JAKARTA, investor.id - Perhutanan sosial memegang peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendukung target iklim nasional. Pemerintah pun menetapkan target alokasi lahan seluas 12,7 juta hektare untuk redistribusi perhutanan sosial. 

“Hingga tahun 2024, lebih kurang telah tercapai 55 persen atau sekitar 7,08 juta hektare izin perhutanan sosial sudah diberikan ke masyarakat,” kata CEO Econusantara, Zulfahmi, dalam talkshow mengangkat tema “How Local Communities Can be Engaged in Nature Conservation and Climate Action” yang digelar oleh organisasi nirlaba dan badan amal terdaftar di Singapura, EB Impact, Kamis (7/11/2024).

Lebih dari 30 persen dari desa yang ada di Indonesia ada di sekitar hutan, di mana sekitar 9 juta masyarakat tinggal di sekitar hutan dan bergantung pada sumber daya hutan.

“Keberadaan masyarakat dekat dengan hutan. Ini hal yg sangat potensial di mana masyarakat bisa langsung berkontribusi dengan target pemerintah dalam target iklim,” lanjut Zul.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi masyarakat, di antaranya target yang diberikan kepada sektor hutan untuk memenuhi target swasembada beras, energi dan air serta penurunan emisi.

“Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting dengan beban yang besar terhadap kawasan hutan, di mana 13 juta ada di masyarakat. Ini tantangan yang berat untuk masyarakat dengan situasi saat ini,” ujar Zul.

Menurut Director of RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, pemberdayaan sumber daya hutan oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan saat ini masih dapat ditingkatkan. Perhutanan sosial memberi kesempatan besar bagi masyarakat desa di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gamma.

Gamma menuturkan, perlunya kerja sama kemitraan antara kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dengan berbagai pihak.

“Di antaranya perusahaan, NGO atau kampus yang kredibel, sehingga tata kelola perhutanan sosial dapat terkelola lebih baik terutama pada aspek peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan maupun pengembangan aspek bisnis,” kata Gamma.

Salah satunya RECOFTC berkolaborasi dengan APRIL Group lewat pengembangan model kemitraan antara hutan kemasyarakatan dan perusahaan untuk rantai pasok yang berkelanjutan. Kegiatan utamanya yakni pengembangan agroforestri dan pengembangan kapasitas untuk hutan kemasyarakatan serta kelompok usaha perhutanan sosial.

Tidak hanya dengan swasta, Gamma juga berharap dapat bekerja sama dengan universitas-universitas untuk menghasilkan evidence-based policy untuk mempengaruhi pemerintah.

“Hasil-hasil kebijakan itu betul-betul meningkatkan hak-hak masyarakat bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan hutan. Kerja sama dengan universitas ini untuk mempromosikan perlindungan hak masyarakat dan juga mempromosikan pengelolaan hutan bersama masyarakat,” jelasnya.

Forest Manager Earthworm Foundation, Kasmujiono, turut memberikan perhatian penuh dan mengajak bersama-sama menjaga hutan yang masih tersisa. Baik itu hutan yang masih di area kawasan hutan maupun hutan yang di luar kawasan.

Untuk mempertahankannya, lanjut Kas, harus didekati dengan program-program yang cukup bisa mengakomodir kepentingan banyak orang, salah satunya Program Konservasi Bersama Masyarakat (Community Conservation Program/CCP).

“Kebetulan kita juga saat ini sedang mencoba itu di lima desa, bekerja sama dengan APRIL sudah hampir tiga tahun lebih. Dari program bersama masyarakat, konservasi bersama masyarakat ini memang kita lakukan bersama-sama serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita pendekatannya adalah village approach, jadi pendekatannya di desa,” lanjutnya.

Ini merupakan program yang relatif baru yang dikenalkan kepada masyarakat, dan bersama APRIL baru dapat berjalan.

“Jadi program CCP ini menjadi salah satu contoh bagus dalam upaya kita menjaga sumber daya alam yang tersisa di dalam hutan, yang ada di sekitar desa,” pungkasnya.

Melalui Permen LHK P9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah membuka ruang bagi para pihak untuk membangun kolaborasi. Dalam mendorong kolaborasi ini, pelibatan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah daerah maupun representatif dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna meningkatkan akselerasi, komunikasi dan koordinasi para pihak.

Hal ini juga dibutuhkan untuk mendorong para pihak dalam menciptakan inovasi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha perhutanan sosial menuju pencapaian tujuan program pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong membaiknya lingkungan hutan, dan mengurangi konflik sosial.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Jakarta -

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas ekspor hasil produk perhutanan sosial ke Jepang. Ada 9 ton produk agroforestry yang diekspor sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu.

Dia menjelaskan komoditas agroforestry yang diekspor salah satunya merupakan petai hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Kemudian, ada jengkol, cabai rawit oranye, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, hingga daun singkong rebus.

"Total kuantitas 9 ton dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp 989.000.000," kata Raja Juli di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

"Sekarang petani hutan di Pati di Sukobubuk ini sudah bisa mengeksplor agroforestry. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus yang insyaallah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat," tambahnya.

Raja Juli menuturkan pihaknya akan terus menjajaki pasar ekspor hasil agroforestry. Dia berharap jumlah hasil produksi perhutanan sosial bisa terus meningkat.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga demand-nya sudah ada, tinggal sekarang sebenarnya adalah menghubungkan ya antara tadi supply, petani, kemudian dengan demand," jelasnya.

"Nah, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Pertanian Sosial, konsep integrative area development itu perlu kita kerjakan," tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mengutamakan kualitas produk yang akan diekspor. Dia menyebutkan kuantitas produk harus diiringi dengan kualitas.

"Kita juga akan kerja sama dengan koperasi, dengan institusi perbankan barang kali untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki pasar di lokal maupun di global," ujarnya.

Raja Juli mengatakan hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas.

"Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk swasembada pangan," ujar Raja Juli.

"Jadi hutannya tetap lestari, tetapi rakyat sejahtera, dan kemudian hasilnya ini akan menjadi bagian dari program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video Raja Juli Usai Retret: Komunikasi Mampet Kini Jadi Cair

[Gambas:Video 20detik]

(ond/haf)

PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Perhutanan Sosial melalui penandatanganan 13 perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari acara Sinergi Perhutanan Sosial Rimba Nusa yang diselenggarakan di Bali dan menjadi langkah nyata Pertamina dalam membantu masyarakat di sekitar hutan.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya S. Poerwadi mengatakan, melalui kerja sama ini, Pertamina akan mendampingi 13 KUPS untuk mengembangkan usaha produktif di kawasan hutan sosial.

Beberapa KUPS tersebut sudah mulai menghasilkan produk bernilai tambah seperti madu hutan dan agrowisata.

“Penandatanganan ini adalah bagian dari upaya Pertamina untuk mendukung ekonomi lokal melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Brahmantya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Pada acara ini, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Mahfudz menekankan, kolaborasi ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga upaya bersama untuk menciptakan akses pasar dan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Kami berharap kelompok perhutanan sosial bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka," ujar Mahfudz.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi Pertamina dengan KUPS diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan dan lingkungan.

Upaya ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat serta ekosistem daratan.

"Dalam berbagai upaya tanggung jawab sosial lingkungan, Pertamina berupaya berkontribusi dalam menggerakan perekonomian. Kami berharap peran Pertamina ini dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," jelas Fadjar.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8,01 juta hektare (Ha).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Syafda Roswandi mengatakan, telah ada 13.738 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Adapun pengelolaan perhutanan sosial diantaranya dengan pola agroforestry, silvofishery, dan silvopastura.

"Nilai transaksi ekonomi (perhutanan sosial) tahun 2023 sampai 1 Agustus 2024 capai Rp 1,705 triliun," ujar Syafda saat dikonfirmasi Kontan, Jumat (9/8).

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pada hari ini Presiden Jokowi menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 1,07 juta Ha. Serta SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 43.000 Ha, termasuk didalamnya untuk Hutan Adat seluas 15.879 Ha.

Kemudian, didalam perhutanan sosial dan dari TORA, akan diserahkan SK seluas 37.000 Ha untuk peremajaan sawit rakyat.

"Dengan penyerahan SK Hutan Sosial sekarang, maka realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8,018 juta Ha bagi 1,4 juta kepala keluarga," ujar Siti dalam Festival LIKE, Jumat (9/8).

Siti melanjutkan, pemerintah telah menetapkan hutan adat seluas 265.250 Ha dan indikatif hutan adat seluas 1,11 juta Ha. Dengan demikian, total hutan adat yang sudah diselesaikan sampai dengan sekarang seluas 1,37 juta Ha bagi 138 kelompok masyarakat adat.

"Untuk target ideal 12,7 juta Ha merupakan target ideal penyelesaian akses kelola hutan secara keseluruhan, dan untuk itu ini akan terus kita lanjutkan," terang Siti.

Jakarta: Pemerintah menyerahkan SK perhutanan sosial seluas 1,07 hektare kepada masyarakat. Penyerahan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah juga memberikan SK tanah objek reforma agraria seluas 43 ribu hektare. Termasuk, SK hutan adat seluas 15.879 hektare.

"Di dalam perhutanan sosial dan dari TORA akan diserahkan SK untuk sawit rakyat seluas 37 ribu hektare untuk peremajaan sawit rakyat," kata Siti dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) di Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dengan penyerahan SK hutan sosial sekarang, kata Siti, realisasi perhutsos mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga. Termasuk telah ditetapkan seluas 265 ribu hutan adat dan indikatif hutan adat 1,11 juta hektare.

Baca Juga: Menteri LHK: Perhutanan Sosial Angkat Ekonomi Desa

Dengan demikian, total hutan adat yang sudah diselesaikan seluas 1,37 juta hektare bagi 138 kelompok masyarakat adat. "Untuk target ideal 12,7 juta merupakan target ideal penyelesaian akses kelola hutan secara keseluruhan. Untuk itu, ini terus kita lanjutkan," ucap Siti.

Dalam penyerahan akses perhutanan sosial, turut hadir kelompok anggota masyarakat penerima hutsos dari Gorontalo, Jambi, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, NTB, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara. Sedangkan, pada hutan adat hadir dari Sumatra Utara serta untuk sawit dari Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

(AZF)

Bisnis.com, PALEMBANG – Capaian izin perhutanan sosial di Provinsi Sumatra Selatan hingga pertengahan tahun ini belum memenuhi potensi yang ada.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Selatan (Sumsel) Koimudin menyebutkan sampai dengan semester I/2024, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di Sumsel baru mencapai 135.741 hektare dengan mencakup 216 unit dan 32.588 Kepala Keluarga (KK).

Sementara potensi indikatif luas kawasan hutan yang masih bisa difasilitasi untuk usulan perhutanan sosial seluas 99.465 hektare.

“Jadi target nasional untuk perhutanan sosial 12,7 juta hekatare dan Sumatra Selatan berdasarkan data dari KLHK itu seluas 235.206 hektare. Sedangkan yang sudah terakses izin itu 135.741 hektare,” jelasnya usai pembukaan kegiatan training of trainer sistem informasi akses lahan mendukung perhutanan sosial di Provinsi Sumsel, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan pelaksanaan perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Termasuk diantaranya keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perizinan, maupun memulai aktivitas perhutanan sosial.

Padahal melalui izin perhutanan sosial, kata Koimudin, masyarakat yang sudah terlanjur ada di dalam kawasan tersebut memiliki kepastian hukum untuk mengelola dan menghasilkan produk yang dapat berdampak terhadap perekonomian.

“Dari hasil produk yang dikelola di kawasan (perhutanan sosial) itu masyarakat wajib membayar PNBP. Jadi kalau sudah ada izin, ada penerimaan negara bukan pajak dan masyarakat bisa meningkatkan ekonominya dengan tetap menjaga kawasan hutan,” jelasnya.

Salah satu upaya dalam mendorong akselerasi tercapainya target perizinan perhutanan sosial di Sumsel, pihaknya bersama dengan ICRAF Indonesia menggelar pelatihan Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial alias SiAlam.

“SiAlam ini merupakan hasil pengembangan melalui kegiatan riset-aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang dilaksanakan di 3 provinsi, termasuk juga Sumsel lewat dukungan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada,” sambung Koimudin.

Di lain sisi, Peneliti analisis geospasial ICRAF Indonesia Harry Aksomo menerangkan, SiAlam dirancang untuk mewujudkan akses informasi tentang tata kelola lahan yang baik guna mendukung pelaksanaan perhutanan sosial.

Selain itu, aplikasi berbasis web itu juga menyediakan informasi terkini mengenai akses perhutanan sosial, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses skema legal pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

“Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis web dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan serta dilengkapi dua modul teknis dalam menentukan skema perhutanan sosial yang sesuai kebutuhan serta memenuhi persyaratan untuk pengajuan izin baru dan pendampingan izin berjalan serta lainnya,” terang Harry.