Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) menyambut baik rencana program wajib asuransi third party liability (TPL) untuk mobil dan mobil mulai Januari 2025.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan regulasi yang sedang digodok. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi peraturan pelaksana dari asuransi TPL.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan peluang ini," kata kata Wahyudi kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Sebagai anggota dari Asosiasi Asurasi Syariah Indonesia (AASI), Jasindo Syariah turut aktif menyuarakan adanya free fight competition antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Pada semester I/2024 Jasindo Syariah mencatat pertumbuhan pendapatan kontribusi 49,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp154,46 miiliar.

Pertumbuhan di semester I/2024 tersebut didorong oleh pemasukan kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang berkontribusi lebih dari setengah capaian di semester I/2024.

Dia mengatakan Jasindo Syariah akan meluncurkan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah dan manfaat dari memiliki asuransi TPL untuk Kendaraan Bermotor (KBM).

"[Asuransi ini] menjadi salah satu primadona di Jasindo Syariah," imbuhnya.

Selain kampanye edukasi, pihaknya juga mempersiapan infrastruktur. Menurutnya, Jasindo Syariah juga melakukan perluasan jaringan, pengembangan kerja sama dengan rekanan atau provider, serta optimalisasi teknologi dan automasi.

Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% terhadap realisasi tahun 2023. Jasindo Syariah memandang asuransi wajib TPL nantinya akan menjadi harapan baru industri asuransi syariah untuk turut mengambil peran dalam meramaikan pasar yang punya peluang akan semakin gemuk.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan potensi pasar asuransi syariah secara efektif," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan belum ada pembahasan mengenai pembayaran iuran asuransi wajib bagi mobil dan motor untuk produk third party liability (TPL).

“Belum ada rapat mengenai itu [asuransi kendaraan untuk produk TPL],” katanya usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib third party liability (TPL) bagi pemilik kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/07/2024).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU PPSK dinyatakan bahwa setiap amanat beleid tersebut, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU PPSK diundangkan.

UU PPSK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rencana wajib asuransi ini mendapat respons beragam. Kalangan buruh menolak karena dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah. Sementara dari asosiasi asuransi justru menyambut baik aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) meminta ketika asuransi wajib third party liability (TPL) berlaku 2025 nanti ada persaingan usaha antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin H. Noekman mengatakan untuk membicarakan pangsa pasar yang bisa diambil asuransi syariah dari TPL tersebut masih jauh karena peraturan pelaksananya belum terbit.

"Kalau porsi kami hanya berharap negara sesuai dengan sila pertama Pancasila, bahwa negara wajib hadir menjamin kewarganegaran sesuai keyakinan," kata Erwin saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Saat ini, peraturan pelaksana asuransi wajib TPL sedang digodok pemerintah. Belum diputuskan siapa pihak yang akan mengelola asuransi tersebut.

"Kalau ada yang mau beli syariah jangan dihalangi, artinya ada opsinya. Bagi yang enggak mau silakan saja. Kalau itu masing-masing saja," sambung dia.

Sembari pemerintah menyelesaikan peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini, AASI berupaya memastikan perusahaan-perusahaan anggotanya punya kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni.

Tujuannya agar asuransi syariah bisa bersaing dengan asuransi konvensional.

AASI juga tak mematok target berapa potensi pendapatan premi yang didapat perusahaan asuransi syariah dari wajib TPL ini.

"At the end of the day, ini kembali adalah free fight competition. Jadi semua tetap profesional. Kita tidak patok angka tertentu. Kurang pas kalau dipatok tertentu," kata dia.

Erwin juga berkomentar, pandangan AASI terhadap wacana wajib TPL ini adalah mengingatkan ada dua hal krusial yang harus dipastikan pemerintah dan para stakeholder sebelum TPL diwajibkan.

Pertama, pemerintah memastikan besaran iuran premi asuransi bisa diterima baik bagi masyarakat maupun perusahaan asuransinya.

Kedua, literasi masyarakat terhadap asuransi harus ditingkatkan sehingga ketika TPL wajib nanti tidak menimbulkan polemik.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan ada potensi penetrasi asuransi ketika TPL diwajibkan. Hal itu mengacu populasi kendaraan bermotor di Indonesia saat ini.

AAUI sendiri mengusulkan pembayaran iuran TPL ini dimasukan ke dalam komponen pajak kendaraan bermotor.

Dia memperkirakan terdapat sekitar 120 juta kendaraan roda dua, dan 90 sampai 110 juta kendaraan roda empat.

Namun yang jadi masalah saat ini adalah kepatuhan bayar pajak. Dia mencatat dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini yang bayar pajak tidak lebih dari 60%.

"Kalau dilihat masyarakat kalau ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mau enggak mau harus dibayar. Ya kan. Enggak mungkin enggak dibayar. Kalau enggak dibayar mereka enggak bisa jalankan kendaraan bermotornya, mereka akan ditilang," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asuransi Astra buka suara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pemilik mobil dan motor memiliki asuransiThird Party Liability (TPL) mulai Januari 2025.

Asuransi Astra menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Head of PR Marcomm dan Event, Asuransi Astra Laurentius Iwan Pranoto menilai kebijakan ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi pengendara, perusahaan asuransi, serta industri otomotif secara keseluruhan.

Regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara lain.

"Dengan adanya kewajiban asuransi TPL, pihak ketiga yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil dapat memperoleh kompensasi yang layak," kata Iwan kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Menurutnya, regulasi ini juga akan mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial pengendara untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas guna mengurangi risiko kecelakaan.

"Simplenya, jangan karena kecelakaan lalu membuat hidup orang lain susah. Dan seperti prinsip asuransi, memastikan jika ada apa-apa, pengelolaan keuanganmu tidak terganggu," ujarnya.

Wajib asuransi TPL ini amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum asuransi wajib TPL.

"Jadi kami percaya setiap kebijakan yang dibuat OJK pasti berdasar studi yang dipikirkan dengan matang serta demi kepentingan hari ini dan masa depan yang lebih baik," kata Iwan.

Saat ini, asuransi TPL sifatnya sukarela bagi pemilik mobil dan motor. Asuransi TPL menjadi pilhan perluasan jaminan dari Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Dikutip dari laman OJK, perluasan jaminan asuransi ini diperluas dengan risiko-risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3, kecelakaan diri terhadap penumpang dan atau pengemudi.

Kemudian kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat serta penjarahan yang terjadi selama kerusuhan, huru hara, tetoris dan sabotase. Terakhir adalah becana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merespons kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) mulai 2025.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwyanto menjelaskan asuransi wajib bagi pemilik kendaraan ini dapat memberikan tanggung jawab berupa biaya pengobatan untuk korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, maupun penggantian kerugian material akibat kecelakaan yang disebabkannya.

"Bagi pemilik kendaraan akan mendapatkan proteksi dan bantuan. Bagi perusahaan asuransi akan meningkatkan penetrasi asuransi," kata Bern kepada Bisnis, Rabu (17/7/2024).

Untuk diketahui, Omnibus Law Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 2023 mengatur tentang asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah tentang asuransi wajib ini sebetulnya ditargetkan selesai 2024, namun molor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut asuransi wajib ini akan berlaku mulai 2025.

Produk asuransi ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Rencananya, asuransi ini akan menjadi bagian dari seperti yang diwajibkan untuk membayar premi Jasa Raharja.

Pasalnya, selama ini kerugian dari kecelakaan hanya ditanggung korban oleh pihak Jasa Raharja. Sementara itu, kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian.

Saat ini AAUI tengah mempersiapkan pelaku industri asuransi untuk mendukung third part liability sebagai asuransi wajib, serta meningkatkan literasi masyarakat pentingnya proteksi atas berbagai risiko lalu lintas.

"Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, third party liability insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara," kata Bern.

Berbeda dengan pandangan para pelaku industri, kalangan buruh yang dinaungi Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai aturan pemerintah tersebut dapat membenani masyarakat. Apalagi, kendaraan roda dua menjadi transportasi andalan bagi masyarakat menengah bawah menjalani aktivitas sehari-hari.

"Jangan membuat peraturan yang membenani biaya hidup orang. Orang sudah susah sekarang," kata Said kepada media di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (17/7/2024).