Bisnis.com, JAKARTA - Kelahiran bank syariah besar selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI terus dinantikan. Pasalnya, saat ini pasar perbankan syariah dinilai tidak ideal dengan dominasi BSI.

Bank syariah dengan ticker BRIS menjadi penguasa pasar perbankan syariah Indonesia dengan aset senilai Rp360,85 triliun pada kuartal II/2024. Saat ini, terdapat 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait update terkait rencana aksi korporasi berupa merger yang melibatkan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Namun, kata Dian, OJK sendiri akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Adapun, menilik riset Sucor Sekuritas beberapa waktu lalu disebutkan bahwa BBTN tengah mengembangkan spin off unit Syariahnya, yang melibatkan akuisisi bank syariah kecil. Dalam hal ini, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai kandidat akuisisi ini.

“Manajemen menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat [CSPA] sebelum 24 Oktober, dan integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan,” tulis Edward Lowis yang dikutip Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan update terkait rencana aksi korporasi baik merger Bank Victoria Syariah dan Bank BTN Syariah hingga rencana spin offBTN Syariah yang melibatkan Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana tersebut. Namun, diskusi terus berlangsung antarbank maupun antara bank dengan OJK.

“Para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).

Nantinya, OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK.

Menurut Dian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif merger maupun spin off sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 yang membawa misi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, Dian menambahkan bahwa upaya konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini akan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuasi,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan. “Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” kata Nixon.

OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa OJK hingga saat ini belum menerima permohonan pengajuan rencana merger BTN Syariah terhadap bank lain, usai batalnya rencana akuisisi terhadap Bank Muamalat.

“Sampai dengan saat ini, OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain. Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” kata Dian di Jakarta, Senin.

Apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imbuh Dian, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, rencana ini sudah didiskusikan dengan OJK.

OJK menilai bahwa rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan cara menggabungkan perusahaan. Itulah sebabnya, ujar Dian, OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN.

“Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum,” kata dia.

Dian mengatakan, OJK akan membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Menurutnya, upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” ujar dia.

Dian menambahkan, upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respon industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah (UUS), yang diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif.

Adapun POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah telah mengatur kewajiban pemisahan UUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun.

“Saat ini terdapat satu UUS yang memenuhi kriteria tersebut dan sesuai dengan POJK diberikan waktu untuk mengajukan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah kriteria tersebut dipenuhi,” catat Dian.

Seluruh UUS, jelas Dian, juga tentunya sedang mengevaluasi aspek kesiapan model bisnis dan infrastruktur untuk merespon ketentuan pemisahan UUS tersebut.

Sesuai dengan ketentuan, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah apabila suatu UUS dinilai tidak menunjukkan suatu perkembangan yang baik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu telah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

Hal itu disampaikan Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/7). Keputusan untuk tidak meneruskan aksi korporasi tersebut, kata Nixon, juga telah disampaikan kepada OJK serta pemegang saham dalam hal ini melalui Kementerian BUMN.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024