JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pesan kepada calon menteri yang akan menggantikan dirinya seusai purna tugas dari kementerian teknis tersebut.

Menurut dia, kementerian PUPR merupakan kementerian teknis yang sudah memiliki pakem tersendiri untuk memastikan setiap pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan baik.

Pakem itu, kata Basuki, ialah SIDLACOM. Singkatan dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operations and Maintenance. "Saya yakin, bapak (calon) menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan pakem tersebut," ucap Menteri Basuki saat ditemui di Taman Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Keyakinan tersebut, Menteri Basuki dasari dari latar belakang calon menteri pekerjaan umum berikutnya yang dia nilai memiliki pengetahuan yang baik tentang pakem atau budaya tersebut.

Meski tak secara gamblang menyebut sosok nama calon penggantinya, namun menteri yang sudah mengabdi di PUPR selama 45 tahun itu secara tersirat menunjukkan bahwa kandidat yang akan menggantikannya bukan berasal dari kalangan politisi.

“Jadi, saya yakin karena beliau adalah background-nya di SIDLACOM pakem itu," imbuh Menteri Basuki. 

Bukan dari Parpol

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, jika calon menteri PUPR berasal dari kalangan partai politik (parpol) atau politisi, maka akan menimbulkan resistensi yang tinggi di internal Pekerjaan Umum (PU).

“Apalagi, orang atau parpol yang tidak pernah bersentuhan dengan infrastruktur. Tiba-tiba, ngomong bendungan, jalan tol. Padahal, yang ngomong ini tidak pernah bahas infrastruktur. Sementara yang diajari orang-orang pinter,” tutur dia.

Di sisi lain, inisiatif menyodorkan sosok Diana Kusumastuti yang sekarang menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya sebagai calon wakil menteri (wamen) juga tidak cukup strategis. Karena menurut Nirwono, wamen umumnya hanya menjadi ban serep karena ujung-ujungnya keputusan akhir berada di tangan menteri.

“Itu saja menunjukkan bahwa penunjukan internal wamen lebih kepada pertimbangan untuk politis saja. Bukan untuk kerja. Kebalik kalau umpamanya menterinya orang internal, sementara wamennya politisi. Tidak ada masalah,” ujar dia.

Poin lain yang tak kalah penting disampaikan Nirwono adalah menyangkut posisi PU sebagai salah satu kementerian dengan anggaran jumbo setelah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. “Jadi, bagi parpol Kementerian PUPR ini tempat ladang yang menarik,” ungkapnya.

Asal tahu saja, Menteri Basuki dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa tugas beliau setelah 10 tahun mengabdi sebagai menteri PUPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Basuki enggan membuka mengenai rencana dia selanjutnya setelah tak lagi menjadi orang nomor satu di Kementerian PUPR. “Belum tahu,” jawab Menteri Basuki, singkat. Dia pun langsung bergegas keluar dari kerumunan wartawan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kementerian BUMN segera menuntaskan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Roadmap BUMN dalam upaya mempersiapkan transisi mulus menuju pemerintahan baru.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pentingnya penyelesaian dokumen-dokumen strategis tersebut sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024.

"Kami selesaikan RJPP dan long term roadmap. Jadi, harapannya nanti saat pemerintahan baru masuk, kami ada RJPP yang lengkap untuk setiap BUMN yang sistemik seperti PT Pertamina (Persero), PLN, dan sebagainya," jelas pria yang akrab disapa Tiko di The Westin Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Tiko berharap, langkah ini akan mendorong kinerja perusahaan-perusahaan BUMN semakin positif di bawah pemerintahan baru. "Kami pastikan tata kelola dan manajemen risiko jauh lebih baik dibandingkan waktu kami masuk. Harapannya, ke depan kinerja perusahaan BUMN semakin baik," tambahnya.

Untuk itu, Kementerian BUMN berencana memberikan dua dokumen penting yaitu Roadmap BUMN 2024-2034 dan RJPP BUMN 2024-2029, sebagai bagian dari transisi tersebut.

Roadmap BUMN 2024-2034 merupakan panduan jangka panjang yang mencakup portofolio BUMN dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Sedangkan RJPP adalah dokumen strategis lima tahunan yang dirancang setiap perusahaan BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Tiko sekaligus menghadiri peringatan tahun kelima berdirinya CFO Club Indonesia dengan tema "Becoming a Public Company: Understanding The Market and IR Best Practices".

Acara ini mencakup Rapat Umum Anggota (General Member Meeting) di antaranya pergantian pengurus CFO Club Indonesia. Direktur Keuangan (CFO) PT Petromine Energy Trading, Yuanita Rohali, diangkat menjadi President CFO Club Indonesia menggantikan Dasrul Chaniago.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News