Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menolak wacana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, karena meski menghemat anggaran fiskal namun akan turunkan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian pada tahun lalu terkait dampak pembatasan pertalite. Hasilnya, jika mobil dengan kapasitas di atas 1.400 CC yang dibatasi membeli pertalite maka anggaran fiskal bisa dihemat hingga Rp14,81 triliun.

"Tentu saja pembatasan pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN, namun kalau kita cermati lagi ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia mencontohkan, saat ini kondisi perekonomian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif menurun, jutaan kelas menengah turun kasta, penciptaan lapangan pekerjaan lebih terbatas, dan kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah.

"Nah alangkah baiknya jika policy ini [kebijakan pembatasan pertalite] seharusnya dipertimbangkan lagi," jelas Esther.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi direncanakan mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan kisi-kisi dafta kendaraan yang tidak boleh isi pertalite, yakni semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc.

Berikut daftar mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC dan motor 250 CC:

Mobil

Toyota:

1. All New Kijang Innova G Diesel (2.494 cc)
2. GR Yaris 1.6 (1.618 cc)
3. All New Avanza 1.5 G CVT (1.497 cc)
4. All New Veloz 1.5 CVT (1.497 cc)
5. New Rush 1.5 G (1.496 cc)

Daihatsu

1. All New Terios IDS (1.496 cc)
2. Luxio 1.5 D (1.495 cc)
3. Luxio 1.5 X (1.495 cc)
4. Gran Max Pick Up 1.5 STD (1.495 cc)
5. Gran Max Pick Up 1.5 STD 3-Way (1.495 cc)
   

Honda

1. All New City (1.497 cc)
2. All New Civic (1.500 cc)
3. New HR-V (1.497 cc)
4. WR-V (1.500 cc)
5. BR-V (1.500 cc)
   

Mitsubishi Motors

1. Xpander 1.5 (1.499 cc)
2. XForce 1.5 (1.499 cc)
3. Pajero Sport 2.4 (2.442 cc)
4. Triton 2.5L (2.477 cc)
5. L300 (2.500 cc)
   

Suzuki

1. XL-7 Zeta (1.462 cc)
2. Ertiga (1.462 cc)
3. APV-GE (1.495 cc)
4. New Baleno AT (1.490 cc)
5. Grand Vitara (1.462 cc)
   

Sepeda Motor

Yamaha

1. Yamaha XMAX 250 (250 cc)
2. Yamaha R25 (250 cc)
3. Yamaha MT-25 (250 cc)
   

Honda

1. Honda CBR 250RR (250 cc)
2. Honda Forza (250 cc)
3. Honda CRF 250 (250 cc)
   

Vespa

1. Vespa GTS 250 (250 cc)
2. Vespa GTS 300 (300 cc)
3. Vespa GTV (278 cc)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 senilai Rp1,1 triliun, dari Rp204,5 menjadi Rp203,4 triliun, murni karena perubahan asumsi nilai tukar atau kurs rupiah.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Wahyu Utomo menegaskan rancangan tersebut tidak mengarah terhadap rencana pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

"2025 itu kan hanya karena faktor penyesuaian kurs saja. Belum ada arah ke sana [pembatasan pembelian BBM]," ujarnya usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Rabu (4/9/2024).

Sebagaimana asumsi nilai tukar yang telah disepakati, terjadi perubahan dari Rp16.100 per dolar AS menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Wahyu menegaskan bahwa bila mana ada pembatasan yang terjadi, dimaksudkan untuk mendorong agar subsidi tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Adapun dalam Raker Banggar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat sedikit perubahan dari perhitungan subsidi energi dalam RAPBN 2025 dan Kesepakatan Panja A pekan lalu.

"Kalau kita lihat subsidi energi BBM tertentu dan LPG 3 kg terjadi penurunan dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun, Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp40 miliar, karena tadi perubahan dari kurs," ungkapnya.

Sementara subsidi LPG 3 kg turun Rp0,6 triliun atau Rp60 miliar, yang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs dalam APBN 2025.

Untuk subsidi listrik, terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi kesepakatan di Panja A adalah Rp203,4 triliun. Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya.

Nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (4/9/2024) dibuka menguat 0,12% ke level Rp15.508 per dolar AS. Penguatan berlanjut hingga pukul 14.00 WIB, yakni kurs rupiah menjadi Rp15.490 per dolar AS.

Namun demikian, adanya dinamika ekonomi global hingga berbagai ketidakpastian membuat pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rp16.000 per dolar AS untuk tahun depan. Asumsi itu nantinya dapat diubah sesuai perkembangan kondisi.