JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pesan kepada calon menteri yang akan menggantikan dirinya seusai purna tugas dari kementerian teknis tersebut.

Menurut dia, kementerian PUPR merupakan kementerian teknis yang sudah memiliki pakem tersendiri untuk memastikan setiap pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan baik.

Pakem itu, kata Basuki, ialah SIDLACOM. Singkatan dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operations and Maintenance. "Saya yakin, bapak (calon) menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan pakem tersebut," ucap Menteri Basuki saat ditemui di Taman Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Keyakinan tersebut, Menteri Basuki dasari dari latar belakang calon menteri pekerjaan umum berikutnya yang dia nilai memiliki pengetahuan yang baik tentang pakem atau budaya tersebut.

Meski tak secara gamblang menyebut sosok nama calon penggantinya, namun menteri yang sudah mengabdi di PUPR selama 45 tahun itu secara tersirat menunjukkan bahwa kandidat yang akan menggantikannya bukan berasal dari kalangan politisi.

“Jadi, saya yakin karena beliau adalah background-nya di SIDLACOM pakem itu," imbuh Menteri Basuki. 

Bukan dari Parpol

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, jika calon menteri PUPR berasal dari kalangan partai politik (parpol) atau politisi, maka akan menimbulkan resistensi yang tinggi di internal Pekerjaan Umum (PU).

“Apalagi, orang atau parpol yang tidak pernah bersentuhan dengan infrastruktur. Tiba-tiba, ngomong bendungan, jalan tol. Padahal, yang ngomong ini tidak pernah bahas infrastruktur. Sementara yang diajari orang-orang pinter,” tutur dia.

Di sisi lain, inisiatif menyodorkan sosok Diana Kusumastuti yang sekarang menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya sebagai calon wakil menteri (wamen) juga tidak cukup strategis. Karena menurut Nirwono, wamen umumnya hanya menjadi ban serep karena ujung-ujungnya keputusan akhir berada di tangan menteri.

“Itu saja menunjukkan bahwa penunjukan internal wamen lebih kepada pertimbangan untuk politis saja. Bukan untuk kerja. Kebalik kalau umpamanya menterinya orang internal, sementara wamennya politisi. Tidak ada masalah,” ujar dia.

Poin lain yang tak kalah penting disampaikan Nirwono adalah menyangkut posisi PU sebagai salah satu kementerian dengan anggaran jumbo setelah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. “Jadi, bagi parpol Kementerian PUPR ini tempat ladang yang menarik,” ungkapnya.

Asal tahu saja, Menteri Basuki dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa tugas beliau setelah 10 tahun mengabdi sebagai menteri PUPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Basuki enggan membuka mengenai rencana dia selanjutnya setelah tak lagi menjadi orang nomor satu di Kementerian PUPR. “Belum tahu,” jawab Menteri Basuki, singkat. Dia pun langsung bergegas keluar dari kerumunan wartawan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

OlehNirwono Jogadan Dhaneswara Nirwana Indrajoga *)

“Digitalisasi Perumahan” merupakan tema Hari Perumahan Nasional 2024 (Hapernas) yang dirayakan setiap 25 Agustus. Perayaan Hapernas di bulan kemerdekaan memberi pesan tegas tentang pentingnya kehadiran negara dalam menyediakan rumah layak huni warga negara sebagai wujud kemerdekaan bermukim.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah harus menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti kegiatan Hapernas, selalu mengingatkan bahwa sektor perumahan tetap bertahan dan tetap tumbuh menopang perekonomian rakyat, karena masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak huni dan terjangkau. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, perumahan dan kawasan permukiman harus layak huni agar warga terbebas dari ancaman bencana alam dan non-alam. Pembangunan perumahan maupun pengembangan kawasan permukiman harus sesuai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang-peraturan zonasi, serta Peta Rawan Bencana (Bappenas/BNPB, 2017). Perumahan dan kawasan permukiman dilarang di zona merah rawan bencana untuk menghindari risiko banjir, tanah longsor, gempa bumi, likuefaksi, abrasi pantai, limpasan air laut (rob), hingga terjangan tsunami. Hal itu sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pemerintah daerah dilarang memberikan izin pengembangan kawasan dan izin mendirikan bangunan perumahan di zona merah rawan bencana. Jika ditemukan, maka kegiatan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman harus dihentikan dan dibatalkan perizinannya. Lebih baik mencegah daripada menuai bencana di kemudian hari.

Perumahan dan kawasan permukiman harus dirancang untuk mencegah terjadinya bencana, mengurangi risiko bencana, serta menyesuaikan diri dengan perubahan bencana. Kawasan permukiman dapat bertahan terhadap guncangan tanpa gangguan permanen atau gagal fungsi, memiliki kecenderungan untuk memulihkan diri atau menyesuaikan secara mudah terhadap perubahan mendadak atau kenahasan.

Kedua, perumahan dan kawasan permukiman harus sehat. Warga sehat, rumah sehat, lingkungan perumahan sehat, kota pun sehat. Rumah sebagai pusat kegiatan dan kehidupan mulai dari kegiatan belajar, bekerja, berniaga, hingga beribadah mensyarakatkan rumah sehat. Rumah banyak bukaan agar udara segar mengalir lancar, sinar matahari menerangi/menyehatkan ruangan. Tanaman segar menghiasi seluruh ruangan rumah, dari dalam hingga di taman untuk bermain, berolahraga atau sekadar menyalurkan hobi berkebun.

Saluran air mengalir lancar, tidak tersumbat sampah atau lumpur. Semua sampah dan limbah terolah tidak tersisa. Tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, serta taman lingkungan yang asri. Bangunan rumah ramah lingkungan dan menerapkan prinsip bangunan hijau. Semua itu syarat menghadirkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat.

Ketiga, perumahan dan kawasan permukiman harus terjangkau. Terjangkau dalam arti harga rumah dapat terbeli oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu perlu terus didukung dengan Program Satu Juta Rumah, pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penyaluran bantuan prasarana sarana dan utilitas, rumah bersubsidi, kredit kepemilikan rumah bersubsidi, hingga dukungan sektor swasta melalui program corporate sosial responsibility (CSR).

Lokasi perumahan dan kawasan permukiman juga terjangkau, terutama dengan akses transportasi publik. Lokasi permuhana juga tidak jauh dari pusat kegiatan kota atau dekat stasiun kereta api/KRL/MRT/LRT/termina/halte bus, sehingga memudahkan mobilitas warga ke tempat tujuan.

Kawasan permukiman dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang membuat warga nyaman berjalan kaki atau bersepeda dalam aktivitas harian di kompleks perumahan. Dengan demikian, warga lebih sehat dan bugar, ramah lingkungan, hemat energi, minim polusi.

Keempat, pemerintah harus membuat sebuah bank tanah, negara bisa membeli dan mengelola tanah. Melalui bank tanah, upaya penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di kota besar menjadi lebih mudah dan harga terjangkau. Pemerintah telah membentuk Badan Bank Tanah melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Berbagai program pemerintah seperti Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Program Subsidi Bantuan Uang Muka, Program Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga, Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, diharapkan dapat membantu/memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah impian. Selain itu, bantuan perumahan melalui aplikasi Sistem Bantuan Perumahan (Sibaru) sebagai bagian dari ‘digitalisasi perumahan’ harus mampu mempermudah masyarakat memiliki rumah impian terwujud.

Kelima, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Generasi Milenial atau Generasi Y lahir dalam rentang 1981-1996 berjumlah 69,9 juta juta jiwa atau 25,87% (BPS, Sensus 2020). Kelompok ini sekarang berada pada usia produktif berusia 27-42 tahun dan banyak di antaranya menjadi konsumen properti untuk pertama kali. Generasi Milenial dan Generasi Z pun kian mendominasi pasar perumahan. Rumah tapak masih menjadi primadona untuk tempat tinggal, dengan pembiayaan didominasi melalui fasilitas KPR.

Mereka semua sangat potensial sebagai penggerak perekonomian nasional. Ketidakmampuan mereka untuk membeli rumah di pusat kota membuat mereka ‘terpaksa’ bertempat tinggal semakin jauh dari pusat kota.

Saat Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dilaksanakan pada 25-30 Agustus 1945, Bung Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita mau sungguh-sungguh dan bekerja keras. Semua pasti bisa. Dan hal itu telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemerdekaan hak bermukim adalah hak setiap warga negara Indonesia, dan tugas negara untuk memenuhinya. Merdeka! ***

*) PenelitiPusat Studi Perkotaan

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Oleh Nirwono Joga *) dan Dhaneswara Nirwana Indrajoga **)

Pada 11 Juli lalu masyarakat dunia merayakan Hari Populasi Dunia. Tujuannya memberikan kesadaran bersama bahwa pertambahan populasi bumi akan berdampak pada keberlanjutan kehidupan manusia di bumi.