Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menyebut tax holiday itu mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu adalah 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara," kata Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Rosan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Apabila Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing, dia menerangkan negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya.

Dia pun telah mensosialisasikan terhadap calon investor asing terkait pajak minimum global tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga Tax Holiday 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," terangnya.

Dia menekankan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Namun, perusahaan domestik bisa tetap mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga tahun depan.

"Tetapi kepada yang perusahaan domestik, terima Tax Holiday, itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan Tax Holiday yang ada," terangnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025, serta memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Anggawira, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Jika pemerintahan Prabowo ingin menunda penerapan tarif tersebut, revisi UU HPP perlu dilakukan.

"UU HPP secara jelas mengatur batas waktu pemberlakuan tarif PPN, jadi tidak bisa hanya dengan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres)," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).

Mengenai rencana pemangkasan tarif PPh Badan, Anggawira juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif PPh memerlukan perubahan UU Pajak Penghasilan (UU PPh).

Untuk mengurangi tarif PPh badan, revisi undang-undang menjadi langkah yang wajib ditempuh melalui pembahasan dengan DPR.

Namun, Anggawira juga menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo akan mempertimbangkan dinamika politik sebelum memutuskan revisi undang-undang ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas tarif pajak penghasilan badan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam acara Diskusi Ekonomo Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia, Senin (7/10).

"Ini saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tetapi pemerintah ingin yang semua wajib bayar pajak," kata Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira juga membenarkan rencana penurunan tarif PPh badan tersebut.

Anggawira mengungkapkan beberapa pertimbangan yang membuat Prabowo memangkas tarif PPh badan dari 22% menjadi 20%.

Pertama, untuk meningkatkan daya saing global. Ia menyebut, banyak negara di kawasan dan secara global telah menurunkan tarif PPh Badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

"Penurunan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (7/10).

Kedua, sebagai stimulus bagi dunia usaha. Pasalnya, tarif pajak yang lebih rendah dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan investasi, ekspansi bisnis dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, penurunan tarif PPh badan ini diyakini bisa meningkatkan kepatuhan pajak. Ia menilai, dengan menurunkan tarif tersebut maka ada potensi peningkatan kepatuhan pajak lantaran perusahaan merasa lebih terbantu dengan beban pajak yang lebih ringan.

"Sehingga dorongan untuk menghindari pajak berkurang," katanya.

Keempat, mendorong pertumbuhan sektor korporasi. Anggawira mengatakam, sektor korporasi yang kuat akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dengan penurunan tarif PPh badan ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada sektor korporasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja finansial.

Kebijakan ini, meskipun akan menurunkan penerimaan negara dalam jangka pendek, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka panjang melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi," imbuh Anggawira.