Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina atas penjajahan yang masih digencarkan oleh Israel.

Dalam Sesi Pleno KTT ke-16 BRICS, Putin menyatakan perang Israel dengan Palestina merupakan konflik yang paling banyak memakan korban jiwa pada saat ini.

Dia menuturkan, lebih dari 40.000 orang yang sebagian besar warga sipil telah menjadi korban permusuhan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Putin menyatakan menentang keras metode perang berkedok terorisme yang dilakukkan Israel.

Dia menambahkan, permusuhan yang dimulai pada tahun lalu kini telah menyebar ke Lebanon. Negara-negara lain di kawasan tersebut turut terkena dampak atas serang Israel.

"Ketegangan antara Israel dan Iran telah meningkat drastis. Jika digabungkan, ini tampak seperti reaksi berantai yang dapat mendorong Timur Tengah menuju perang habis-habisan," kata Putin dilansir dari laman resmi Kremlin, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki banyak masalahnya sendiri, tetapi pada saat yang sama pihaknya terus berusaha memberikan kontribusi substansial bagi stabilisasi di wilayah Timur Tengah.

Untuk itu, sejak dimulainya eskalasi tersebut, Rusia memilih untuk bergabung dengan BRICS dan mitra lainnya untuk dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik.

"Anda ingat, kelompok kami bahkan mengadakan konferensi video pada November 2023," kata Putin.

Putin melanjutkan, tugas mendesak yang perlu dilakukan adalah melalui proses politik komprehensif untuk mengatasi masalah Timur Tengah secara menyuluruh.

Menurutnya, kekerasan harus segera dihentikan melalui bantuan vital kepada orang-orang yang terdampak untuk dapat mengurangi penderitaan.

"Penyelesaian harus dicapai berdasarkan hukum internasional yang diakui secara universal, yang sebenarnya menetapkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka yang akan hidup berdampingan secara damai dengan Israel," tegas Putin.

Di samping itu, dunia internasional perlu memperbaiki ketidakadilan historis terhadap rakyat Palestina dinilai akan menjamin perdamain di Timur Tengah.

"Saya ingin mengulangi bahwa syarat utama untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Palestina adalah terwujudnya formula dua negara yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken kembali berkunjung ke kawasan Timur Tengah seiring dengan upayanya untuk menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata di Gaza dan membahas masa depan daerah kantong tersebut setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Blinken telah tiba di Israel pada hari ini. Israel akan menjadi perhentian pertama dari tur Timur Tengah Blinken kali ini.

Perjalanan ini merupakan yang kesebelas sejak militan Hamas Palestina menyerang Israel selatan pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza. Blinken berkunjung ketika militer Israel telah mengintensifkan kampanyenya di wilayah kantong Palestina serta di Lebanon melawan sekutu Iran, Hizbullah.

Rencana perjalanan Blinken selama seminggu, yang mencakup kunjungan ke Yordania pada Rabu dan Doha, juga dilakukan ketika wilayah tersebut bersiap menghadapi tanggapan Israel terhadap serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober terhadap Israel. Pembalasan ini dapat mengganggu pasar minyak dan berisiko memicu perang besar antara musuh bebuyutan tersebut.

Di Gaza, Blinken akan memfokuskan diskusi tentang cara mengakhiri perang, rencana pembangunan wilayah kantong tersebut setelah pertempuran berakhir, dan cara meningkatkan bantuan kemanusiaan, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Pekan lalu, Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menulis surat kepada para pejabat Israel menuntut tindakan nyata untuk mengatasi situasi yang memburuk di Gaza, atau menghadapi potensi pembatasan bantuan militer AS.

Pejabat itu mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Israel dan negara-negara Arab, Blinken akan membahas isu-isu “hari demi hari”, khususnya keamanan, pemerintahan, dan rekonstruksi. Memiliki rencana terperinci untuk masing-masing upaya ini dipandang sebagai prasyarat untuk mencapai penyelesaian konflik yang langgeng.

Menteri Luar Negeri juga akan berdiskusi dengan Israel dan negara-negara lain bagaimana mencapai resolusi diplomatik terhadap konflik dengan Hizbullah, dan akan melanjutkan pembicaraan Washington dengan Israel mengenai tanggapan yang diharapkan terhadap serangan rudal Iran, kata pejabat itu.

Berbicara kepada wartawan pada Senin waktu setempat, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel menegaskan bahwa para pejabat AS merasa ada peluang untuk melanjutkan gencatan senjata.

“Saya tidak akan berspekulasi mengenai produk atau hasil akhir apa pun [dari perjalanan ini], namun kami merasa penting untuk terlibat tidak hanya dengan Israel, namun juga dengan mitra lain di kawasan,” katanya.

Sulit Terealisasi

Di sisi lain, para ahli mengatakan tensi Hamas dan Israel masih sangat tinggi dan kemungkinan besar tidak akan memberikan konsesi yang signifikan sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November, yang dapat mengubah kebijakan AS.

Aaron David Miller, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace mengatakan sangat sulit membayangkan bahwa Blinken akan membuat terobosan terkait gencatan senjata minggu ini, mengingat baik Hamas maupun Netanyahu tidak memiliki urgensi untuk mengakhiri perang.

"Memanfaatkan momen adalah konsep yang menyesatkan dalam kasus ini karena saya tidak yakin momen itu ada," kata Miller.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menganggap pembunuhan Sinwar oleh militer Israel pekan lalu sebagai kemungkinan pembukaan yang pada akhirnya akan membuka jalan untuk mengakhiri perang Gaza, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pertempuran akan terus berlanjut.

Israel mempercepat operasi militer untuk mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sambil menyerbu kamp pengungsi Jabalia yang padat di Gaza. Hal yang dikhawatirkan oleh warga Palestina dan badan-badan PBB adalah upaya untuk menutup Gaza utara dari wilayah kantong lainnya.

Para analis mengatakan Netanyahu mungkin lebih memilih untuk menunggu akhir masa jabatan Presiden AS Joe Biden, yang akan berakhir pada bulan Januari, dan mengambil peluang untuk memilih presiden berikutnya, apakah calon dari Partai Demokrat Kamala Harris atau saingannya dari Partai Republik Donald Trump. Netanyahu berbicara dengan Trump tentang konflik tersebut melalui telepon pada hari Sabtu, kata kantor Trump dan Netanyahu.

Miller mengatakan, proposal gencatan senjata di Gaza yang telah dikerjakan oleh AS dan mediator Mesir dan Qatar selama berbulan-bulan tidak lagi layak. Selain itu, kurangnya komando dan kendali di dalam Hamas juga mempersulit proses negosiasi.

"Usulan yang paling realistis adalah jika Blinken datang dan berkata 'kami akan melakukan semua untuk semua'. Anda mendapatkan semua sandera kembali, dan Israel akan mendeklarasikan gencatan senjata," kata Miller, memperingatkan bahwa formulasi tersebut tidak akan berhasil.

JAKARTA - Perang yang dilancarkan Israel di Gaza telah membebani ekonominegara zionis tersebut. Ekonomi Israel diprediksi akan semakin terpuruk dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran yang dapat menimbulkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan, yang selanjutnya makin membebani keuangan negara tersebut.

Pekan lalu, Fitch Ratings menurunkan skor kredit Israel dari A+ menjadi A. Fitch mengutip perang yang terus berlanjut di Gaza dan meningkatnya risiko geopolitik sebagai pendorong utama penurunan skor kredit negara zionis tersebut. Lembaga pemeringkat kredit tersebut juga mempertahankan prospek Israel sebagai "negatif", yang berarti penurunan peringkat lebih lanjut mungkin terjadi. Sebelumnya, di awal tahun ini, Moody's dan S&P juga telah memangkas peringkat kredit mereka untuk Israel.

Sejauh ini, perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina itu juga telah menghancurkan ekonomi di daerah kantong yang terkepung itu. Namun, ada tanda-tanda pukulan balik juga di Israel, di mana konsumsi, perdagangan, dan investasi semuanya telah dibatasi.

Bank Israel memperkirakan bahwa biaya terkait perang untuk tahun 2023-2025 dapat mencapai USD55,6 miliar atau sekitarRp872 triliun (kurs Rp15.700 per USD). Hasilnya adalah bahwa operasi tempur tersebut membebani ekonomi Israel. Pada hari Minggu, Biro Statistik Pusat Israel memperkirakan bahwaoutput tumbuh sebesar 2,5% (pada tingkat tahunan) pada paruh pertama tahun 2024, turun dari 4,5% pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelum pecah perang, ekonomi Israel diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% tahun lalu. Pada akhirnya, output meningkat hanya sebesar 2%. Penurunan yang lebih tajam dapat dihindari berkat sektor teknologi yang sangat penting di negara itu, yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh pertempuran.

Bagian lain dari ekonomi juga telah mengalami pukulan yang signifikan. Pada kuartal terakhir tahun lalu dan beberapa minggu setelah perang dimulai, produk domestik bruto (PDB) Israel menyusut hingga 20,7% (dalam hitungan tahunan). Kemerosotan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 27%, penurunan ekspor, dan pemotongan investasi oleh perusahaan.

Israel juga memberlakukan kontrol ketat terhadap pergerakan pekerja Palestina, dengan mengabaikan hingga 160.000 pekerja. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut, Israel telah menjalankan program perekrutan di India dan Sri Lanka dengan hasil yang beragam. Namun, pasar tenaga kerja masih kekurangan pasokan, khususnya di sektor konstruksi dan pertanian.

Menurut perusahaan survei bisnis CofaceBDI, sekitar 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini karena kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik, sentimen bisnis yang lesu, dan rencana investasi pun tertunda.

Sementara itu, perang telah memicu peningkatan tajam dalam pengeluaran pemerintah. Menurut Elliot Garside, analis Timur Tengah di Oxford Economics, terjadi peningkatan 93% dalam pengeluaran militer dalam tiga bulan terakhir tahun 2023, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

"Pada tahun 2024, data bulanan menunjukkan pengeluaran militer akan menjadi sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Garside seperti dilansir Aljazeera, Jumat (23/8/2024). Sebagian besar peningkatan itu akan digunakan untuk gaji prajurit cadangan, artileri, dan pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel. Garside mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengeluaran ini "sebagian besar dibiayai oleh penerbitan utang domestik".

Israel juga telah menerima sekitar USD14,5 miliar dana tambahan dari Amerika Serikat tahun ini, di samping USD3 miliar bantuan tahunan yang diberikan AS kepada negara tersebut.

Garside mencatat, "Kami belum melihat adanya pemotongan besar pada bagian lain anggaran (seperti perawatan kesehatan dan pendidikan), meskipun kemungkinan pemotongan akan dilakukan setelah konflik." Tanpa adanya perang regional skala penuh, Oxford Economics mengantisipasi bahwa ekonomi Israel akan melambat menjadi pertumbuhan 1,5% tahun ini. Pertumbuhan yang lemah dan defisit yang tinggi akan memberikan tekanan lebih lanjut pada profil utang Israel, yang kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman dan melemahkan kepercayaan investor.

Di bagian lain, Fitch memperkirakan Israel akan secara permanen meningkatkan pengeluaran militer sebesar 1,5% dari PDB dibandingkan dengan tingkat sebelum perang, dengan konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi defisit publik. Laporan pemeringkatan minggu lalu mencatat bahwa rasio utang akan tetap di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

Laporan tersebut menekankan bahwa keuangan publik telah terpukul, dan diproyeksikan defisit menjadi sebesar 7,8% dari PDB pada tahun 2024, naik dari 4,1% tahun laluSementara, . Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka tidak setuju, dan menyatakan keyakinannya bahwa defisit akan turun kembali ke 6,6% tahun ini.

"Penurunan peringkat setelah perang dan risiko geopolitik yang ditimbulkannya adalah wajar," kata Smotrich, menurut laporan media. Ia menambahkan bahwa anggaran yang bertanggung jawab akan segera disahkan, dan peringkat Israel akan naik "dengan sangat cepat". Namun untuk saat ini, masih ada keraguan tentang jadwal anggaran. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda paket fiskalnya, yang mungkin terbukti tidak populer di dalam negeri.

Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada tanggal 31 Maret 2025 secara otomatis akan memicu pemilihan umum dadakan. Awal minggu ini, kepala Bank Sentral Israel ? Amir Yaron ? meminta Netanyahu untuk mempercepat anggaran negara 2025, karena penundaan lebih lanjut berisiko memicu ketidakstabilan pasar keuangan.

Sementara itu, Fitch yakin bahwa Israel akan mengadopsi kombinasi langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak. Namun dalam laporan mereka pada 12 Agustus, analis Fitch Cedric Julien Berry dan Jose Mantero menunjukkan bahwa "perpecahan politik, politik koalisi, dan keharusan militer dapat menghambat konsolidasi fiskal". Terlebih lagi, lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa "konflik di Gaza dapat berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke front lain".

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Netanyahu telah menerima "proposal penghubung" yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan ketegangan yang meningkat dengan Iran. Hamas belum menyetujui usulan tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya AS untuk mengulur waktu "agar Israel melanjutkan genosidanya". Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut mendesak agar proposal sebelumnya yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dikembalikan, yang lebih menjamin bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang secara permanen.

Sementara, Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut hingga Hamas hancur total, bahkan jika kesepakatan disetujui. Pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, telah menepis gagasan kemenangan total melawan Hamas. "Korban jiwa (dari perang yang lebih luas) bisa jadi signifikan. Akan ada juga biaya ekonomi yang sangat besar," kata Omer Moav, seorang profesor ekonomi Israel di Universitas Warwick. "Bagi Israel, perang yang panjang akan menimbulkan biaya tinggi dan defisit yang lebih besar,"tambahnya.

Selain merusak profil utang Israel, Moav mengatakan bahwa pertempuran yang berkepanjangan akan menimbulkan ?biaya lain?, seperti kekurangan tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan sanksi internasional terhadap Israel. ?Israel saat ini mengabaikan fakta bahwa ekonomi dapat menyebabkan kerusakan (masyarakat) yang lebih besar daripada perang itu sendiri,? kata Moav.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons kemungkinan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Palestina.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Abdul Kadir Jailani menjelaskan bahwa kunjungan ke Palestina sudah beberapa kali dicoba oleh Menlu Retno.

"Mengenai kemungkinan visiting [kunjungan] Palestina, itu selalu ada. Sekedar informasi sudah beberapa Menlu RI mencoba tetapi selalu tidak mendapat izin," katanya, saat ditanyai awak media, saat Press Briefing di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa West Bank saat ini masih berada di bawah pendudukan Palestina, sehingga harus mendapatkan izin dari Israel.

"Jadi begini, kita tahu bahwa West Bank dan Gaza, West Bank terutama. Itu semua masih di bawah pendudukan Palestina. Terutama di West Bank ini. Siapapun yang memasuki wilayah West Bank, termasuk Yerusalem, harus dapat izin dari Israel," ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tentunya pihak Indonesia mau mengunjungi Palestina, tapi tentu saja tidak mudah.

Dia menjelaskan bahwa selain tidak mendapat izin, pihaknya juga tidak mau mengajukan permintaan ke Israel, kecuali yang memberikan izin Palestina sendiri, tetapi Palestina posisinya tidak memiliki otoritas sama sekali.

Kemudian, dia mengonfirmasi bahwa Indonesia tidak pernah mengajukan permintaan kunjungan ke Palestina, karena pengajuan izinnya harus ke otoritas Israel.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu RI Duta Besar Amrih Jinangkung mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana kunjungan Menlu RI ke Palestina tersebut.

"Saya kira sekali lagi saya tidak dalam posisi menjawab pertanyaan tersebut, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada ibu [Menlu Retno]. Tapi saya kira sejauh pengetahuan saya sih, saya kira belum atau tidak ada rencana," ucapnya.

Seperti diketahui, Menlu RI Retno Marsudi berkemungkinan melakukan kunjungan ke Palestina, namun langkah tersebut sulit lantaran perizinan harus melalui Otoritas Israel.