Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait asuransi wajib. Adapun salah satunya merupakan produk asuransi third party liability (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi wajib merupakan ranahnya pemerintah. Dia bilang OJK hanya mengikuti poin-poin yang akan diatur di dalam PP tersebut terkait asuransi wajib.

"Jadi, sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait dengan asuransi wajib," ungkapnya seusai menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Adapun aturan asuransi wajib merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK, artinya pada awal 2025.

Lebih lanjut, Ogi juga mengaku belum mengetahui waktu penerbitan PP tersebut. Dia bilang waktu penerbitannya tergantung dari pemerintah.

"Ya, tergantung dari pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan asuransi wajib. Ya, banyak aspek yang belum kami tahu. Jadi, kami baru tahap drafting saja. Jadi, tunggu saja kalau asuransi wajib," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana menahun implementasi asuransi wajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) tampaknya akan menuju akhir.

Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan peraturan pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah (PP), bagi implementasi wajib asuransi TPL.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mengatakan, rencana penerapan kewajiban asuransi third party liability (TPL) harus dipersiapkan dengan matang. dengan melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam.

Meski, jika dilihat dari sisi manfaat, lanjut dia, asuransi TPL ini sangat penting untuk membantu menghindarkan pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat membayar biaya pengobatan/penggantian kerusakan kepada korban kecelakaan yang berkaitan dengan kendaraannya. Namun, kajian mendalam tetap dibutuhkan agar penerapannya tidak membebani masyarakat ke depannya.

Diketahui, TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Rencananya TPL akan diterapkan pada Januari 2025.

“Pemerintah dan OJK perlu memastikan aspek meaningful participation. Dalam artian, lebih banyak mendengar masukan dari masyarakat, asosiasi, dan pelaku industri. Terutama terkait tarif premi, hingga jenis kendaraan yang akan dikenai. Jangan sampai nantinya penerapan asuransi ini justru dirasa membebani masyarakat,” kata Puteri kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Lebih lanjut Puteri mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima update baik dari OJK maupun Pemerintah mengenai rencana penerapan asuransi third party liability.

Menurut dia, hadirnya asuransi jenis ini merupakan wujud implementasi dari Program Asuransi Wajib yang telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana, Pasal 39A UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK menyebutkan bahwa, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Program Asuransi Wajib ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, khususnya Komisi XI DPR RI.

“Dalam penyusunan PP ini, pemerintah dapat berkoordinasi dengan OJK. Oleh karenanya, kami masih menunggu pemerintah dan OJK yang nantinya akan menyampaikan terkait rumusan pasal-pasal yang diatur dalam RPP ini,” ujarnya.

Sampai saat ini, RPP Program Asuransi Wajib masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan di ranah pemerintah. Pemerintah dan OJK, sambung dia, masih mendiskusikan RPP ini, diantaranya mencakup model bisnis, kriteria penanggung, serta prinsip implementasi yang perlu dibuat fleksibel.

Setelah PP ini dibahas bersama DPR dan kemudian disahkan, nantinya OJK akan menyusun Peraturan OJK terkait asuransi wajib yang tujuannya untuk mendetailkan aturan terkait penyelenggaraan asuransi wajib tersebut.

“Namun, sampai sekarang, kami di DPR belum menerima draft RPP ini dan melakukan pembahasan. Sehingga, kami masih terus menunggu update dari OJK dan pemerintah,” ujarny.

Saat ini di Indonesia memang sudah memiliki asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi untuk kehilangan nyawa/cidera bagi korban kecelakaan. Tetapi belum ada yang meng-cover potensi kerugian dari suatu kecelakaan terhadap pihak ketiga, seperti kerusakan kendaraan (property damage) dan pihak lainnya.

“Kami menilai hal tersebut sebagai salah satu dasar urgensi third party liability di Indonesia. Karena, selain untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, third party liability diharapkan dapat memberikan proteksi lebih kepada masyarakat dari peristiwa tidak diinginkan,” katanya.

Puteri juga melihat aktualisasi dari third party liability akan memiliki sederet tantangan dan hambatan. “Untuk itu, kami akan terus mendorong OJK untuk melakukan perbandingan dengan Thailand, Myanmar, Filipina sebagai negara Asean yang telah menerapkan third party liability terlebih dulu,” katanya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 28 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Disusul, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

Selanjutnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Berikutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN....

<!--more-->

1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN Setelah 17 Agustus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Kepala negara menekankan lagi bahwa sudah lebih dari 300 investasi asing yang sudah tanda tangan perjanjian kerja sama. “Yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat dan kita lihat memang perubahan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya investor masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN. Namun saat ini, masalah itu sudah selesai. Eks Gubernur Jakarta itu tidak merinci aturan mana yang dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) sudah realisasi semua,” katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden
Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor....

<!--more-->

3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal Basri menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan.

"Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil Jelaskan Alasan Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru....

<!--more-->

5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru dan Undang Seleb ke Sana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

"Hari ini (kemarin) Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok (hari ini) beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Jokowi kemarin bertolak ke IKN untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN. Presiden juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 28 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Disusul, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

Selanjutnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Berikutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN....

<!--more-->

1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN Setelah 17 Agustus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Kepala negara menekankan lagi bahwa sudah lebih dari 300 investasi asing yang sudah tanda tangan perjanjian kerja sama. “Yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat dan kita lihat memang perubahan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya investor masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN. Namun saat ini, masalah itu sudah selesai. Eks Gubernur Jakarta itu tidak merinci aturan mana yang dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) sudah realisasi semua,” katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden
Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor....

<!--more-->

3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal Basri menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan.

"Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil Jelaskan Alasan Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru....

<!--more-->

5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru dan Undang Seleb ke Sana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

"Hari ini (kemarin) Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok (hari ini) beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Jokowi kemarin bertolak ke IKN untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN. Presiden juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 28 Juli 2024 dimulai dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan....

<!--more-->

1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan Diprediksi Meningkat 12 Persen pada Periode Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pejabat pengganti sementara (Pgs) Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Yuyun Waryuaningsih, memproyeksikan ada 289 ribu pergerakan penumpang pada periode tersebut. Artinya, akan ada rata-rata harian sebanyak 19 ribu pergerakan penumpang per hari.

"Rata-rata harian ini lebih tinggi 12 persen dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang bulan Juli 2024 yang mencapai 17 ribu per hari," kata Yuyun melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri, asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal Basri menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres....

<!--more-->

3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang, Resmi Beroperasi Sejak Jumat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

“Hal ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ixfan mengatakan perpanjangan relasi ini akan mempermudah pelanggan yang ingin melancong dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan mudah. “Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa....

<!--more-->

5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mendorong perekonomian, Golden Visa justru bisa berisiko terhadap kondisi fiskal dan makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat dan munculnya gelembung ekonomi di sektor properti.

“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata dia dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 28 Juli 2024 dimulai dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan....

<!--more-->

1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan Diprediksi Meningkat 12 Persen pada Periode Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pejabat pengganti sementara (Pgs) Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Yuyun Waryuaningsih, memproyeksikan ada 289 ribu pergerakan penumpang pada periode tersebut. Artinya, akan ada rata-rata harian sebanyak 19 ribu pergerakan penumpang per hari.

"Rata-rata harian ini lebih tinggi 12 persen dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang bulan Juli 2024 yang mencapai 17 ribu per hari," kata Yuyun melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri, asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal Basri menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres....

<!--more-->

3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang, Resmi Beroperasi Sejak Jumat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

“Hal ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ixfan mengatakan perpanjangan relasi ini akan mempermudah pelanggan yang ingin melancong dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan mudah. “Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa....

<!--more-->

5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mendorong perekonomian, Golden Visa justru bisa berisiko terhadap kondisi fiskal dan makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat dan munculnya gelembung ekonomi di sektor properti.

“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata dia dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) menyatakan telah memiliki produk third party liability (TPL) untuk kendaraan. Mengenai hal itu, Retail & Digital Business Director Asuransi Astra Wisnu Kusumawardhana mengatakan produk TPL milik perusahaan sifatnya perluasan jaminan atau additional dan selama ini ditawarkan kepada pelanggan Astra.

"Untuk trennya lumayan diminati," ujarnya saat ditemui di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Kamis (25/7).

Saat ini, Wisnu bilang asuransi pihak ketiga termasuk dalam perluasan jaminan asuransi kendaraan bermotor. Mengenai tarifnya, dia menilai cukup terjangkau karena hanya 1% dari nilai pertanggungan.

"Contohnya, iurannya 1% untuk uang pertanggungan Rp 20 juta, maka premi yang harus dibayar hanya Rp 200.000," kata Wisnu.

Wisnu menerangkan produk yang dimiliki Asuransi Astra saat ini akan berbeda dengan asuransi TPL kendaraan yang tengah ramai dibahas. Meskipun demikian, dia menyebut tarif premi untuk asuransi wajib nantinya kemungkinan bisa lebih murah.

"Asuransi itu prinsipnya makin banyak yang ikut, preminya akan makin kecil, kompetitif. Sebab, selama ini sifatnya sukarela, tidak wajib. Jadi, memang jumlahnya terbatas dibandingkan nanti semua harus ikut," tuturnya.

Wisnu mengatakan, pihaknya siap jika nanti program asuransi wajib TPL untuk kendaraan diberlakukan. Sebab, selama ini Asuransi Astra telah memiliki produk yang serupa dan pelaksanaannya juga berjalan dengan baik.

Dia bilang kemungkinan nanti hanya akan mengganti mekanisme dan tarif premi saja apabila sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Asuransi Astra akan menunggu terlebih dahulu kepastian program tersebut lewat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan.

Sebagai informasi, saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.