IDXChannel - PT Pertamina (Persero) berinvestasi USD5 miliar atau sekitar Rp77,1 triliun untuk memproduksi bahan bakar mesin Euro 4 dan 5. Namun, angka tersebut hanya untuk produksi di Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Untuk meningkatkan produksi di kilang lainnya, masih membutuhkan tambahan sekitar USD2 miliar atau Rp30 triliun.

"Melalui investasi Pertamina di RDMP Balikpapan, kami sudah investasi sekitar USD5 miliar, itu akan bisa produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar," ujar SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso, dalam Media Briefing bertema 'Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas' di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Nilai investasi yang cukup besar bakal memberikan kompensasi terhadap harga jual produk di pasar karena ada biaya tambahan dalam proses produksinya.

Sehingga saat ini, PT Pertamina masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait penyaluran atau perdagangan bahan bakar rendah sulfur tersebut.

"Untuk itu kami sedang menunggu pemerintah untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM karena kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang pada akhirnya, who's gonna pay the bill," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah bakal menstandarkan BBM yang dikonsumsi kendaraan bermotor dengan mesin euro 4 dan 5.

Hal ini dalam rangka memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dari penggunaan BBM fosil.

"Kita mau kualitas yang lebih bagus, kita mau standar ke mesin euro 4 dan 5," kata Luhut usai peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Luhut mengungkapkan, saat ini beban kerugian yang ditanggung dari penggunaan BBM yang memiliki emisi gas buang kotor cukup besar. Baik dari sisi fiskal APBN, maupun ongkos kesehatan masyarakat yang terdampak dari adanya polusi udara.

Mestinya, pemerintah bisa berhemat hingga Rp45 triliun atau lebih subsidi BBM yang saat ini masih bisa digunakan semua orang. Hal ini dianggap kurang efektif karena banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebetulnya tidak memerlukan subsidi.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih," kata dia.

(NIA DEVIYANA)