REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya menolak semua upaya intervensi. Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menjamin internal PKB kompak melawan pengambilalihan.

Gus Jazil menyebut PKB sedang solid-solidnya. Wakil ketua MPR itu pun mengisyaratkan, saat ini ada upaya pengambilalihan PKB dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Jazil menyindir upaya pengambilalihan partai itu tak sejalan dengan konstitusi.

"Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," kata Gus Jazil dikutip pada Rabu (31/7/2024).

Gus Jazil menyatakan, PKB bukan termasuk badan otonom dari PBNU. Sehingga Jazil menegaskan PKB ialah partai berdaulat.

"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujar Gus Jazil.

Gus Jazil menyebut, ulama tak boleh mengambil atau menyerobot hak yang bukan miliknya. Gus Jazil menyindir upaya merebut partai merupakan kejahatan.

"Mau menyerobot, mau ambil alih, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak," ucap Gus Jazil.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginginkan supaya mengembalikan PKB ke NU. Petinggi PBNU sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) guna merealisasikannya. Wana tersebut digulirkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik parlemen terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR-RI, John Kennedy Azis.

Menurut dia, pembentukan Pansus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Politikus Partai Golkar itu membantah adanya anggapan bahwa Pansus bertujuan "menyerang" Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang, menurut saya, carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John Kennedy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, mekanisme ibadah haji semestinya berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, penyelenggaraan haji pada tahun ini yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) justru semakin carut-marut. Di antara pelbagai persoalan yang disoroti Pansus ialah antrean jamaah hingga kualitas makanan saat di Tanah Suci.

"Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Jadi, itu yang harus kami rapikan," ucap dia.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan Pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji, daripada melayani pernyataan Ketum PBNU yang tidak jelas landasannya," sambung Kennedy.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024. Menurut Gus Yahya, tidak ada alasan kuat untuk pembentukan pansus ini.

Lebih lanjut, Ketum PBNU menduga bahwa keberadaan Pansus Angket Haji DPR-RI kini memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas. Jadi, bukan sekadar menyoroti penyelenggaraan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kennedy Azis membatah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Apalagi, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata Kennedy kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Kennedy menilai Kementerian Agama (Kemenag) terlalu melebarkan permasalahan ini kemana-mana. Padahal, carut marut pelaksanaan haji menurutnya tidak ada kaitannya dengan NU.

"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," ujar Kennedy.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan, Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," ucap Kennedy.

Kennedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.

"Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jamaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre, jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapihkan," ucap Kennedy.

Kennedy juga menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah. "Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," ucap Kennedy.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya ihwal bergulirnya Pansus Angket Haji 2024. Ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji. Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut, yang disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024) lalu.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

Dia menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024. "Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tambahnya.