Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal marak terjadi. Belakangan industri tekstil yang menjadi sorotan karena banyak pabrik yang tutup.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan PHK sebenarnya merupakan pilihan terakhir yang dilakukan perusahaan jika kondisinya tidak lagi bisa dipertahankan.

Namun, jika perusahaan tidak bisa menghindar keputusan PHK, maka hak-hak pekerja disebut harus dipenuhi.

"PHK sebagai jalan terakhir. Tentu kita harapkan itu jalan terakhir. Jika pun tidak bisa menghindarkan dari PHK. Jaminan kehilangan pekerjaan diberikan hak-hak yang menjadi hak mereka, harus diberikan kesempatan kerja baru, harus dibuka seluas luasnya," kata Ida ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, sebelum PHK dilakukan biasanya Kemnaker sebagai pemerintah menjembatani terlebih dahulu untuk memediasi antara pekerja dan perusahaan.

"Upaya untuk membantu kesepahaman antar pekerja dengan pengusaha harus dilakukan, itu pemerintah selalu memanggil para pihak jika ada perusahaan yang melakukan PHK kita biasanya panggil untuk kita mediasi untuk kita fasilitasi dialog yang dijembatani oleh pemerintah," jelasnya.

Ida mengatakan sebenarnya jika pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagkerjaan maka memiliki jaminan kehilangan pekerjaan yang menjamin pekerja yang terkena PHK.