KOMPAS.com - Komisi Eropa telah membuka penyelidikan antimonopoli terhadap pembuat kaca pelindung layar asal Amerika Serikat, Corning. Gorilla Glass bikinan Corning dituduh telah mendominasi pasar kaca layar ponsel karena kesepakatan dan lisensi yang membatasi.

Komisi Eropa khawatir Corning menyalahgunakan posisi dominannya sebagai pemasok kaca pelindung untuk smartphone, tablet, dan arloji pintar (smartwatch), untuk mengurangi persaingan di industri tersebut.

Ada sebanyak tiga hal utama yang dikhawatirkan Komisi Eropa, yang menjadi syarat agar Corning mau menyuplai kaca pelindung untuk produsen smartphone.

Pertama, Corning mewajibkan produsen smartphone untuk membeli semua atau hampir semua kaca pelindung dari Corning. Kedua, jika melakukan hal itu, Corning akan menawarkan potongan harga sehingga produsen bisa membelinya dengan harga yang lebih murah.

Ketiga, smartphone produsen diharapkan untuk memberi tahu Corning, apabila pesaing memberikan tawaran yang lebih baik. Nantinya Corning akan berusaha untuk menyamai tawaran tersebut.

Produsen bisa menerima tawaran dari pesaing jika Corning tidak dapat menyamai tawaran yang diberikan pesaing itu.

Selain itu, Komisi Eropa menduga bahwa Corning juga memiliki kesepakatan anti-persaingan dengan perusahaan finisher. Perusahaan finisher adalah perusahaan yang memproses kaca mentah, dan mengubahnya menjadi lembaran yang digunakan untuk melindungi layar ponsel.

Corning juga diklaim menuntut para perusahaan finisher tersebut untuk tidak mengajukan gugatan paten terhadap Corning.

"Komisi (Eropa) khawatir bahwa perjanjian yang dibuat Corning dengan produsen peralatan asli (OEM) dan finisher, mungkin telah mengecualikan produsen kaca pesaing dari segmen pasar yang besar," bunyi pengumuman Komisi Eropa.

"Dengan begitu, (Corning) mengurangi pilihan konsumen, meningkatkan harga, dan menghambat inovasi sehingga merugikan konsumen di seluruh dunia," sambung pengumuman tersebut.

Komisi Eropa kini akan membuka penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah Corning memang melanggar aturan persaingan Uni Eropa.

Komisi tersebut menulis bahwa "pembukaan penyelidikan formal tidak akan memengaruhi hasilnya", artinya tidak ada jaminan bahwa Corning memang bersalah.

Sebagaimana dikutip KompasTekno dari laman Europa.eu, Minggu (10/11/2024), perusahaan yang melanggar peraturan persaingan Uni Eropa, seperti monopoli pasar, dapat didenda hingga 10 persen dari omzet tahunannya di seluruh dunia.

Di beberapa negara Uni Eropa, manajer perorangan dari perusahaan yang melanggar dapat menghadapi hukuman berat, termasuk penjara.

Margrethe Vestager selaku Wakil Presiden Eksekutif yang bertanggung jawab atas kebijakan persaingan Uni Eropa ini, mengatakan bahwa kompetisi yang kuat diperlukan untuk menghadirkan kaca pelindung berkualitas dengan harga yang murah.

"Merusak layar ponsel adalah pengalaman yang sangat menyebalkan dan mahal. Oleh karena itu, persaingan ketat dalam produksi kaca pelindung sangat penting, untuk memastikan harga yang rendah dan kaca berkualitas tinggi," ujar Vestager.

"Kami sedang menyelidiki apakah Corning, produsen utama kaca khusus ini, mungkin telah mencoba untuk menyingkirkan produsen kaca pesaing, sehingga konsumen tidak memperoleh kaca yang lebih murah dan lebih tahan pecah," pungkasnya.

Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia.

Mulanya, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih Fraksi mewanti-wanti masuknya aplikasi tersebut ke Indonesia melalui aksi korporasi. Dia menyebut bisa saja aplikasi tersebut masuk dengan menggandeng e-commerce lokal.

Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah.

"Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan. Dikhawatirkan adalah pemilik aplikasi Temu ini mengakuisisi secara mayoritas bisa di Bukalapak. Kalau nggak salah secara izin Bukalapak, secara model bisnisnya Temu. Ini membahayakan Pak. Mereka dari produsen langsung ke konsumen. Ini bagaimana peran KPPU agar bisa memitigasi hal-hal itu," kata Hakim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan pembahasan tersebut sudah sepakat agar tidak memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelum pergantian kabinet.

Terkait dengan aksi korporasi, Fanshurullah mengusulkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menyebut perlu adanya pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international.

"Kita mesti lihat bagaimana aplikasi itu masuk, lewat jalur mana sudah ada ini kendala kami mah buat di awal objek KPPU sedangkan kami post merger, perlu segera revisi UU. Secara kajian/rekomendasi yang kami berikan kepada Presiden kepada Kementerian UMKM, Kemendag, tapi kekuatan KPPU hanya sekadar rekomendasi," jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan ada tiga pelanggaran aksi korporasi menurut KPPU, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dia menerangkan sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait aksi korporasi oleh Temu.

"Jadi apakah mereka (Temu) nanti melakukan perjanjian atau kegiatan untuk posisi dominan kan kita belum mengetahui apa yang mereka lakukan kan. Karena kan aksi korporasinya sendiri kan kita masih belum mendapatkan laporan ya, termasuk juga seperti apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Upaya penghematan biaya Hasbro berhasil membantu pemilik Monopoli menghasilkan kinerja yang melampaui perkiraan Wall Street pada kuartal ketiga. Namun melemahnya belanja konsumen untuk membeli mainan membuat penjualan Hasbro menurun yang lebih tajam dari perkiraan.

Produsen mainan seperti Mattel dan Hasbro kini fokus pada pengendalian biaya untuk mengatasi penurunan permintaan mainan. Namun Mattel berhasil membukukan laba yang melebihi ekspektasi pasar, namun Mattel harus menurunkan perkiraan penjualan tahunannya menjelang musim belanja liburan yang penting.

Induk Play-Doh milik Hasbro, sedang mengubah haluan bisnis melalui pemotongan biaya di seluruh rantai pasokannya, divestasi aset live action eOne, dan berfokus pada bisnis game digital dengan margin lebih tinggi.

Perusahaan ini membukukan margin yang disesuaikan sebesar 25,7% untuk kuartal ini, naik dari tahun lalu sebesar 22,8%. Persediaan turun 39%.

"Inisiatif utama kami seputar digital, perizinan, dan penyegaran kembali inovasi produk kami membuahkan hasil," kata CEO Hasbro Chris Cocks.

Pertumbuhan merek-merek utama Hasbro seperti Nerf mengalami perlambatan pada tahun ini, dengan para analis mencatat ketidakpastian seputar saluran permainannya dan kemampuannya untuk tumbuh seiring dengan hilangnya kesuksesan permainan digital sebelumnya "Baldur's Gate III" dan "Monopoly Go!"

Mereka memperkirakan pendapatan setahun penuh dari segmen Wizards of the Coast dan Digital Gaming akan turun 1%, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yang turun antara 1% dan 3%.

Hasbro memperkirakan pendapatan tahunan dari segmen produk konsumennya akan turun antara 12% dan 14%. Perkiraan sebelumnya adalah penurunan 7% hingga 11%.

Pendapatan kuartalan Hasbro turun selama sembilan kuartal berturut-turut menjadi US$ 1,28 miliar, dibandingkan perkiraan penurunan 13,8% menjadi US$ 1,30 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh LSEG.

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - X milik Elon Musk pada hari Jumat (11/10) mengeluarkan Unilever, dari gugatan yang mengklaim perusahaan tersebut dan pihak lain berkonspirasi dengan kelompok industri periklanan untuk memboikot platform media sosial, yang menyebabkannya kehilangan pendapatan.

Dalam pengajuan, di pengadilan federal di Wichita Falls, Texas, X mengatakan bahwa mereka menolak klaimnya terhadap Unilever dalam gugatan antimonopoli bulan Agustus.

Unilever yang berkantor pusat di London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan X, dan berkomitmen untuk memenuhi standar tanggung jawab kami guna memastikan keamanan dan kinerja merek kami di platform.

Perusahaan menolak berkomentar tentang ketentuan penyelesaian tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di platform X, X mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Unilever dan senang untuk melanjutkan kemitraan kami dengan mereka di platform tersebut.

X menolak berkomentar tentang ketentuan perjanjian tersebut tetapi mengatakan bahwa pihaknya terus mengajukan klaim antimonopoli terhadap terdakwa lainnya.

Gugatan tersebut menuduh Federasi Pengiklan Dunia dan anggota grup Unilever, pembuat permen Mars, CVS Health dan perusahaan energi terbarukan Denmark Orsted berkonspirasi menahan pendapatan iklan miliaran dolar dari X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Federasi dan terdakwa lainnya belum menanggapi di pengadilan, dan tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat.

Setelah Musk membeli X pada bulan Oktober 2022, pendapatan iklan merosot selama berbulan-bulan.

Beberapa pengiklan telah waspada untuk membeli iklan di X di bawah Musk di tengah kekhawatiran merek mereka akan muncul di samping konten yang berbahaya, seperti posting rasis atau palsu, yang di bawah manajemen sebelumnya mungkin telah dihapus.

Kelompok periklanan meluncurkan inisiatif pada tahun 2019 untuk membantu industri mengatasi tantangan konten ilegal atau berbahaya pada platform media digital dan monetisasinya melalui iklan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, skema multiprovider bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia sejatinya sudah didukung regulasi, kendati demikian masih perlu jaminan terkait keadilan level play field.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada badan usaha swasta selain PT Pertamina (Persero) yang ingin masuk dalam bisnis avtur di Indonesia.

"Dulu di awal-awal, saya agak lupa 2 tahun yang lalu, sempat ada salah satu major itu [Shell atau BP AKR] yang pernah bilang. Ya ingin ini lah ya, tinggal kita pastiin aja ini level playing field," kata Rachmat saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

Rachmat menyebut, persoalan multiprovider avtur tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Di sisa waktu 10 hari terakhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan mencoba untuk menggodok kebijakan yang lebih berdampak.

Adapun, ketentuan Pasal 2 Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM penerbangan terbuka di setiap bandar udara bagi seluruh badan usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar, dan transparan.

"So far sebenarnya multiprovider avtur itu secara regulasi udah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir harusnya seperti itu," ujar Rachmat.

Di samping itu, dia menuturkan, pemasok swasta harus menyanggupi kebutuhan avtur di berbagai wilayah, tak hanya di bandara tertentu saja. Selama ini, hanya Pertamina sebagai BUMN yang diamanatkan untuk memastikan kebutuhan pasokan avtur di bandara seluruh Tanah Air.

Pasalnya, pemerintah tak ingin pihak swasta lebih memilih rute gemuk tertentu sehingga membuat iklim usaha tidak kompetitif dan tidak adil untuk seluruh provider.

"Ya dia harus kasih di sini, dia harus menyediakan disini juga, jadi total harga, dan kita kan BBM satu harga ya, mungkin kalau avtur enggak, tapi kalau secara umum, kita mau harganya nggak terlalu jomplang kan. Jadi biasanya terjadi kayak cross subsidi lah, ini yang perlu kita pastikan," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Shell Aviation pernah menjual avtur di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya sejak 1 Oktober 2007. Kala itu, Shell Aviation menyewa tangki-tangki avtur milik Pertamina di Bandara Soekarno Hatta.

Lantaran memiliki kompetitor, harga jual avtur Pertamina kepada konsumen akhir jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan oleh kompetitor sejenis di pasar global, seperti Shell Aviation. Pada September 2009, Shell pun memutuskan untuk hengkang dari pasar avtur Indonesia.

Selain itu, pada 2019, PT AKR Corporindo Tbk. dan BP juga sempat berencana ekspansi bisnis distribusi avtur di Indonesia timur. Untuk membidik peluang tersebut, AKR membentuk unit usaha baru bersama dengan Air BP dengan skema joint venture. Melalui entitas anak usaha yang bernama PT Dirgantara PetroIndo Raya, AKR Corporindo telah memasok avtur di Bandara Khusus IMIP, Worowali, Sulawesi Tengah.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Shell maupun BP AKR belum memberikan tanggapan terkait kesiapan memasok avtur di Indonesia.

Terkait penyediaan avtur oleh Pertamina, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai tidak ada praktik monopoli penjualan avtur yang disinyalir membuat harga tiket pesawat mahal.

Dia menjelaskan, dalam teori ekonomi, pasar monopoli didefinisikan sebagai kondisi pasar di mana hanya terdapat penjual tunggal yang menguasai pasar. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak terdapat pesaing bagi sebuah perusahaan.

Menurut Komaidi, monopolis akan bertindak sebagai penentu harga atau price-maker dan memiliki fleksibilitas untuk menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi.

"Jika mengacu pada ketentuan regulasi dan fakta di lapangan, pasar avtur di dalam negeri dapat dikatakan tidak mengarah pada kondisi monopoli," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10/2024).

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut BPH Migas melindungi produsen avtur untuk monopoli penjualan avtur.

Sebagai informasi saja, satu-satunya penyedia avtur di Indonesia saat ini adalah PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina.

Budi Karya mengungkapkan dirinya telah berupaya menyampaikan permasalahan ini ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu solusi yang diusulkannya saat bertemu Luhut adalah menurunkan harga avtur dengan memperbanyak penyedia avtur, sehingga tak lagi dimonopoli Pertamina.

“Satu provider itu membuat harga monopoli dan harga monopoli itu dilindungi oleh BPH Migas. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut tapi itu tidak dilaksanakan,” ujar Budi Karya di Jakarta dikutip pada Kamis (3/10/2024).

Ia bilang, harga avtur menjadi salah satu penyumbang tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Faktor lainnya adalah pengenaan pajak pada suku cadang (sparepart) pesawat.

“Nah apabila dua hal ini bisa diselesaikan dengan baik harga tiket pesawat itu bisa turun 10 persen,” beber Budi.

Budi menegaskan, sebagaimana tata niaga bahan bakar pesawat di negara lain, perlu adanya lebih dari satu pemain penyedia avtur.

"Ya itu multiple provider. Dan itu ada rekomendasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kalau avtur harus multi provider, jadi yang lain boleh mengusahakan juga," tegasnya.

Selain itu, Budi Karya juga menyebut bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap avtur dan penumpang mempengaruhi harga tiket pesawat. Yang mana, kondisi seperti itu tak terjadi di negara lain.

"Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak yang lain, tapi harus dipahami bahwa yang namanya perhubungan udara ini satu satunya yang dikenakan PPN," tambahnya.

Dikeluhkan CEO AirAsia

Beberapa waktu lalu, CEO Capital A Berhad, induk usaha maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, juga buka-bukaan soal penyebab mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia.

Tony bilang, harga avtur yang dijual Pertamina jadi salah satu komponen paling dominan yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Bahkan, harga avtur yang dipasok BUMN ini, kata dia, bisa dikatakan yang paling tinggi se-Asia Tenggara.

“Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen (lebih mahal),” ujar Tony di Jakarta dikutip dari Antara.

Menurutnya tarif avtur di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ia menilai minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di Indonesia menjadi faktor penyebabnya.

Hal tersebut lantas diakui turut berimbas pada biaya operasional maskapai yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnnya.

Bila dibandingkan dengan Malaysia, terdapat beberapa pemasok avtur dari perusahaan berbeda, sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh Pertamina. Maskapai pun tak punya pilihan lain.

"Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan. Di sebagian besar negara, ada pilihan (pemasok avtur). Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka (Pertamina) dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan," tutur dia.

Faktor lain yang menurut Tony Fernandes sangat dominan sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia antara lain pajak PPN dan pajak impor suku cadang pesawat.

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut BPH Migas melindungi produsen avtur untuk monopoli penjualan avtur.

Sebagai informasi saja, satu-satunya penyedia avtur di Indonesia saat ini adalah PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina.

Budi Karya mengungkapkan dirinya telah berupaya menyampaikan permasalahan ini ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu solusi yang diusulkannya saat bertemu Luhut adalah menurunkan harga avtur dengan memperbanyak penyedia avtur, sehingga tak lagi dimonopoli Pertamina.

“Satu provider itu membuat harga monopoli dan harga monopoli itu dilindungi oleh BPH Migas. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut tapi itu tidak dilaksanakan,” ujar Budi Karya di Jakarta dikutip pada Kamis (3/10/2024).

Ia bilang, harga avtur menjadi salah satu penyumbang tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Faktor lainnya adalah pengenaan pajak pada suku cadang (sparepart) pesawat.

“Nah apabila dua hal ini bisa diselesaikan dengan baik harga tiket pesawat itu bisa turun 10 persen,” beber Budi.

Budi menegaskan, sebagaimana tata niaga bahan bakar pesawat di negara lain, perlu adanya lebih dari satu pemain penyedia avtur.

"Ya itu multiple provider. Dan itu ada rekomendasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kalau avtur harus multi provider, jadi yang lain boleh mengusahakan juga," tegasnya.

Selain itu, Budi Karya juga menyebut bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap avtur dan penumpang mempengaruhi harga tiket pesawat. Yang mana, kondisi seperti itu tak terjadi di negara lain.

"Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak yang lain, tapi harus dipahami bahwa yang namanya perhubungan udara ini satu satunya yang dikenakan PPN," tambahnya.

Dikeluhkan CEO AirAsia

Beberapa waktu lalu, CEO Capital A Berhad, induk usaha maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, juga buka-bukaan soal penyebab mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia.

Tony bilang, harga avtur yang dijual Pertamina jadi salah satu komponen paling dominan yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Bahkan, harga avtur yang dipasok BUMN ini, kata dia, bisa dikatakan yang paling tinggi se-Asia Tenggara.

“Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen (lebih mahal),” ujar Tony di Jakarta dikutip dari Antara.

Menurutnya tarif avtur di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ia menilai minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di Indonesia menjadi faktor penyebabnya.

Hal tersebut lantas diakui turut berimbas pada biaya operasional maskapai yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnnya.

Bila dibandingkan dengan Malaysia, terdapat beberapa pemasok avtur dari perusahaan berbeda, sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh Pertamina. Maskapai pun tak punya pilihan lain.

"Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan. Di sebagian besar negara, ada pilihan (pemasok avtur). Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka (Pertamina) dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan," tutur dia.

Faktor lain yang menurut Tony Fernandes sangat dominan sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia antara lain pajak PPN dan pajak impor suku cadang pesawat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi blak-blakan soal penyebab tiket pesawat domestik mahal. Ia berujar, masalah ini terjadi lantaran adanya monopoli avtur di dalam negeri oleh Pertamina. Menurut dia, hal ini berbeda dengan pengelolaan avtur di luar negeri dilakukan secara multiprovider.

“Satu provider memonopoli dan harga monopoli itu dilindungi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas)” ujar Budi Karya dalam konferensi pers capaian kinerja di Kemenhub, Selasa, 1 Oktober 2024.

Selain monopoli avtur, Budi Karya berujar, tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi lantaran adanya pajak suku cadang atau sparepart. Lagi-lagi, menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Kendati begitu, Budi Karya memastikan pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada bulan ini. Ia menyebut pemerintah sedang mendiskusikan soal pengurangan pajak pada tiket pesawat. Ia juga mengklaim pemerintah akan segera menerbitkan aturan soal ini.

“Insyaallah 10 hari lagi jadi prestasi saya. Kalau tidak, (Menteri Perhubungan) yang baru dapat rezeki itu,” ujar Budi Karya.

Tempoberupaya mengkonfirmasi pernyataan Budi Karya soal monopoli avtur kepada BPH Migas. Namun, pertanyaan yang disampaikan kepada Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, melalui aplikasi perpesanan belum dijawab hingga laporan ini ditulis.

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Pelaku Wisata

Isu tingginya harga pesawat domestik memang dikeluhkan sejumlah pihak, tak terkecuali pelaku pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bangka Belitung. Budi, salah satu pedagang di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, mengatakan jumlah kunjungan wisata memang merosot sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, dari obrolan dengan wisatawan, masalah ini terjadi karena harga tiket melambung tinggi. Pascapandemi, kata dia, jumlah penerbangan juga dikurangi.

“Dulu, sebelum Covid, pesawat banyak masuk. Harga tiketnya juga murah, masih bisa Rp 500 ribuan,” ujar Budi. “Kata wisatawan yang pernah kami bawa, mahal ke sini ketimbang ke Singapura atau Thailand.”

Hal serupa disampaikan penyedia kapal wisata, Joe, yang merasakan hal sama. Pria 29 tahun itu menyewakan kapal kayu berkapasitas 10 orang seharga Rp 500 ribu sekali trip. Sebelum Covid, ia bisa mengangkut wisatawan setiap hari. Sementara kini, ia lebih mengandalkan akhir pekan atau saat lebaran—karena warga lokal turut liburan.

Menurut Joe, harga tiket menjadi satu-satunya kendala dalam menarik wisatawan ke Belitung. “Karena harga tiket pesawat ke Belitung lumayan mahal. Pesawatnya juga saya dengar, cuma sedikit,” ujar Joe ketika ditemui Tempo di Pulau Lengkuas. Saat itu, ia baru saja mengantar wisatawan asing asal Polandia.

Sementara kunjungan wisata sepi, Joe bekerja sampingan sebagai nelayan agar dapurnya tetap ngebul. Apalagi ia juga membutuhkan uang setidaknya Rp 500 ribu per bulan untuk perawatan perahu.

Karena itu, Joe berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat domestik. “Boleh juga itu penerbangan ditambah lagi biar wisatawan banyak lagi yang masuk (ke Belitung)” kata dia.

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menyampaikan, perusahaan tak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

Hal tersebut mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik monopoli penyediaan avtur di Indonesia.

“Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum (INU) lain,” tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari secara tertulis, Jumat (27/9).

Pertamina Patra Niaga menyatakan, pihaknya selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara. Aturan ini menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia.

Heppy menuturkan, pihaknya selalu menaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya Peraturan BPH Migas 13/2008.

“Aturan tersebut menjadi panduan badan usaha untuk mencegah praktik monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia dan membuat ekosistem bisnis yang fair dengan tetap mengutamakan aspek safety, quality, dan kepentingan nasional,” ujarnya.

Sebagai badan usaha penyalur avtur, Pertamina Patra Niaga juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami meyakini kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemandirian energi nasional, ketahanan nasional, aspek keselamatan penerbangan selain harga yang tentu saja diharapkan dapat terjangkau di masyarakat,” ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik monopoli penyediaan avtur di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

"Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum (INU) lain," tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Heppy melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/ BPH Migas/IV/2008 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara. Aturan tersebut menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia.

"Pertamina akan selalu menaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya Peraturan BPH Migas 13/2008 yang menjadi panduan badan usaha untuk mencegah praktik monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia dan membuat ekosistem bisnis yang fair dengan tetap mengutamakan aspek safety, quality, dan kepentingan nasional," kata Heppy.

Sebagai badan usaha penyalur avtur, Pertamina Patra Niaga juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami meyakini kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemandirian energi nasional, ketahanan nasional, aspek keselamatan penerbangan selain harga yang tentu saja diharapkan dapat terjangkau di masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Reksa dana saham memetik berkah dari kebijakan pemangkasan suku bunga acuan yang telah dinantikan pelaku pasar sejak awal tahun 2024.

Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga acuan memberikan manfaat terhadap kinerja reksa dana saham. Seperti diketahui, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps), sedangkan bank sentral Amerika Serikat, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 50 bps.

Beben mencatat bahwa ada perubahan kinerja reksa dana pada waktu sebelum dan sesudah pemangkasan suku bunga acuan terjadi. Pada 20 September 2024, kinerja reksa dana -2,2% sedangkan pada 19 Juni 2024, mencapai -14,55%.

“Reksa dana saham menjadi yang terdampak positif lebih besar ketika pemangkasan suku bunga acuan terjadi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (23/9/2024).

Artikel tentang reksa dana saham menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (24/9/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Benang Kusut Perlindungan Data yang Tak Kunjung Terurai

Rentetan kasus kebocoran data yang masih saja terus menerus terjadi, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan siber di negeri ini. Terlebih, kebocoran data tersebut makin marak terjadi di instansi pemerintahan.

Terbaru, sedikitnya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, padahal masalah kebocoran data pribadi warga Indonesia pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu masih belum pulih.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi terkait dengan kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail. “Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas dari mana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lion Group Diduga Lakukan Praktik Monopoli Tiket Penerbangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Lion Group di industri penerbangan domestik.

Dugaan itu muncul setelah perwakilan Lion Group baik Lion Air, Batik Air maupun Wings Air dinilai tidak memenuhi Putusan Mahkamah Agung dalam melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif kepada lembaga tersebut.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebutkan Lion Group sebagai satu-satunya maskapai penerbangan yang tidak patuh pada Putusan MA. Sikap tersebut membuat KPPU menduga adanya perbuatan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan nasional itu.

“[KPPU] berinisiatif untuk mulai melakukan penyelidikan awal atas perusahaan tersebut. Tindakan ini diputuskan KPPU dalam Rapat Komisi yang dilangsungkan kemarin, tanggal 18 September 2024 di Kantor Pusat KPPU Jakarta,” katanya dalam keterangan resmi dikutip Senin (23/9/2023).

Reksa Dana Saham Tersulut Kebijakan Suku Bunga

Infovesta Utama dalam laporannya menyebutkan bahwa kinerja reksa dana saham menikmati cuan dari pemangkasan suku bunga acuan. Berdasarkan data mingguan Infovesta Utama periode 13-20 September 2024, kinerja reksa dana kompak menguat, baik dengan aset dasar saham maupun surat utang. Indeks reksa dana saham mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,84%. Apresiasi ini kontras dengan pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada periode yang sama sebesar 0,88%.

Selanjutnya, indeks reksa dana campuran menyusul dengan penguatan 0,8%; sedangkan indeks reksa dana pendapatan tetap tercatat mengalami kenaiikan 0,69% dan indeks reksa dana pasar uang naik relatif 0,11%.

Tim Riset Infovesta Utama menjelaskan penguatan seluruh indeks reksa dana merupakan kelanjutan euforia investor setelah Bank Indonesia dan The Fed memangkas suku bunga. Bahkan, reksa dana saham tetap menikmati kenaikan kendati IHSG terperosok.

IHSG mengalami pelemahan memang lebih disebabkan oleh pengumuman dari FTSE Russell yang akan mengeluarkan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dari indeks FTSE.

Pundi-pundi Non-DPK Bank Sebelum Efek Rambatan Pelonggaran Suku Bunga

Kalangan perbankan mempertebal dana di luar dana pihak ketiga (DPK) sejalan dengan dampak pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang belum menunjukkan tajinya.

Raupan dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan nasabah di bank kembali mengalami perlambatan pada Agustus 2024 yang tumbuh 6,8% secara tahunan atau lebih rendah dari realisasi pertumbuhan pada Juli 2024 dengan 7,7%.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan Bank Indonesia, penghimpunan DPK pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang hanya tumbuh sebesar 7,7% YoY.

“Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi sebesar 13,4% YoY dari perorangan 1% YoY,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Fakta di Balik Proyek Smelter Amman Mineral dan Freeport Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan dua megaproyek smelter tembaga baru di Indonesia pada hari ini, Senin (23/9/2024). Kedua fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga tersebut menandai tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah mendorong penghiliran di sektor mineral dan batu bara, serta meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia.

Dengan adanya smelter tersebut, Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Hal ini akan meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan industri hilir. Selain itu, keberadaan smelter juga akan memacu transfer teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Adapun, kedua proyek penghiliran yang diresmikan Jokowi hari ini adalah smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan total investasi mencapai Rp79 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Qualcomm baru-baru ini mendekati Intel untuk menjajaki kemungkinan akuisisi terhadap produsen chip yang tengah bermasalah itu. CEO Qualcomm Cristiano Amon secara pribadi terlibat dalam negosiasi untuk mengakuisisi Intel yang telah berusia lima dekade, demikian sebut sumber yang mengetahui hal tersebut dilansir dari Reuters. Sumber lain mengatakan Amon telah secara aktif memeriksa berbagai opsi untuk kesepakatan bagi perusahaan tersebut.

Sebelumnya pada awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa Qualcomm menjajaki kemungkinan mengakuisisi sebagian bisnis desain Intel dan bahwa unit desain PC-nya menjadi perhatian khusus. Para eksekutif Qualcomm tengah meneliti seluruh portofolio bisnis Intel.

Pembicaraan dengan Intel masih dalam tahap awal. Perusahaan yang berpusat di San Diego itu belum mengajukan penawaran resmi untuk Intel, demikian klaim sumber ketiga yang mengetahui masalah tersebut.

Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena diskusi tersebut bersifat rahasia. Intel menolak berkomentar sementara Qualcomm tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Saham Intel naik mendekati 3,3 persen sementara Qualcomm turun 2,9 persen.

Pendekatan yang dilakukan Qualcomm muncul pada saat Intel sedang “lemah”. Intel telah kehilangan hampir 60 persen nilai valuasinya sejak awal tahun. Tentu saja, ada risiko lebih besar meluasnya konflik di Timur Tengah setiap hari dan perang habis-habisan antara Israel dan Hizbullah.

Kesepakatan itu, jika terlaksana, kemungkinan akan mengundang pengawasan dari regulator antimonopoli di Amerika Serikat, China, dan Eropa. Qualcomm mungkin diminta untuk menjual sebagian saham Intel agar memperoleh persetujuan regulatori.

Penawaran tersebut akan menandai upaya pengambilalihan terbesar dalam industri teknologi sejak Broadcom berupaya membeli Qualcomm senilai 142 miliar Dolar AS pada 2018, sebelum Presiden Donald Trump membatalkan kerja sama tersebut dengan alasan risiko keamanan nasional.

Belum jelas bagaimana Qualcomm akan menangani pengambilalihan bisnis manufaktur kontrak Intel. Untuk membangun chip dengan tingkat presisi atomik, Intel telah menginvestasikan ratusan miliar dolar selama beberapa dekade pada proses fabrikasinya dan mengumpulkan puluhan ribu teknisi untuk melakukannya.

Qualcomm tidak pernah mengoperasikan pabrik chip atau fabrikasi, dan saat ini mengontrak perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co dan menggunakan desain dan teknologi lain yang disediakan oleh Arm Holdings.