Jakarta -

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

(rrd/rrd)

INI bukan judul lagu milik penyanyi muda, Bernadya, yang belakangan amat populer dan terus berseliweran di platform media sosial dan aplikasi pemutar musik. Satu bulan yang ini kaitannya dengan pemerintahan.

Tepat satu bulan dari sekarang, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal berakhir. Mulai 20 Oktober 2024, pemerintahan akan berpindah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024 lalu.

Jelang 'kelengserannya', Jokowi sudah berulang kali menyampaikan pamit sekaligus permohonan maaf kepada publik. Begitu pun sejumlah menteri pembantu Presiden sudah berpamitan pada kesempatan rapat dengan DPR untuk terakhir kali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat mencuri perhatian dengan 'pidato pamit' mereka yang menyentuh di ruang rapat DPR.

Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Sewajarnya memang seperti itu adabnya. Entah sedikit entah banyak, pemerintah pasti punya prestasi dan capaian, tapi sebaliknya tentu mereka juga punya salah, kurang, dan khilaf. Karena itu, ungkapan pamit dan maaf menjadi penting, tak boleh terlewat. Perkara publik akan menerima atau tidak maaf mereka, itu soal lain.

Namun, ada menteri yang tidak mungkin berpamitan sekarang lantaran ia baru saja diangkat, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Barangkali ia termasuk salah satu menteri dengan masa jabatan tersingkat di Republik ini. Ia dilantik 11 September 2024, artinya hanya sekitar 40 hari ia akan menjalankan tugas menteri. Alangkah lucunya kalau ia ikut-ikut langsung berpamitan, sedangkan kerjanya saja belum kelihatan. Sisa waktu satu bulan memang tak lagi efektif untuk mengejar pemenuhan target pemerintah. Termasuk keputusan Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 10 September lalu sesungguhnya hanya simbol untuk menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan pemindahan ibu kota negara, yang merupakan janji terbesar pemerintahan Jokowi. Ya, sekadar itu, tidak ada urusannya dengan efektivitas kerja ataupun percepatan pembangunan IKN.

Masa satu bulan ini kiranya bakal terasa faedahnya bila dioptimalkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Salah satu ciri sirkulasi kekuasaan yang baik ialah adanya proses transisi pemerintahan yang lancar. Terlebih saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto, konon, juga sedang semangat-semangatnya menyusun kabinet yang bakal membantu kerja dia selama lima tahun mendatang.

Selayaknya pemerintahan saat ini tidak perlu ngotot mengejar bolong-bolong target yang belum mereka penuhi. Apalagi kalau bolongnya besar, bila dipaksakan kelar satu bulan, malah berpotensi menghadirkan kerja ngebut

tanpa peduli akuntabilitas. Target mungkin saja terselesaikan, tapi akan lebih didominasi unsur kosmetik. Tidak autentik.

Akan jauh lebih baik jika pemerintah legawa mengakui ada sejumlah target program dan kebijakan yang belum tereksekusi. Toh, pada saat yang sama mereka juga bisa mengeklaim keberhasilan-keberhasilan yang mereka gapai, kok. Di penghujung waktu ini, tidak perlu lagi menutupi kegagalan, termasuk melalui bahasa-bahasa simbol yang cenderung bisa menyesatkan.

Sampai berbusa-busa permintaan maaf Presiden dan para pembantunya pun akan percuma kalau tidak disertai dengan pengakuan atas beberapa ketidakberhasilan mereka. Dalam proses transisi, semestinya yang mendominasi ialah kelegawaan dan keterbukaan. Tinggalkan nafsu intervensi dan cawe-cawe, terutama dari pemerintahan sekarang yang punya catatan buruk perihal dua sikap itu pada Pemilu 2024 lalu.

Jokowi tentu sangat boleh menitipkan program yang belum berhasil ia selesaikan ke Prabowo. Sinkronisasi pada masa transisi justru membutuhkan masukan dan titipan program seperti itu. Yang tidak boleh ialah menitipkan dinasti politik, yang selama beberapa tahun terakhir ia bangun, untuk bisa tetap 'diamankan' di era Prabowo.

Artinya, semua konsekuensi yang menyertai pembangunan dinasti politik Jokowi, dengan segala manuver politik dan akrobat hukum pada masa lalu, biarlah ia sendiri yang menanggungnya. Buku catatan buruk itu mesti ditutup, jangan diteruskan di pemerintahan mendatang, sekalipun mungkin ada andil Jokowi dalam lempengnya jalan Prabowo menuju kursi kekuasaan.

Satu bulan ini boleh jadi akan menjadi jeda waktu karena seusai pelantikan 20 Oktober nanti, publik akan menunggu apakah Prabowo bakal tetap dalam bayang-bayang Jokowi, atau sebaliknya, ia mampu meredam dominasi pendahulunya itu. Kalau kita bicara demi kebaikan bangsa di masa depan, kemungkinan kedualah yang semestinya dipilih Prabowo.

Boleh saja wakil presiden yang bakal mendampingi Prabowo nanti ialah Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi, tapi bukan berarti Prabowo bisa dikendalikan alias disetir Jokowi. Yang boleh menyetir presiden hanya satu, yaitu daulat rakyat. Kalau ada pihak lain pengin coba-coba menyetir, tendang saja. Itu cuma semacam sopir tembak yang sedang cari-cari kesempatan jadi sopir utama.

Pertamina Group turut memeriahkan kegiatan Kunjungan Kerja Ibu Negara bersama Ibu-Ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE) dengan tajuk Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Kompos dan Eco Enzyme di Kantor Kepala Desa Tengin Baru, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Kamis (12/9).

Ibu Negara Iriana Jokowi bersama Wury Ma’ruf Amin, beserta para ibu-ibu yang tergabung dalam OASE mengunjungi booth showcase produk binaan Pertamina Group melihat berbagai macam produk - produk dari pengelolaan sampah.

Beberapa di antaranya pengelolaan serabut kelapa menjadi produk tas, sepatu, pot bunga, pupuk cocopeat, sampai dengan produk cocomesh yaitu jaring sabut kelapa yang bagus guna menahan longsor tanah.

Produk ini telah meningkatkan penghasilan masyarakat sebesar Rp288.000.000/tahun serta bisa mengatasi masalah lingkungan dengan pemanfaatan limbah sabut kelapa mencapai 108 ton/ tahun.

Selain itu produk pengelolaan sampah plastik, kain perca dan minyak jelantah juga ditampilkan pada kegiatan ini, diantaranya produk totebag, tas, bantal, pouch, tas notebook, lilin aromaterapi, wax sachet, bantal dan berbagai produk kerajinan lainnya.

Pertamina Group menghadirkan program- program pengelolaan sampah yang dijadikan produk- produk bernilai manfaat bagi masyarakat, di antaranya Program Pelita Borneo binaan PT Kilang Pertamina Internasional unit V Balikpapan, Program Pusaka binaan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Program Desa Energi Berdikari Wasteco binaan Pertamina Hulu Mahakam, Program Seraya Handycraft binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan mitra binaan Rumah BUMN Balikpapan.

Tidak hanya itu, produk UMKM Program Desa Energi Berdikari Wasteco (Waste Energy For Community) yaitu aneka ragam olahan makanan yang dimasak menggunakan bahan bakar dari gas metana hasil pengelolaan sampah juga dihadirkan.

Produk- produk makanan ini menjadi perhatian khusus para ibu-ibu OASE karena dari segi packaging sangat unik dan rasa sangat beragam.

Program Desa Energi Berdikari Wasteco merupakan program pengelolaan sampah yang dijadikan bahan bakar memasak yaitu dari gas metana yang dialirkan untuk kebutuhan memasak rumah tangga.

Saat ini sudah 380 sambungan gas metana kepada rumah masyarakat serta UMKM disekitar Manggar, saat ini pemanfaatan gas metana tersebut sebagai bahan bakar alternatif memasak masyarakat yang bisa menghemat serta meningkatkan omset penjualan produk senilai Rp420.000.000/ tahun.

“Dukungan Ibu Iriana terhadap usaha mikro kecil dan menengah, terlihat saat menghadiri Booth Showcase Pertamina Group, dimana Ibu Negara melihat dan memberikan tanggapan positif terhadap produk - produk tersebut,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

Fadjar menambahkan bahwa ibu-ibu OASE juga mencoba produk- produk olahan makanan yang dimasak menggunakan bahan bakar dari gas metana tersebut yang mempunyai proses pengolahan yang sangat mendukung aspek ramah lingkungan.

Apresiasi dan dukungan terhadap produk-produk pengelolaan sampah Pertamina Group juga disampaikan oleh Liza Thohir, istri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Produk ini sangat bagus dan bisa untuk dijual lebih masif lagi, packaging-nya unik sekali,” ucapnya.

Sementara itu, Local Hero Program Pusaka Pemanfaatan Ulang Sabut Kelapa Binaan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur Rusni Pebriyanti mengatakan program pengelolaan sampah ini sangat memberikan berkah dan dampak ekonomi yang baik untuk masyarakat.

"Pertamina memberikan support penuh kepada masyarakat untuk mengelola sampah dan menjadikan produk yang sangat unik dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi,” ujar Rusni.

Pertamina senantiasa berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat supaya mandiri secara energi dan ekonomi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Istana Kepresidenen menyangkal adanya isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet pada 14-15 Agustus ini.

“Tidak ada rencana dan tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (14/8).

Pada kesempatan tersebut, Ari menekankan bahwa keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Ini berarti presiden memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan tersebut sesuai kebutuhannya dan tidak ada batasan atau intervensi dari pihak lain.

“Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan,” ujar Ari.

Jokowi sebelumnya menegaskan dirinya masih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengungkapkan hal tersebut di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle.

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, disebut akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo hanya terkekeh ditanya soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menekankan bahwa pergeseran dan pergantian menteri masih menjadi hak prerogatif dirinya sebagai Presiden.

"Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi setelah uji coba Autonomous Rail Transit (ART), di Ibu Kota Negara, Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.

Jokowi tak menampik akan adanya isu reshuffle yang merebak. Jokowi tidak mengelak maupun membenarkan, sebab ia menegaskan reshuffle bisa terjadi bila diperlukan.
"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tinjau Embung IKN, Ajak Wapres, Prabowo, dan Para Menteri

Sementara itu, dua menteri dari PDIP dikabarkan akan segera di-reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

"Sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly (Menkumham) dan Bu Bintang (Menteri PPPA), kita enggak tahu yang mana," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus seperti dikutip wartawan, Selasa 13 Agustus 2024.

(END)

Bandung: Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kritik masyarakat mengenai urgensi melantik tiga wakil menteri di akhir jabatannya. Presiden menyebut pelantikan ini sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan ke depan.

"Ini untuk melancarkan memuluskan keberlanjutan. Iya itu aja," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Piala Presiden 2024, di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024.

Jokowi mengaku telah bekoordinasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan sebelum melantik tiga wamen.
"Sudah saya bicarakan langsung," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tiga wamen baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024. Langkah tersebut dinilai tak urgen karena pemerintahan Presiden ketujuh itu tersisa beberapa bulan lagi.

Dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa bulan, publik akan melihat tidak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 18 Juli 2024.

Lili juga menilai masyarakat akan melihat pelantikan para wamen itu sebagai kegiatan politis. Seperti, ajang bagi-bagi jabatan.

"Publik akan cenderung melihat sebagai bagi-bagi jabatan saja daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” tegasnya.

Adapun wamen yang baru dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara.

Kemudian Yuliot yang mengisi posisi baru Wakil Menteri Investasi. Serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

(LDS)