JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pesan kepada calon menteri yang akan menggantikan dirinya seusai purna tugas dari kementerian teknis tersebut.

Menurut dia, kementerian PUPR merupakan kementerian teknis yang sudah memiliki pakem tersendiri untuk memastikan setiap pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan baik.

Pakem itu, kata Basuki, ialah SIDLACOM. Singkatan dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operations and Maintenance. "Saya yakin, bapak (calon) menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan pakem tersebut," ucap Menteri Basuki saat ditemui di Taman Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Keyakinan tersebut, Menteri Basuki dasari dari latar belakang calon menteri pekerjaan umum berikutnya yang dia nilai memiliki pengetahuan yang baik tentang pakem atau budaya tersebut.

Meski tak secara gamblang menyebut sosok nama calon penggantinya, namun menteri yang sudah mengabdi di PUPR selama 45 tahun itu secara tersirat menunjukkan bahwa kandidat yang akan menggantikannya bukan berasal dari kalangan politisi.

“Jadi, saya yakin karena beliau adalah background-nya di SIDLACOM pakem itu," imbuh Menteri Basuki. 

Bukan dari Parpol

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, jika calon menteri PUPR berasal dari kalangan partai politik (parpol) atau politisi, maka akan menimbulkan resistensi yang tinggi di internal Pekerjaan Umum (PU).

“Apalagi, orang atau parpol yang tidak pernah bersentuhan dengan infrastruktur. Tiba-tiba, ngomong bendungan, jalan tol. Padahal, yang ngomong ini tidak pernah bahas infrastruktur. Sementara yang diajari orang-orang pinter,” tutur dia.

Di sisi lain, inisiatif menyodorkan sosok Diana Kusumastuti yang sekarang menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya sebagai calon wakil menteri (wamen) juga tidak cukup strategis. Karena menurut Nirwono, wamen umumnya hanya menjadi ban serep karena ujung-ujungnya keputusan akhir berada di tangan menteri.

“Itu saja menunjukkan bahwa penunjukan internal wamen lebih kepada pertimbangan untuk politis saja. Bukan untuk kerja. Kebalik kalau umpamanya menterinya orang internal, sementara wamennya politisi. Tidak ada masalah,” ujar dia.

Poin lain yang tak kalah penting disampaikan Nirwono adalah menyangkut posisi PU sebagai salah satu kementerian dengan anggaran jumbo setelah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. “Jadi, bagi parpol Kementerian PUPR ini tempat ladang yang menarik,” ungkapnya.

Asal tahu saja, Menteri Basuki dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa tugas beliau setelah 10 tahun mengabdi sebagai menteri PUPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Basuki enggan membuka mengenai rencana dia selanjutnya setelah tak lagi menjadi orang nomor satu di Kementerian PUPR. “Belum tahu,” jawab Menteri Basuki, singkat. Dia pun langsung bergegas keluar dari kerumunan wartawan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, investor.id - Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menitipkan pesan penting untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebagai salah satu menteri yang intens mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir dalam mengorkestrasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air, Basuki menyebut, air dan konektivitas merupakan dua infrastruktur yang sedianya dapat dilanjutkan di pemerintahan baru.

Basuki berpendapat, infrastruktur air penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sedangkan, konektivitas berperan guna menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan harus terus dilakukan pemerintahan baru karena Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi dari total 61 bendungan yang dibangun saat ini. Begitu juga dengan infrastruktur konektivitas yang harus diselesaikan.

“Jadi, dari pembangunan 61 bendungan, yang sudah diresmikan itu 53 bendungan. Sisanya, nanti tahun ini dan tahun depan sudah diselesaikan semua,” ucap Basuki saat ditemui usai menyaksikan penandatangan MoU dan peluncuran peta jalan (roadmap) bangunan gedung hijau di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Menurut dia, masyarakat akan bisa berkehidupan dengan baik bilamana kebutuhan airnya tercukupi. Hal yang sama pun berlaku di infrastruktur konektivitas. Masyarakat akan bisa hidup sejahtera atau makmur jika infrastruktur konektivitasnya terus diperkuat.

Untuk itu, pembangunan konektivitas seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) diharapkan bisa tuntas dalam lima tahun ke depan. Pun demikian, dengan Tol Trans Jawa, Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) harus diselesaikan. Termasuk, infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Sulawesi yang masih membutuhkan banyak konektivitas, bukan hanya jalan tol tetapi juga jalan nasional.

“Jadi, sekarang pun dari 6.000 km jalan nasional yang sudah kita bangun, itu masih terus akan dibangun untuk konektivitas. Jadi, air dan konektivitas itu syarat untuk kemakmuran,” tandas Basuki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ikut buka suara terkait dengan hal yang akan dilakukan Prabowo Subianto untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika resmi dilantik sebagai Presiden RI.

Walaupun Dasco menyatakan belum tahu pasti apa yang menjadi prioritas Prabowo dalam hal pembangunan IKN, tetapi Prabowo sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memaparkan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.

“Ya kalau mengenai itu [prioritas Prabowo] saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU, untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN,” kata Dasco kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dasco juga kembali menegaskan perihal penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Dia memastikan Keppres tersebut akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita sudah sama-sama bahas bahwa [Keppres] perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,” tegas Dasco.

Sebelumnya, Dasco mengemukakan bahwa Keppres Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut masih dalam tahap kajian.

“Itu kan memang begitu [Keppres diteken Prabowo]. Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, pihak Istana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lempar tanggungjawab kepada Prabowo Subianto untuk meneken Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa penandatanganan Keppres bakal dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 itu merupakan bagian dari proses transisi.

“Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menceritakan pengalamannya selama 10 tahun melaksanakan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki mengatakan dalam pembangunan infrastruktur selama 10 tahun belakangan ini, dirinya tidak pernah mendapatkan hambatan yang terlalu berat, termasuk dari segi pembiayaan. Pasalnya, program tersebut sudah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan dia mengaku tidak pernah meminta uang untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur.

"Seperti yang sering saya bilang, saya nggak pernah minta uang [untuk infrastruktur], karena yang minta Presidennya langsung, yang merintah kepada Menteri Keuangan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).

Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa kementerian beberapa kali mendapatkan penugasan langsung dari presiden untuk menjalankan sejumlah program. Misalnya, program perbaikan jalan daerah yang diatur dalam Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Bahkan nanti 2025, yang renovasi sekolah pun sudah dilimpahkan ke PU, sebesar Rp20 triliun. Jadi, buat saya, isu pembiayaan [infrastruktur] untuk APBN itu bukan kendala selama pembangunan infrastruktur 10 tahun yang lalu," ujarnya.

Dia pun menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi jor-joran membangun proyek infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.

"Jadi, saya kira apa yang kita lakukan selama 10 tahun belakangan itu baru mengejar ketertinggalan untuk kebutuhan infrastruktur kita," jelas Basuki.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depannya tetap membutuhkan dukungan investasi dari BUMN dan swasta.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan BUMN, imbuhnya, dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Dia mengatakan meski sudah banyak proyek infrastruktur yang berhasil terbangun. Namun, capaian tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

Basuki memberi contoh bahwa Indonesia saat ini telah memiliki 61 bendungan, tetapi Korea Selatan dan China memiliki lebih banyak bendungan. Dia menyebut Korea Selatan memiliki 19.000 bendungan, sedangkan China punya 98.000 bendungan.

"Pembangunan bendungan itu masih diperlukan banyak sekali. Sekarang ini kelihatannya membangun 61 [bendungan], tapi itu belum apa-apanya dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Basuki juga menyoroti anggapan bahwa Indonesia sudah cukup banyak membangun jalan tol. Hingga akhir 2024, total panjang jalan tol RI ditargetkan mencapai 3.200 kilometer. Namun, dia menyatakan capaian itu masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara lainnya.

"Infrastruktur penting dalam rangka [meningkatkan] investasi, dalam rangka menurunkan logistik, dalam rangka bersaing di dunia global," ucap Basuki.

Basuki menilai pemerintahan selanjutnya masih perlu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Daftar Infrastruktur di Era Jokowi

Sebelumnya, Menteri Basuki menuturkan terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia merinci, dari bidang sumber daya air, Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 53 bendungan dari target 61 unit bendungan yang dibangun.

Adapun, bendungan yang telah selesai proses konstruksinya di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Basuki menuturkan pembangunan sejumlah bendungan dilakukan untuk menyediakan pasokan air baku. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pembangunan bendungan tersebut perlu diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, air tampungan di bendungan tersebut dapat dimanfaatkan langsung ke masyarakat.

“Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi,” imbuhnya.

Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman Pantai.

Sementara dari sisi konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Pada bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter/detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Sementara pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.

Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun, rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.

IDXChannel- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melaporkan realisasi anggaran Kementerian PUPR per 20 Agustus 2024 sebesar Rp68,05 triliun (41,7 persen dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 49,3 persen.

Meski demikian, menurut Basuki capaian realisasi anggaran pada tahunini lebih tinggi 9,2 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar 32,5 persen.

"Pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147,37 triliun dan mengalami penambahan sebesar Rp15,72 triliun sehingga pagu menjadi Rp163,09 triliun," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

Sedangkan untuk progres lelang hingga 20 Agustus 2024, tercatat paket yang sudah terkontrak sebanyak 2.708 paket dengan Pagu DIPA Rp109,35 triliun atau 96 persen dari Total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun.

Meliputi Paket Tender/Seleksi baru (SYC dan MYC Baru) sebanyak 1.370 Paket dengan Pagu DIPA Rp16,49 triliun dan melanjutkan Paket Lintas Tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya (MYC Lanjutan) sebanyak 1.338 paket dengan Pagu DIPA Rp92,86 triliun.

"Untuk Paket dalam Proses Lelang sebanyak 461 Paket dengan Pagu DIPA Rp4,59 triliun (4 persen dari Total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun). Ini paket yang tinggal menunggu penandatanganan kontrak, lelang dan penetapan pemenangnya sudah selesai," kata Basuki.

Dikatakan Basuki, pada tahun 2024 Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya yang per 20 Agustus nilainya sebesar Rp8,22 triliun, meningkat sebesar Rp1,11 triliun dari sebelumnya Rp7,11 triliun (status 31 Mei 2024).

"Namun dari hasil Raker Kementerian PUPR terakhir, masih terdapat potensi dari anggaran sisa lelang sekitar Rp 3 triliun yang akan kita masukkan ke Padat Karya. Progres penyerapan anggaran PKT per 20 Agustus 2024 sebesar Rp2,99 triliun (36,4 persen) dan serapan tenaga kerja 153.052 orang (42,1 persen dari total target serapan 364 ribu orang pekerja)," kata dia.

Basuki menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan anggaran TA. 2024 dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan, dengan upaya antara lain mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, menyelesaikan masalah tanah, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan.





(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan venue PON XXI Aceh-Sumatera Utara rampung akhir Agustus 2024.

Basuki berpesan untuk segera mempercepat penyelesaian pekerjaan konstruksi. Terlebih, waktu penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara sudah semakin dekat.

"Kita di sini menyiapkan venue PON XXI untuk hajatan nasional, jadi mohon diselesaikan tepat waktu. Akhir bulan ini sudah rapi, dan mohon setelah selesai agar membersihkan sisa-sisa material konstruksi," ujar Basuki dalam keterangan resminya, Rabu (21/8/2024).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh Deni Arditya menerangkan, Proyek Renovasi dan Pembangunan Kembali Venue PON XXI Kota Banda Aceh tersebar pada 12 venue.

Di antaranya, Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh (progres fisik 96,55 persen), Stadion H. Dimurthala Kota Banda Aceh (progres fisik 97,71 persen), Lapangan Tenis Jasdam Kota Banda Aceh (progres fisik 98,68 persen), Lapangan Tenis POLDA Kota Banda Aceh (progres fisik 97,75 persen), Lapangan Tenis Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 99,71 persen), dan Lapangan Tenis Lambung Kota Banda Aceh (progres fisik 100 persen).

Kemudian, Hall Anggar Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 100 persen), Gedung PABSI Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 96,06 persen), GOR KONI Aceh Kota Banda Aceh (progres fisik 97,99 persen), Bale Meuseuraya Aceh Kota Banda Aceh (progres fisik 100 persen), Stadion Mini USK Kota Banda Aceh (progres fisik 100 persen), serta Lapangan Lambung Kota Banda Aceh (progres fisik 100 persen).

"Saat ini progress fisik keseluruhan Proyek Renovasi dan Pembangunan Kembali Venue PON XXI Kota Banda Aceh telah mencapai 97,25 persen. Nilai kontraknya sebesar Rp536,76 miliar, dengan target penyelesaian pada akhir Agustus ini," kata Deni.

Di samping itu, terdapat pula paket Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Venue Dayung dan Pacuan Kuda Dalam Rangka PON XXI dengan progres fisik total 89,09 persen. Terbagi ke dalam 2 venue, yakni venue Dayung di Waduk Keuliling Indrapuri Kabupaten Aceh Besar (progres fisik 99,73 persen), dan venue Berkuda di Pacuan Kuda Blang Bebangka Kabupaten Aceh Tengah (progres fisik 88,14 persen).

Kemudian, terdapat pula Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Venue Tambahan PON di Aceh dengan progress fisik total 73,49 persen. Paket ini terbagi menjadi 4 venue yaitu Lapangan sepak bola Blang Paseh Kabupaten Pidie (progress 83,68 persen), Arena Sepatu Roda Kabupaten Pidie (progress 84,49 persen), Lapangan Tembak Rindam Im Mata Ie Kabupaten Aceh Besar (progress 62,66 persen) dan Kolam Renang Tirta Raya Kota Banda Aceh (progress 73,79 persen).

"Kegiatan ini sifatnya penggantian bangunan induk. Di SHB sendiri telah dilakukan penambahan kursi dari kapasitas awal, sekarang jumlahnya 17.436 kursi. Kemudian, area lintasan yang semula ada 6 line, sekarang diperlebar menjadi 8 line," kata Dani.

"Telah dilakukan pula penanaman rumput, dengan sistem penyiraman sprinkler yang tersebar di 24 titik. Saat ini tinggal finishing, dan mudah-mudahan selesai tepat waktu sehingga dapat menyambut pelaksanaan PON XXI Aceh - Sumatera Utara," tuturnya.

(KunthiFahmarSandy)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa dua investor asing telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Plt Kepala Otorita IKN, kedua investor tersebut berasal dari Jepang dan China.

"Sudah ada dua investor dari luar negeri yang tertarik. Investor tersebut berasal dari China dan Jepang," ujar Basuki, dilansir pada Jumat (09/08/2024).

Meskipun Basuki tidak mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksud, ia menjelaskan bahwa investor ini tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan properti di IKN. Investasi ini mencakup pembangunan rumah, hotel, dan perkantoran.

"Investasinya terkait properti, jadi bukan hanya perumahan saja, tetapi juga termasuk hotel dan kantor," jelasnya.

Hingga saat ini, sudah ada total 472 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) yang diterima terkait IKN. Dari jumlah tersebut, sekitar 220 LoI dinilai layak untuk dikategorikan sebagai investor potensial.

"Sejauh ini, sudah ada 45 proyek yang groundbreaking, dan sisanya sedang dalam proses evaluasi. Ada sekitar 60 proyek yang sedang dalam proses percepatan," tambah Basuki.

Untuk mempercepat proses investasi di IKN, Presiden Jokowi baru saja membentuk satuan tugas percepatan investasi IKN yang dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dengan dukungan Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil.

"Tugas ini diberikan kepada Pak Bahlil untuk mempercepat proses investasi. Pembentukan satgas ini memang sudah lama diminta oleh OIKN," pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi kritik terkait dengan Istana Garuda yang disebut mirip kelelawar.

Basuki menegaskan bahwa tampilan Garuda pada Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya akan seperti patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

Hal tersebut disampaikan Basuki untuk menjawab kritik soal konstruksi Istana Garuda di IKN yang disebut mirip kelelawar karena berwarna hitam legam.

Basuki mengatakan bahwa berdasarkan penuturan desainer Istana Garuda Nyoman Nuarta nantinya bangunan istana presiden itu akan dilapisi cairan dan ketika terkena proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau.

“Kalau menurut, apa, [desainer] pak Nyoman Nuarta, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Itu kan perunggu yang dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK,” tuturnya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa proses oksidasi tersebut memang membutuhkan waktu lama.

“Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN untuk jangka panjang,” pungkas Basuki.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR memastikan kesiapan Istana Presiden hingga Istana Garuda atau kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang penyelenggaraan sidang kabinet pedana di IKN.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menyebut, distribusi air hingga listrik di Istana dan Kantor Presiden dipastikan aman.

“Ya, sudah kita siapkan keduanya Istana Presiden dan Istana Garuda, insyaallah siap [untuk pelaksanaan sidang kabinet],” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Dalam laporannya, sidang kabinet perdana di IKN itu bakal digelar pada pekan depan tepatnya pada 12 Agustus 2024. Pihak Istana sempat menyampaikan bahwa seluruh menteri kabinet Jokowi bakal menghadiri agenda tersebut.

IDXChannel- Plt Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku sudah banyak calon investor yang akan masuk ke Proyek Ibukota baru.

Hal ini dilihat berdasarkan jumlah LoI (Letter of Intent) atau surat minat investasi yang dikirimkan para pelaku usaha ke IKN sebanyak 420 LoI per Juli kemarin.

Basuki menjelaskan, dari total LoI yang masuk tersebut setidaknya ada 260 calon investor yang dinilai layak dan potensial untuk berinvestasi ke IKN. Sedangkan dari 260 calon investor yang dianggap layak, ada 28 calon investor yang sudah menandatangani MoU dengan OIKN.

"Kita punya 420 LoI, dari 420 LoI ada di analisa 260 yang layak jadi investor, dari 260 ini baru 28 yang menandatangani (MoU), ini saya lagi ngejar (LoI) yang sudah masuk," ujar Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (2/8/2024).

Basuki menjelaskan, dalam prosesnya LoI yang masuk ke IKN memerlukan analisa terlebih dahulu oleh Pemerintah sebelum para pelaku usaha memulai dan mendapatkan izin melakukan kegiatan konstruksi di Ibukota baru tersebut. Hal ini lah yang memakan waktu di tengah target pembangunan yang terus berjalan.

Oleh sebab itu, menurutnya saat ini Badan Otorita mulai mengurangi intensitas pencarian LoI baru kepada calon investor. Sebab, akan lebih fokus untuk mengurusi LoI-LoI yang sudah masuk.

"Jadi kita tidak mengejar-ngejar yang baru. Wong ini (calon investor) suda ada di dalam, tinggal dipercepat kok (prosesnya)," kata Basuki.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN melaporkan sebanyak Rp51,35 triliun uang dari investor sudah masuk ke IKN untuk membangun berbagai macam fasilitas kota. Total nilai investasi tersebut merupakan akumulasi dari acara groundbreaking tahap I sampai tahap VI.

Pada Groundbreaking Tahap VI yang berlangsung pada 4-5 Juni kemarin, lima badan usaha sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha sektor pendukung turut berpartisipasi, dengan total investasi yang terealisasi mencapai Rp1,75 triliun.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

IKN, investor.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), berkesempatan meninjau sambil menikmati senja di Embung MBH Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (29/7/2024).

Menteri Basuki mengatakan, saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air. “Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit,” ungkap Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, pembangunan embung juga sejalan dengan konsep smart forest city yang mempertahankan 70% area hijau tak terbangun. “Kalau sore kita bisa duduk-duduk di Embung A ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat,” kata Menteri Basuki.

Embung MBH memiliki tampungan 66.000 m³ dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphitheater, jogging track, hingga ruang publik.

Pada ujung embung terlihat kawasan perbukitan hijau dibalik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Tampak 6 ekor angsa bermain di tepi embung.

Embung MBH dibangun mulai Desember 2022 hingga 2024, sebagai salah satu dari 13 embung lainnya. Adapun nilai kontrak untuk pembangunan sejumlah embung tersebut adalah sebesar Rp 484 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya.

Pembangunan Embung KIPP juga menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau dengan penyiraman otomatis (Sprinkler) yang beroperasi menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kadar air tanah, suhu, kelembaban dan ph tanah. Selain itu, guna menjaga kualitas air pada embung terdapat bangunan pendukung berupa sediment trap untuk mengendalikan jumlah sedimen yang masuk kedalam embung.

Adanya Embung KIPP ini nantinya selain menjadi infrastruktur konservasi air dan dapat memperindah KIPP, embung ini juga berfungsi menyediakan air baku untuk keperluan non air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP dan dapat menjadi ruang rekreasi publik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News