Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB II). Kebijakan baru ini, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk Pasal 115, aturan penghapusan BBNKB II di Jakarta baru akan resmi diterapkan pada 5 Januari 2025.

Dengan demikian, mulai 2025, balik nama kendaraan bekas di DKI Jakarta tidak lagi dikenakan pajak BBNKB. BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan baru, sebesar 12,5 persen.

“Tarif (gratis) ini khusus kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kendati demikian, sebelum aturan penghapusan BBNKB-II tersebut berlaku, masyarakat bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB-II). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen, dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta Selasa, (5/11/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai 23 Oktober 2024, hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Jakarta dapat menikmati pembebasan BBNKB-II lebih dini, meski aturan resmi penghapusannya belum berlaku. Sehingga, masyarakat tak perlu lagi membayar bea balik nama kendaraan bekas terhitung sejak Rabu, 23 Oktober 2024.

Pemilik kendaraan, juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan insentif ini. Keringanan pajak diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang memenuhi syarat.

Sementara itu, bagi mereka yang telah melakukan pembayaran BBNKB-II dan seterusnya sebelum aturan ini berlaku, tidak akan bisa meminta pengembalian dana atau kelebihan pajak.

Pemerintah membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak tahunan bagi sebagian kendaraan. Kendaraan tersebut juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu kendaraan bermotor yang tidak dikenai pajak adalah kendaraan listrik yang mencakup motor listrik dan mobil listrik. Selain itu, ada beberapa jenis kendaraan lain yang juga tak dikenai pajak. Apa saja?

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak Tahunan

Ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ayat 7 disebutkan bahwa pajak dikecualikan untuk lima jenis kendaraan, yaitu kereta, kendaraan untuk keamanan, kendaraan perwakilan negara asing, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain yang diatur peraturan daerah (perda).

Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Dalam ayat 10, dijelaskan bahwa PKB dan BBNKB dibebaskan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berikut penjelasannya:

1. Kereta Api

Jenis kendaraan bermotor pertama yang tidak dikenai PKB dan BBNKB adalah kereta api.

2. Kendaraan untuk Keamanan

Jenis kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan ini biasanya digunakan oleh TNI dan Polri.

3. Kendaraan Perwakilan Negara Asing

Jenis selanjutnya adalah kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan Bermotor EBT

Yang dimaksud kendaraan bermotor berbasis energi baru terbarukan (EBT) adalah yang energinya berasal dari sumber energi dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola, dengan baik, di antaranya adalah panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

5. Kendaraan Listrik

Dilansir dari laman Bapenda DKI Jakarta, PKB 0% atau pembebasan pajak ini diberlakukan untuk kendaraan listrik, baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik angkutan orang maupun barang.

Alan tetapi kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Kendaraan jenis konversi ini tetap dikenakan PKB seperti kendaraan bermotor biasa.

6. Kendaraan Lainnya

Yang dimaksud kendaraan lainnya adalah kendaraan bermotor lain yang ditetapkan dengan Perda. Misalnya seperti yang diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 4, diatur bahwa pajak tahunan dibebaskan untuk kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang tujuannya semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Nah, itulah 6 kendaraan yang dibebaskan dari pajak tahunan atau PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Motor listrik semakin diminati masyarakat. Pasalnya, pemerintah juga memberikan banyak insentif bagi pemiliknya, seperti bebas pajak kendaraan dan bea balik nama.

Pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Dok. Kompas.com Test ride motor listrik Honda EM1 oleh mahasiswi UNJ.

Selai itu, pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

Sehingga, jika dihitung besaran pajak motor listrik untuk tahun pertama, maka pemilik kendaraan hanya wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Untuk roda dua, SWDKLLJ besarannya Rp 83.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 100.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 60.000. Jadi, untuk tahun pertama, yang perlu dibayarkan adalah Rp 243.000.

United E-Motor Komunitas motor listrik United E-Motor

Lalu, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, jumlahnya berkurang. Besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Sehingga, jumlahnya berkurang menjadi Rp 143.000.

Pada tahun kelima, setiap kendaraan harus mengganti pelat nomornya, termasuk motor listrik. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 293.000.

Jadi, untuk lima tahun kepemilikan motor listrik, pemilik kendaraan hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 965.000. Jika dibandingkan dengan motor bermesin konvensional, maka jumlahnya sangat jauh berbeda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong mobil listrik agar semakin banyak penggunanya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau keringanan pada besaran pajaknya.

Saat ini, mobil listrik masih dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini sudah ditetapkan nol persen untuk mobil listrik.

Mobil listrik yang sudah diproduksi secara lokal maupun yang masih diimpor, mendapatkan insentif yang sama untuk kedua jenis pajak tersebut.

Kompas.com/Adityo Test drive Hyundai Kona Electric

Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

BYD Indonesia Test drive BYD M6

Dengan demikian, untuk tahun pertama, pemilik mobil listrik hanya diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

SWDKLLJ besarannya Rp 143.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 200.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Jadi, untuk tahun pertama hanya perlu membayar Rp 443.000.

edij@nw@ri Test drive Hyundai Ioniq 5 Bluelink

Kemudian, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB. Sehingga, jumlahnya berkurang Rp 100.000 dan menjadi Rp 343.000.

Untuk tahun kelima, mobil listrik akan mendapatkan pelat nomor yang baru. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 493.000.

Sehingga, untuk lima tahun kepemilikan mobil listrik, konsumen hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 1.965.000. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional.