Bisnis.com, JAKARTA — OJK mendorong kontribusi pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending dan perusahaan pembiayaan atau multifinance kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat peta jalan pengembangan dan penguatan industri P2P lending 2023—2027 dan peta jalan pengembangan dan penguatan multifinance 2024—2028 sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dua industri keuangan non bank tersebut.

"Dalam kaitannya ini, dua industri tersebut didorong melakukan peningkatan pembiayaan sektor prduktif, termasuk UMKM," kata Agusman dalam konfernesi pers RDK Oktober 2024, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sebagai implementasi peta jalan tersbut, OJK akan meningkatkan limit pembiayaan sektor produktif termasuk UMKM, menyesuaikan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online, hingga memperkuat sinergi P2P lending beserta perusahaan multifinance dengan pelaku UMKM.

Selain itu, OJK juga mendorong penyelenggara P2P lending dan perusahaan multifinance untuk meningkatkan aksesbilitas dan inklusi keuangan untuk segmen UMKM.

"Hal-hal ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana bisnis 2025 yang segera akan diserahkan kepada OJK," pungkas Agusman.

Sebagai informasi, pertumbuhan pembiayaan UMKM dari industri P2P lending dan multifinance sampai Agustus 2024 telah mengalahkan pertumbuhan kredit UMKM dari perbankan. Meski demikian, secara angka memang pembiayaan yang digelontorkan dua sektor keuangan non-bank tersebut masih sangat kecil dibanding kredit perbankan.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan dari multifinance kepada UMKM per Agustus 2024 tumbuh 8,98% (year on year/YoY) menjadi Rp182,13 triliun. Sedangkan outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% (YoY) menjadi Rp4,97 triliun.

Di sisi lain, kredit UMKM dari perbankan per Agustus 2024 hanya tumbuh 4,3% (YoY) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% (YoY) dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemain perusahaan pembiayaan atau leasing merespons rencana regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak memuat kewajiban porsi kredit 30% kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini rencana regulasi tersebut masih berupa draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK).

Direktur Utama Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja menilai sektor UMKM punya potensi besar untuk industri pembiayaan. Apalagi, UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dan telah menyumbang 60% PDB nasional.

Dia menilai adanya wacana regulasi OJK tersebut tidak akan membuat perusahaan pembiayaan mengurangi porsi pembiayaannya ke sektor UMKM.

"Kami optimis regulasi yang disiapkan OJK mengenai UMKM dapat menjadi stimulus baru dengan semangat untuk menumbuhkan potensi ekonomi UMKM yang juga telah menjadi perhatian pemerintah," kata Stanley kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

OJK mencatat penyaluran perusahaan pembiayaan untuk kategori usaha UMKM per Juli 2024 sebesar Rp182,56 triliun, atau mencakup 35,04% dari total penyaluran pembiayaan multifinance di periode tersebut. Stanley optimistis rasio tersebut akan meningkat.

"Rasio pembiayaan untuk sektor UMKM secara industri dapat terus tumbuh seiring dengan terus berkembangnya para pelaku industri pembiayaan," kata Stanley.

Senada, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman mengatakan perseroan juga masih melihat potensi pembiayaan ke sektor UMKM tetap besar. Ristiawan mengatakan pihaknya saat ini masih mengaji kembali rencana regulasi OJK tersebut.

"UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan demikian CNAF siap menjadi financial solution bagi para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dan membantu peningkatan dari kualitas UMKM tersebut," kata Ristiawan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiranto mengatakan industri selalu berhati-hati mengucurkan pembiayaan ke UMKM berdasarkan profil risiko mereka. "Saya yakin UMKM akan menjadi produk unggulan ke depan," kata Suwandi.

Berdasarkan catatan Bisnis, porsi pembiayaan leasing untuk sektor UMKM sejak Juli 2023 hingga Juli 2024 tertahan di 34%-35%. Menurutnya porsi tersebut bisa lebih besar tergantung dari kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat seperti apa.

"Kalau sekarang orang banyak PHK dan segalanya, kan berat. Kita benar-benar hati-hati siapa yang bisa kita setujui [untuk mendapat pembiayaan]. Jadi, kalau ditanya bisa naik [lebih dari 35%] apa tidak, ya tergantung pertumbuhan ekonomi," kata Suwandi.