Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

(fdl/fdl)

MANADO - Kepala Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun, sekaligus Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan Calon Notaris Tahun 2024, mengunjungi Kantor Regional XI BKNManado, sebelum pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT).

Kunjungan yang dilakukan bersama jajarannya itu, bertujuan untuk melakukan persiapan ujian CAT, sekaligus simulasi pelaksanaan kegiatan dan penyerahan berita acara penyerahan Alat Tulis Kantor (ATK).

Kepala Badan Kepala Kantor Regional XI BKN, Akhmad Syauki bersama jajaran, menerima kedatangan Kepala Kemenkumham Sulut yang juga didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hilda Mulyadin, Kepala Divisi Administrasi, John Batara, serta Panitia Seleksi Pusat Direktorat Jenderal AHU yang dipimpin oleh Nurliza.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan pelaksanaan ujian CAT, harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan yang ada.

"Mari kita awali dengan niat yang baik, agar hasil yang didapatkan berjalan lancar dan baik," ujar Ronald.

Ronald juga mengucapkan terima kasih kepada BKN Regional XI, yang selama ini bekerja sama dengan baik bersama Kemenkumham Sulut, sehingga beberapa agenda bisa terlaksana.

"Tentunya Kemenkumham Sulut sangat terbantu dengan keberadaan Kanreg XI BKN Manado," ujar Ronald kembali.

MANADO - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menggelar rapat persiapan pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) pada seleksi pengangkatan calon notaris tahun 2024.

Kepala Divisi Administrasi sekaligus Plh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut), John Batara, mengikuti secara daring rapat persiapan yang dipimpin oleh Direktur Perdata Ditjen AHU, Constantinus Kristomo itu.

Selain John, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hilda Mulyadin, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Hendrik Siahaya bersama panitia pelaksana CAT daerah juga ikut dalam rapat persiapan tersebut.

Constantinus sendiri mengatakan jika kegiatan rapat tersebut, untuk memantapkan persiapan CAT dalam rangka menjaring calon notaris yang berkualitas dan profesional.

"Tentunya kita harus menyamakan persepsi kita antara Direktorat Jenderal AHU dan juga Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, alur dan mekanisme pelaksanaan juga harus disiapkan matang, agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan harapan," kata Constantinus.

Lanjut dikatakan, Direktorat Jenderal AHU berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum terbaik dan akan terus mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas profesionalisme di berbagai sektor hukum, termasuk dalam seleksi calon notaris ini.

"Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terjaring calon-calon notaris yang memiliki kompetensi tinggi," ujarnya kembali.

"Kemenkumham Sulut terutama panitia seleksi daerah juga berkomitmen menghasilkan seleksi yang benar-benar transparan dan sesuai aturan. Kami ingin nanti hasilnya benar-benar baik," kata John usai kegiatan rapat tersebut.

JAKARTA, investor.id - Kuasa hukum pemohon uji materi Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)) Dr Saiful Anam optimistis Hakim Konstitusi akan mengabulkan seluruh gugatannya yakni batas usia jabatan notaris hingga 70 tahun atau dapat diperpanjang jika kesehatan yang bersangkutan memenuhi.

Dia juga menegaskan permohonan uji materi terhadap pasal Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN tersebut bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Perjuangan usia notaris yang diajukan oleh 24 orang di MK, merupakan atas inisiator subyektif notaris bukan untuk kepentingan seseorang ataupun kelompok tertentu. Salah besar jika perjuangan klien kami ini dianggap untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Saiful Anam di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Doktor Hukum Universitas Indonesia ini menegaskan, jika nantinya gugatan UUJN itu dikabulkan oleh Hakim Konstitusi maka hasilnya bisa dinikmati oleh notaris di seluruh Indonesia.

"Kita berpikirnya simple saja. Manfaat dari hasil putusan MK jika gugatan kami dikabulkan akan memberi kemanfaatan bagi semua notaris Indonesia. Kami tegaskan, jika gugatan kami dikabulkan batas usia notaris hingga 70 tahun atau lebih hasilnya dapat dinikmati oleh notaris dari Aceh hingga Papua," urainya.

Untuk itu, dirinya menghimbau  pihak-pihak agar tidak salah anggapan jika uji materi jabatan notaris untuk kepentingan tertentu."Tidak ada agenda terselubung dibalik uji materi jabatan notaris ini," tegasnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa para pemohon tidak dan bukan merupakan afiliasi dari golongan atau kelompok tertentu. Sehingga tidak ada niatan apalagi keinginan untuk menggolkan salah satu pihak yang dianggap berkepentingan, selain demi untuk kepentingan notaris seluruh Indonesia.

Menurutnya, tidak ada afiliasi untuk menggolkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu, semuanya didorong oleh adanya keinginan luhur para pemohon untuk mengangkat harkat dan derajat serta wibawa notaris seluruh Indonesia, tidak ada yang lain 

Pria yang juga dosen diberbagai fakultas Hukum di Jakarta ini juga menambahkan, seseorang yang ingin menjadi notaris bukan hal yang mudah. Bahkan, ia harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah.

"Untuk menjadi notaris itu biayanya mahal dan melalui proses panjang. Bahkan, biaya saat jenjang pendidikan sampai seseorang disumpah menjadi notaris bisa mencapai ratusan juta. Untuk itu, kami mohon hakim Kontitusi bisa mempertimbangkan uji materi kami," ungkap Saiful Anam.

Selama ini, lanjut Saiful Anam, notaris tidak pernah menggunakan APBN saat bekerja. Bahkan, sampai diusia 65 tahun misalnya, seorang notaris masih memberikan pemasukan untuk kas negara.

"Jadi wajar kalau kami mengajukan uji materi tentang jabatan notaris hingga 70 tahun atau lebih jika kesehatannya masih memenuhi. Karena di usia itu notaris masih bisa berkarya dan memberikan pemasukan ke negara," ucap Saiful Anam.

Ia menambahkan, saat ini negara sedang gencar untuk menekan angka lansia yang tidak produktif karena akan menjadi beban negara. 

"Untuk itu perpanjangan usia profesi notaris justru menguntungkan negara. Karena notaris di usia senjanya masih dapat berkarya tidak hanya berguna bagi keluarganya, namun juga dapat berguna bagi bangsa dan negara," pungkas Saiful Anam.

Tak Membebani Keuangan Negara

Sebelumnya, dalam sidang uji materi Undang-undang Jabatan Notaris di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu, ahli yang dihadirkan oleh pemohon yakni Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Prof. Suparji Ahmad mengungkapkan, perpanjangan masa jabatan Notaris merupakan isu konstitusional dan bukan merupakan open legal policy. 

Hal ini karena ada pembatasan usia notaris merupakan ketidakadilan yang intolerable, apabila dibandingkan dengan profesi lainnya yang tidak ada pembatasan. 

Suparji Ahmad menjelaskan, terdapat pembedaan-pembedaan dengan profesi notaris serta melanggar moralitas karena profesi notaris merupakan profesi yang tidak membebankan negara. 

"Untuk itu, negara wajib untuk menempatkan posisi notaris pada posisi yang sebenarnya sebagai profesi yang tidak membebani keuangan negara, justru sebagai garda terdepan dalam menambah pemasukan negara," ungkap Suparji.

Menurutnya, masa pensiun notaris merupakan isu konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945. Karena konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan bagi Warga Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tanpa terkecuali dengan alasan apa pun, termasuk bagi mereka yang memiliki jabatan sebagai notaris.

Masih menurut Suparji, salah satu kriteria yang tidak terpenuhi sebagai open legal policy yang inkonstitusional berhubungan dengan ketidakadilan norma pasal yang diuji karena tidak dapat ditolelir.

Ketidakjelasan tersebut, lanjut Suparji, dapat terlihat dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang mengatur notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 tahun (enam puluh lima). 

"Selain itu, melalui jabatan notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi inkonstitusional karena tidak memberikan jaminan perlindungan bagi notaris sebagai warga negara yang mempunyai profesi sebagai notaris mengakibatkan pemohon yang usianya 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi tidak dapat melanjutkan kerjanya padahal tidak menjadi beban keuangan negara. Selain itu, mempersoalkan syarat usia tidak dilarang oleh UUD 1945, karena tidak diaturnya batas usia jabatan notaris secara eksplisit," tegasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Over kredit rumah adalah satu di antara banyak cara untuk membeli rumah. Caranya adalah dengan mentransfer kredit yang sedang berjalan dari pemilik sebelumnya ke pembeli yang baru.

Sederhananya, cara ini adalah dengan melanjutkan proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari pemilik sebelumnya. Selain itu, dalam proses pembelian rumah juga harus melibatkan notaris yang berdasarkan hukum agar lebih aman.

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini mengenai contoh surat notaris dalam over kredit rumah seperti yang dilansir dari situs Metland.

Contoh surat notaris over kredit rumah

Proses over kredit rumah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga sebaiknya tidak dilakukan dengan cara yang tidak berhukum agar legalitas tetap terjaga.

Baca juga: Perbedaan PPAT dan Notaris

Sebelum melakukan proses pembelian rumah dengan cara yang satu ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Debitur disarankan untuk melapor ke bank untuk mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan proses, begitu juga dengan calon pembeli yang harus mengajukan permohonan kredit.
Setelah itu, sebagai pemilik sebelumnya, penting untuk melakukan pencoretan hak tanggungan sehingga beban seperti cicilan dipindahkan ke calon pembeli. Kemudian, tahap berikutnya adalah mengurus dokumen jual beli melalui notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di bawah ini berikutnya adalah penyusunan surat notaris over kredit rumah

SURAT PERJANJIAN OVER KREDIT RUMAH

Pada hari ini, (tanggal), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Pihak Pertama

Nama:

Tempat, Tanggal Lahir:

Pekerjaan:

Alamat:

II. Pihak Kedua

Nama:

Tempat, Tanggal Lahir:

Pekerjaan:

Alamat:

Dengan ini menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Over Kredit Rumah, yang berlokasi di (alamat rumah), dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum di bawah ini.

1. Pihak Kedua membeli rumah milik Pihak Pertama, yang berlokasi di atas, dengan tipe (tipe rumah), dengan harga Rp (harga rumah).

2. Pihak Kedua melakukan pembayaran secara bertahap:

a. Pembayaran ke-1 sebagai tanda jadi pembelian RUMAH sebesar Rp (jumlah pembayaran tahap I) diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal (yanggal pembayaran tahap I).

b. Sisa pembayaran sebesar Rp (jumlah pembayaran sisa) akan dilunasi Pihak Kedua pada tanggal (tanggal pembayaran sisa), bersamaan dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini.

3. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika penyelesaian perselisihan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri (kota lokasi rumah).

Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak melalui musyawarah. Aturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan

Saksi I Saksi II

Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan

(KIE)