JAKARTA, investor.id–Pemerintah RI dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menangani dampak perubahan iklim dengan high integrity. Indonesia mendorong kerja bersama dan kolaborasi dengan Jepang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) dan Indonesia sudah ada pijakan dasarnya melalui Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya saat menerima kunjungan Menteri LH Jepang Mr Yagi Tetsuya dan delegasi di Kantor Kementerian LHK (KLHK) Jakarta pada 21 Agustus 2024. Pertemuan kedua menteri itu membahas komitmen dan aktualisasi kerja sama dalam aksi perubahan iklim terkait pengelolaan limbah, gambut, dan upaya konservasi.

“Secara prinsip, kedua negara memiliki komitmen untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan upaya konservasi untuk mendukung kelestarian lingkungan. Isu-isu kritis tersebut telah dibahas dalam dialog kedua negara pada April 2024 di Jepang yang juga menyoroti dedikasi kita bersama,” ungkap Siti mengawali diskusi dengan Menteri LH Jepang.

Dalam keterangan yang dikutip Kamis (22/08/2024), Menteri Siti menyampaikan, perlu didorong kerja bersama dan kolaborasi RI-Jepang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal itu sesuai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai target NDC dengan pijakan dasar Perpres No 98 Tahun 2021.

Saat ini, RI paralel mempercepat dan mengadaptasi mekanisme kredit Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) sesuai perpres itu. Untuk itu, telah ada tim kerja KLHK yang memfasilitasi percepatan kerja sama RI-Jepang terkait iklim dan karbon. Tim kerja akan fokus penyiapan Sistem Registri Nasional (SRN), sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), sistem SPEI, dan calon pilot project di sektor kehutanan dan persampahan.

Pengelolaan Limbah

Menteri Siti juga menyoroti kolaborasi Indonesia-Jepang dalam pengelolaan limbah merkuri melalui kerja sama JICA, para ahli akan tiba di RI tahun ini. Demikian pula dibahas perkembangan kelola sampah di Legok Nangka, Jawa Barat. “Kami mengharapkan kolaborasi signifikan dalam pengelolaan limbah padat, termasuk upaya mempromosikan kota ramah lingkungan serta pengelolaan limbah berbahaya," kata dia.

Selain itu, dibahas kerja sama pengelolaan limbah elektronik. Kedua menteri juga sepakat bekerja sama berkenaan agenda konservasi, Indonesia mengusulkan rencana kerja sama model ekowisata di Jawa Barat. Dalam hal kelola gambut, sebagai bagian dari Memorandum of Cooperation (MoC) akan diawali dengan studi kelayakan restorasi dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Untuk kerja sama mangrove, Indonesia-Jepang telah merintisnya sejak awal 1990-an lewat percontohan di Bali, dilanjutkan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali yang kini menjadi pusat pengembangan mangrove dalam berbagai kerja sama internasional.

Di pertemuan itu, Menteri LH Jepang berharap kerja sama pengendalian iklim dan lingkungan RI-Jepang diperkuat dan mendukung upaya Menteri Siti yang mendorong adanya tim KLHK untuk percepatan kerja sama RI-Jepang segera ditindaklanjuti lewat kerja-kerja teknis bersama awal September. “Indonesia maupun Jepang sama-sama menghadapi banyak tantangan lingkungan dan punya pengalaman penanganan berbeda. Karena itu, bertukar pengalaman dan berkegiatan bersama di lapangan sangat bermanfaat,” ujar Menteri LH Jepang.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Dida Mighfar, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Sekretaris BRGM, dan unsur-unsur teknis terkait KLHK.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tak menyia-nyiakan kesempatan untuk 'memamerkan' ragam inovasi yang telah dilakukannya untuk menjaga lingkungan di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya. Hal ini dilakukan Pertamina saat Siti Nurbaya mengunjungi booth Pertamina di ajang Festival LIKE 2.

Pada Sabtu (10/8) sekira pukul 16.00 WIB, Menteri LHK tiba di JCC Senayan untuk berkeliling mengunjungi sejumlah booth perusahaan yang berpartisipasi dalam ajang Festival LIKE 2. Ia disambut Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting, Direktur Bisnis detikNetwork Agustina Sembiring, bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro.

Rombongan terlebih dahulu berkeliling di booth Hall A untuk melihat booth Pasar Rakyat. Dengan menggunakan batik biru, Siti pun melanjutkan kunjungan ke sejumlah booth dan melakukan interaksi termasuk dengan Pertamina.

Corporate Brand PT Pertamina Persero Abraham Situmorang pihaknya berkesempatan menerangkan berbagai macam program ramah lingkungan dan keberlanjutan di hadapan Menteri LHK. Apalagi dalam ajang ini, Pertamina membawa tiga topik utama, yakni teknologi ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Ibu appreciate karena memang beliau juga tahu Pertamina, sebagian besar (program) Pertamina juga memang sudah di-monitor karena kami sering ikut PROPER juga," ungkap Abraham saat ditemui detikcom di ajang Festival LIKE 2.

Lebih lanjut, ia memaparkan teknologi yang sudah dilakukan Pertamina membuat pihaknya bisa menghadirkan solusi bahan bakar ramah lingkungan seperti produk Pertamax Green 95 yang terdiri dari campuran Pertamax dengan Biofuel. Inovasi ini membantu mengurangi emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan.

Pihaknya juga memanfaatkan teknologi solar panel dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di banyak titik operasional pom bensin untuk mewujudkan Green Energi Station.

"Di atapnya kita pakai solar panel, memang belum seluruhnya tapi sebagian besar energinya sudah pakai energi dari matahari dan nggak dari listrik," tuturnya.

Lebih lanjut, ada program Desa Energi Berdikari Pertamina di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi salah satu cara Pertamina menjaga keberlanjutan lingkungan. Per Januari 2024, program Desa Energi Berdikari Pertamina telah menurunkan sebesar 729 ribu ton emisi karbon dari total 85 Program Desa Energi Berdikari.

Adapun jumlah tersebut didapatkan dari pemanfaatan 5 jenis energi terbarukan, yakni pembangkit listrik tenaga surya (64 program), gas metana dan biogas (12 program), micro hydro (6 program), biodiesel (2 program), serta energi hybrid dari tenaga surya dan angin (1 program).

"Meski Net Zero Emission (NZE) masih 2060, tapi kita pelan-pelan menuju ke sana. Memang nggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ibu menteri appreciate proses Pertamina menuju ke sana," tandasnya.

Sebagai informasi, kunjungan ini berlangsung dalam ajang Festival LIKE 2 yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Acara ini berlangsung 8-11 Agustus 2024 di JCC Senayan.

(anl/ega)

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendatangi booth PT Vale Indonesia. Dalam kunjungan itu Siti Nurbaya memuji proses penambangan tambang nikel yang dikelola oleh Vale.

Menteri LHK tiba di JCC Senayan sekitar pukul 16.00 WIB, dan disambut Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting, Direktur Bisnis detikNetwork Agustina Sembiring, bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro. Mereka terlebih dahulu berkeliling di booth Hall A untuk melihat booth Pasar Rakyat.

Setelah itu, rombongan mendatangi booth di Hall B tempat di mana Vale berada. Head of Environment and Permit Management Vale Zainuddin mengatakan saat kunjungan Menteri LHK bersama rombongan, pihaknya menjelaskan soal proses penambangan.

"Tadi tuh kita sampaikan proses penambangan kita yang menerapkan open cast mining, jadi setelah menambang kita menanam," ungkap Vale saat ditemui detikcom di Festival LIKE 2, Sabtu (10/8/2024).

Selain itu, Vale juga menceritakan soal reklamasi di lahan bekas tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai di luar area konsesi.

"Responsnya Bu Menteri senang. Dia bilang 'Iya kemarin pak presiden cerita pernah ke Vale, makanya aku ajak ke booth' terus saya ajak ke Vale, terus kata bu Menteri 'Janganlah, Vale sudah bagus kok'. Presiden pun memberikan Vale jempol," tuturnya.

Zainuddin menjelaskan bahwa Vale ingin menyampaikan ada perusahaan tambang di Indonesia yang tata kelolanya menerapkan energi bersih. Sebab, Vale memiliki PLTA dan menjadi salah satu upaya dekarbonisasi.

(anl/ega)

Jakarta: Pemerintah menyerahkan SK perhutanan sosial seluas 1,07 hektare kepada masyarakat. Penyerahan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah juga memberikan SK tanah objek reforma agraria seluas 43 ribu hektare. Termasuk, SK hutan adat seluas 15.879 hektare.

"Di dalam perhutanan sosial dan dari TORA akan diserahkan SK untuk sawit rakyat seluas 37 ribu hektare untuk peremajaan sawit rakyat," kata Siti dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) di Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dengan penyerahan SK hutan sosial sekarang, kata Siti, realisasi perhutsos mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga. Termasuk telah ditetapkan seluas 265 ribu hutan adat dan indikatif hutan adat 1,11 juta hektare.

Baca Juga: Menteri LHK: Perhutanan Sosial Angkat Ekonomi Desa

Dengan demikian, total hutan adat yang sudah diselesaikan seluas 1,37 juta hektare bagi 138 kelompok masyarakat adat. "Untuk target ideal 12,7 juta merupakan target ideal penyelesaian akses kelola hutan secara keseluruhan. Untuk itu, ini terus kita lanjutkan," ucap Siti.

Dalam penyerahan akses perhutanan sosial, turut hadir kelompok anggota masyarakat penerima hutsos dari Gorontalo, Jambi, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, NTB, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara. Sedangkan, pada hutan adat hadir dari Sumatra Utara serta untuk sawit dari Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

(AZF)

Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Emisi Nol Bersih dalam gelaran Anugerah Ekonomi Hijau detikcom 2024. Siti pun berbicara soal pentingnya perekonomian yang rendah emisi karbon.

"Saya menyampaikan raya syukur kepada tuhan hari ini dalam Anugerah Ekonomi Hijau, sekaligus mendapat penghargaan, terima kasih tak terhingga," kata Siti mengawali penyampaiannya ketika menerima penghargaan di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024) malam.

"Saya menyampaikan sangat terima kasih kepada Bang CT (Chairul Tanjung) atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti Bang CT kepada isu green economy. Terima kasih detikcom menyorot ini secara khusus," lanjutnya.

Siti menekankan ekonomi hijau atau green economy merupakan hal yang penting dengan terus mengutamakan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," katanya.

Lebih lanjut, Politikus NasDem ini menceritakan pencapaian kementeriannya dalam menghidupkan green economy. Di antaranya, pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selain itu, lanjut Siti, pihaknya juga berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama, seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," ucap Siti.

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%" tambahnya.

(fca/zap)

Anugerah Ekonomi Hijau untuk Tokoh Pendorong Emisi Nol Bersih diberikan detikcom kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (30/7) malam WIB.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) memberikan langsung anugerah tersebut kepada Siti Nurbaya dalam acara yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan bagaimana dia berusaha hingga akhirnya sukses mencapai berbagai hal mulai dari pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selama menjabat Menteri LHK, Siti Nurbaya mampu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," jelas Siti Nurbaya dalam pidatonya di Anugerah Ekonom Hijau, Selasa (30/7).

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%," imbuhnya.

Menurut Siti Nurbaya, green ekonomi adalah hal yang sangat penting terkait dengan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," terangnya.

Dia bersyukur kepada Tuhan dan sangat berterima kasih kepada Chairul Tanjung dan deticom atas penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau kali ini.

"Ini menjadi bukti bang CT kepada isu green ekonomi. Terima kasih detik menyorot ini secara khusus," ucap Siti Nurbaya.

Anugerah Ekonomi Hijau untuk Tokoh Pendorong Emisi Nol Bersih dari detikcom diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, Selasa (30/7) malam WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) memberikan secara langsung anugerah itu kepada Menteri LHK Siti Nurbaya. Atas penghargaan itu, Siti Nurbaya mengaku bersyukur mendapat kepercayaan.

"Saya menyampaikan raya syukur kepada tuhan hari ini dalam Anugerah Ekonomi Hijau, sekaligus mendapat penghargaan, terima kasih tak terhingga," ujar Siti Nurbaya saat menerima Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Siti Nurbaya turut memberikan apresiasi kepada Chairul Tanjung dan detikcom, yang ikut fokus dalam memperhatikan kondisi ekonomi hijau di Indonesia.

"Saya menyampaikan sangat terima kasih kepada bang Ct atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti bang CT kepada isu green ekonomi. Terima kasih detik menyorot ini secara khusus," ucapnya.

Anugerah ini diberikan kepada Siti Nurbaya atas komitmennya meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim Indonesia lewat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) demi mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Siti yang turut mendukung Peraturan Presiden Nomor. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi GRK ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan dengan dukungan internasional sebesar 41%.

Lalu pada 2022, Indonesia kembali memperbaharui target NDC lewat Enhanced NDC dengan target menurunkan emisi GRK dengan kemampuan sendiri 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%.

Kemudian pada COP-28 UNFCCC, Siti Nurbaya memaparkan strategi menuju Net Zero Emission berdasarkan ENDC yaitu mulai dari implementasi Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pengurangan emisi GRK dari pengelolaan sampah dan limbah, hingga transisi energi baru terbarukan.

ENDC ini sejalan dengan Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Untuk menurunkan emisi GRK di sektor kehutanan dan limbah, Menteri Siti dan KLHK melakukan beberapa upaya, di antaranya implementasi FoLU Net Sink 2030 yang merupakan aksi mitigasi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan, rekonseptualisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang telah dilaksanakan pada 7.264 lokasi ProKlim.

Kemudian optimalisasi pendanaan Result Based Payment (RBP) REDD+, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mengatur tata kelola Perdagangan Karbon, serta penerapan skema Sertifikasi Penurunan Emisi (SPE).

Masih dalam COP-28 2023, Siti Nurbaya juga meluncurkan Dokumen Kerja Indonesia's Zero Waste Zero Emission yang menguraikan pendekatan strategis dari sektor limbah untuk mencapai target nol limbah di tahun 2040 sehingga bisa mendekati target emisi nol bersih pada tahun 2050.

Melalui aksi mitigasi yang dijabarkan dalam dokumen tersebut, diproyeksikan emisi secara bertahap akan berkurang hingga 62 juta ton CO2e di tahun 2050 dan 9 juta ton CO2e di tahun 2060.

Sedangkan dalam upaya transisi energi baru terbarukan, Siti Nurbaya memacu keras penurunan emisi GRK untuk mencapai Net Zero Emission melalui elektrifikasi, moratorium PLTU, pembangunan sumber energi baru dan EBT serta melakukan penerapan efisiensi energi.

Roma: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menghadiri 27th Session of the Food and Agriculture Organization (FAO) Committee on Forestry (COFO-27) dan 9th World Forestry Week di Roma, Italia, pada 22-26 Juli 2024. Siti Nurbaya dijadwalkan memberikan speech terkait inovasi pengelolaan sektor kehutanan yang berkelanjutan.

"Melalui forum ini kita menegaskan komitmen pendekatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan melaksanakan aksi iklim bersifat sistematis dan terintegrasi di bawah Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030," ujar Siti, Senin, 22 Juli 2024.

Ia menegaskan komitmen Indonesia bukan hanya menyasar iklim, melainkan memprioritaskan perlindungan spesies hewan. Seperti orang utan Sumatra, gajah, harimau, badak, orang utan Tapanuli, orang utan Kalimantan, dan badak Jawa.
"Antara lain untuk memastikan populasinya terus berkembang dan terhindar dari kepunahan," ungkap dia.

Siti juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan pihak Amerika Serikat pada Selasa, 23 Juli 2024. Siti menegaskan misi Indonesia pada COFO-27 diharapkan dapat memberikan masukan kepada Komite Kehutanan FAO untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solid.

"Untuk pengelolaan dan konservasi hutan di tingkat global dan regional," ujarnya.

Baca juga: Puncak Peringatan Hari Linkungan Hidup 2024, KLHK Resmi Luncurkan Indonesia Green TV

COFO merupakan salah satu Tehnical Committee di bawah naungan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Komite ini menjadi platform kunci untuk membahas isu-isu kebijakan dan teknis kehutanan secara global. Pertemuan ini dinilai memberikan peluang untuk memperkuat kerja sama melalui berbagai komisi dan program di bawah FAO.

Sesi COFO-27 mengusung tema Accelerating Forest Solutions through Innovation dengan Chairperson yakni Mr. Gunter Walkner dari Austria dan didampingi enam Vice Chairperson dari Amerika, Yordania, Swiss, Ekuador, Tanzania, dan Australia.

Sesi COFO-27 ini akan berlangsung bersamaan dengan World Forestry Week ke-9 (WFW 2024). COFO 27 akan mempublikasikan FAO's flagship document yaitu The State of the World's Forests 2024. Dokumen tersebut berisi analisis mendalam mengenai inovasi sektor kehutanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Agenda utama yang akan dibahas mencakup beberapa hal penting. Pertama, scaling up agroforestry, the FAO Forestry Roadmap from Vision to Action 2024-2031, on bioeconomy, climate change, ecosystem restoration, urban agrifood systems, integrated fire management, and agriculture and forestry linkages. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solid untuk pengelolaan dan konservasi hutan di tingkat global dan regional.

(AGA)