Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Asosiasi mengaku pengaturan impor yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) dibahas dalam pertemuan itu.

Wakil Ketua Bidang Perdagangan Apindo Adhi Lukman mengatakan bahwa Permendag 8/2024 telah mengatur perdagangan dan sudah mencakup sektor-sektor yang perlu dilindungi.

Pasalnya, aturan ini sudah tidak lagi menggunakan pertimbangan teknis (pertek) melainkan Peraturan Dirjen (Perdirjen). Adapun, Perdirjen ini mengharuskan adanya persetujuan impor (PI) hingga kuota impor.

“Tadi yang dibahas oleh Pak Menteri, apakah ini akan diperkuat menjadi pertek kembali untuk sektor tersebut. Dan Pak Menteri minta kepastian bahwa kali ini hanya ingin membahas terkait sektor tekstil, seperti TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen saja tidak meluas,” kata Adhi saat ditemui Bisnis di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Adhi menyebut bahwa Kemendag sudah membuat matriks yang salah satunya adalah Perdirjen terkait dengan impor khususnya untuk tekstil serta garmen.

Dia menjelaskan, kebijakan ini dibahas lebih lanjut apakah akan ditingkatkan menjadi pertek atau tidak, sehingga semua industri tekstil terlindungi.

“Jadi intinya ada sektor-sektor yang tidak membutuhkan pertek, namun ada sektor-sektor yang membutuhkan pertek,” tuturnya.

Adhi juga menyebut bahwa Kementerian Perdagangan tengah meninjau ulang Permendag 8/2024 untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi atau tidak. Namun, kebijakan ini tetap melibatkan pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

“Sedang ditinjau apakah perlu revisi atau tidak. Tapi intinya Pak Menteri mau ini [Permendag 8/2024] koordinasi dengan semua kementerian terkait, tidak sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Adapun jika Kemenperin siap dengan perubahan kebijakan tersebut, sambung dia, Mendag Budi akan merevisi Permendag 8/2024.

“Dan kalau kementerian terkait termasuk [Kementerian] Perindustrian siap, tentunya Pak Menteri mau merubah itu [Permendag 8/2024],” terangnya.

Sementara itu, Adhi mengaku bahwa asosiasi menginginkan agar peraturan terkait impor dibahas lebih komprehensif supaya tidak ada pertentangan antar sektor di perdagangan. Namun, ungkap dia, asosiasi merasa pengaturan di dalam Permendag 8/2024 sudah cukup baik.

JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

Jakarta -

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag nomor 8 sempat mendapat sorotan karena dinilai mempengaruhi kinerja industri tekstil.

Menurut Mendag saat ini sedang dalam koordinasi antara kementerian terkait untuk mengkaji aturan tersebut.

"Bukan tim khusus ya sifatnya, Nah ya namanya ngobrol-ngobrol, koordinasi. Bukan revisi, tapi review. Nah nanti kita minta masukan dari kementerian/lembaga lain. Sebenarnya Permendag itu kan banyak kebijakan-kebijakan dari k/l lain. Jadi, itu perlunya review itu seperti itu," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Mendag menjelaskan aturan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan ekonomi

Namun soal mengenai waktu pembahasan selanjutnya, Mendag belum dapat memastikan.

"Kemarin kan dimulai dari rakor kemarin, ya kan semua boleh di-review. Tapi untuk yang berikutnya belum, masih dijadwalkan," jelas dia.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim khusus revisi kebijakan impor Permendag ini datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto. Dia menyebut akan ada tim khusus untuk membahas kebijakan tersebut.

"Akan ada task force khusus untuk ini. ini akan difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

(kil/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Sementara menyangkut Sritex sendiri, Febri mengatakan, permasalahannya memang telah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, saat-saat puncak di mana perusahaan tersebut jatuh ialah saat penerapan Permendag 8/2024 pada Mei 2024.

"Gongnya itu, itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi, ya, impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi," ujarnya.

Sebelum adanya Permendag tersebut, Febri menjelaskan bahwa impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Di dalamnya, ada skema pembatasan menggunakan aturan larangan terbatas (lartas) dengan penerbitan peraturan teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menurutnya, skema tersebut membantu dalam mengendalikan impor sehingga produk luar negeri tidak membanjiri RI. Namun dengan kehadiran Permendag 8 ini, Febri menilai justru menjadi awal mula kejatuhan industri tekstil. Pasalnya, di aturan itu malah melonggarkan aturan impor.

"Orang sudah bisa impor baju jadi, jilbab yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, gitu. Dan murah lagi kan? Ya, industri dalam negeri ketika memproduksi sepatu, baju yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, ya kalah dong," kata Febri.

Sebagai tambahan informasi, rencana pertemuan tersebut mulanya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim. Pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

Di kesempatan berbeda, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi Covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19 terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

(shc/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan bertandang ke Kementerian Perindustrian pada Senin, 28 Oktober 2024. Kunjungan ini dilakukan menyusul kabar pailitnya PT Sritex.

Iwan mengiyakan pertanyaan wartawan terkait Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor telah mengganggu operasional industri tekstil di Indonesia secara menyeluruh.

“Begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu semuanya.Lihat saja pelaku tekstil ini. Banyak yang kena dan terdisrupsi terlalu dalam. Jadi sangat signifikan,” kata Iwan ketika ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan.

Apa Saja Isi Permendag 8?

Pada awal 2024, Kemendag telah melakukan sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo menjelaskan ada 11 komoditas yang mengalami perubahan ketentuan barang yang dilarang/larangan atau dibatasi/pembatasan (lartas) dari aturan sebelumnya, yakni elektronik, obat tradisional, kosmetik, perbekalan rumah tangga, alas kaki hingga katup.

Arif menyebut perubahan ketentuan impor itu adalah pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ketentuannya harus mengajukan perizinan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) ke Kemendag, namun, dalam Permendag Nomor 8 menjadi barang bebas impor.

"Kemudian relaksasi yang kami berikan apabila semula PI berupa pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sekarang menjadi tanpa pertek. Selain itu, bila di Permendag 36 semula hanya dapat diimpor importir yang usahanya dijual kembali atau API-U menjadi bisa diimpor, baik importir produsen (API-P) atau importir APIP-P," kata Arif dalam sosialisasi daring di channel YouTube Dirgen Daglu pada Selasa, 21 Mei 2024.

Bos Sritex Sebut Operasional Berjalan Lancar

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan tekstil tersebut tetap berlangsung normal, meski Pengadilan Niaga Kota Semarang telah memutuskan status pailit pada 23 Oktober lalu.

“Operasional kami berjalan normal,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, sekitar 50.000 karyawan Sritex tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan ini. Menurutnya, seluruh pihak di perusahaan, mulai dari direksi hingga karyawan, harus memupuk semangat yang kuat agar bisa bertahan di tengah situasi sulit ini.

“Kita harus punya spirit, terutama saat ini spirit-lah yang harus kita kuatkan,” imbuhnya.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perindustrian, Iwan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang strategi untuk menyelamatkan perusahaan. Menteri Perindustrian, jelas Iwan, memberikan arahan agar operasional Sritex terus berjalan meski dalam kondisi pailit.

“Arahan dari Pak Menteri, operasional harus tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Manajemen Sritex mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit tersebut. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

“Kami menghormati putusan hukum ini dan akan berupaya secepat mungkin melakukan konsolidasi internal serta dengan seluruh stakeholder,” kata Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan empat kementerian—Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan—untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi pekerja Sritex di tengah kondisi perusahaan yang dinyatakan pailit.

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI SIAGIAN | DESTY LUTHFIANI

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Pembahasan itu akan dilakukan bersama Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pembahasan akan dilakukan pekan depan. Selain soal regulasi, kondisi terkini industri tekstil, termasuk Sritex juga masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

"Ya nanti tergantung di pembicaraan rakortas (rapat koordinasi terbatas) (soal revisi Permendag 8)," teranganya.

Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

(hns/hns)