Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK sejak 2018.

Sebelumnya Djoko Siswanto merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil yang diikuti oleh Djoko, di Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung Bahlil.

Setelah pengucapan sumpah selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Sebagai informasi, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang dalam hal ini diberhentikan secara hormat sebagai Kepala SKK Migas. Kementerian ESDM juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Dwi selama menjabat.

Djoko merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Master of Business Administration in Oil and Gas Management The University of Dundee, dan S3 Teknik Perminyakan ITB.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

Para petani tembakau secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan Kemudian mendapat penolakan dari petani tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya mengatakan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka. Sehingga selama hasil pertanian mereka terserap, mereka tidak memperhatikan aturan standardisasi kemasan itu.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Belum lagi pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Karena saat ini pemerintah nggak punya inovasi, kita belum punya inovasi tembakau ini dipergunakan untuk apa selain rokok. Kan belum ada, misalnya banyak kalangan menyampaikan bahwa tembakau bisa dipakai untuk pestisida, untuk parfum, untuk herbal, itu juga bisa," terang Kusnasi.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Kalau penjualan rokok yang dari industri kita itu turun, artinya kan penyerapannya dari petani juga turun. Tahun ini saja ada beberapa perusahaan yang mereka tidak melakukan pembelian. Apakah alasan karena penjualannya turun atau memang mereka sengaja tidak membeli," terang Kusnasi.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Belum lagi dengan rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," kata Kusnasi.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," tambahnya.

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.