DPR RI menggelar rapat paripurna penetapan pembagian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029, Selasa (22/10).

“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya puan, kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dewan kompak.

Dalam penetapan tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 posisi ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Komisi VII dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Nazaruddin Dek Gam menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Nanti kami akan gaspol lakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR," kata Nazaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Nazaruddin berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat laporan atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara hati-hati, profesional dan serius," katanya.

Ia juga berjanji tidak pandang bulu mengadili dewan sesuai ketentuan jika menemukan bukti pelanggaran dari anggota dewan.

Sebaliknya, kata dia, jika tidak tidak terbukti maka MKD akan melakukan melakukan segala upaya untuk memulihkan nama baik anggota DPR sebagai terlapor.

"Jika terjadi pelanggaran maka kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, tapi jika tidak terbukti terjadi pelanggaran maka kami akan merehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan," kata Nazaruddin.

Berikut adalah anggota lengkap MKD yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna, Selasa (22/10).

Hasanuddin

Yulian Gunhar

Alex Indra Lukman

Agung Widyantoro

Mangihut Sinaga

Hasan Basri Agus

Imron Amin

Habiburokhman

Bahtra

Wahidin Halim

Fadholi

Tommy Kurniawan

Mohammad Rano Alfath

Habib Aboe Bakar Al Habsy

Adang Daradjatun

Nazaruddin Dek Gam

Sartono

Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diputuskan tak melanggar dugaan menyalahgunakan wewenang karena mengajak istrinya, Rustini Murtadho, saat menjadi tim pengawas (Timwas) haji DPR. Ada sejumlah pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutus laporan tersebut.

Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam mengatakan salah satu pertimbangannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor No.164/PMK.05/2015, khususnya Pasal 7 ayat 7. Aturan tersebut memperbolehkan pejabat negara boleh membawa suami atau istri dalam kegiatan atau menghadiri kegiatan dengan adalah pihak Lain.

"Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 tahun 2015, terbukti bahwa beliau tidak melanggar ketentuan tersebut," kata Nazaruddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dia menjelaskan proses verifikasi dilakukam bersama Sekretariat Jenderal DPR RI. Khususnya dalam konteks keikutsertaan istrinya dalam Timwas Haji.

Dia menambahkan aktivitas di MKD mesti berjalan meski DPR tengah reses. Kasus pelaporan yang menyangkut pimpinan DPR perlu diluruskan.

"Maka dari itu MKD turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, serta memastikan bahwa semua tindakan pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," jelas Nazaruddin.

Cak Imin dilaporkan ke MKD. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dianggap menyalahgunakan wewenang karena mengajak istrinya, Rustini Murtadho, saat menjadi tim pengawas haji DPR.

Surat pelaporan diterima MKD pada 5 Agustus 2024. Pada surat tersebut tertulis aduan; Bahwa teradu diduga mengajak istrinya, yang bernama, Rustini Murtadho dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024 dan diduga telah menggunakan visa penyelenggaraan haji bukan bisa jemaah haji dan hal ini tidak diperkenankan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

(ADN)

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan setelah melalui proses verifikasi administratif dan hukum, MKD menyatakan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak melakukan pelanggaran soal membawa istri saat jadi Tim Pengawas (Timwas) Haji.

Verifikasi ini mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, izin yang dikeluarkan, serta regulasi yang mengatur perjalanan dinas luar negeri.

"Setelah melakukan verifikasi administratif dengan Sekjen DPR RI, kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, sesuai dengan PMK No. 164 tahun 2015, terbukti bahwa beliau tidak melanggar ketentuan tersebut," kata Nazzarudin Dek Gam dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8).

MKD DPR RI juga merujuk pada Pasal 7 Ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.164/PMK.05/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga mengikuti kegiatan atau menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri atau suami, dapat didampingi oleh istri atau suami sebagai Pihak Lain.

Berdasarkan aturan tersebut, maka Cak Imin boleh membawa istrinya untuk menemani perjalanan dinasnya menjadi Ketua Timwas Haji ke Arab Saudi selama masa haji 2024.

Lebih lanjut Nazaruddin juga menjelaskan mengapa MKD tetap bekerja melakukan verifikasi laporan meskipun sedang dalam masa reses.

"Jadi meskipun DPR RI saat ini sedang dalam masa reses di mana harusnya aktivitas anggota difokuskan ke dapil, kasus ini menyangkut Pimpinan DPR RI dan perlu untuk diluruskan. Maka dari itu MKD turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, serta memastikan bahwa semua tindakan pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin dilaporkan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena membawa istri saat bertugas sebagai Ketua Timwas Haji 2024.

“Teradu diduga mengajak istrinya, yang bernama, Rustini Murtadho dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024. Dan diduga telah menggunakan visa penyelenggaraan haji bukan visa jemaah haji dan hal ini tidak diperkenankan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan,” demikian tertulis dalam tanda terima pengaduan organisasi yang diterima Senin (5/8).

Musyanto menduga Cak Imin menggunakan fasilitas negara dengan membawa istrinya. Menurutnya ini tidak sesuai dengan kode etik dewan yang berlaku, yakni kode etik DPR RI nomor 1 tahun 2015.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, laporan terhadap Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum tentu akan ditindaklanjuti.

Sebab, dia mengatakan, laporan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan itu perlu dikaji lebih dahulu oleh MKD DPR sebelum diproses.

"Ketika orang misalkan melaporkan itu apa yang mesti dilaporkan, nanti MKD akan mengkaji, belum tentu bisa dilanjutkan itu laporannya ya," kata Cucun di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Adapun Muhaimin diadukan ke MKD DPR terkait pelaksanaan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Dia diduga menyalahgunakan kewenangan karena berangkat haji membawa istrinya.

Cucun menjelaskan, keberangkatan Cak Imin bersama istrinya itu sudah aturan yang ada. Karena itu, dia menilai aduan tersebut aneh dan pelapor tidak memahami hal yang dilaporkannya.

"Semua ada regulasinya, saya tanggapi langsung juga sekarang bahwa yang melaporkan tidak memahami tentang tata kelola keuangan, semua by law yang dilakukan. Ada kajian-kajiannya, ada peraturan menteri keuangan," ucap Cucun.

"Beliau pimpinan DPR baca PMK nomor 164 tahun 2016, ada regulasinya tidak sembarang semua," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto melaporkan Cak Imin karena dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadi, terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024.

"Karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekusaan ngajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji. Nah itu bertentangan dengan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik. Itulah, itu yang kami laporkan," ujar Musyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Musyanto menuduh Cak Imin menyalahgunakan anggaran negara demi kepentingan istri dan pribadi.

Di sisi lain, ia mengeklaim, laporan tersebut ini tidak berkaitan dengan kisruh antara PKB dan PBNU yang sedang memanas akhir-akhir ini.

"Oh enggak ada, kita di luar itu. Enggak ada urusan, kita bukan orang, anggota di situ," ucap Musyanto. Menurut dia, laporan tersebut dilayangkan sebagai bentuk pengawasan demi pembangunan negara ke depan.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyebut laporan Musyanto itu masih dipelajari di sekretariat.

"Kami belum pelajari berkas laporannya karena saat ini sedang diperiksa di sekretariat," kata Dek Gam.

"Laporan tersebut baru akan dibahas setelah masuk masa sidang karena saat ini kami sedang reses," ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dilaporkan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Alasannya, Cak Imin membawa istri saat bertugas sebagai Ketua Timwas Haji 2024.

“Teradu diduga mengajak istrinya, yang bernama, Rustini Murtadho dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024. Dan diduga telah menggunakan visa penyelenggaraan haji bukan bisa jemaah haji. Hal ini tidak diperkenankan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan,” demikian tertulis dalam tanda terima pengaduan organisasi yang diterima Senin (5/8).

Musyanto menduga Cak Imin menggunakan fasilitas negara dengan membawa istrinya. Menurutnya ini tidak sesuai dengan kode etik dewan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua MKD, Nazzarudin Dek Gam, mengatakan saat ini pihaknya harus mempelajari laporan ini terlebih dahulu.

“Kami belum pelajari berkas laporannya karena saat ini sedang diperiksa di sekretariat,” kata Nazzarudin saat dihubungi melalui pesan singkat.

Politikus PAN itu mengatakan, laporan ini baru akan ditindaklanjuti saat DPR memasuki masa sidang yang dimulai tanggal 16 Agustus 2024 nanti.

“Laporan tersebut baru akan dibahas setelah masuk masa sidang karena saat ini kami sedang reses,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR segera menindaklanjuti laporan Satgas judi online yang melaporkan adanya 2 anggota dewan dan 58 karyawan di lingkungan DPR yang bermain judol. Laporan Satgas sudah diterima MKD beberapa waktu lalu.

Didik juga menyebut, tindak lanjut terhadap pelaku judi online harus dilakukan dengan tegas. Menurutnya, apa pun status dari pelaku tidak lantas membuatnya mendapat privilege pada penanganan judi online.

“Tidak ada toleransi dan alasan apa pun kelembagaan DPR terpapar judol, harus clear dan clean. Untuk itu DPR harus segera tanggap dengan cepat untuk melakukan pembersihan dan pencegahan serangan judol melalui oknum-oknum anggotanya,” kata Didik dalam keterangannya, Selasa (9/7).

“Jaga kebijakan dan produk politik DPR dari serangan judol melalui oknum-oknumnya,” tambah dia.

Didik mengatakan, kondisi judi online sudah cukup darurat. Ia pun berharap momen ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan yang terukur di kelembagaan DPR.

“Jaga, junjung tinggi dan hormati trust publik selama ini. Jika rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR maka bukan hanya legitimasi yang menjadi problem, tapi juga bisa berpotensi menjadi persoalan besar dalam sistem ketatanegaraan kita,” ungkap Didik.

Politikus Demokrat itu juga berharap proses penanganan judi online di lingkungan DPR dapat segera diselesaikan secara baik dan transparan. DPR pun diminta untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi kedewanan tanpa terpengaruh kasus ini.

“Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI,” tutur anggota dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Didik pun berharap citra DPR akan terus tetap terjaga di tengah terpaan isu judi online ini. Ia mengatakan anggota DPR yang diduga terkena pengaruh judi online hanya segelintir orang, dan anggota yang betul-betul bekerja dengan baik untuk rakyat jumlahnya lebih banyak.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa DPR RI tetap merupakan lembaga yang kredibel dan dapat diandalkan oleh masyarakat," ujar Didik.

Di sisi lain, anggota Komisi DPR yang membidangi hukum ini pun meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas judi online. Didik mengatakan dibutuhkan komitmen yang tinggi dan kekonsistenan dari Pemerintah serta penegak hukum dalam penanganan judol.

“Bukan hanya political will, tapi dibutuhkan action will yang lebih nyata. Saatnya pemerintah menggunakan extra-effortnya untuk melakukan pemberantasan judi online,” sebutnya.

Menurutnya, pemberantasan judi online harus diselesaikan dengan prioritas di tingkat hulu. Didik pun menantikan terobosan besar dalam pemberantasan judi online, terutama dari sisi penegakan hukum.

“Tangkap dan tindak tegas para bandar, beking, dan influencer judi online!” ujar dia.

“Pemerintah melalui kewenangannya harus cepat dan tegas untuk menutup semua situs serta akses digital yang menjadi akses judol secara tegas, masif dan berkelanjutan,” pungkas Didik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang dijatuhkan kepada dirinya salah sasaran.

Bamsoet menyebut MKD DPR tidak berhak menyidangkan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR.

Adapun Bamsoet dinyatakan melanggar kode etik oleh MKD DPR karena mengklaim semua partai politik setuju amendemen UUD 1945.

"Sidang MKD kemarin salah sasaran. Karena dia tidak berhak mengadili pimpinan MPR atau menyidangkan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR. Itu ranahnya di MPR," ujar Bamsoet dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar Majelis Kehormatan MPR dibentuk.

Dia berharap Majelis Kehormatan MPR bisa segera dibentuk usai menggelar rapat pada Agustus 2024.

"Kita akan menyelenggarakan rapat gabungan di akhir Agustus. Sehingga kita bisa putuskan, sehingga bisa kita laksanakan pembentukannya, memasukkannya ke dalam tata tertib dan UU yang terkait," jelas HNW.

Terkait pembentukan itu, HNW berharap Majelis Kehormatan MPR tidak berbentuk ad hoc atau sementara. Sebab, kata dia, permasalahan etika pasti bisa terjadi kapan saja.

"Jadi kita berharap dalam rapat gabungan pada Agustus yang akan datang kita bisa menyepakati Majelis Kehormatan MPR dalam bentuk yang bukan ad hoc. Karena permasalahan etika ini tidak ad hoc tapi sepanjang waktu," terangnya.

Sebelumnya, sidang MKD DPR memutuskan Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota DPR.

Bamsoet dianggap melanggar kode etik setelah mengeklaim semua partai politik (parpol) di parlemen menyepakati wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. Pertama, menyatakan Teradu terbukti melanggar. Kedua, memberikan sanksi kepada Teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis," kata Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan sidang, Senin (24/6/2024).

"Ketiga, kepada Teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap," sambungnya.

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tengah menangani dugaan anggota legislatif pusat bermain judi online. Pengusutan dilakukan secara transparan.

“MKD juga menanganinya dengan cepat dan juga terus terang, perlu kepastian tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada anggota DPR," kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 6 Juli 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan pengusutan transparan dinilai penting dilakukan. Sebab, kasus judi online menjadi perhatian masyarakat.

Baca juga: Menko Polhukam Paparkan Progres Satgas Judi Online

Adang menyampaikan tahap yang tengah dilakukan MKD saat ini yaitu proses klarifikasi. Klarifikasi dilakukan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ini kita sedang klarifikasi, karena walaupun itu laporan dari PPATK, namun kita ingin bahwa laporan itu benar adanya,” ujar dia.

Sebelumnya, PPATK mengungkap seribu anggota legislatif bermain judi online. Mereka terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan dengan jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.

(ABK)