Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara/yurisdiksi lain.

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR.

Adapun aspek teknis mengenai penerapan STTR juga akan diatur lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Memang kita akan siapkan perpresnya, lalu peraturan teknis di DJP dan kita akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," ujar Febrio dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9).

Diberitakan Kontan sebelumnya, STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

Namun demikian, STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragroup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold).

Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan transparan dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga meningkatkan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga perusahaan lokal dapat lebih bersaing di pasar.

Bagi keuangan negara, STTR menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Komitmen ini mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

“Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia secara resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) pada Kamis (19/9/2024) lalu. Dengan demikian, Indonesia ambil andil dalam meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada dasarnya kompetisi tarif pajak yang tidak sehat di negara-negara mitra dagang menjadi permasalahan serius.

"Perjanjian penting ini merefleksikan fakta bahwa MLI STTR menjadi prioritas penting bagi banyak negara berkembang yang menjadi anggota Inclusive Framework of Base Erosion and Profit Shifting [BEPS]," ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, BEPS adalah istilah untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional (Multi National Entities/MNEs) untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Dengan demikian, kesepakatan ini akan memulihkan hak-hak pemajakan atas beberapa tipe transaksi lintas batas intra-group, termasuk bunga, royalti, dan pembayaran atas jasa lainnya.

Bukan hanya Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan 42 negara dan yurisdiksi lainnya juga menandatangani MLI STTR yang merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two Pajak Internasional.

Sri Mulyani menyampaikan, bagi negara berkembang, mobilisasi sumber daya menjadi sangat penting, dan MLI STTR ini menjadi salah satu solusi tambahan bagi negara berkembang untuk melindungi basis pajak korporat mereka.

Tercatat saat ini, sudah lebih dari 1.000 perjanjian perpajakan. Sementara kurang lebih 1/4 dari perjanjian perpajakan di seluruh dunia, ter-cover oleh komitmen ini.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada @mathiascormann [Sekjen OECD] dan para penandatangan hari ini. Mari bersama menindaklanjuti proses ratifikasinya demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial dunia," tuturnya.

Pada dasarnya, STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

Namun demikian, STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Keuntungannya bagi Indonesia, terutama untuk keuangan negara, STTR menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia alias menutup pintu pengusaha dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Alhasil, pendapatan negara akan semakin pulih dan bertambah, serta menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR).

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9 persen atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9 persen.

Namun demikian, STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta Euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5 persen (mark-up threshold).

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan transparan dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga meningkatkan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga perusahaan lokal dapat lebih bersaing di pasar.

Bagi keuangan negara, STTR menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Ketentuan MLI STTR akan diintegrasikan dalam P3B secara serentak dan sistematis tanpa melalui negosiasi bilateral. Penerapan instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra.

Sebagaimana perjanjian internasional lainnya, penerapan MLI STTR dilakukan setelah melalui proses ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Fiki Ariyanti)