JAKARTA, KOMPAS.com - BYD resmi melansir M6 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Datang sebagai MPV listrik pertama yang dijual di Indonesia, tak heran mobil ini langsung menggoda calon konsumennya.

Selain tampang menarik, mobil ini dibekali banyak fitur dan kursi tiga baris yang jadi andalan untuk menarik konsumen.

Tak lupa, pabrikan asal China itu menggoda dengan banderol yang bisa disebut bersaing. Tipe Standard 7 seater dipasarkan Rp 379 juta, tipe Superior 7 Seater Rp 419 juta, dan tipe Superior 6 seater Rp 429 juta.

Foto: KOMPAS.com/Adityo Test drive BYD M6

Harga bersaing itu tersebut tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah, salah satunya dengan membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Seperti diketahui, untuk PKB dan BBNKB khusus kendaraan listrik berbasis baterai sudah ditetapkan sebesar nol persen.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Foto: KOMPAS.com/Adityo Test drive BYD M6

Tak cuma harganya yang bisa ditekan, konsumen nantinya juga diuntungkan karena pajak tahunan mobil yang rendah.

Pada tahun pertama, pemilik BYD M6 hanya wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berikut rincian untuk pajak tahunan BYD M6 di tahun pertama:

• PKB : Rp 0
• BBNKB : Rp 0
• SWDKLLJ : Rp 143.000
• Penerbitan STNK : Rp 200.000
• Penerbitan TNKB : Rp 100.000
• Total : Rp 443.000

Selanjutnya, pada tahun kedua hingga tahun keempat, pemilik mobil listrik juga hanya perlu membayar SWDKLLJ.

Foto: KOMPAS.com/Adityo Test drive BYD M6

Kemudian, untuk pajak lima tahun, biaya yang harus dikeluarkan berbeda lagi dengan detail sebagai berikut ;

• Pajak 5 Tahunan BYD M6:
• PKB : Rp 0 BBNKB : Rp 0 SWDKLLJ : Rp 143.000
• Penerbitan STNK : Rp 200.000
• Pengesahan STNK : Rp 50.000
• Penerbitan TNKB : Rp 100.000
• Total : Rp 493.000

Jika ditotal, maka pengeluaran untuk pajak kendaraan lebih murah listrik dibandingkan mobil bermesin konvensional. Setiap tahunnya tidak lebih dari Rp 500.000.

Mercedes-Benz punya lini SUV 7-seater bernama EQB. Mobil listrik yang pas untuk dipakai bersama keluarga ini dibanderol dengan harga Rp 1,655 miliar.

Namun jangan kaget ketika mendengar biaya pajak tahunannya. Kehadiran insentif dari pemerintah membuat mobil listrik asal Jerman ini tak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hanya perlu membayar SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan per tahun.

Saat detikcom mengetes Mercedes-Benz EQB 250 Progressive Line, kami melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil listrik ini. Dari situ, terlihat bahwa mobil ini tidak dikenakan biaya PKB.

Lantas pemilik mobil listrik Mercedes-Benz EQB 250 hanya perlu membayar sebesar Rp 143.000 tiap tahunnya untuk biaya SWDKLLJ.

Namun bagi pembeli mobil baru, ada biaya administrasi yang perlu dibayar yakni administrasi STNK yang umumnya Rp 200.000 dan administrasi TNKB Rp 100.000.

Biaya pajak tahunan yang sangat terjangkau pada mobil listrik ini diatur sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB

2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

Insentif nol persen PKB ini lantas membuat pemilik mobil listrik mendapat 'diskon' pajak tahunan yang sangat signifikan. Sebab, PKB pada kendaraan non listrik, besarnya bisa 2% untuk kendaraan kepemilikan pertama.

Jika diilustrasikan Mercedes-Benz EQB 250 terkena PKB, mungkin pajak PKB-nya bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun.

Perlu diketahui, Mercedes-Benz EQB 250 saat ini jadi satu-satunya mobil listrik SUV 7-seater dari segmen premium. Merek kompetitornya seperti BMW, Volvo, Volkswagen, ataupun Audi, belum bermain di segmen ini.

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong mobil listrik agar semakin banyak penggunanya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau keringanan pada besaran pajaknya.

Saat ini, mobil listrik masih dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini sudah ditetapkan nol persen untuk mobil listrik.

Mobil listrik yang sudah diproduksi secara lokal maupun yang masih diimpor, mendapatkan insentif yang sama untuk kedua jenis pajak tersebut.

Kompas.com/Adityo Test drive Hyundai Kona Electric

Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

BYD Indonesia Test drive BYD M6

Dengan demikian, untuk tahun pertama, pemilik mobil listrik hanya diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

SWDKLLJ besarannya Rp 143.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 200.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Jadi, untuk tahun pertama hanya perlu membayar Rp 443.000.

edij@nw@ri Test drive Hyundai Ioniq 5 Bluelink

Kemudian, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB. Sehingga, jumlahnya berkurang Rp 100.000 dan menjadi Rp 343.000.

Untuk tahun kelima, mobil listrik akan mendapatkan pelat nomor yang baru. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 493.000.

Sehingga, untuk lima tahun kepemilikan mobil listrik, konsumen hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 1.965.000. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional.

Pajak tahunan mobil listrik murah meriah. Berikut ini pajak mobil listrik Wuling Air ev hingga Hyundai Ioniq 6.

Mobil listrik menjadi salah satu kendaraan yang mendapat insentif dari pemerintah. Insentifnya berupa keringanan pajak. Pajak yang dimaksud salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Mobil Listrik Dapat Insentif Pajak

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB

2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

Pajak Tahunan Mobil Listrik Murmer

Jadi jangan heran sekalipun harga mobil listrik mencapai miliaran rupiah, tapi pajak tahunannya tak sampai Rp 150 ribu. Sebagai contoh, Wuling Air ev dalam lembar STNk tertulis pajak tahun pertamanya mencapai Rp 831.500. Pajak itu terdiri dari:

PKB Pokok: Rp 388.500
SWDKLLJ: Rp 143.000
Biaya Administrasi STNK: Rp 200.000
Biaya Administrasi TNKB: Rp 100.000

Pada pembayaran pajak tahunan yang dibayarkan hanya PKB Pokok dan SWDKLLJ. Namun demikian lantaran PKB Pokok 0 persen, maka yang dibayar hanya SWDKLLJ yakni sebesar Rp 143 ribu.

Tak cuma Wuling Air ev, dalam penelusuran detikOto Wuling BinguoEV pun hanya membayar SWDKLLJ Rp 143.000. Model mobil listrik naik seperti Neta V pun juga pajak tahunannya ramah di kantong. Dilihat detikOto dalam lembar STNK Neta V, total pajak untuk tahun pertama Neta V sebesar Rp 443 ribu. Namun demikian untuk pajak tahunan besarnya hanya Rp 143.000.

Pajak mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pun sama persis. Bahkan seorang pemilik Hyundai Ioniq 5 pernah menyebut pajak tahunan mobil listrik ini bikin senyum. Membayar uang Rp 150 ribu pun masih kembali Rp 7 ribu lantaran yang dibayar juga hanya SWDKLLJ. Demikian pula dengan pajak tahunan Hyundai Ioniq 6 dengan besaran serupa.

Wujud Wuling Air ev dari Jokowi untuk SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan

Wujud Wuling Air ev dari Jokowi untuk SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan

Pejabat Uni Eropa dan China bersiap untuk bernegosiasi mengenai tarif impor mobil listrik baru China setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan.

Uni Eropa baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk meningkatkan tarif kendaraan listrik buatan Tiongkok hingga 38,1%. Sebagai respons, pejabat dari Uni Eropa dan Tiongkok melakukan pembicaraan telepon pada akhir pekan lalu untuk membahas keputusan tersebut.

Uni Eropa menyatakan kekhawatiran bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada kendaraan listrik dapat mengganggu pasar yang adil, dan membuat harga jual mobil listrik asal China lebih murah. Sementara Tiongkok menilai langkah Uni Eropa ini, sebagai tindakan proteksionisme yang melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional.

Dikutip dari Carscoops, Komisioner Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis telah mengadakan diskusi dengan mitranya dari China, Wang Wentao, sementara itu Jerman mendukung solusi dialog untuk mengatasi masalah ini.

Menurut juru bicara Uni Eropa yang diwawancara oleh BBC, Komisi Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis telah berkomunikasi dengan Wang Wentao, mitranya dari China, mengenai pungutan tersebut.

Mereka berencana untuk tetap terlibat dalam pembicaraan di semua tingkat dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu, Wang juga bertemu dengan Robert Habeck, Wakil Kanselir dan Menteri Federal untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman, pada hari Sabtu.

BYD Seal 06 DM-i Foto: Dok. BYD

"Jerman dan China adalah pendukung dan penerima manfaat globalisasi," tutur Habeck.

Habeck juga menyoroti bahwa kondisi dunia saat ini penuh dengan kompleksitas dan gejolak, dengan meningkatnya proteksionisme perdagangan.

Pemerintah Jerman sangat mengkhawatirkan penyelidikan anti-subsidi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kendaraan listrik China, meyakini bahwa hal ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap transisi menuju lingkungan yang lebih ramah dan kepentingan konsumen di Eropa.

Mereka juga menyatakan kekhawatiran atas gangguan terhadap kepentingan produsen mobil Jerman di pasar China. Dalam konteks saat ini, penerapan tarif dianggap sebagai solusi terburuk yang mungkin memperburuk gesekan perdagangan yang ada.

"Pihak Jerman setuju dengan usulan China untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan akan menyampaikannya kepada Komisi Eropa. Diharapkan kedua belah pihak akan menemukan solusi yang layak melalui konsultasi dan negosiasi dengan pendekatan konstruktif," tambah Habeck.

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, produsen kendaraan listrik asal China ketar-ketir, atas kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif tambahan atau pajak impor kendaraan listrik sebesar 100 persen.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kemenperin Syahroni Ahmad mengatakan, imbas kebijakan tersebut banyak produsen kendaraan listrik asal China mengalihkan produksinya ke Indonesia dan negara lain.

"Sehingga produsen utama electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik China itu mereka cukup ketar-ketir, mereka produksi di negara lain termasuk di Turki dan Indonesia," kata Roni di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Roni mengatakan, selain China, beberapa negara juga ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia seperti Korea Selatan dan Jepang.

"Korea Selatan itu ada Hyundai, nah mereka ingin dirikan pusat testing baterai EV, reusable.
Jadi peran Indonesia di EV juga di reusable baterai," ujarnya.

Lebih lanjut, Roni mengatakan, perusahaan asal Taiwan juga akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Batam, Kepulauan Riau.

Perusahaan tersebut, kata dia, akan menggelar launching pabrik pada Agustus 2024.

"Mudah-mudahan September bisa produksi, nanti launching di Agustus bakal undang Menperin, ini untuk recycle baterai, baterai itu dihancurkan jadi black powder, diambil cobalt litium, dijual kembali ke perusahaan baterai," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru bagi kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan tenaga surya, dan pasokan medis yang diimpor dari China dalam waktu dekat.

Dikutip dari Reuters, Minggu (12/5/2024), tarif impor khusus kendaraan listrik dapat meningkat empat kali lipat dari yang saat ini berlaku yaitu sebesar 25 persen menjadi 100 persen.

Demikian diungkapkan salah seorang pejabat AS menanggapi perang harga mobil listrik buatan China yang terjadi di kawasan dalam beberapa waktu belakang hingga membuat industri otomotif lokal mengalami keterpurukkan.

Berbagai negara industri termasuk Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa khawatir gelombang ekspor China yang berharga murah akan membebani manufaktur dalam negeri.

Dari pihak AS, ada kekhawatiran khusus bahwa produk energi ramah lingkungan China akan melemahkan investasi besar-besaran ramah iklim.

Meski demikian, cakupan keseluruhan dari tarif yang masuk termasuk untuk tarif dan daftar total sektor yang akan terkena dampak masih belum jelas. Gedung Putih menolak berkomentar mengenai hal tersebut.

Adapun Kementerian Luar Negeri China mengatakan, tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya sangat mengganggu pertukaran ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

Mereka pun meminta Washington untuk membatalkan pembatasan tersebut, dan menambahkan bahwa Tiongkok akan mengambil langkah-langkah untuk membela hak dan kepentingannya.

"Bukannya memperbaiki praktik yang salah, Amerika Serikat malah terus memolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan. Menaikkan tarif lebih lanjut berarti menambah penghinaan terhadap kerugian," kata Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, produsen kendaraan listrik asal China ketar-ketir, atas kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif tambahan atau pajak impor kendaraan listrik sebesar 100 persen.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kemenperin Syahroni Ahmad mengatakan, imbas kebijakan tersebut banyak produsen kendaraan listrik asal China mengalihkan produksinya ke Indonesia dan negara lain.

"Sehingga produsen utama electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik China itu mereka cukup ketar-ketir, mereka produksi di negara lain termasuk di Turki dan Indonesia," kata Roni di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Roni mengatakan, selain China, beberapa negara juga ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia seperti Korea Selatan dan Jepang.

"Korea Selatan itu ada Hyundai, nah mereka ingin dirikan pusat testing baterai EV, reusable.
Jadi peran Indonesia di EV juga di reusable baterai," ujarnya.

Lebih lanjut, Roni mengatakan, perusahaan asal Taiwan juga akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Batam, Kepulauan Riau.

Perusahaan tersebut, kata dia, akan menggelar launching pabrik pada Agustus 2024.

"Mudah-mudahan September bisa produksi, nanti launching di Agustus bakal undang Menperin, ini untuk recycle baterai, baterai itu dihancurkan jadi black powder, diambil cobalt litium, dijual kembali ke perusahaan baterai," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru bagi kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan tenaga surya, dan pasokan medis yang diimpor dari China dalam waktu dekat.

Dikutip dari Reuters, Minggu (12/5/2024), tarif impor khusus kendaraan listrik dapat meningkat empat kali lipat dari yang saat ini berlaku yaitu sebesar 25 persen menjadi 100 persen.

Demikian diungkapkan salah seorang pejabat AS menanggapi perang harga mobil listrik buatan China yang terjadi di kawasan dalam beberapa waktu belakang hingga membuat industri otomotif lokal mengalami keterpurukkan.

Berbagai negara industri termasuk Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa khawatir gelombang ekspor China yang berharga murah akan membebani manufaktur dalam negeri.

Dari pihak AS, ada kekhawatiran khusus bahwa produk energi ramah lingkungan China akan melemahkan investasi besar-besaran ramah iklim.

Meski demikian, cakupan keseluruhan dari tarif yang masuk termasuk untuk tarif dan daftar total sektor yang akan terkena dampak masih belum jelas. Gedung Putih menolak berkomentar mengenai hal tersebut.

Adapun Kementerian Luar Negeri China mengatakan, tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya sangat mengganggu pertukaran ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

Mereka pun meminta Washington untuk membatalkan pembatasan tersebut, dan menambahkan bahwa Tiongkok akan mengambil langkah-langkah untuk membela hak dan kepentingannya.

"Bukannya memperbaiki praktik yang salah, Amerika Serikat malah terus memolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan. Menaikkan tarif lebih lanjut berarti menambah penghinaan terhadap kerugian," kata Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.