Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemain judi online tidak hanya kalangan menengah kebawah, juga kelas atas dari kalangan pemerintahan hingga partai politik.

Meutya menuturkan, jika data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) praktik judi online tidak hanya menyasar kepada kalangan menengah kebawah saja.

Praktik judi online menurut data PPATK, kata Meutya juga banyak terjadi di wilayah pendidikan, pemerintahan, hingga menyesal lingkungan partai politik.

“Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda ada yang melalui gim ada yang melalui bentuk lain jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama,” kata kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Maka dari itu, Meutya menuturkan pentingnya literasi digital agar tidak ada lagi praktik judi online di dalam negeri.

Dirinya pun tidak memungkiri, literasi juga diperlukan di Komdigi. Sehingga, dirinya bakal mengupgrade sistem, serta mengaudit sistem secara teknologi dan SDM.

“Maka literasi menjadi penting, maka kami mengajak bapak ibu sebagai wakil rakyat di komisi I bersama sama tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama untuk bersama sama memerangi judol,” ucapnya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomindig) Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomindig oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkomindig.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomindig.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Sebelumnya, pemberantasan judi online di era Budi Arie Setiadi membuahkan hasil penurunan nilai transaksi judi online hingga 50%.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan nilai transaksi judi online dapat mencapai 400 triliun hingga akhir 2024. Angka tersebut dapat membengkak menjadi Rp900 triliun jika tidak dikendalikan sama sekali.

Dengan kegigihan Kemenkominfo memberantas judi online, PPATK meramal nilai transaksi judi online pada akhir tahun berkisar Rp174 triliun - Rp200 triliun.

Meutya menyampaikan, kekerasan terhadap anak akan menjadi fokus kepemimpinannya di Kemenkomindig. Dirinya menyebut, akan ada pembenahan digital agar masalah ini dapat teratasi.

“Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa apa yang menjadi prioritas dirinya di Kemenkomindig merupakan prioritas juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Maka dari itu, Meutya menyebut masalah pemberantasan judi online, pinjaman online ilegal, dan masalah internet ramah anak akan jadi prioritasnya dalam 100 hari pertama menjabat

“Jadi mungkin itu yang kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” ujar Meutya.

Menurut data PPATK, langkah-langkah yang telah ditempuh Kominfo, bersama dengan pihak terkait, selama 15 bulan terakhir telah menekan transaksi judi online secara signifikan.

"Saya kemarin mendapat informasi langsung dari Pak Ivan, Kepala PPATK, bahwa yang kita lakukan selama satu tahun lebih ini telah berhasil menekan transaksi judol dengan drastis. Menurut Pak Ivan, kalau Kominfo dan pihak terkait tidak melakukan tindakan tegas, transaksi judol di tahun ini diproyeksikan bisa mencapai Rp400 Triliun. Nilai ini bahkan berpotensi menembus angka Rp900 Triliun jika tidak dikendalikan sama sekali. Tapi dengan ketegasan kita bersama, Pak Ivan memprediksi transaksi judol sampai penghujung tahun ini bisa ditekan sampai di bawah Rp200 Triliun, sekitar Rp174 Triliun. Ini betul-betul signifikan dan penurunan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Menteri Budi Arie.

Menkominfo berharap, dengan penandatanganan dua kebijakan ini, pondasi kokoh ketegasan dalam pemberantasan judi online terus dilakukan secara konsisten, untuk menjaga efektivitas kebijakan yang selama ini telah dicapai.

"Saya tidak pernah mau kompromi dengan judol. Semua saya lakukan sungguh-sungguh karena kecintaan saya pada masyarakat. Saya tidak ingin ngelihat keluarga-keluarga hancur hubungannya, berantakan ekonominya, depresi, bahkan sampai bunuh diri, jual bayi demi judi. Ini sangat menyedihkan buat saya," ungkapnya.

"Makanya saya bersyukur ketika dapat info dari Pak Ivan kalau usaha kita selama ini secara nyata mampu nurunin transaksi sampai 50% lebih. Jadi kita gak boleh mundur, ketegasan ini wajib terus dilakukan demi rakyat!" tutup Budi Arie.