Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan efisiensi karyawan terhadap 10 ribu karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan mengatakan, industri tekstil memang mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir.

Iwan menyebut efisiensi dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha Sritex. Namun, jelas Iwan, Efisiensi diambil berdasarkan keputusan bisnis dan bukan karena Sritex akan bangkrut.

"Efisiensi-efisiensi harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan kami. Namun keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan keputusan komersial atau keputusan bisnis, jadi bukan landasannya bahwa kita perusahaan yang mau bangkrut atau seperti apa," kata Wawan, sapaan karibnya, di PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, dikutip dari detikJateng, Jumat (8/11/2024).

Wawan tak memerinci detail jumlah karyawan PT Sritex group yang terkena efisiensi. Namun, jumlahnya cukup banyak.

"Efisiensi sekitar mungkin 20 persen ya dari jumlah total karyawan sekarang," ujarnya.

Terpisah, General Manager HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono menjelaskan angka 20 persen itu berasal dari seluruh karyawan PT Sritex Grup termasuk yang ada di Semarang. Menurutnya, total ada ribuan karyawan yang terdampak.

"Saya belum cek, saya mobile ke sana ke sini. 20 persen itu keseluruhan grup, termasuk Semarang. Dari 50 ribu 20 persen ya sekitar 10 ribuan," kata Haryo.

Di sisi lain, status pailit yang disandang PT Sritex juga menjadi salah satu alasan efisiensi karyawan dilakukan. Dengan status pailit itu, PT Sritex saat ini tidak bisa melakukan aktivitas keluar masuk barang.

Sektor yang mulai terkena efisiensi adalah di sektor spinning atau pemintalan benang tekstil. Haryo menyebut status karyawan PT Sritex di Sukoharjo statusnya dirumahkan.

"Yang sudah ada pengurangan itu Semarang, kalau sini masih dirumahkan. Produksi kita tergantung bahan baku, kalau bahan baku tidak ada bisa masuk otomatis berhenti, ya harus istirahat. Kalau ada bahan baku ya jalan lagi," jelasnya.

"Pabrik pemintalan (spinning) lain masih berjalan, hanya di sini karena disetop sama bea cukai, sehingga kita belum bisa keluar masuk barang sehingga disesuaikan," sambung Haryo.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, PT Sritex memang sudah mengupayakan agar tak ada PHK bagi karyawannya. Sayangnya, nasib malang menimpa karyawan di dua anak PT Sritex di Kota Semarang, yakni PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries. Ratusan karyawan sudah terkena PHK massal.

"Data yang kami dapat dari dinas terkait itu (PHK) memang jumlahnya 687 (karyawan yang di-PHK) untuk di Bitratex dan 340 yang ada di Pantja Jaya," kata Aulia saat dihubungi detikJateng, Minggu (3/11).

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menilai tax holiday mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu adalah 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara," kata Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Rosan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global sebesar 15%. Apabila Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing, dia menerangkan negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya.

Dia pun telah mensosialisasikan terhadap calon investor asing terkait pajak minimum global tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga Tax Holiday 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," terangnya.

Dia menekankan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Namun, perusahaan domestik bisa tetap mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga tahun depan.

"Tetapi kepada yang perusahaan domestik, terima Tax Holiday, itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan Tax Holiday yang ada," terangnya.

Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menyebut tax holiday itu mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu adalah 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara," kata Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Rosan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Apabila Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing, dia menerangkan negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya.

Dia pun telah mensosialisasikan terhadap calon investor asing terkait pajak minimum global tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga Tax Holiday 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," terangnya.

Dia menekankan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Namun, perusahaan domestik bisa tetap mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga tahun depan.

"Tetapi kepada yang perusahaan domestik, terima Tax Holiday, itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan Tax Holiday yang ada," terangnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis pedesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa Barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Fadjar menambahkan dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina, membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," imbuh Fadjar.

Fadjar menuturkan Pertamina akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini, sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih, maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Program DEB juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang telah berhasil dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggang kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Raksasa otomotif Jerman, Volkswagen (VW) baru saja meminta para pekerjanya untuk menerima pemotongan gaji sebesar 10%. Perusahaan sedang berjibaku menjaga kesehatan keuangannya.

Dilansir dari Reuters, Kamis (31/10/2024), permintaan VW kepada pekerjanya itu adalah satu-satunya cara bagi produsen mobil terbesar di Eropa itu untuk menyelamatkan lapangan kerja dan tetap kompetitif. Apalagi melihat saat ini laba perusahaan anjlok ke titik terendah dalam tiga tahun.

"Kami sangat membutuhkan pengurangan biaya tenaga kerja untuk mempertahankan daya saing kami. Ini membutuhkan kontribusi dari tenaga kerja," kata Arne Meiswinkel, kepala personalia merek VW.

Pernyataan ini menjadi konfirmasi resmi pertama dari langkah-langkah pemotongan biaya yang ingin diterapkan VW untuk menyelamatkan kondisi keuangan dari biaya tinggi dan permintaan yang lesu. Permintaan mobil di China menurun membuat penjualan anjlok dan produksi mobil VW pun jadi kelebihan kapasitas.

Perusahaan belum terbuka soal opsi menutup pabrik-pabrik di Jerman. Namun ada perwakilan serikat buruh mengatakan bahwa opsi itu masih ada.

Masalah-masalah VW telah memicu kecemasan yang lebih luas tentang status Jerman sebagai pusat kekuatan industri dan daya saing produsen mobil Eropa terhadap pesaing global.

Produsen mobil Jerman juga khawatir akan dampak dari kebuntuan antara Uni Eropa dan China, dengan tarif UE hingga 45,3% pada kendaraan listrik China yang mulai berlaku minggu ini.

Bila VW ingin memangkas gaji, serikat pekerja justru sebaliknya. Mereka menuntut kenaikan gaji sebesar 7% dan mengancam akan melakukan pemogokan mulai Desember 2024 kecuali perusahaan secara definitif mengesampingkan penutupan pabrik.

"Dari sudut pandang perusahaan, penutupan pabrik masih ada di atas meja, yaitu belum sepenuhnya dikesampingkan," kata kepala dewan pekerja Volkswagen Daniela Cavallo.

Mobil hybrid semakin menjamur di Indonesia. Bahkan merek-merek yang dulunya mulai berniaga di Indonesia dengan mobil listrik, kini juga ikutan melahirkan mobil hybrid, contohnya Hyundai yang baru merilis All New Santa Fe Hybrid. Bagaimana respons Toyota selaku merek Jepang yang mempopulerkan mobil hybrid di Indonesia?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menjelaskan, tidak masalah dengan semakin banyaknya mobil hybrid di pasar Indonesia. Menurut Nandi, mobil hybrid bisa menjadi opsi bagi konsumen yang menginginkan mobil ramah lingkungan, namun tidak ingin dibuat sulit dengan kekurangan-kekurangan seperti yang ada di mobil listrik full baterai (BEV).

Toyota Innova Zenix Hybrid Foto: Dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

"Kalau menurut saya, customer itu maunya peace of mind. Kalau dia peace of mind-nya tidak mau mikir ganjil genap ya pilih listrik. Kalau peace of mind dia nggak mau ribet ngecas ya hybrid. Kalau cuma buat PP (pergi-pulang) dengan jarak tetap bisa juga pilih (mobil listrik) baterai," ungkap Nandi di Universitas Indonesia, Depok (30/10/2024).

Saat ini lini produk hybrid Toyota sangat lengkap. Di segmen SUV kompak ada Yaris Cross Hybrid, di segmen MPV ada Innova Zenix Hybrid, lantas di segmen SUV ada Corolla Cross Hybrid dan RAV4 PHEV, juga ada Alphard Hybrid dan Vellfire Hybrid di segmen MPV premium.

Toyota Alphard Hybrid Foto: Grandyos Zafna

Selain Toyota, kini Hyundai juga mulai bermain di segmen hybrid dengan memperkenalkan All New Santa Fe Hybrid belum lama ini. Sebelumnya merek dari Inggris, MG, juga memperkenalkan mobil hybrid terbarunya MG VS.

Dengan makin banyaknya produsen bermain di segmen hybrid, apakah nantinya mobil hybrid bisa mendapatkan insentif dari pemerintah, sama seperti mobil listrik full baterai?

"Waktu diskusi kemarin, konsep pemerintah yang masih menggunakan fuel tak dapat insentif. Tetapi kalau konsepnya nanti pengurangan emisi, hitungannya selama model itu bisa mengurangi emisi, maka bisa dapat insentif," bilang Nandi.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

Sejumlah maskapai mengurangi frekuensi atau jadwal penerbangan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat (NTB), lantaran sepi peminat. Adapun, rute yang minim peminat di antaranya penerbangan dari Batam dan Semarang menuju Lombok maupun sebaliknya.

"Kami sudah berusaha menghadirkan rute baru ini. Tidak mungkin Dishub (kerja) sendiri," kata Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal di Mataram, Senin (21/10/2024).

Faozal menuturkan frekuensi penerbangan Lombok-Semarang dan sebaliknya sudah dikurangi sebanyak tiga kali. Sedangkan, jadwal penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya berkurang dua kali dalam sepekan. Menurutnya, jadwal penerbangan rute Jakarta-Lombok dan sebaliknya tak ada pengurangan.

"(Jadwal penerbangan) Batam itu di hari Kamis dan Sabtu, Semarang Rabu, Kamis, dan Sabtu, Makassar tiga kali juga," imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut.

Faozal memahami alasan maskapai tidak bisa memaksakan pembukaan rute penerbangan menuju Lombok karena terkait profit yang ingin didapat oleh masing-masing maskapai. Dia menyebut maskapai yang melayani penerbangan menuju Lombok ingin mendapatkan bantuan promosi.

Ia mengungkapkan penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya awalnya dibuka dengan harapan bisa menggaet penumpang dari kalangan pekerja migran Indonesia (PMI). "Karena sasaran kemarin mengejar PMI yang ke Batam itu awalnya, tetapi kok semakin ke sini memang harus dievaluasi lagi," ujar Faozal.

Di sisi lain, Faozal menuturkan maskapai Garuda Indonesia yang melayani penerbangan dari Jakarta menuju Lombok kini menggunakan pesawat dengan kapasitas lebih besar. Maskapai itu, dia berujar, mengganti pesawat dari jenis boeing 737 berkapasitas 185 penumpang menjadi air bus berkapasitas 420 penumpang.

Penggantian kapasitas Garuda tersebut menyebabkan maskapai lainnya yang meminta exstra flight saat MotoGP Mandalika 2024 mengalami penundaan. Misalkan Batik Air yang akhirnya batal menambah jadwal penerbangan ke Lombok.

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

Kertas HVS masih menjadi kebutuhan operasional berbagai sektor. Mulai dari bisnis seperti percetakan, kantor pemerintahan, hingga perusahaan membutuhkan kertas dalam jumlah besar untuk menunjang aktivitas harian mereka.

Tapi, tahukah jikaharga kertas hvstidak selalu stabil. Sebab, harga kertas HVS kerap mengalami perubahan signifikan.

Maka dari itu, mengetahui tentang harga kertas HVS menjadi penting untuk bisnis. Sebab, Lonjakan harga secara tiba-tiba bisa berdampak besar pada anggaran dan profitabilitas bisnis.

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga serta menyiapkan strategi yang tepat menjadi kunci agar bisnis dapat beradaptasi dengan kondisi pasar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang fluktuasi harga kertas hvs.

1.Faktor Utama Penyebab Fluktuasi Harga Kertas HVS

Harga kertas HVS dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan industri. Pasokan bahan baku seperti pulp menjadi salah satu hal utama yang memengaruhi harga kertas HVS.

Pulp yang berasal dari serat kayu merupakan bahan dasar dalam pembuatan kertas. Ketika terjadi penurunan pasokan kayu, harga pulp pastinya akan naik.

Tentu, ini secara langsung akan berdampak pada harga kertas. Belum lagi, negara-negara seperti Kanada, Finlandia, dan Brazil yang menjadi produsen utama bahan baku seringkali melakukan pembatasan penebangan hutan atau ekspor kayu untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain itu, krisis energi global turut memengaruhi harga kertas. Sebab, produksi kertas membutuhkan konsumsi energi dalam jumlah besar.

Pabrik-pabrik kertas bergantung pada gas, listrik, dan air untuk menjalankan mesin produksi. Ketika harga energi naik atau peningkatan harga bahan bakar maka tentu biaya operasional pabrik ikut meningkat dan berimbas pada harga kertas di pasar.

Pengaruh fluktuasi mata uang juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi harga kertas HVS. Di Indonesia, banyak bahan baku kertas diimpor dari luar negeri.

Maka, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor meningkat dan harga kertas di pasar domestik ikut terdampak.

Permintaan pasar juga berperan penting dalam pergerakan harga kertas HVS. Setiap kali ada peningkatan permintaan kertas, seperti pada awal tahun ajaran baru di sekolah dan universitas atau ketika penerbitan buku meningkat menjelang musim liburan, harga kertas mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa dinamika antara pasokan dan permintaan sangat mempengaruhi harga di pasar.

2.Dampak Kenaikan Harga Kertas pada Bisnis

Naiknya harga kertas HVS dapat menjadi sebab berbagai masalah bagi bisnis. Bagi perusahaan percetakan misalkan, biaya operasional mereka akan meningkat dan memaksa mereka untuk menyesuaikan harga produk.

Padahal, menaikkan harga tidak selalu menjadi solusi karena pasar yang kompetitif membuat konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Akibatnya, perusahaan terpaksa harus memilih antara menaikkan atau menahan harga dan mengorbankan margin keuntungan. Pengurangan margin keuntungan menjadi salah satu dampak paling umum dari fluktuasi harga kertas.

Sebagai contoh misalnya, jika biaya kertas naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 70.000 per ream, total biaya operasional melonjak, sementara menjaga harga tetap berisiko mengurangi margin dari 72,5% menjadi 62,5%.

Untuk menjaga besaran keuntungan, perusahaan memang bisa menaikkan harga produk. Tetapi ini berisiko menurunkan permintaan di pasar yang kompetitif.

Akhirnya, banyak bisnis memilih menahan harga dan menerima penurunan margin untuk mempertahankan pangsa pasar.

3. Strategi Bisnis dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Kertas

Untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi harga, perusahaan harus menerapkan berbagai strategi yang cerdas. Salah satunya adalah pembelian dalam jumlah besar saat harga kertas stabil.

Sebab, pembelian kertas HVS dalam skala besar memberikan harga grosir yang lebih rendai. Selain itu, membeli kertas dalam skala besar juga menjamin ketersediaan stok untuk beberapa waktu ke depan.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok. Ini merupakan cara yang sangat efektif.

Sebab, dengan kontrak ini, bisnis bisa mengunci harga untuk jangka waktu tertentu dan memastikan pasokan tetap terjamin meski terjadi perubahan harga di pasar. Kerja sama jangka panjang dengan pemasok juga membuka peluang untuk mendapatkan penawaran khusus dan prioritas dalam pengiriman.

Selain itu, diversifikasi pemasok menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Mengandalkan satu pemasok saja membuat bisnis rentan terhadap masalah pasokan atau kenaikan harga.

Karena itu, ada baiknya untuk memiliki beberapa pemasok supaya perusahaan memiliki lebih banyak opsi dalam memilih harga terbaik dan lebih fleksibel saat pasar mengalami perubahan.

Pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi dokumen juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Tentu, ini akan menghemat biaya kertas dalam jangka panjang. Di sisi lain, mengubah penggunaan kertas ke digital juga menjadi upaya untuk lebih ramah lingkungan.

4. Prediksi Tren Harga Kertas HVS ke Depan

Melihat kondisi pasar saat ini, ada beberapa tren yang dapat diprediksi terkait harga kertas HVS di masa depan:

1. Kenaikan Berkelanjutan dalam Jangka Pendek

Karena krisis energi yang terus berlangsung serta ketidakpastian geopolitik di wilayah-wilayah penghasil bahan baku, harga kertas HVS diperkirakanakan terus naik dalam jangka pendek. Sebab, negara-negara penghasil pulp seperti Kanada dan Finlandia sedang membatasi ekspor kayu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang juga berkontribusi pada kenaikan harga bahan baku.

2. Stabilisasi dalam Jangka Panjang

Di sisi lain, tren digitalisasi semakin menguat dan penggunaan kertas menurun di berbagai sektor. Khususnya di sektor pemerintahan dan pendidikan.

Karena itu, permintaan akan kertas fisik dapat berkurang secara signifikan.

Hal ini bisa mengarah pada stabilisasi atau bahkan penurunan harga dalam jangka panjang. Selain itu, jika negara-negara penghasil energi alternatif berhasil menstabilkan pasokan energi dengan biaya lebih rendah, biaya produksi kertas juga mungkin akan turun.

3. Inovasi dalam Produksi Kertas Ramah Lingkungan

Banyak produsen kertas saat ini sedang mencari alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Bahan baku alternatif tersebut seperti serat non-kayu (bambu, tebu, dll).

Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan secara luas, tentu bisa mengurangi ketergantungan pada bahan baku tradisional seperti pulp kayu dan dapat menekan biaya produksi.

Harga kertas HVS yang fluktuatif bisa menjadi tantangan bagi bisnis yang mengandalkan bahan ini dalam operasional harian mereka. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga.

Pembelian dalam jumlah besar, diversifikasi pemasok, dan digitalisasi adalah beberapa solusi yang bisa diimplementasikan. Dengan perencanaan yang matang, bisnis dapat memastikan keberlanjutan operasional dan tetap kompetitif di pasar, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak stabil.