Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 55 entitas yang mencakup Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten tengah berupaya memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar sebelum tenggat waktu yang ditentukan OJK.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPRS sebelum 31 Desember 2025 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten Roberto Akyuwen mengatakan bahwa BPR terus bergerak untuk memenuhi modal inti melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui pertumbuhan organik, yakni dari pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis mereka,

Selain itu, beberapa BPR memilih untuk menggenjot modal inti melalui cara anorganik, seperti mendapatkan tambahan setoran modal dari pemegang saham.

“Sebagian lagi itu akan mencari investor strategis, artinya pihak luar yang masuk menjadi pemegang saham,” ujarnya usai agenda Launching M-Banking BPR Intidana Sukses Makmur, Jumat (11/10/2024).

Tidak hanya itu, beberapa BPR juga melakukan merger atau penggabungan dengan BPR lain, baik yang memiliki modal lebih besar maupun yang modal intinya juga belum memenuhi ketentuan.

Roberto juga menambahkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tiap provinsi, yang secara umum memiliki kinerja baik dan tata kelola yang sehat, diharapkan dapat mengambil peran sebagai pembina di BPR-BPR di wilayah mereka

“BPD ini kan normal, sehat, laba dalam operasionalnya memiliki manajemen yang mungkin cukup baik dalam tata kelola, diharapkan mereka nanti akan mulai menjadi pembina atau masuk ke dalam BPR-BPR di wilayahnya,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, OJK juga terus mengawasi action plan rencana aksi masing-masing BPR dalam memenuhi modal inti minimum.

“Sekarang ada 23 grup di tempat saya yang sedang merger,” tandasnya.

Adapun, berdasarkan data OJK, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS posisi semester I/2024 masih tercatat positif yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara yoy.

Pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar, sehingga rasio CAR BPR dan BPRS posisi semester I/2024 tercatat 28,11% sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.