Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penggunaan mata uang kripto kerap dijadikan sebagai modus pencucian uang.

"Penggunaan mata uang kripto sebagai alat kejahatan lekat dengan modus pencucian uang dan tindak pidana ekonomi lainnya," ujar Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono dalam siaran pers, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan, kripto sering dijadikan modus pencucian uang lantaran sistem blockchain pada mata uang kripto bisa digunakan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan.

"Dalam hal ini, enkripsi sistem blockchain sebagai basis data mata uang kripto dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan, karena tidak terakses oleh pihak yang tidak terhubung dalam blockchain itu sendiri," tambahnya.

Di samping itu, kata Feri, penanganan perkara terkait mata uang kripto kerap menimbulkan persoalan karena nilai asetnya bersifat fluktuatif. Oleh karenanya, perlu ada pendekatan komprehensif untuk menangani perkara kripto.

Dengan demikian, untuk mengatasi hal tersebut, Kejaksaan telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana

“Permasalahan baru dalam penanganan perkara aset kripto adalah saat penyitaan dan penanganan barang bukti karena berkaitan dengan nilai aset kripto yang fluktuatif, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif,” pungkas Feri.

Para pencuci uang semakin sering menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan asal-usul dan pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, menurut sebuah laporan dari Chainalysis.

Laporan yang mempelajari tren dan cara-cara baru pencucian uang itu mengatakan bahwa kripto digunakan untuk kejahatan di luar rantai, seperti perdagangan narkoba dan penipuan. Hal itu karena kripto bersifat lintas batas, hampir instan, dan umumnya tidak mahal untuk ditransaksikan.

“Semakin meluasnya penggunaan kripto telah menjadikannya alat untuk mencuci uang hasil kejahatan off-chain, seperti perdagangan narkotika dan penipuan. Pada 2024, pencucian uang dalam kripto mencakup semua kejahatan, tidak hanya yang secara inheren terkait dengan ekosistem kripto,” kata Chainalysis dalam sebuah laporan pada bulan Juli, seperti dikutip CNBC.

Hal ini terjadi karena nilai mata uang kripto terbesar di dunia, Bitcoin, telah mengalami lonjakan hampir 55% sepanjang tahun ini, menurut data LSEG.

Para pencuci uang menggunakan berbagai metode seperti pencampur kripto, jembatan lintas rantai, dan “lompatan” antardompet untuk menyembunyikan aliran dana. Crypto mixers, atau tumbler, melibatkan pencampuran kripto dari berbagai sumber untuk mempersulit pendeteksian asal dan kepemilikannya.

Pelaku kejahatan juga memanfaatkan jembatan kripto untuk menyembunyikan asal-usul dana dengan memindahkannya di antara jaringan blockchain yang berbeda. “Hops” melibatkan pemindahan dana di antara banyak dompet pribadi perantara untuk menghindari deteksi.

Data Chainalysis menunjukkan, sejak 2019, hampir US$100 miliar Rp (1.616 triliun) dana telah ditransfer dari dompet ilegal yang diketahui ke layanan konversi - di mana kripto dikonversi ke mata uang fiat. Jumlah tertinggi yang teridentifikasi adalah US$30 miliar (Rp 484,9 triliun) pada tahun 2022.

Bursa pertukaran kripto Rusia yang terkena sanksi, Garantex, sebagian besar berada di belakang jumlah rekor tersebut karena layanannya menawarkan cara kepada para pencuci uang untuk mengubah kripto yang diperoleh secara ilegal menjadi uang tunai.

Pencucian Uang Melalui Kripto Masih Bisa Dilacak

Tetapi, aktivitas tidak sah ini masih dapat dilacak, kata Chainalysis. Pencucian kripto dapat dilacak dan dianalisis dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi, berkat transparansi blockchain, dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Namun, pencucian kripto diperkirakan akan menjadi lebih umum, kata laporan itu.

“Seiring dengan penerimaan global terhadap mata uang kripto yang semakin meningkat dan hambatan untuk masuk semakin berkurang, Chainalysis memperkirakan jenis pencucian uang ini akan menjadi lebih signifikan, karena para pelaku kejahatan secara historis mengkooptasi teknologi baru untuk tujuan mereka sendiri,” ujar firma analisis blockchain tersebut.

Pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, 6 family office tersangkut kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 36,23 triliun.

Pemerintah Singapura kemudian menangkap 10 orang asing yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Mereka juga telah mendapat hukuman dari pihak yang berwajib.

Belajar dari kasus tersebut, sejumlah ekonom meminta pemerintah meninjau pembentukan dan skema family office secara matang. Karena family office berisiko menjadi tempat pencucian uang dan suaka pajak.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat risiko pencucian uang dari pembentukan family office, karena pemerintah harus menawarkan pajak rendah demi menarik investor asing atau orang kaya ke Indonesia.

"Saya rasa sangat berpotensi menjadi tempat suaka pajak karena insentif yang ditawarkan juga dengan menurunkan pajak bagi orang kaya ini. Sama seperti yang dikembangkan di Singapura ataupun negara suaka pajak lainnya," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (4/7).

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mewanti-wanti praktik pencucian uang karena pemilik modal atau orang kaya menaruh uangnya di Tanah Air.

Negara Surga Pajak

Selain itu, Indonesia juga berisiko menjadi tempat pengemplang pajak. Karena para pencari suaka pajak ini berusaha menghindari pajak di negara asalnya, dengan menaruh uangnya di negara-negara surga pajak.

"Pembebasan ataupun pemberian skema pajak tertentu diberikan pada konsep family office. Skema ini digunakan pemilik modal untuk merancang skema tertentu, ini yang perlu diantisipasi negara berkembang," kata Yusuf.

Apalagi, negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang bersumber dari berbagai sektor usaha. Sehingga, pemberian insentif pajak harus memperhatikan faktor kompensasi yang didapat di masa depan serta berdasarkan asas keadilan.

Jika family office benar-benar direalisasikan dengan pemberian pajak rendah, maka ini bertolak belakang dengan semangat global. Seperti diketahui, konsesus global tengah merancang upaya agar tidak ada perang tarif pajak untuk investasi.

"Karena pajak ini akan bermuara terhadap harmfull tax competition [perang pajak] yang akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia," ucap Yusuf.

Untuk itu, Yusuf meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek pajak yang berkeadilan dalam mendesain skema family office di Indonesia. Bukan hanya menawarkan pajak rendah demi menarik investor masuk.

Sediakan Layanan Keuangan dan Investasi

Seperti diketahui, family office merupakan perusahaan bisnis swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Terdapat dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi pendirian family office di Indonesia, yaitu Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendirian family office ini akan menyaingi Singapura dan Hong Kong yang sudah lebih dulu ada.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bahkan memperkirakan dana yang dikelola family office Indonesia bisa mencapai US$ 500 miliar atau sekitar Rp 8.160 triliun.