Jakarta -

Pengusutan tata kelola tambang timah di pengadilan terus bergulir, berdasarkan fakta di persidangan, rekomendasi kerja sama PT Timah (Tbk) dengan pabrik smelter swasta disebut sudah berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal ini berdasarkan keterangan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017-2020, Alwin Albar yang dihadirkan dalam persidangan.

"Apakah pernah ada pemeriksaan BPK?" tanya Penasihat Hukum.

"Pernah, setiap dua tahun," jawab Alwin.

Alwin kembali ditanya, apakah pemeriksaan juga dilakukan pada tahun 2022?

"Intinya waktu tahun 2022 itu, semua temuan sudah (sesuai). Kecuali ada 3 piutang PT Timah dan anak usaha. Selebihnya sudah sesuai dengan rekomendasi BPK," jawab dia lagi.

Pertanyaan lalu bergulir pada ada tidaknya rekomendasi dari BPK yang menyebutkan bahwa kerja sama PT Timah dengan smelter swasta diperbolehkan guna mendorong produksi PT Timah yang tengah menurun kala itu.

"Sekitar tahun 2021, produksi PT Timah sudah sangat berkurang sampai ada anak usaha kami yang melakukan hilirisasi tidak kebagian logam. Salah satu rekomendasinya, seingat saya, agar dilakukan kembali, agar dijalankan kembali dengan cara yang lebih terbuka," kata Alwin melanjutkan jawabannya.

"Artinya ada rekomendasi dari BPK agar dilakukan lagi proses pengadaan kerja sama lagi dengan smelter swasta secara terbuka utuk mengoptimalisasi produksi?" Penasihat Hukum mempertegas peryataan alwin.

"Betul," tegas Alwin singkat.

Seperti diketahui, saat ini sedang digelar pengusutan kasus korupsi Kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menjadi sorotan publik. Nilai kerugian dari kasus tersebut diprediksi mencapai Rp 271 triliun.

Angka ini muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan serta menahan tersangka dalam perkara tersebut, Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Kerap dianggap sebagai kerugian negara, angka Rp 271 triliun sebenarnya bukan soal itu.

(rrd/rir)

Jakarta -

Pengusutan korupsi timah berdampak luas terhadap perekonomian di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Hal ini terungkap dari para saksi yang dihadirkan dalam lanjutan sidang korupsi timah.

Seperti diungkapkan warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui yang bekerja sebagai pengepul pasir timah hasil pertambangan rakyat. Asui memberi kesaksian bersama stafnya bernama Husni.

Dihadirkan pula sebagai saksi adalah Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf dan Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin.

Momen memberikan kesaksian di hadapan hakim dalam persidengan tersebut dijadikan ajang curhat oleh para saksi tentang kondisi tentang bagaimana kondisi saat ini telah menghantam mata pencaharian mereka dan ekonomi Bangka Belitung secara keseluruhan.

Husni salah satu saksi menceritakan bagaimana penambangan timah telah jadi sumber pendapatan dan penghidupan bagi warga lokal. Bahkan, lantaran tak terserap oleh PT Timah waktu itu, para penambang rakyat itu sampai harus menjual pasir timah mereka di pinggir jalan secara eceran.

"Hampir semua orang di sana jualan pasir timah di pinggir jalan dengan harga 120-130rb/kg seperti menjual bensin eceran," tutur Husni dikutip dalam kesaksiannya, Jumat (13/9/2024).

Fenomena ini yang kemudian ditangkap manajemen PT Timah dengan membentuk pola kemitraan dengan penambang rakyat dan pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah dengan membentuk badan hukum berstatus CV.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasi berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Saksi Suyatno alias Asui dalam kesaksiannya menjelaskan, dalam proses pembelian pasir timah dari penambang rakyat, dirinya bertindak sebagai pengepul.

"Batas terendah Sn timah (kadar timah) yang diterima oleh saya berada di kadar Sn 68, dan saya sebagai pengepul hanya menerima hasil tambang timah dari masyarakat yang menambang dalam bentuk masih basah sehingga proses pengeringan (goreng) tetap harus dilakukan yang membutuhkan biaya," beber dia.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak masyarakat menggantungkan ekonominya pada pertambangan timah tersebut.

"Sekarang imbas hal ini, ekonomi di Bangka Belitung hancur, harga timah juga hancur. Kondisi Bangka pada saat ini 2024, kondisinya banyak yang tidak punya pekerjaan, kemudian kondisi pasar yang sangat sepi," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf mengaku telah menjadi mitra penambangan PT Timah sejak 1996-2002 dan 2007-2008.

Lebih jauh Yusuf menceritakan bahwa praktik pertambangan oleh pihak selain PT Timah sudah berlangsung lama semenjak dirinya masih kecil, dimana Yusuf lahir tahun 1960.
Bahkan ayah dan kakeknya juga bercerita bahwa pertambangan bijih timah sudah berlangsung pada masa mereka.

Dalam menjalankan operasinya, selain tanah yang ia miliki, ia juga membebaskan tanah tumbuh yang berada di wilayah IUP PT timah dengan modal dari koceknya sendiri.

"⁠⁠PT Timah mewajibkan untuk membebaskan tanah tumbuh tempat dimana CV Candra Jaya menambang, dan biaya ditanggung oleh saksi sendiri," jelas dia.

Saksi lain yakni Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin menjelaskan, dari kerja sama jasa tersebut, mitra PT Timah berbentuk CV seperti dirinya mendapat imbal jasa yang dihitung dari tonase bijih timah yang dihasilkan dan dikenakan pajak atas imbal jasa tersebut.

"Pembayaran ke CV oleh PT TImah dihitung berdasarkan biaya pengangkutan dan biaya pembelian timah ke penambang atau pengepul yang dilakukan oleh CV," jelas dia.

Dalam kesempatan itu Marzoshin juga menegaskan bahwa CV Semar Jaya Perkasa sama sekali tidak ada hubungan afiliasi dengan PT RBT.

"Seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan jasa borongan pengangkutan SHP berasal dari modal pribadi," jelas dia.

Adapun ⁠penentuan lokasi pengiriman bijih pasir timah oleh CV Semar Jaya Perkasa ke gudang PT Timah yang ada di smelter PT Tinindo, PT Tirus Jaya Mandiri dan PT Artha Cipta Langgeng adalah murni diskresi dan keputusan dari PT Timah dan samasekali tak ada campur tangan PT RBT.

Ia berharap, perkara ini cepat tuntas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dan bisa mengembalikan perekonomian masyarakat setempat.

(rrd/rir)

Jakarta: Komunitas Anti Korupsi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan pengusutan dugaan monopoli bisnis lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebab, dugaan monopoli itu menjadi sorotan masyarakat.

"Bahwa peresolan ini telah dikeluhkan masyarakat, tapi lembaga-lembaga hukum menutup mata," kata Ketua Komunitas Anti Korupsi Mato Mony dalam keterangan yang dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Hal tersebut diungkap Mato saat berorasi di Gedung KPK. Pihaknya ingin KPK menjelaskan sejauh mana pengusutan dugaan monopoli, yang dicurigai penuh unsur nepotisme.
"Bahwa persoalan inu mungkin saja KPK telah mengetahui tapi pertanyaannya sampai di mana gerak KPK dalam mengusut money politic anak menteri ini kawan-kawan?" kata dia.

Baca juga: KPK Disebut Mesti Usut Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Mereka berharap KPK segera mengusut adanya dugaan nepotisme terkait monopoli bisnis di lapas. Sebab, ada dugaan kuat bisnis di lapas dimenangkan pihak tertentu yang sudah diatur.

"Hal ini tentunya bisa termasuk dalam nepotisme. Maka harapan kami KPK segera melakukan penyelidikan dan investigasi secara mendalam," tegas Mato.

Sebelumnya, eks penyidik KPK Yudi Purnomo meminta Lembaga Antirasuah rutin menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan dalam memproses laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Sehingga, ada kejelasan apakah laporan tersebut layak diproses lebih lanjut atau tidak.

Hal itu disampaikan Yudi merespons pelaporan terhadap dugaan monopoli bisnis di lapas. Laporan disampaikan Komrad Pancasila Mei 2023.

"Tentu KPK harus menjelaskan kepada publik selain tentu saja kepada pelapor terkait sampai sejauh mana laporan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sampai tahap apa," kata Yudi melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.

(ABK)

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tengah menangani dugaan anggota legislatif pusat bermain judi online. Pengusutan dilakukan secara transparan.

“MKD juga menanganinya dengan cepat dan juga terus terang, perlu kepastian tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada anggota DPR," kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 6 Juli 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan pengusutan transparan dinilai penting dilakukan. Sebab, kasus judi online menjadi perhatian masyarakat.

Baca juga: Menko Polhukam Paparkan Progres Satgas Judi Online

Adang menyampaikan tahap yang tengah dilakukan MKD saat ini yaitu proses klarifikasi. Klarifikasi dilakukan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ini kita sedang klarifikasi, karena walaupun itu laporan dari PPATK, namun kita ingin bahwa laporan itu benar adanya,” ujar dia.

Sebelumnya, PPATK mengungkap seribu anggota legislatif bermain judi online. Mereka terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan dengan jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.

(ABK)