Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini perombakan skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ari dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non Konvensional mencapai 93-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% s.d 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan skema Gross Split yang baru (New GS). Ini demi mendorong investasi hulu migas di tanah air lebih menarik lagi.

Ada penyederhanaan. Dalam kontrak New GS, komponen bagi hasil (split) kontraktor dalam kontrak GS yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya lima komponen. Sehingga lebih implementatif, sederhana dan besaran splitnya lebih menarik bagi kontraktor.

Dalam keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto menjelaskan, pada New GS, kontraktor bisa dapat split 75-95 persen. "Sedangkan kontrak GS lama, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontrak harus mengajukan tambahan split ke Pemerintah, suatu ketidakpastian bagi Kontraktor," kata Ariana, akhir pekan lalu.

Ia melanjutkan, pada New GS, akan lebih menarik lagi untuk Migas Non Konvensional (MNK). Kontaktor bisa dapat split langsung sekitar 93-95 persen. Ini nanti akan menarik untuk Pertamina Hulu Rokan, pasalnya ada kegiatan MNK Rokan.

Ariana menerangkan, ketentuan terkait split tersebut nantinya akan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM. Besaran splitnya juga telah disosialisasikan ke pelaku usaha. Saat ini sedang finalisasi akhir dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan.

Permen New GS yang baru terbit tersebut, sambunga dia, pada prinsipnya berlaku untuk kontrak baru ke depan. Namun untuk kontrak GS eksisting yang belum mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama (POD-1), dapat mengajukan perubahan ke New GS. Juga untuk migas non konvensional dapat mengajukan perubahan ke New GS.

Permen New GS ini juga mengakomodir perubahan kontrak gross split eksisting yang mau beralih ke skema cost recovery. "Kontrak skema cost recovery yang di tandatangani pasca Permen new GS ini terbit, dapat berubah ke new GS, begitu juga sebaliknya. Jadi memberikan fleksibiltas kedepan," ujar Ariana, menambahkan.

Pada prinsipnya skema gross split ini akan menarik bagi kontraktor yang memiliki keyakinan tinggi dalam efisiensi. Karena dengan skema GS, semakin efisien kontraktor maka semakin profitable. Pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor pada kontrak GS lebih mandiri.

"Bagi Pemerintah ini adalah dukungan kebijakan bagi kontraktor agar punya pilihan dan fleksibilitas dalam investasi hulu migas sehingga lebih menarik," kata Ariana.

Saat ini, Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan agar investasi migas makin menarik. Sebagaimana diketahui untuk kontrak migas baru atau blok migas baru (pada kontrak skema cost recovery) diberikan split bagi kontraktor bisa mencapai 45-50 persen.

"Dahulu kan hanya 15-30 persen. Hulu migas Indonesia akhir-akhir ini dibuat lebih menarik untuk mendorong eksplorasi dan optimalisasi produksi," ujar Ariana.

Indonesia ingin memproduksi....

Baru saja terjadi pergantian Menteri ESDM. Jabatan tersebut. kini dipegang Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Arifin Tasrif mengisi kursi itu.

Dalam kunjungannya ke blok Cepu, Bojonegoro, beberapa pekan lalu, Arifin berbicara perihal Kementerian ESDM yang akan meluncurkan New GS ini. Sebuah skema bagi hasil minyak (split) untuk para investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di Indonesia. Tujuan utamanya, sebagai upaya membuat daya tarik investasi baru di Indonesia.

Intinya, jelas dia, aturan lebih dipermudah dan kemudian bisa juga splitnya bisa diperbesar. "Tergantung tingkat kesulitan lapangan. Kalau lapangannya sudah marginal, ya bagaimana mau diangkat lagi. Tapi kalau ada potensinya lah. Yang penting kita bisa berbagi," ujar tokoh berusia 71 tahun itu.

Arifin menegaskan, ke depan Kementerian ESDM akan membuat regulasi investasi yang menarik untuk para investor asing. Terutama, aturan tersebut akan lebih fleksibel dibanding yang ada saat ini.

Sebelumnya, ia menilai, kebijakan untuk industri migas di tanah air masih perlu diperbaikin agar lebih menghadirkan daya pikat. Sehingga para investor akan datang dengan sendirinya. Ini demi mewujudkan berbagai target ketahanan energi.

Indonesia ingin memproduksi satu juta barel minyak per hari pada 2030. Lalu 12 miliar kaki kubik gas per hari (mmscfd). Target demikian dinilai mampu meningkatkan pendapatan negara, mengurangi impor, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, sedang finalisasi akhir dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) menyebutkan kontrak bagi hasil dengan skema gross split baru (new GS) disiapkan untuk mendorong investasi hulu migas di Indonesia lebih menarik lagi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah terus aktif menyiapkan kebijakan dan upaya agar iklim investasi hulu migas makin bergairah.

Menurut dia, kontrak new GS menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor dalam kontrak GS, yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya lima komponen, sehingga lebih implementatif, sederhana, dan besaran bagi hasilnya juga lebih menarik bagi kontraktor.

"Pada new GS, kontraktor bisa dapat split hingga 75-95 persen. Sedangkan, kontrak GS lama untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontrak harus mengajukan tambahan split ke pemerintah, suatu ketidakpastian bagi kontraktor," ujar Ariana.

Pada new GS, katanya pula, akan lebih menarik lagi untuk migas nonkonvensional (MNK), karena kontraktor bisa dapat bagi hasil langsung hingga 93-95 persen.

"Ini nanti akan menarik untuk PT Pertamina Hulu Rokan terkait kegiatan MNK Rokan," katanya pula.

Menurut dia, ketentuan terkait bagi hasil tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM, yang besaran bagi hasilnya juga telah disosialisasikan ke pelaku usaha.

"Saat ini, sedang finalisasi akhir dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan," katanya menjelaskan.

Ariana menambahkan Permen New GS yang baru terbit tersebut pada prinsipnya berlaku untuk kontrak baru ke depan.

Namun, untuk kontrak GS eksisting yang belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-1), dapat mengajukan perubahan ke new GS, termasuk MNK dapat mengajukan perubahan ke new GS.

Permen New GS itu, ujarnya pula, juga mengakomodasi perubahan kontrak gross split eksisting yang mau beralih ke skema cost recovery.

"Selain itu, kontrak skema cost recovery yang ditandatangani pasca-Permen New GS ini terbit, dapat berubah ke new GS, begitu juga sebaliknya. Jadi, memberikan fleksibilitas ke depan," katanya menambahkan.

Pada prinsipnya, ujar Ariana lagi, skema gross split akan menarik bagi kontraktor yang memiliki keyakinan tinggi dalam efisiensi.

Dengan skema GS, menurut dia, makin efisien kontraktor maka makin menguntungkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor pada kontrak GS lebih mandiri.

"Bagi pemerintah ini adalah dukungan kebijakan bagi kontraktor agar punya pilihan dan fleksibilitas dalam investasi hulu migas sehingga lebih menarik," kata Ariana.

Saat ini, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan agar investasi migas makin menarik.

Untuk kontrak migas baru atau blok migas baru (pada kontrak skema cost recovery) diberikan split bagi kontraktor bisa mencapai 45-50 persen.

"Dahulu kan hanya 15-30 persen. Hulu migas Indonesia akhir-akhir ini dibuat lebih menarik untuk mendorong eksplorasi dan optimalisasi produksi," kata Ariana lagi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Banyak KKKS lari ke tempat lain, Guyana, Mozambik, Meksiko. Mereka (negara-negara tersebut) menggunakan skema sangat simpel, tax royalti. Maka kami berupaya mengimbangi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengimbangi tingkat agresivitas kebijakan negara-negara Afrika di sektor minyak dan gas bumi (migas), salah satunya melalui Peraturan Menteri ESDM tentang New Gross Split.

“Banyak KKKS lari ke tempat lain, Guyana, Mozambik, Meksiko. Mereka (negara-negara tersebut) menggunakan skema sangat simpel, tax royalti. Maka kami berupaya mengimbangi,” ujar Arifin ketika menyampaikan paparan di Jakarta, Jumat.

Arifin menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ESDM tentang New Gross Split nantinya akan menyesuaikan perpajakan yang dianggap terlalu banyak dan membebani para kontraktor.

Permen tersebut juga akan menyederhanakan komponen tambahan split atau bagi hasil agar lebih menarik.

“Penyederhanaan dari yang tadinya 13 komponen, kami jadikan 5 komponen. Ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden (Joko Widodo),” ucap dia.

Lebih lanjut, Permen ESDM tentang New Gross Split juga akan mengatur tentang tambahan split bagi kontraktor yang berproduksi di daerah marginal.

Berdasarkan paparan Arifin, bagi hasil yang ditawarkan dapat mencapai 95 persen untuk kontraktor, termasuk untuk kontraktor migas nonkonvensional.

“Contohnya, untuk yang migas nonkonvensional, misalkan minyak, itu nanti mereka bisa dapat (split) lebih besar karena memang biayanya banyak, risikonya tinggi,” ujar Arifin.

Terkait dengan tambahan split bagi kontraktor, kini sedang menunggu respons dari Kementerian Keuangan sebelum perancangan naskah hukum.

Penyederhanaan komponen perpajakan dan tambahan bagi hasil bagi kontraktor di wilayah marginal merupakan dua hal yang dibutuhkan oleh para kontraktor, sebagaimana yang diucapkan Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong.

“Untuk split, ya (harapannya) lebih fleksibel. Kalau di daerah susah, ya kasih (split) lebih ke kontraktor. Kalau pajak, kami minta supaya pajak yang tidak langsung itu dibebaskan saja,” ucap Marjolijn ketika ditemui dalam acara The 2nd International and Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024, di Jakarta, Rabu (31/7).

Oleh karenanya, langkah Arifin telah selaras dengan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut berpesan agar kebijakan di sektor hulu migas dapat lebih menarik guna memikat para investor.

“Pokoknya aturan-aturan yang kita buat, insentif yang kita berikan, itu harus menarik buat orang-orang,” kata Luhut dalam acara The 2nd International and Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024, di Jakarta, Rabu (31/7).

Luhut juga sempat menyinggung perihal insentif yang diberikan oleh Indonesia tidak semenarik insentif yang ditawarkan oleh negara-negara di Afrika.

“Afrika itu sudah memberikan (rasio bagi hasil) 60:40, sedangkan kita masih 85:15. Pilihan orang bukan hanya Indonesia. Banyak yang lain. Jadi, kita harus melihat di sekeliling kita,” kata Luhut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024