Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menilai, Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan menjadi momen kritis pangan. Ini karena produksi beras nasional akan memasuki masa paceklik mulai November 2024 sampai Februari 2025.

Oleh karena itu, Arief menargetkan Cadangan Beras Pemerintah harus mencapai 2 juta ton pada akhir tahun ini. Ini karena, Ramadan 2025 akan dimulai setelah masa paceklik tersebut berakhir pada Maret 2025.

"Kami sudah sampaikan kepada tim dari presiden terpilih jangan sampai pasokan beras nasional kritis saat pergantian pimpinan negara pada Oktober," kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (4/9).

Arief mencatat, Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini hanya 1,35 juta ton. Adapun defisit neraca produksi pada Januari-Oktober 2024 mencapai 1,6 juta ton.

Badan Pusat Statistik meramalkan produksi beras pada Agustus-Oktober 2024 akan surplus sekitar 1 juta ton. Namun Arief memproyeksikan neraca produksi pada Januari-Februari 2025 akan defisit hingga 3 juta ton

Dengan demikian, defisit neraca produksi beras nasional dapat ditangani jika Bulog dapat menjaga CBP sejumlah 2 juta ton pada akhir tahun ini. Arief pun mengingatkan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat dalam mengamankan pasokan beras nasional.

"Cadangan pemerintah yang dikelola Bulog menjadi penting saat ini. Pencadangan beras ini tidak boleh terlambat, dan saya rasa Bulog mempersiapkan dengan baik," katanya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya menjelaskan masa paceklik terjadi karena pergeseran musim penghujan dari September 2024 menjadi akhir Oktober 2024. Alhasil, masa panen padi bergeser dari November 2024 menjadi Januari 2024

Beras hasil panen baru dapat memasuki pasar pada Maret 2025 lantaran harus melalui proses pengeringan selama sebulan. "Pada Maret 2025 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Maka dari itu, Bulog bersiap untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras pada November 2024 sampai Februari 2025," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mengingatkan, hujan berpotensi mengguyur sepanjang Februari 2025 karena pergeseran musim penghujan. Oleh karena itu, ia memperkirakan, beras hasil panen Januari 2025 baru dapat dinikmati masyarakat pada April 2025.

Bayu pun berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Ini karena pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024.

Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah

"Kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling rendah dengan kenaikkan harga. Jadi, kami akan berusaha membuat beras untuk kelompok tersebut tersedia," ujarnya.

Perum Bulog berencana mengoptimalisasi program Rumah Pangan Kita atau RPK pada paruh kedua tahun ini. Program tersebut dinilai dapat mengendalikan harga beras nasional selama paceklik produksi beras pada November 2024 sampai Februari 2025.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mencatat, jumlah RPK mencapai 21.384 unit yang tersebar di penjuru negeri. Secara rinci, RPK adalah warung milik masyarakat yang telah bermitra dengan Bulog.

"RPK akan menjadi instrumen operasional agar Bulog bisa menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mencatat, jumlah RPK kini telah melampaui minimarket di dalam negeri. Mayoritas RPK atau sekitar 7.000 toko berada di Pulau Jawa. Provinsi dengan RPK terbanyak adalah DI Yogyakarta atau lebih dari 3.600 RPK, sedangkan daerah dengan RPK paling sedikit adalah DKI Jakarta dan Banten atau sekitar 100 unit.

Bayu mencatat telah menyalurkan hampir 300.000 ton beras milik Bulog melalui RPK ke masyarakat. Penyaluran terdiri dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sejumlah 253.293 ton, sementara beras komersial Bulog sejumlah 42.675 ton.

Oleh karena itu, Bayu mendata 28,6% omzet RPK berasal dari beras yang disalurkan Bulog atau antara Rp 6 juta sampai Rp 8 juta per bulan. Adapun total omset per RPK adalah RP 10 juta sampai Rp 50 juta per bulan.

Potensi pasar yang bisa digarap Bulog pada seluruh RPK mencapai Rp 11,5 sampai Rp 12 triliun per tahun. Namun Bayu mengakui pertumbuhan RPK masih rendah atau hanya sekitar 3,5% per tahun.

Bayu menilai, peran RPK menjadi penting hingga akhir tahun ini lantaran akan ada paceklik produksi mulai November 2024 sampai Februari 2025. Dengan kata lain, Bayu memproyeksikan potensi kenaikan harga pada kuartal terakhir tahun ini.

Maka dari itu, Bayu berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Sebab, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024.

Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, Bayu mengatakan beras SPHP akan ditargetkan untuk diserap kelas menengah.

"Kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling rendah dengan kenaikkan harga. Jadi, kami akan berusaha membuat beras untuk kelompok tersebut tersedia," ujarnya.

Perum Bulog meramalkan produksi beras nasional akan memasuki masa paceklik pada November 2024 hingga Februari 2025. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran musim penghujan dari September 2024 menjadi akhir Oktober 2024.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pergeseran musim tersebut membuat masa panen padi bergeser dari November 2024 menjadi Januari 2024. Beras hasil panen baru dapat memasuki pasar pada Maret 2025 lantaran harus melalui proses pengeringan selama sebulan.

"Pada Maret 2025 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Maka dari itu, Bulog bersiap untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras pada November 2024 sampai Februari 2025," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mengingatkan hujan berpotensi mengguyur sepanjang Februari 2025 karena pergeseran musim penghujan. Oleh karena itu, ia memperkirakan, beras hasil panen Januari 2025 baru dapat dinikmati masyarakat pada April 2025.

Bayu pun berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Ini karena pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024. Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah.

"Kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling rendah dengan kenaikkan harga. Jadi, kami akan berusaha membuat beras untuk kelompok tersebut tersedia," ujarnya.

Pada saat yang sama, Bulog juga akan menjaga arus distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui optimalisasi Rumah Pangan Kita atau RPK. RPK merupakan warung yang bermitra dengan Bulog.

Bayu memaparkan jumlah RPK per Juli 2024 mencapai 21.384 unit. Angka tersebut lebih banyak dari jumlah toko ritel modern minimarket seperti Alfamart sekitar 19.000 unit dan Indomaret sejumlah 21.000 unit.

Menurut dia, RPK akan menjadi instrumen Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Mayoritas lokasi RPK berada di kawasan permukiman yang akhirnya berhubungan langsung dengan konsumen.

"Tentu kelompok masyarakat dengna pendapatan lebih tinggi diharapkan membeli beras komersial yang harganya sedikit tinggi. Kami akan pastikan beras komersial tersedia di semua jaringan Bulog," katanya.