasti sesuai dengan harapan dari Pak Presiden (Prabowo) kesejahteraan itu pasti nomor satu. Jadi tugas pemerintah dan itulah kemudian salah satu komponennya kami itu adalah meningkatkan kesejahteraan," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker, Jakata Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli menerangkan, komponen kesejahteraan itu sangat luas, bukan hanya mengenai upah minimum provinsi (UMP). Tetapi ada juga upah yang berbasis produktivitas.

"Kesejahteraan itu luas ya kesejahteraan itu luas yang pertama dia dimensinya tidak hanya upah kalaupun kita berbicara terkait dengan upah upah itu juga bukan hanya UMP," terangnya.

Untuk itu, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, pihaknya perlu melibatkan kementerian lainnya. Dia mencontohkan terkait meningkatkan kesejateraan pekerja dengan dasar pendidikan vokasi.

"Itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin kalau kita berbicara terkait tentang bagaimana reskilling, upskilling tentu kita tidak bisa terlepas dengan perindustrian yang mengelola manufaktur dan seterusnya," terangnya.

Selain itu, Yassierli juga menyebut pihaknya akan membutuhkan kementerian lain jika terkait dengan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Tak lupa pihaknya juga ingin menyiapkan sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri.

"Kita juga harus bekerja dengan kementerian yang terkait," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang membengkak. Sebagaimana diketahui, sejumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dipecah.

Airlangga mengatakan jumlah kementerian yang dipecah akan membuat kerja instansi lebih fokus.

"Kabinet ini sangat fokus. Jadi kalau sebelumnya beban kementerian dibebankan lebih besar, kali ini lebih fokus," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan jumlah kementerian yang lebih fokus, Airlangga berharap dapat menggenjot percepatan pembangunan. Apalagi Indonesia merupakan negara besar.

"Jadi mudah-mudahan dengan lebih fokus dan negara kita adalah negara besar, ini kita bisa genjot akselerasi pembangunan," tuturnya.

Total 48 menteri diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10) malam. Ada sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Ada juga penambahan kementerian baru yakni Kementerian Penempatan Migran, yang sebelumnya berbentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Penempatan Migran.

Daftar Kementerian yang Dipisah Era Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Kementerian Hukum
-Kementerian Hak Asasi Manusia
-Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Kementerian Kehutanan
-Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

-Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
-Kementerian Transmigrasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Kementerian Koperasi
-Kementerian Usahaa Mikro, Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif

-Kementerian Pariwisata
-Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-Kementerian Kebudayaan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekomendasi disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan rekomendasi dibuat untuk menghadapi perkembangan pembangunan IKN pada saat ini. Rekomendasi disusun melalui serangkaian kajian sesuai perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya.

"Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan," kata Adiwan dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Harapannya, skenario perencanaan ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

"Skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan karena IKN memiliki visi, misi dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang pertama yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto.

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," bebernya.

Kemudian skenario peluang kedua yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Menanggapi rekomendasi itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasihnya. Rekomendasi itu disebut akan langsung diteruskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi dan yang akan nanti in charge. Namanya juga skenario bisa jadi atau nggak, atau nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depan," ucap Bambang.

Sebagai informasi, ASPI merupakan organisasi sukarela, nirlaba dan non politik yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 100 program studi jenjang S1, S2 dan S3, serta 74 universitas di seluruh Indonesia yang menyediakan wadah untuk kerja sama akademik dan pembangunan dalam mendukung inisiatif perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Simak Video: Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut

[Gambas:Video 20detik]