JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bermula sebagai perwakilan maskapai penerbangan British Airways pada 1971, Golden Rama Tours & Travel saat ini berdiri sebagai agen perjalanan wisata konvensional.

"Pada pertengahan 1970-an, mereka (British Airways) enggak butuh lagi service seperti yang mereka minta dari Golden Rama sehingga kami menjadi travel agent conventional, beberapa tahun setelah berdiri," ujar President Director Golden Rama Tours & Travel, Madu Sudono di kantor Golden Rama Tours & Travel, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024)

Transformasi terbesar yang dilakukan oleh agen perjalanan berusia 53 tahun ini terjadi pada 1991, ketika Golden Rama Tours & Travel menjadi agen perjalanan lebih besar.

Bahkan, tercatat sebagai kontributor terbesar maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada 1992.

Tantangan bisnis datang tak lama setelahnya, kala gelombang krisis ekonomi 1998 terjadi di Indonesia.

Namun, Madu mensyukuri bahwa awal tahun 2000, Golden Rama Tours & Travel bisa bangkit dan masuk dalam perhitungan 10 besar agen perjalanan di Indonesia.

"Dari tahun 2000 itu sampai sekarang, boleh dibilang selama selama 20 tahun kemarin menjadi, kami menjadi one of the leaders in travel industry," ucap Madu.

• Mengenal Jejak Imani, Upaya Mencari Agen Travel Haji Tepercaya di Indonesia
• Begini 3 Cara Agen Travel Pilih Obyek Wisata untuk Paket Tur

Persaingan OTA

ThinkStock Pemesanan paket wisata dan tiket pesawat secara online.

Strategi bisnis yang mengacu pada kenyamanan pelanggan, tak lantas membuat bisnis agen perjalanan premium ini mulus tanpa hambatan.

Madu menuturkan, dalam 10 tahun terakhir saja, agen perjalanan konvensional seperti yang dikelolanya, mesti berhadapan dengan pendatang baru, online travel agent (OTA atau agen perjalanan daring).

"Pada saat itu, kami merasa bahwa ini merupakan sebuah ancaman ya, tetapi di Indonesia, bidang ini dan pasarnya justru bertumbu besar," kata Madu.

Kompas.com/Krisda Tiofani Madu Sudono, President Director Golden Rama Tours & Travel dan tim dalam pertemuannya dengan media di kantor Golden Rama Tours and Travel, Senin (29/8/2024).

Kekhawatirannya membawa Madu melihat peluang lebih besar, bahwasannya segmen yang ditarget OTA, berbeda dengan Golden Rama Tours & Travel.

"Memang ada overlap, tetapi boleh dibilang segmennya sangat beda. Kami lebih menyasar pasar premium karena mungkin cikal bakalnya dari perwakilan maskapai (penerbangan) asing," tutur Madu.

Agen perjalanan ini lebih banyak menawarkan paket wisata dan tiket pesawat ke luar negeri daripada domestik.

"Tetapi kembali lagi, kami mengutamakan service quality, kepuasan pelanggan sehingga saya yakin banget, kami melayani itu segmen yang berbeda dengan OTA," ujar Madu.

"Pun karena pasarnya bertambah, segmennya juga bertumbuh sehingga kami tetap eksis," lanjutnya.

Justru dari adanya persaingan baru, Madu menuturkan, ancaman tersebut berubah menjadi pacuan mengubah strategi bisnis menjadi basis digital.

Saat ini, Golden Rama Tours & Travel sudah mencatat keberangkatan tur wisata kelompok dengan lebih 42.000 wisatawan, yang ditunjang oleh 13 cabang di seluruh Indonesia, serta kemitraan global dengan Egencia di 70 negara dan 2.500 konsultan perjalanan di dunia.

• Penjualan Tiket dan Tur Wisata Meningkat Usai Pandemi Covid-19
• Tren Wisata Pasca-pandemi, Wisatawan Booking Tur Jauh-jauh Hari

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bisnis.com, JAKARTA - Pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, di mana industri pariwisata menyumbang Rp786,3 triliun (2019). Namun, selama masa pandemi, industri mengalami penurunan signifikan menjadi Rp346 triliun (2020) dan sampai saat ini pun masih belum pulih. Hal ini terlihat dari tingkat okupansi tahun 2023 yang masih di angka 56%.

Oleh karenanya, beberapa dukungan pemerintah dirasa masih diperlukan demi pemulihan pariwisata dalam negeri, khususnya untuk restrukturisasi kredit serta insentif pajak.

Di tengah lambatnya pemulihan sektor pariwisata muncul fenomena besar terkait pelaku usaha digital asing yang membuat industri pariwisata dalam negeri tak bergairah. Seperti aplikasi digital sharing economy yang menggerogoti pasar nasional, dan juga persoalan online travel agent (OTA) asing yang membebani perpajakan pelaku usaha pariwisata, khususnya perhotelan.

Menjawab artikel di Bisnis Indonesia pada Senin, 18 Maret 2024, tentang Dilema Pemblokiran Aplikasi Asing yang mengatakan tindakan pemblokiran OTA asing akan merugikan konsumen, baik lokal dan mancanegara, telah menggugah banyak perhatian. Dengan tulisan yang menempatkan pelaku industri perhotelan pada kondisi sudah jatuh tertimpa tangga.

Hal ini bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PHRI Tahun 2024 di Batam pada 22 Februari silam, di mana para anggota mengungkapkan keberatan terhadap praktik-praktik yang merugikan dari OTA asing. Mulai dari pembebanan pajak hingga penetapan harga jual.

Sebagai respons, tuntutan dibuat untuk mengatur kebijakan pelaku usaha digital asing yang beroperasi di Indonesia, dengan mewajibkan mereka agar memiliki badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tetap (BUT), sehingga dapat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.

Dalam konteks pajak, hotel-hotel merasa dirugikan karena OTA asing tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akomodasi perjalanan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 11%.

Sebaliknya, OTA asing justru membebankan pajak ini ke pihak hotel, mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Permasalahan ini bukan sekadar masalah tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), tetapi juga menyangkut masalah lebih besar, berkaitan dengan pendapatan pajak negara yang tergerus.

Dalam praktiknya, OTA asing membebankan pajak komisi kepada hotel yang seharusnya dibayarkan mereka. Misalnya, konsumen memesan kamar hotel dengan harga Rp1 juta, komisi OTA 18%=Rp180.000, harusnya itu dikenakan PPN 11%, tetapi faktanya, pajak atas komisi yang diterima OTA asing itu justru dibebankan ke hotel.

Pembiaran praktik OTA asing yang tidak taat peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia karena tidak memiliki BUT adalah bentuk ketidakadilan penerapan hukum bagi pelaku usaha hotel dalam negeri yang juga berdampak kerugian.

Selain pelaku usaha hotel, ketidakadilan dan kerugian tersebut juga dirasakan oleh pelaku usaha lokal yang taat peraturan perundangan; pemerintah yang seharusnya mendapatkan pajak atas penjualan oleh OTA asing; Konsumen yang melakukan reservasi melalui OTA asing yang seharusnya mendapatkan perlindungan berpotensi dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya pada saat terjadi masalah dalam reservasi tersebut sebagai akibat tidak adanya kantor OTA asing tersebut di Indonesia.

PHRI telah menyampaikan permasalahan ini ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada 2017. Namun, sampai saat ini belum mendapatkan respon yang berarti atas masalah OTA asing tersebut.

Jika melihat negara-negara lain yang sangat ketat dalam mengawasi keberadaan OTA asing. Indonesia justru membiarkan mereka tumbuh tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha dalam negeri, di mana letak keadilannya?

Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sangat cepat mengambil sikap tegas sesuai kewenangan yang dimilikinya atas permasalahan OTA asing tersebut patut diapresiasi. OTA asing yang tidak taat aturan yang berlaku di Indonesia diberikan surat peringatan agar segera mendaftar PSE dan jika tidak mendaftar, maka tindakan pemblokiran akan dilakukan.

Meskipun demikian, hal ini harus diiringi dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan OTA asing di Indonesia. Selain mendaftar sebagai PSE, pemerintah juga perlu mewajibkan OTA asing yang beroperasi memiliki BUT di Indonesia.

Ini penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada semua pihak sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya demi transparansi pajak, hal ini juga demi melindungi konsumen. Pasalnya, seringkali konsumen sulit melakukan komplain karena OTA asing tidak memiliki kantor tetap di dalam negeri.

Hal ini penting, apalagi pajak dari transaksi digital merupakan salah satu sumber pendapatan negara, tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dalam hal PPN, nilai pajak yang dapat difasilitasi melalui transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp3,18 triliun. Belum lagi potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi 1,1% dari OTA asing kepada hotel sebesar Rp318,67 miliar.

Dengan adanya penegakan Permenkominfo 5/2020, OTA asing akan terdata secara resmi dan harus memenuhi kewajiban pajak mereka. Melalui aturan ini juga dapat menekan OTA asing untuk melakukan promosi besar-besaran atau jual murah, karena mereka harus mengikuti regulasi yang ada. Mereka tidak bisa semena-mena menetapkan harga, dengan menjual harga kamar lebih rendah dari aslinya yang merugikan pihak hotel.

Misal harga jual kamar Rp500.000 dijual Rp 250.000, alhasil hotel yang dirugikan karena tidak ada pemberitahuan resmi kepada hotel. Penetapan harga jual lebih rendah ini juga merupakan model predatory pricing yang membuat iklim persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha digital dalam negeri.