Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik monopoli penyediaan avtur di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

"Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum (INU) lain," tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Heppy melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/ BPH Migas/IV/2008 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara. Aturan tersebut menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia.

"Pertamina akan selalu menaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya Peraturan BPH Migas 13/2008 yang menjadi panduan badan usaha untuk mencegah praktik monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia dan membuat ekosistem bisnis yang fair dengan tetap mengutamakan aspek safety, quality, dan kepentingan nasional," kata Heppy.

Sebagai badan usaha penyalur avtur, Pertamina Patra Niaga juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami meyakini kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemandirian energi nasional, ketahanan nasional, aspek keselamatan penerbangan selain harga yang tentu saja diharapkan dapat terjangkau di masyarakat," pungkasnya.

Hakim federal Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa Google telah memonopoli pasar pencarian secara ilegal. Hal ini memberikan kemenangan telak bagi pemerintah dalam kasus antimonopoli besar pertamanya terhadap raksasa teknologi itu selama puluhan tahun.

"Setelah mempertimbangkan dan menimbang dengan saksama kesaksian dan bukti saksi, pengadilan mencapai kesimpulan berikut: Google adalah perusahaan monopoli dan telah bertindak sebagai perusahaan untuk mempertahankan monopolinya," kata Hakim Distrik AS Amit Mehta dikutip dari CNN, Selasa (6/8/2024).

Keputusan Pengadilan Distrik AS merupakan teguran keras terhadap bisnis tertua dan terpenting Google. Perusahaan disebut telah menghabiskan US$ 26 miliar atau Rp 419,92 triliun (kurs Rp 16.151) untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai pilihan default di ponsel dan browser web secara efektif, menghalangi kompetitor lain untuk sukses di pasar.

Tindakan itu telah memberinya skala untuk memblokir calon pesaing seperti Bing milik Microsoft dan DuckDuckGo, Pemerintah AS menuduhnya dalam gugatan antimonopoli bersejarah yang diajukan sejak pemerintahan Donald Trump.

Mehta mengatakan posisi yang kuat itu telah menyebabkan perilaku anti persaingan yang harus dihentikan. Secara khusus, kesepakatan eksklusif Google dengan Apple dan pemain kunci lainnya dalam ekosistem seluler disebut bersifat anti persaingan.

Google juga telah mengenakan harga tinggi dalam iklan pencarian yang mencerminkan kekuatan monopolinya dalam pencarian. Kasus ini sebagai kasus antimonopoli teknologi terbesar sejak pertikaian antimonopoli pemerintah AS dengan Microsoft.

"Kemenangan melawan Google ini merupakan kemenangan bersejarah bagi rakyat Amerika," kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.

Google belum menanggapi permintaan komentar. Kasus ini berbeda dari gugatan antimonopoli yang diajukan oleh pemerintahan Joe Biden terhadap Google pada 2023 terkait bisnis teknologi periklanan perusahaan tersebut. Kasus tersebut diperkirakan akan disidangkan pada awal September 2024.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa (Ifan) menegaskan bahwa penjualan ritel liquid natural gas (LNG), tidak memperbolehkan monopoli oleh pelaku usaha, baik usaha swasta maupun badan usaha milik Negara (BUMN). Hal itu disampaikannya saat kunjungan ke PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) pada (3/8) lalu.

Dalam kunjungannya, KPPU menemukan adanya pelaku usaha yang ingin menggunakan LNG karena lebih efisien. Namun, mereka mengalami kendala di penghentian pasokan dan tidak bisa mendapatkan pasokan alternatif dari pelaku usaha lainnya. Pasalnya, penjualan LNG di wilayah tersebut hanya dapat diperoleh dari satu pelaku usaha, yaitu PT Pertamina (Persero).

Seperti diketahui, sektor energi (khususnya minyak dan gas) telah menjadi salah satu sektor fokus utama Anggota KPPU periode 2024-2029. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU), sektor sudah konsisten berada pada posisi rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Hal ini berarti iklim persaingan usaha yang sehat di sektor energi belum tercipta dengan baik. KPPU pun melakukan pengawasan dengan konsisten terhadap sektor energi di berbagai wilayah. Seperti minggu lalu dilakukan pengawasan di Kota Makassar.

"Tujuan kami ke sini, sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU untuk memastikan adanya persaingan usaha yang sehat khususnya di sektor energi khususnya minyak dan gas," ujar Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Kunjungan ke PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) ini untuk memantau implementasi persaingan usaha yang sehat dalam liquid natural gas (LNG) pada industri di Makassar. PT KIMA sendiri adalah perusahaan milik pemerintah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.

Diketahui, sumber energi dan migas yang digunakan oleh PT KIMA, mayoritas adalah liquefied petroleum gas (LPG) yang didukung oleh Pertamina. Padahal 70% pasokan LPG di Indonesia masih didominasi oleh impor. Jumlah ini harusnya dapat menekan dengan mengalihkan penggunaan sumber energi migas dari LPG ke LNG yang dimana produksi cukup untuk dalam negeri.

Dalam penjelasannya, Direktur Utama PT KIMA, Alif Abadi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, terdapat satu perusahaan pengelola limbah B3 di kawasan industri mereka yang sempat menggunakan LNG. Namun, penggunaan LNG dihentikan pada tahun 2023 karena masalah pasokan yang terbatas dan biaya distribusi yang tinggi, mengingat pasokan LNG harus diimpor dari Bontang, Kalimantan Timur. Alif juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan calon mitra luar untuk penyediaan LNG di Kawasan Industri Makassar.

Sementara itu, mengenai penghentian pasokan LNG, KPPU akan menyelidiki apakah tindakan tersebut merupakan indikasi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Saat ini, izin niaga gas, khususnya LNG, dikuasai sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertagas Niaga (PT GN). Jika ditemukan adanya aturan yang mendukung monopoli dalam izin niaga ini, KPPU akan mengajukan kepada Pemerintah untuk merevisi regulasi tersebut, membuka peluang bagi pelaku usaha lain, baik BUMD maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi masalah pasokan LNG yang terbatas serta biaya distribusi yang tinggi dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Kami akan mengkaji dari sisi aturan dan perilaku pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG. Jika terhambatnya pasokan dan mahalnya harga LNG diakibatkan regulasi yang salah, akan diajukan perubahan ke Pemerintah. Tetapi jika adanya indikasi abuse atau praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG tersebut, KPPU akan melanjutkannya dengan upaya penegakan hukum," tutur Ifan.

Tidak hanya di PT KIMA, KPPU juga mengunjungi PT Mars Symbioscience Indonesia (PT MARS) dan Wastec International (PT WASTEC), untuk mendapatkan masukan mengenai penggunaan energi minyak dan gas untuk mendukung hasil produksi. PT MARS adalah pengolahan kakao yang menggunakan LPG yang cukup besar, sedangkan PT WASTEC, perusahaan pengolah limbah B3, yang sebelumnya menggunakan LNG, beralih ke LPG karena ketidakpastian pasokan dan harga yang mahal.

Dalam kunjungannya ke Makassar, Ketua KPPU didampingi oleh pejabat dari Kantor Wilayah VI KPPU Makassar. Selama kunjungan tersebut, beliau diterima oleh Direktur Utama PT KIMA, Alif Abadi, serta Direktur Operasional dan Pendukung, Alif Usman Amin, dan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, Alexander Chandra Irawan.

Pengusaha maskapai yang tergabung dalam Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menyatakan ada praktik monopoli di dalam bisnis penerbangan. Hal ini membuat iklim industri penerbangan jadi tidak sehat dan membuat harga tiket penerbangan menjadi tinggi.

Menurut Ketua INACA Denon Prawiraatmadja telah terjadi pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat pada bisnis penerbangan.

Dia memaparkan beberapa monopoli yang saat ini terjadi di antaranya adalah monopoli penyedia avtur di bandara, monopoli pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan, serta monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau group maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," kata Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Tanpa monopoli dan dengan persaingan usaha yang sehat, seharusnya biaya yang ditimbulkan pun jadi lebih kompetitif. Bukan tidak mungkin biaya penerbangan bisa jadi lebih murah, alhasil tiket pesawat bisa lebih rendah.

Denon juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan operator bandara bisa melakukan perbaikan dalam pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik. Pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar.

Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pengelola slot juga harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku. Slot yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Denon juga meminta agar pemerintah memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route atay rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan. Pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut.

"Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru bisa dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan. Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," papar Denon.

Pihaknya pun menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Namun agar komite ini berjalan efektif, yang harus menjadi perhatian adalah siapa saja anggotanya, apa kewenangannya, apa program kerjanya, dan bagaimana menjalankannya.

"Permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar," pungkas Denon.

Simak juga Video 'Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal':

[Gambas:Video 20detik]

Pihak Google LLC hari ini menanggapi laporan dugaan pelanggaran berusaha yang diperoleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (16/7). Dugaan pelanggaran ini berupa mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store menggunakan sistem pembayaran miliknya, Google Play Billing System.

GBP adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store, di Indonesia.

Jika perusahaan pembuat platform tidak patuh maka akan mendapat saksi yaitu menghapus aplikasi dari Google Play Store. Tanggapan Google ini melanjutkan agenda sidang penyampaian laporan oleh investigator pada 28 Juni lalu.

Agenda sidang akhir Juni itu tertuang dalam perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Google LLC.

Sebagai pihak terlapor khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah pemeriksaan pendahuluan yakni penyampaian tanggapan terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP).

Berikutnya, dilanjut dengan Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan Dokumen Terlapor. Ketua Majelis pada Perkara ini adalah Hilman Pujana, serta Eugenia Mardhanugraha dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi.

"Google LLC diwakili oleh Kuasa Hukumnya menolak laporan dugaan yang dinilai monopoli sistem pembayaran tersebut," tulis rilis tersebut.

Setelah Google menanggapi laporan dugaan monopoli tersebut, Majelis Komisi akan menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam kesempatan yang sama, Investigator KPPU maupun para Terlapor juga telah menyerahkan daftar nama Saksi dan Ahli kepada Majelis Komisi.