Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025, serta memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Anggawira, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Jika pemerintahan Prabowo ingin menunda penerapan tarif tersebut, revisi UU HPP perlu dilakukan.

"UU HPP secara jelas mengatur batas waktu pemberlakuan tarif PPN, jadi tidak bisa hanya dengan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres)," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).

Mengenai rencana pemangkasan tarif PPh Badan, Anggawira juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif PPh memerlukan perubahan UU Pajak Penghasilan (UU PPh).

Untuk mengurangi tarif PPh badan, revisi undang-undang menjadi langkah yang wajib ditempuh melalui pembahasan dengan DPR.

Namun, Anggawira juga menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo akan mempertimbangkan dinamika politik sebelum memutuskan revisi undang-undang ini.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa hingga Agustus 2024, Papua Tengah menjadi kontributor pajak tertinggi di antara Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kontribusi pajak yang signifikan berasal dari kegiatan pertambangan dan penggalian PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, dengan total penerimaan pajak mencapai Rp 5,37 triliun, setara dengan 53,27% dari target yang ditetapkan.

Hal ini menjadi hal positif bagi Papua Tengah untuk mendorong pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

"Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mencerdaskan masyarakat sekitar, lalu memberikan akses pekerjaan agar mendapat income dan sejahtera, dan menyehatkan masyarakat sekitar," ujar ​Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti dalam keterangannya, seperti dikutip Jumat (11/10).

Ia juga menyebutkan enam sektor utama yang berkontribusi pada perekonomian Papua Tengah: pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta pemerintahan dan jaminan sosial. Namun, ia menyoroti perlunya peningkatan kontribusi sektor pendidikan dan kesehatan.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, mendukung pemanfaatan kontribusi PTFI untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk jalan dan fasilitas kesehatan.

Ia menegaskan pentingnya penanganan masalah kesehatan dan sanitasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggawira juga mengingatkan bahwa sebagai daerah otonomi baru, Papua Tengah perlu memperkuat kapasitas masyarakat lokal.

Ia menyarankan PTFI untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang kompetitif.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Dudi Efendi Karnawidjaya, menyatakan bahwa pajak yang besar berasal dari aktivitas PTFI, dengan pertumbuhan mencapai 16,02% dibandingkan tahun lalu.

Pada April 2024, PTFI menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan kabupaten penghasil, dengan alokasi Rp 839 miliar untuk Pemprov Papua Tengah dan Rp 1,4 triliun untuk Pemkab Mimika.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 mendatang. Program MBG ini disebut-sebut akan menggerakan ekonomi lokal.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan secara hitungan ekonomi program MBG ini diharapkan dapat menggerakan ekonomi lokal. Meski begitu, menurutnya program MBG ini masih perlu dikawal untuk terus adanya peningkatan.

"Ini tetap perlu adanya improvement, tapi seperti apa improvementnya kita kawal berasama," ungkap Anggawira dalam diskusi publik, Rabu (9/10).

Anggawira juga menjelaskan untuk program MBG ini telah melakukan berbagai uji coba. Ia memastikan dalam program MBG nantinya akan menggerakan ekonomi lokal dari berbagai aspek.

"PRnya memang program ini bagaimana untuk menggerakan ekonomi lokal, jangan sampai produk yang dipakai program ini bukan dari daerah-daerahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengatakan, dari hasil uji coba yang telah dilakukan pada satuan pelayanan, program tersebut membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram daging ayam hingga susu sebanyak 600 liter setiap harinya.

Dadan menyebut, apabila satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kilogram sayur untuk 3.000 anak, maka akan ada peluang baru bagi pertanian untuk bisa tumbuh lewat Koperasi maupun BUMDes.Begitu juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari. Dadan menyebut, untuk memenuhi program tersebut maka dibutuhkan 60 ekor sapi dalam satu satuan pelayanan di wilayah. Oleh karena itu, ia menyebut program MBG menjadi tantangan tersendiri namun juga menjadi peluang bagi UMKM untuk tumbuh.

"Jadi ini sebetulnya merupakan tantangan tersendiri dan peluang tersendiri bagi pengusaha termasuk menumbuhkan UMKM," terang Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Sejalan dengan hal itu, Anggawira juga mengungkapkan pemerintahan Prabowo juga menargetkan dapat meningkatkan UMKM lokal melalui program unggulannya. Dalam hal ini diharapkan UMKM lokal dapat tumbuh ke skala industri.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Belakangan banyak data yang mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintahan terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan fokus memperkuat program bantuan sosial untuk kelas menengah.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pemerintahan Prabowo akan fokus pada kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk pengendalian inflasi, dan subsidi langsung untuk kebutuhan dasar.

"Pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka lebih banyak lapangan kerja," jelas Anggawira kepada Kontan, Rabu (9/10).

Guna memperluas lapangan pekerjaan, Anggawira menyebutkan pemerintahan Prabowo juga akan memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu guna memacu pertumbuhan industri dan memperluas lapangan pekerjaan. Sementara untuk kelas menengah, Prabowo akan memperkuat program bantuan sosial terarah.

Program-program tersebut di antaranya, pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi kelas menengah, serta memperluas akses kredit konsumsi dengan bunga rendah untuk meningkatkan daya beli. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN.

"Itu akan membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh masyarakat kelas menengah," ujarnya.

Belakangan banyak data mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Terbaru mengacu pada survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2024 menunjukkan adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan, IKK pada September 2024 turun menjadi 123,5 dari bulan sebelumnya berada pada angka 124,4.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan era Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan pajak karbon akan berjalan efektif. Hal itu karena pajak karbon dinilai sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan koordinasi.

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan fokus memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. “Terutama dengan dukungan regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang terdampak,” jelas Anggawira kepada Kontan, Minggu (6/10).

Anggawira menjelaskan pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi berbagai kebijakan yang mendukung penerapan pajak karbon. Termasuk di dalamnya adalah integrasi pajak karbon dengan mekanisme bursa karbon yang telah berjalan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mengurangi emisi karbon, sembari memastikan kebijakan pajak karbon tidak memberatkan perekonomian. “Pemerintah juga tengah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan sektor-sektor industri yang berpotensi terdampak besar, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan inklusif,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Anggawira hitungan untuk penerimaan pajak karbon masih dalam proses evaluasi. Ia mengatakan potensi pajak karbon di Indonesia cukup besar, terutama dari sektor energi, manufaktur, dan transportasi yang merupakan penyumbang emisi terbesar.

Berdasarkan perhitungan awal, pajak karbon diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan, sekaligus menurunkan tingkat emisi karbon. Pemerintah tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tarif pajak karbon yang diterapkan proporsional dan tidak merugikan daya saing industri domestik.

“Dengan demikian, kebijakan pajak karbon dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berkomitmen pada pengendalian perubahan iklim, sembari menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang super kaya atau crazy rich di Indonesia.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan bahwa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintahan selanjutnya.

"Dalam konteks pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hanya saja, Anggawira tidak memastikan kapan kebijakan tersebut akan diterapkan, apakah akan diterapkan pada tahun pertama kepemimpinannya atau pun pada tahun-tahun berikutnya. Yang pastinya, pihaknya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Kendati begitu, Anggawira menyebut, salah satu fokus yang mungkin diambil oleh Prabowo adalah memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, termasuk membidik kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini potensi pajaknya belum tergali sepenuhnya.

Ia memandang, potensi pajak dari orang kaya di Indonesia memang menjadi salah satu isu penting dalam memperluas basis penerimaan negara.

"Di berbagai negara, pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik aset besar seringkali menjadi sumber pendapatan yang signifikan," katanya.

Terkait regulasinya, ada beberapa opsi yang kemungkinan akan dipertimbangkan.

Pertama, penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak orang kaya dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan bahwa mereka melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Kedua, penerapan pajak kekayaan atau wealth tax. Ia menyebut, ada kemungkinan juga untuk mempertimbangkan pajak kekayaan bagi individu dengan aset yang sangat besar, meskipun ini masih memerlukan kajian mendalam terkait dampak dan penerapannya.

Ketiga, reformasi pajak penghasilan (PPh). Dalam hal ini melakukan revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu.

"Semua ini tentu memerlukan proses regulasi yang matang dan perencanaan yang cermat agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik," kata Anggawira.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun.

Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.

Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN.

Anggawira mengatakan badan tersebut akan menjadi superholding, kemudian masing-masing BUMN dihubungkan ke kementerian teknisnya.

"Iya (akan ada Badan BUMN). Sebenarnya roadmap-nya untuk bikin superholding dan itu nanti (setiap BUMN) akan di-grouping dengan kementerian teknis yang ada, supaya nyambung," kata Anggawira dalam Diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Firm-nya tunggu nanti lah 20 Oktober (2024), ini diskursus yang ada. Saya kan pernah jadi komisaris utama BUMN, kadang-kadang menghambat birokrasi juga Kementerian BUMN," jelas Anggawira.

Anggawira yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut koordinasi perusahaan pelat merah dengan kementerian teknis terkadang tak nyambung. Faktor tersebut yang menjadi salah satu urgensi transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN.

Soal siapa yang cocok memimpin Badan BUMN, Anggawira menyebut harus orang profesional. Ini sekaligus untuk meminimalisir intervensi yang berpotensi muncul.

"Bukan soal bubarkan (Kementerian BUMN). Ini kan transformasi, di era Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga saya lihat positif, sudah mulai ada holdingisasi," jelas Anggawira.

"Kalau menurut saya, Badan BUMN, cenderung harus (dipimpin sosok) mature. Tokoh senior yang acceptability-nya ada. Mungkin bisa dari eks Kementerian Keuangan, eks gubernur Bank Indonesia (BI), eks Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Bocoran kriteria itu diyakini ada dalam sosok Muliaman Hadad. Ia adalah ketua Dewan Komisioner OJK 2012-2017 dan mantan deputi gubernur BI periode 2006 hingga 2011 dan 2011-2012.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi yang menyambar penjelasan Anggawira dengan menyebut nama Muliaman Hadad. Anggawira tak membantah, tetapi juga tidak membenarkan nama tersebut.

"Ya, kira-kira. Padahal saya cuma spill saja. Karena menurut saya harus dihindari conflict of interest dari bisnis," kata Anggawira.

Di lain sisi, politikus Gerindra itu dengan tegas menepis satu nama yang muncul dalam diskusi ini. Beberapa pihak menilai Direktur Utama KAI 2009-2014 Ignasius Jonan cocok menjadi kepala Badan BUMN.

Anggawira menegaskan nama Jonan tidak masuk dalam diskusi internal tim Prabowo.

"Belum ya, kalau di dalam (internal tim Prabowo) belum (pembahasan nama Jonan sebagai kepala Badan BUMN)," ujarnya.