JAKARTA, investor.id – Anggota Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto telah berangkat untuk menjalani pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10/2024) siang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Meutya Viada Hafid menceritakan suasana di dalam pesawat Hercules yang membawa seluruh anggota kabinet dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Lanud Adi Sucipto selama sekitar satu jam.

Meutya bercerita sepanjang penerbangan, banyak menteri yang terlihat tegang hingga kencang berdoa, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang tidak berhenti berdzikir.

Momen-momen ketika Nusron berzikir hingga anggota kabinet bertepuk tangan saat pesawat mendarat pun diabadikan Meutya melalui Instagram pribadinya @meutya_hafid.

“Ya seluruh menteri menuju Adi Sutjipto dengan Hercules. Kami sudah mendarat. Alhamdulillah. Saya dengar banyak yang doanya agak kencang suaranya, hehe. Semua tanpa ajudan atau pendamping. Banyak (yang tegang). Di samping saya Nusron Wahid tidak berhenti zikir,” kata Meutya menceritakan pengalamannya melalui pesan singkat ke awak media, Kamis.

Pengalaman menumpang pesawat Hercules milik TNI memang tidak bisa dirasakan oleh semua orang termasuk para anggota kabinet yang sebagian besar baru pertama kali menaiki pesawat dengan fasilitas sederhana tersebut.

Namun, bagi Meutya yang pernah menjadi jurnalis tersebut, kali ini bukanlah pengalaman pertama yang menegangkan baginya. Ia bahkan bisa tertidur lelap dalam perjalanan. “Alhamdulillah saya bisa tidur. Waktu jadi jurnalis sudah pernah (naik Hercules) ke Aceh. Namun ini pesawat Hercules terbaru C-130J, baru tiba di Jakarta tahun lalu,” kenang dia.

Dibiayai APBN

Setibanya di Yogyakarta, Meutya menyebut rombongan kabinet langsung menaiki bus bersama-sama tanpa menumpang kendaraan pribadi maupun didampingi ajudan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah momen pengalaman para anggota kabinet saat menumpang Pesawat Hercules menuju Yogyakarta melalui akun Instagram @smindrawati.

Ia sempat menyinggung Super Hercules C-130J tersebut dibeli dengan APBN dan telah digunakan untuk berbagai keperluan yang mulia seperti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina.

“Suasana persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara camping dan pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029; untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130J- pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN #uangkita. Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo..! Halim Perdanakusuma - 24 Oktober 2024,” ungkap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta menteri dan wakil menteri tiba di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih itu, mereka tidak akan menginap di hotel, tetapi akan tidur di tenda yang telah disiapkan di kawasan Akmil untuk memulai kegiatan pembekalan.

Prabowo berharap, kegiatan pembekalan ini dapat membawa aura tradisi keberanian hingga heroisme bagi menteri kabinet. Kegiatan pembekalan ini sekaligus untuk menyelaraskan pandangan antara Prabowo dan jajarannya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) mengusut tuntas laporan soal oknum TNI AD yang diduga terlibat kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatra Utara (Sumut) hingga menewaskan empat orang penghuninya.

"Siapa pun yang terlibat harus dihukum secara adil. Maka penting sekali jajaran Pom TNI untuk melakukan penyelidikan secara tuntas," kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Meutya meminta pihak berwajib TNI menegakkan hukum terhadap pelaku yang terlibat kasus tersebut. "Pastikan siapa pun yang bersalah, yang bersangkutan menerima penegakan hukum. TNI harus berani mengungkap dan mengusut kasus ini secara transparan," tuturnya.

Berkaca pada kasus tersebut, Meutya mengingatkan, seluruh prajurit TNI untuk terus memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Jangan sampai prajurit melakukan pelanggaran.

"Delapan wajib TNI harus mendarah daging di hidup seorang prajurit agar tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan masyarakat sipil. Semoga ini menjadi evaluasi internal TNI untuk lebih dapat memberikan pembinaan, khususnya dalam hal integritas dan moralitas anggotanya,” kata dia.

Meutya menyampaikan pula harapan kepada perwira muda TNI-Polri yang baru saja mengikuti Upacara Prasetya Perwira dan Pelantikan Perwira TNI-Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2024), untuk dapat mengedepankan unsur kemanusiaan saat bertugas.

"Kami berharap perwira-perwira muda TNI dapat bekerja dengan humanis dan ketika bertugas memimpin nantinya bisa memberikan teladan baik bagi pasukannya," kata politikus Golkar tersebut.

Pada Jumat (12/7/2024), keluarga Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas karena dibunuh dalam insiden rumah terbakar di Karo, melaporkan seorang anggota TNI AD inisial HB dengan pangkat Kopral Satu (Koptu) dari Batalyon Infantri Simbisa 125 Kabanjahe ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) di Gambir, Jakarta Pusat.

Koptu HB dilaporkan ke Puspomad karena diduga menjadi salah satu dalang dari terbunuhnya Rico bersama keluarganya. Menurut kuasa hukum keluarga Rico, Irfan Saputra, Koptu HB beberapa kali diberitakan oleh Rico lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi di lingkungan TNI.

Berita itu pun meluas hingga membuat Koptu HB meminta pihak media tempat Rico bekerja untuk menurunkan berita tersebut. Peristiwa kebakaran rumah di Karo pada Kamis (27/6/ 2024) dini hari WIB, mengakibatkan empat orang penghuninya meninggal, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudiinveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu).

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Pengamat kebijakan publik Papua, Simon Rumaropen menilai, kebijakan pemerintah menaikkan biaya operasional prajurit TNI yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih, sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Kebijakan itu diberikan bagi prajurit TNI yang mengabdi untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Papua.

"Adanya kebijakan untuk kenaikan biaya operasional prajurit TNI/Polri menjadi Rp 97 ribu per hari diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan tugas prajurit kepada masyarakat di daerah setempat," kata Simon di Biak, Provinsi Papua dikutip Sabtu (13/7/2024).

Dia menyebut, kebijakan pemerintah menaikkan dana operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua patut diapresiasi. Pasalnya, melalui kenaikan biaya operasional prajurit, kata Simon, pemerintah berarti sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit.

Sebagai masyarakat Papua, dia mengajak semua pihak memberikan apresiasi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan anggaran operasional prajurit. "Semua warga bisa mendukung kebijakan pemerintah menaikkan anggaran operasional TNI/Polri," ujar Simon.

Tokoh adat Biak JJK Mandibodibo menilai, pemerintah sepertinya terus memberikan kesejahteraan bagi prajurit TNI. "Sebagai warga Biak kita apresiasi dengan pengabdian prajurit TNI/Polri karena telah menjaga stabilitas keamanan di daerah ini yang aman, damai dan kondusif," katanya.

Mandibodibo mengatakan, tingkat kesejahteraan untuk prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Papua bisa meningkat, karena diperhatikan pemerintah. Dia menyatakan, kenaikan dana operasional itu juga menyesuaikan dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan bahan pokok di Papua. "Sehingga perlu adanya perbedaan dana operasional antara prajurit yang bertugas di wilayah paling Timur Indonesia ini," ucap Mandibodibo.

Dalam rapat tertutup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wamenhan M Herindra didampingi tiga kepala staf dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024), eksekutif dan legislatif menyepakati penambahan dana operasi prajurit TNI di Papua. Komisi I DPR dan Panglima TNI memutuskan, uang operasional prajurit TNI yang dikirim ke Papua naik menjadi Rp 97 ribu per hari.

Kenaikan itu tidak besar lantaran sebelumnya hanya Rp 88 ribu per hari. "Kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (naik menjadi) Rp 97 ribu per hari," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Di luar gaji pokok...

Uang itu di luar gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulan diterima prajurit TNI. Menurut Meutya, kenaikan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua segera diputuskan untuk diterapkan tahun ini. Dengan begitu, sambung dia, kenaikan uang operasional bisa segera dinikmati para prajurit tanpa perlu menunggu Rancangan APBN 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024). Menhan Prabowo Subianto diwakili Wamenhan M Herindra.

Salah satu pembahasan dalam rapat itu adalah dana operasi prajurit TNI di Papua. Dalam pembahasan tentang Papua, Komisi I DPR dan Panglima TNI menginginkan adanya kenaikan uang operasional prajurit yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih.

Akhirnya, rapat menyepakati, uang operasional prajurit TNI yang dikirim ke Papua naik menjadi Rp 97 ribu per hari. Kenaikan itu tidak besar lantaran sebelumnya hanya Rp 88 ribu per hari.

"Kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (naik menjadi) Rp 97 ribu per hari," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu. Uang itu di luar gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulan diterima prajurit TNI.

Menurut Meutya, kenaikan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua segera diputuskan untuk diterapkan tahun ini. Dengan begitu, sambung dia, kenaikan uang operasional bisa segera dinikmati para prajurit tanpa perlu menunggu Rancangan APBN 2025.

Hal itu mengingat kenaikan uang operasional ini sangat dibutuhkan oleh para prajurit TNI di lapangan. "Enggak, itu di luar yang 2025 karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Meutya menjelaskan, kenaikan biaya operasional telah disesuaikan dengan mahalnya kebutuhan pokok di Papua. Atas dasar itu, sambung dia, harus ada perbedaan biaya operasional antara prajurit yang bertugas di Papua dengan di wilayah lain di Indonesia.

"Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," ujar Meutya.

Masalah Papua kompleks...

Usai rapat tertutup dengan dewan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, isu Papua menjadi salah satu tema yang dibahas. Dia menyebut, masalah yang terjadi di Papua terbilang kompleks.

"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, fokus anggarannya untuk menangani papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks," kata Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Agus turut menyentil mengenai rawannya kondisi keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut. Pasalnya, Papua merupakan markas separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Tercatat, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya diundang dalam rapat kali ini oleh Komisi I DPR. Tapi Prabowo memilih tak datang karena sedang menjamu Grand Syekh Al Azhar as-Syarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb.