REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan agresi dan penjajahan zionis Israel atas Palestina yang telah berlangsung lebih dari 75 tahun belum bisa dihentikan oleh PBB dan masyarakat Internasional. Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menegaskan, kepercayaan dunia internasional kepada PBB hampir hilang, karena belum berhasil mewujudkan perdamaian di Palestina.

Amirsyah mengatakan, dalam delapan bulan terakhir agresi militer Zionis Israel di Gaza sangat brutal dan sangat biadab, karena masuk kategori genosida. Kebiadaban Israel tersebut telah menyebabkan lebih dari 38 ribu rakyat Gaza wafat, lebih dari 80 ribu luka-luka, dan lebih dari 80 persen rumah dan infrastruktur di Gaza hancur.

"Indonesia sejak awal berkomitmen untuk membela rakyat Palestina dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, antara lain melalui berbagai langkah diplomasi bilateral dan multilateral, statement tertulis dan lisan misalnya di International Court of Justice (ICJ)," kata Buya Amirsyah di kantor MUI Pusat, Kamis (18/7/2024).

Buya Amirsyah mengatakan, komitmen pemerintah RI juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam pertemuan “Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza” di Amman tanggal 11 Juni 2024. Sikap tersebut sekaligus menegaskan keharusan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Palestina dengan mengirimkan tentara untuk humanitarian operation, dan merawat anak-anak Palestina yang luka-luka di rumah sakit Indonesia. Selain itu, MUI menyerukan agar masyarakat internasional memboikot Israel dalam perhelatan Olimpiade Paris 2024.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah) bersama ormas-ormas Islam Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

"Pertama, MUI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan RI yang telah dengan sungguh-sungguh membela dan memperjuangkan perdamaian rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan mereka dan menciptakan perdamaian di Palestina, sesuai dengan konstitusi RI UUD 1945," ujar Buya Amirsyah.

Buya Amirsyah melanjutkan, kedua, MUI bersama ormas-ormas Islam sangat berharap pemerintah ke depan untuk tetap bersungguh-sungguh berkomitmen, yakni dengan tidak memberikan celah sedikitpun membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hingga kemerdekaan Palestina terwujud dan Israel menghargai kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina, dan terus melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, serta berkonsolidasi dan beraliansi dengan negara dan bangsa lain demi kemerdekaan Palestina.

MUI juga meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk meyakinkan dan melindungi bangsa Indonesia dari semua produk Israel dan produk lain yang berafiliasi dengan Israel. Untuk itu, MUI menyerukan kepada pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia agar melakukan boikot kepada Israel di segala bidang, termasuk produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi mendukung agresi Israel dan genosida kepada rakyat Palestina.

"Keempat, MUI bersama ormas-ormas Islam mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan tentara bersama-sama dengan wakil dari negara-negara anggota OKI dan negara-negara lain yang selama ini telah memberikan dukungan untuk kemerdekaan kepada Palestina," jelas Buya Amirsyah.

Buya Amirsyah menjelaskan, pengiriman tentara ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sipil di Palestina dari genosida Israel, mendorong Israel untuk menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, dan melancarkan bantuan kemanusiaan (humanitarian operation).

"Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif," kata Sekjen MUI tersebut.

Buya Amirsyah menambahkan, yang kelima, MUI menyerukan agar Menlu RI dan Menhan RI meningkatkan sinergi dengan MUI dan ormas Islam untuk melakukan diplomasi total guna membantu Palestina mencapai kemerdekaannya.

Untuk itu, MUI bersama ormas-ormas Islam senantiasa menyediakan diri untuk bermitra dengan pemerintah dalam rangka membantu rakyat dan bangsa Palestina melalui berbagai program sesuai dengan kapasitas dan perannya. Bahkan dengan resources dan kapasitas yang MUI miliki, MUI dan seluruh ormas Islam juga siap untuk membersamai TNI yang dikirim ke Palestina melaksanakan misi humanitarian operation di Palestina.

Keenam, sebagai bentuk empati atas nilai-nilai kemanusiaan, MUI mengajak semua masyarakat untuk memboikot Israel agar tidak ikut serta dalam Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024.

"Ketujuh, MUI mengajak semua ormas dan masyarakat untuk bersikap hati-hati terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh siapapun, kelompok apapun yang melalui berbagai cara dan program yang melemahkan perjuangan melawan Israel dan membela Palestina," ujar Buya Amirsyah.

Buya Amirsyah mengatakan, demikian pernyataan bersama ini dibuat, sesuai dengan komitmen pada konstitusi UUD RI, dan risalah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, serta spirit solidaritas kemanusiaan (ukhuwah insaniyah).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menonaktifkan dua nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut menyusul pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel.

"Saya sudah menonaktifkan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan MUI," kata Ketua MUI bidang Fatwa Prof Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh di Padang, Rabu (17/6/2024).

Hal tersebut disampaikan Asrorun Ni'am di sela-sela kegiatan Musyawarah Nasional Ke-10 Forum Zakat yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatra Barat.Secara detail, Asrorun Ni'am tidak menjelaskan atau menyampaikan identitas kedua nama tersebut karena saat ini masih dalam tahap penelusuran oleh MUI Pusat.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2014–2017 itu menegaskan langkah menonaktifkan dua nama yang diduga berkaitan dengan organisasi itu untuk kepentingan klarifikasi setelah pertemuan kader NU dengan Presiden Israel.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan dua nama tersebut sama sekali tidak ikut berangkat ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Namun, keduanya tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi Yahudi."Pada tahun kemarin dia melakukan kunjungan ke Dubes Israel di Singapura," ujar Asrorun.

Ia tidak menampik MUI bisa saja memberikan sanksi yang jauh lebih besar kepada dua nama itu apabila terbukti melakukan kesalahan fatal. Karena itu, langkah penonaktifan ditujukan untuk menyelidiki lebih jauh terkait pertemuan yang dinilai telah melukai masyarakat Indonesia.

"Nanti akan kita rapatkan lagi dan dia sudah dinonaktifkan. MUI tegas untuk itu," ujarnya.

Terkait pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel, MUI mengutuk keras langkah tersebut karena dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi."MUI mengutuk karena dia tidak sensitif," kata dia.Menurut dia, pihak-pihak yang ikut hadir bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog sudah memberikan klarifikasi dan menerima sanksi.

Ketua Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan akan memberikan sanksi kepada dua pengurus PP Fatayat NU, Izza Annafisatud Daniyah dan Nurul Bahrul Ulum yang belum lama ini bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. "Iya pastinya (akan diberikan sanksi)," ujar Margaret saat dihubungi Republika, Rabu (17/7/2024).

Dia mengatakan, PP Fatayat NU juga tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua orang itu untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. "Karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan konfirmasi sama sekali mengenai kegiatan tersebut. Hal ini tentu di luar kontrol organisasi Fatayat NU," kata dia.

Meskipun kunjungan dua pengurus Fatayat NU tersebut berkunjung ke Israel atas nama pribadi, tambah dia, PP Fatayat NU akan tetap memberikan sanksi kepada mereka. Karena, agenda mereka memberikan dampak negatif terhadap organisasi NU.

Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) juga buka suara terkait viralnya foto pertemuan lima aktivis NU bersama Presiden Israel, Isaac Herzog. Unusia akan menggelar sidang etik terhadap salah satu dosen Unusia, Zainul Ma'arif yang ikut serta dalam rombongan tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia, Dwi Putri mengatakan, pertemuan Zainul Maarif dengan Presiden Israel adalah aktivitas individual dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Unusiasebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia.

"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggung jawabkan aktivitas yang bersangkutan mengingat kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Unusia," ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Rahim yang kerap disebut..

Pihak Rumah Ibrahim (Rahim), menegaskan bahwa kunjungan lima orang Nahdliyin ke Israel itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Rahim. Sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke Israel yang sedang menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina.

"Anehnya netizen mengaitkan dengan Rahim, ini sama sekali tidak ada dan tidak benar," ujar Rahim dalam keterangan resminya kepada Republika, Selasa (16/7/2024)

Pihak Rahim menegaskan bahwa Rahim, The Ibrahim Heritage Study Center For Peace dengan ini menyampaikan pernyataan resmi terkait kunjungan lima orang muda Indonesia ke Israel. Termasuk pertemuan Zainul Maarif dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Rahim tidak terlibat dan tidak pernah memberikan rekomendasi dalam kegiatan lima orang Indonesia yang berkunjung ke Israel bertemu dengan Isaac Herzog, Presiden Israel," ujar Rahim.