ekBis#1

Okupansi Penginapan di Nusa Penida Mencapai 80%

Bisnis.com, NUSA PENIDA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Klungkung, Bali, mencatat tingkat okupansi penginapan di pulau wisata Nusa Penida mencapai rata-rata kisaran 60%-80% meski saat ini memasuki periode sepi kunjungan (low season).

“Musim low season kunjungan mulai turun biasanya pada Oktober hingga November,” kata Sekretaris PHRI Kabupaten Klungkung Wayan Sukadana di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (22/10/2024).

Ia memproyeksi geliat kunjungan wisatawan masih terjadi saat low season karena adanya ajang pariwisata yang menarik kunjungan salah satunya Nusa Penida Festival yang berlangsung 10-12 Oktober 2024.

Adapun wisatawan yang berkunjung di Nusa Penida, termasuk dua gugusan Pulau Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan adalah wisatawan mancanegara di antaranya negara-negara di kawasan Eropa seperti Jerman, Inggris, kemudian negara lain di antaranya China dan India.

Ia mencatat saat ini jumlah akomodasi di tiga pulau wisata itu diperkirakan hingga sekitar 600 unit, yang sebagian besar di antaranya dikelola oleh masyarakat setempat dengan jenis akomodasi berupa penginapan homestay atau cottage.

Sedangkan saat musim ramai kunjungan wisatawan (high season), lanjut dia, tingkat okupansi rata-rata mencapai kisaran 70 hingga 90 persen dan rata-rata pergerakan wisatawan yang tiba di Pulau Nusa Penida per hari mencapai 5.000 hingga 6.000 orang.

Adapun akses utama menuju Pulau Nusa Penida dan sekitarnya adalah transportasi laut di antaranya melalui Pelabuhan Sanur Kota di Denpasar, Pelabuhan Kusamba di Kabupaten Klungkung dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem.

Sukadana menambahkan pelaku pariwisata saat ini berupaya mengemas program pariwisata yang menekankan keberlanjutan dan memberi pengalaman kepada wisatawan sebagai bauran yang memiliki daya tarik kepada turis.

Atraksi wisata yang memberi pengalaman ke para wisatawan itu di antaranya kegiatan budidaya rumput laut hingga kegiatan konservasi, yang menyesuaikan dengan potensi wisata di Nusa Penida dan sekitarnya.

“Pariwisata harus dimaknai sebagai ekonomi berkelanjutan, budaya berkelanjutan dan konservasi alam,” imbuh Ketua Forum Badan Pengawas Desa Kecamatan Nusa Penida itu.

Jurus Kemenhub Perkuat Perlindungan Maritim di Selat Malaka-Singapura

Jakarta -

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

(kil/kil)

Organisasi maritim internasional atau International Maritime Organisation (IMO) menetapkan Kawasan Konservasi Laut Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif atau Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

Kawasan Laut yang Sangat Sensitif (PSSA) adalah area yang membutuhkan perlindungan khusus karena dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas maritim internasional. Beberapa contoh PSSA di dunia, antara lain: Great Barrier Reef di Australia, Kepualuan Galapagos di Ekuador, serta Kepualuan Canary di Spanyol.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan penetapan PSSA merupakan komitmen untuk melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Ia mengatakan, komitmen untuk memperkuat perlindungan laut Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional dalam Sidang Marine Environment Protection Comitte (MEPC)-International Maritime Organisation (IMO) ke-82 di Kantor IMO, London. MEPC IMO membahas proposal PSSA yang diajukan Indonesia.

"Resolusi tersebut menetapkan dua kawasan konservasi laut di Indonesia yaitu Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok menjadi Kawasan Laut Sensitif,” ujar Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Penetapan tersebut didukung berbagai negara anggota IMO seperti Brazil, Australia, Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Panama, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Italia, Mauritius, Jerman, Monako, Oman, Afrika Selatan, Turki dan Qatar.

Kedua kawasan konservasi laut dinilai memenuhi syarat ditetapkan sebagai PSSA karena berada pada kawasan coral triangle yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk spesies langka dan dilindungi, memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Victor mengatakan, kedua kawasan konservasi laut tersebut berada atau dekat dengan jalur lalu lintas kapal baik domestik maupun internasional di Selat Lombok. Ini merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Selain dua kawasan konservasi tersebut masih terdapat 11 kawasan konservasi lain yang berada pada jalur ALKI," ujarnya.

Menurut Victor, KKP menargetkan akan melindungi lingkungan laut denga perluasan kawasan konservasi laut sebesar 30% atau setara dengan 97,5 juta hektare kawasan konservasi pada 2030. Indonesia telah memiliki kawasan konservasi laut lebih dari 29 juta ha dengan jumlah kawasan konservasi saat ini adalah 452 kawasan. Sebanyak 74 kawasan di antaranya telah masuk dalam peta laut Indonesia (nautical chart).

Apa Keuntungan Ditetapkan Sebagai Kawasan Laut Sensitif?

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengatakan penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran. Penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran.

"Untuk penyelarasan dengan Resolusi IMO tersebut, penyesuaian dalam rencana pengelolaan termasuk zonasi dan aturan-aturan teknis pemanfaatan kawasan konservasi akan dilakukan pada dua kawasan tersebut," ujar Firdaus.

Firdaus menyebut, sosialisasi dan edukasi penting untuk dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami penetapan PSSA ini bagi kesehatan lingkungan laut di kedua kawasan.

Menurutnya, aktivitas pelayaran yang tinggi berisiko memberi dampak terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Data pada 2023 menunjukkan densitas perjalanan kapal di Selat Lombok yang tinggi., yaitu terdapat lebih dari 77 ribu trip kapal. Itu berarti setiap harinya terdapat 257 trip kapal di kawasan tersebut.

Firdaus mengatakan, hampir sepertiga dari kapal-kapal tersebut merupakan kapal tanker bahan kimia dan minyak, serta kontainer yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan kontinjensinya apabila melintas atau berlayar berdekatan dengan Kawasan Konservasi.

Pulau Nusa Penida & Gili Matra Resmi Jadi Kawasan Perairan Dilindungi

Jakarta -

International Maritime Organization (IMO) resmi menetapkan pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok, menjadi kawasan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

Penetapan PSSA ini dilakukan dengan pengeluaran Resolusi IMO Nomor MEPC 396(82) pada Penutupan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82 di Markas Besar IMO, London, Inggris, Jumat (4/10) waktu setempat.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus Head of Delegation (HoD) RI di IMO Hendri Ginting mengatakan penetapan ini tidak lepas dari upaya keras pemerintah dalam menyusun proposal dan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.

Ia mengatakan proposal yang diserahkan Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara anggota IMO karena secara komprehensif menyampaikan data dukung terkait keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, sosioekonomi, serta budaya di Pulau Nusa Penida dan Gili Matra.

"Pada pertemuan ini kami telah menyampaikan proposal terkait penetapan wilayah Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai PSSA sebagai tindak lanjut dari penetapan TSS Selat Lombok tahun 2019 lalu. Alhamdulillah, proposal kami disetujui oleh IMO," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).

Ginting menjelaskan PSSA di Pulau Nusa Penida dan Gili Matra ini merupakan salah satu pencapaian penting dan menunjukkan komitmen serta kolaborasi pemerintah beserta komunitas internasional terkait dengan peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

"Indonesia akan memastikan bahwa penerapan PSSA di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terkait, baik internasional maupun domestik, akan pentingnya melestarikan lingkungan maritim, sekaligus meningkatkan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan guna melindungi kekayaan laut di kedua wilayah tersebut," jelasnya.

Secara terpisah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, menyampaikan apresiasinya kepada Delegasi Republik Indonesia yang berhasil menyukseskan misi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA pada Sidang IMO MEPC ke-82.

Ia mengatakan dengan disetujuinya proposal Indonesia tentang penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO.

"Hal ini diharapkan dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pertemuan MEPC ke-82 dilaksanakan di Markas Besar IMO di London, Inggris, pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota IMO, termasuk Indonesia.

Delegasi Indonesia yang hadir secara fisik dipimpin oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan serta perwakilan dari Direktorat Kenavigasian, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut, Atase Perhubungan London, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia, serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

(kil/kil)

Pulau Nusa Penida dan Gili Matra Ditetapkan sebagai Kawasan Perairan Sensitif yang Dilindungi Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com - Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok, Indonesia, secara resmi ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh International Maritime Organization (IMO).

Penetapan ini sejalan dengan diadopsinya Resolusi IMO Nomor MEPC 396(82) mengenai Penetapan Pulau Nusa Penida dan Kepulauan Gili Matra di Selat Lombok sebagai PSSA pada Penutupan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82 di Markas Besar IMO, London, Inggris, Jumat (4/10/2024) waktu setempat.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendri Ginting selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia menyatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari upaya keras Delegasi Indonesia dalam penyusunan proposal dan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratannya.

KOMPAS.com/ANGGARA WIKAN PRASETYA Ilustrasi kapal yang berlayar di Selat Lombok, NTB, Senin (28/8/2023).

“Pada pertemuan ini kami telah menyampaikan proposal terkait penetapan wilayah Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai PSSA sebagai tindak lanjut dari penetapan TSS Selat Lombok tahun 2019 lalu. Alhamdulillah, proposal kami disetujui oleh IMO,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (5/10/2024).

Penetapan PSSA di Pulau Nusa Penida dan Gili Matra ini, jelas Hendri, merupakan tonggak pencapaian (milestone) yang sangat penting.

Pun ini menunjukkan komitmen serta kolaborasi dari pemerintah Indonesia beserta komunitas internasional terkait dengan peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

”Indonesia akan memastikan bahwa penerapan PSSA di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terkait, baik internasional maupun domestik, akan pentingnya melestarikan lingkungan maritim, sekaligus meningkatkan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan guna melindungi kekayaan laut di kedua wilayah tersebut,” jelas Hendri.

Dok.www.djkn.kemenkeu.go.id Nusa Penida

Lebih lanjut, Hendri mengungkapkan, proposal Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara anggota IMO karena secara komprehensif menyampaikan data dukung terkait keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, sosioekonomi, serta budaya di Pulau Nusa Penida dan Gili Matra.

Secara terpisah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenub Antoni Arif Priadi mengatakan, dengan disetujuinya proposal Indonesia tentang penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO.

”Hal ini diharapkan dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional,” sebut dia.

Pulau Nusa Penida dan Gili Matra Ditetapkan sebagai Kawasan Perairan Sensitif yang Dilindungi